Data Loading...
15 Januari Flipbook PDF
15 Januari
131 Views
80 Downloads
FLIP PDF 14.67MB
www.suarapemredkalbar.com
Sport
4 RABU, 15 JANUARI 2020
02.45 WIB KAMIS (16/1)
LIVE ON
A U T A Y N O Y N SI A R A U J R A L E G K I BID Allianz Stadium
P
ERJUANGAN Juventus di Coppa Italia 2019/20 dimulai di babak 16 besar. Udinese yang akan menjadi lawan pertama mereka. Laga ini akan digelar di Allianz Stadium, markas Si Nyonya Tua, Kamis (16/1). Musim lalu, langkah Juventus terhenti di perempat final. Setelah menekuk Bologna 2-0 di babak 16 besar, tim besutan Massimiliano Allegri kala itu kemudian ditumbangkan Atalanta 0-3. Musim ini, bersama Maurizio Sarri, Juventus akan mencoba melangkah lebih jauh, dan takkan ragu membi-
PERTANDINGAN TERAKHIR JUVENTUS
15-12-2019 Juventus 3-1 Udinese (Serie A) 19-12-2019 Sampdoria 1-2 Juventus (Serie A) 22-12-2019 Juventus 1-3 Lazio (Supercoppa) 06-01-2020 Juventus 4-0 Cagliari (Serie A) 13-01-2020 Roma 1-2 Juventus (Serie A).
dik gelar juara. Sebelum itu, ujian pertama melawan Udinese harus bisa mereka lalui dengan baik. Juventus sudah menghadapi Udinese di Serie A musim ini, pada pekan ke-16. Juventus memenangi laga di Turin itu dengan skor 3-1 melalui dua gol Cristiano Ronaldo dan satu gol Leonardo Bonucci. Udinese cuma bisa mencetak satu gol hiburan di injury time lewat Ignacio Pussetto. Juventus kembali lebih difavoritkan. Terlebih lagi, Juventus sedang bersemangat usai memastikan diri jadi juara paruh musim Serie A berkat kemenangan 2-1 di markas AS Roma melalui gol Merih Demiral dan penalti Ronaldo. Ronaldo bisa menjadi ancaman besar bagi Udinese. Hanya dalam dua pertandingan
di awal tahun 2020, bintang Juventus itu sudah mengemas empat gol dan satu assist. Meski demikian, Udinese kali sepertinya bakal lebih sulit dikalahkan. Pasalnya, Udinese selalu menang dalam tiga laga terakhirnya. Setelah dikalahkan Juventus di Turin, mereka berturut-turut menekuk Cagliari 2-1, Lecce 1-0, dan Sassuolo 3-0. Dalam tiga laga terakhir Udinese tersebut, Rodrigo de Paul selalu menyumbang satu gol. Gelandang serang Argentina itu bakal menjadi salah satu perhatian utama barisan pertahanan Si Nyonya Tua di laga nanti. (bln)
PERTANDINGAN TERAKHIR UDINESE
08-12-2019 Udinese 1-1 Napoli (Serie A) 15-12-2019 Juventus 3-1 Udinese (Serie A) 21-12-2019 Udinese 2-1 Cagliari (Serie A) 07-01-2020 Lecce 0-1 Udinese (Serie A) 12-01-2020 Udinese 3-0 Sassuolo (Serie A).
HEAD TO HEAD 15-12-2019 Juventus 3-1 Udinese (Serie A) 09-03-2019 Juventus 4-1 Udinese (Serie A) 06-10-2018 Udinese 0-2 Juventus (Serie A) 11-03-2018 Juventus 2-0 Udinese (Serie A) 22-10-2017 Udinese 2-6 Juventus (Serie A)
MAURIZIO SARRI
LUCA GOTTI
Pelatih
Sandro
Pelatih
Rabiot
Rugani
3 3 4-
Buffon
De Maio
De Paul
Pussetto Pjanic
Higuain
De Ligt Danilo
ter Avest
Ronaldo
Jajalo
Ekong
Nicolas
Nestorovski Bentancur
JUVENTUS
Bernardeschi
Sema COPPA ITALIA 2019/2020
Barak
Nuytinck
UDINESE
3-5 -2
Landak Bengkayang
www.suarapemredkalbar.com
5 RABU, 15 JANUARI 2020
ILUSTRSI
Open Bidding Terkendala Anggaran BKPSDM Pesimis Bisa Dilakukan Tahun Ini Geraldus Kepala BKPSDM Bengkayang
Anggaran untuk open bidding masih rancu, belum ada. Meskipun kami sudah diminta untuk melaksanakan tahun ini. BENGKAYANG, SP – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bengkayang (BKPSDM), Geraldus mengatakan ada sembilan jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bengkayang yang kini masih kosong. Pihaknya diakui Geraldus berkeinginan untuk segera melakukan lelang jabatan atau open bidding untuk mengisi jabatan yang kosong, namun masih ha-
rus menunggu penyesuaian APBD Bengkayang tahun anggaran 2020 yang belum final. “Anggaran untuk open bidding masih rancu, belum ada. Meskipun kami sudah diminta untuk melaksanakan tahun ini,” ucap Geraldus ditemui di ruang kerjanya, Selasa (14/1). Menurut Geraldus untuk melaksanakan open bidding membutuhkan biaya besar, Melihat anggaran
yang belum tersedia, ia pesimis open bidding bisa segera dilakukan. “Lelang jabatan sembilan OPD ini butuh biaya besar, jadi kita juga belum pastikan kapan open bidding bisa dilakukan,” tambah Geraldus. Selain terkendala biaya untuk open bidding, Pemkab Bengkayang juga akan terbentur dengan aturan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar di Bengkayang. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan umum (PKPU) mengatur, petahana dan pejabat kabupaten tidak boleh melakukan pergantian pejabat atau rotasi mutasi selama enam bulan setelah peneta-
pan dan enam bulan setelah pelantikan. “Kalau melihat aturan itu otomatis tidak ada pelantikan pejabat definitif, artinya dalam setahun selama Pilkada, kita akan dua kali Plt-kan pejabat. Karena masa jabatan Plt paling lama tiga bulan, dan setelah itu Plt-kan lagi. Tapi ada sedikit kelonggaran bahwa kita boleh rotasi terhadap ja-
batan yang anggap penting, tetapi harus mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri,” ujarnya. Sementara Ketua DPRD Bengkayang, Fransiskus mendorong Pemkab Bengkayang untuk segera melakukan open bidding untuk mengisi kekosongan jabatan di OPD. “Jika semua sudah defenitif tentu pelayanan akan
lebih maksimal. Kami menjalankan tugas sebagai pengawasan juga mendorong bupati untuk melakukan itu,” pintanya. Menurut Fransiskus, pejabat definitif sangat diperlukan untuk memaksimalkan kenerja pelayanan OPD, termasuk untuk meningkatkan pembangunan di Bengkayang. Selain itu evaluasi kin-
erja OPD juga penting dan harus dilakukan tiap enam bulan untuk melihat pejabat yang bekerja dengan baik atau tidak. “Enam bulan evaluasi kinerjanya. Kurang baik kita dorong lebih baik. Yang sudah baik kita tingkatkan lebih baik. Jika itu kita lakukan saya yakin bengkayang akan semakin baik,” yakinnya. (nar/jee)
Mesti Izin Mendagri KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkayang, Musa Jairani mengimbau Pemkab Bengkayang tidak melakukan mutasi atau pengangkatan pejabat jelang Pilkda di Bengkayang.
Larangan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Berdasarkan aturan tersebut, pemerintah daerah atau bupati dilarang melakukan mutasi jabatan enam bulan
sebelum penetapan pasangan calon. “Namun tetap ingin melakukan pengangkatan harus mendapat persetujuan dari Kemendagri,” katanya. Menurut Musa, hal ini
penting dilakukan agar untuk menghindari kekhawatiran ada kepentingan politik yang menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan calon lainnya. (nar/jee)
Karolin: Awasi Pengelolaan Air Limbah Industri Sawit LANDAK, SP - Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim-LH) Kabupaten landak melakukan pengawasan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) di PT Kapuas Rimba Sejahtera (PT KRS) di Desa Tanjung Balai, Kecamatan Kuala Behe, Senin (13/1). Pengawasan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengawasan ini merupakan bagian dari mekanisme evaluasi dan penegakan hukum. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kerja Sama Dinas Perkim-LH Kabupaten Landak, Ya’ Suharnoto mengatakan, pengawasan untuk memantau dan memastikan perusahaan telah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ditentukan. “Tujuan utama pengawasan adalah untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggungjawab usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), perizinan
lingkungan, serta kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam dokumen lingkungan hidup,” ujar Ya’ Suharnoto. Ya’ Suharnoto mengungkapkan pentingnya pengelolaan limbah cair secara berkelanjutan demi mencegah dan mengurangi timbulnya limbah yang tidak baik. “Limbah yang ditampung dalam instalasi pengolahan limbah cair harus dilakukan pengelolaan berkelanjutan. Pengelolaan limbah, pada sumbernya merupakan upaya yang harus dilaksanakan pertama kali, karena upaya ini bersifat preventif yaitu mencegah atau mengurangi terjadinya limbah yang tidak aman dan melakukan proses pengelolaan limbah yang benar,” terangnya. PT Kapuas Rimba Sejahtera merupakan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Landak yang telah memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas olah 60 ton TBS/jam. Perusahaan juga memiliki izin pembuangan limbah cair melalui proses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sesuai Surat Kepu-
tusan Bupati Landak Nomor 660.1/290/HK-2017 Tanggal 25 September 2017 dengan masa berlaku izin selama lima tahun. Dalam hal ini Bupati Landak, Karolin Margret Natasa mengatakan pentingnya pengawasan yang dilakukan, agar bisa memberikan acuan pemerintah daerah dalam mengambil langkah konkret dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Landak. “Kita harus awasi pengelolaan air limbah industri, melalui kegiatan pengawasan pengelolaan IPAL diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengambil langkah kongkret dan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, khususnya pengendalian pencemaran air melalui pengelolaan IPAL di Kabupaten Landak,” ujar Karolin. Karolin berharap semua perusahaan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Landak dapat melakukan pengelolaan IPAL sesuai standar yang telah ditentukan. “Dari hasil pengawasan, perusahaan diharapkan tetap melakukan pengelolaan IPAL dengan melakukan pencucian atau
pembersihan IPAL secara berlanjut, perbaikan tanggul IPAL, menjaga pompa agar selalu aktif untuk mensirkulasi atau mengalirkan
air limbah antar kolam agar tidak menimbulkan pencemaran limbah di lingkungan sekitar, terutama kawasan pemukiman,” harap Karolin.
Di Kabupaten Landak PT Kapuas Rimba Sejahtera juga sudah memanfaatkan air limbah sebagai bahan campuran dengan limbah
padat tandak kosong (Tangkos) untuk proses composting, yang outputnya berupa pupuk organik sebagai pengganti pupuk kimia. (ril/jee)
IST
PENGAWASAN - Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kerja Sama Dinas Perkim-LH Kabupaten Landak Ya’ Suharnoto saat memantau salah satu titik IPAL, di PT KRS, di Desa Tanjung Balai, Kecamatan Kuala Behe, Senin (13/1).
Kubu Raya Mempawah
www.suarapemredkalbar.com
6 RABU, 15 JANUARI 2020
ISTIMEWA
EKSPOSE - Pemerintah Kabupaten Mempawah kembali mendengar ekspose dari perusahaan yang berdiri di Mempawah di Aula Balairung Setia, Kantor Bupati Mempawah, Selasa(14/1).
Pemkab Dengarkan Ekspose Investor Ketahui Progres Pembangunan
MEMPAWAH, SP Pemerintah Kabupaten Mempawah kembali mendengar ekspose dari perusahaan di bidang pengelolaan Crude Palm Oil (CPO) yang berdiri di Mempawah, di Aula Balairung Setia, Kantor Bupati Mempawah, Selasa(14/1). Bupati kabupaten Mempawah, Erlina, memimpin langsung ekspose tersebut, yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Mempawah, M Pagi; Sekretaris Daerah Mempawah, Ismail; Ketua DPRD Mempawah, Ria Mulyadi; dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Erlina Bupati Kabupaten Mempawah
Karena saya tidak ingin masyarakat Mempawah menjadi pengangguran. Makanya, kita terus berupaya melakukan ekspose terhadap perusahaan-perusahaan. Erlina mengatakan, tujuan mendengarkan ekspose dari perusahaan-perusahaan yang ada di Mempawah, untuk mengetahui sejauh mana progres pembangunan. “Jadi, progres pembangunan perusahaan ini, sudah di mulai sejak 20 bulan silam. DNA diperkirakan Maret 2020 sudah mulai beroperasi,” katanya. Erlina mengatakan, dengan beroperasinya
perusahaan ini, para tenaga kerjanya agar bisa memprioritaskan
masyarakat yang ada di Mempawah. “Karena, saya ingin masyarakat Mempawah bisa bekerja dan tak hanya menjadi penonton di tempatnya. Namun harus sesuai dengan kemampuannya,” ujarnya. Oleh sebab itu, pihaknya terus menggencarkan agar
perusahaan-perusahaan di Mempawah untuk melakukan ekspose. “Karena saya tidak ingin masyarakat Mempawah menjadi pengangguran. Makanya, kita terus berupaya melakukan ekspose terhadap perusahaanperusahaan,” ungkapnya. (ben/lha)
Ditargerkan Beroperasi Bulan Maret PROJECT Department Head di salah satu perusahaan, Johannes Aritonang mengatakan, progres pembangunan perusahaan di Mempawah yang bergelut di bidang pengelolaan minyak sawit menjadi minyak goreng, dalam beberapa bulan ke depan sudah bisa beroperasi.
“’Pembangunan ini, sudah dilaksanakan 20 bulan silam. Di mana Maret 2020 ini sudah bisa beroperasi. Karena pembangunan ini, yang bergelut di bidang pengelolaan minyak sawit yang diolah menjadi minyak goreng,” tuturnya. Ia menyatakan, pihaknya akan berkomitmen
Kantor Lurah Sungai Pinyuh Diresmikan MEMPAWAH, SP Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah menggelar apel pagi sekaligus meresmikan Kantor Lurah Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, kemarin. Bupati Kabupaten Mempawah, Erlina mengatakan, dengan diresmikannya Kantor Lurah Sungai Pinyuh, diharapkan bisa semakin mendorong gairah dan kinerja agar lebih produktif dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. “Karena betapa pun megahnya Kantor Lurah Sungai Pinyuh, tidak akan berarti apa-apa, jika ASNnya tidak disiplin dalam menjalankan roda pemerintahan,” tuturnya. Menurutnya, aparatur
pemerintahan yang ada di kelurahan merupakan ujung tombak dan garda terdepan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. “Karena, baik dan buruknya kinerja pemerintah kelurahan, akan berpengaruh pada kinerja pemerintah yang ada di atasnya, baik dari kecamatan maupun kabupaten,” katanya. Erlina mengatakan, setelah dilakukan peresmian kantor kelurahan tersebut, pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap kantor lurah yang telah diresmikan secara mendadak. “Karena, kita ingin masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik di Mempawah,” ujarnya. (ben/ lha)
terhadap tenaga kerja, pendidikan warga sekitar, dan lain-lain. “Kita akan mengutamakan tenaga lokal, sesuai dengan keahlian masingmasing. Sedangkan untuk tenaga luar, akan kita gunakan untuk memberikan pelatihan terhadap tenaga lokal,” jelasnya. (ben/lha) ISTIMEWA
PERESMIAN - Bupati Kabupaten Mempawah meresmikan Kantor Lurah Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, kemarin.
Kunjungan Kerja ke Rasau Jaya
Menteri Desa Puji Salam Menanjak Kubu Raya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, berharap masyarakat Kabupaten Kubu Raya dapat mengaplikasikan salam menanjak.
S
ALAM yang kini masif ini menjadi narasi nonverbal simbolik yang dipopulerkan Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan. Salam ini bermakna ajakan kepada masyarakat untuk bersikap progresif, yakni selalu berupaya meningkatkan kualitas di semua bidang kehidupan. Gerakan salam menanjak adalah telapak tangan terbuka yang diletakkan di depan dada dengan ujung-ujung jari mengarah diagonal ke atas. “Ini salam yang bagus dan sarat dengan makna, yakni menanjak dan meroket. Filosofinya juga sangat bagus. Masyarakat Kubu Raya harus bisa menanjak seperti salam khas kabupaten ini,” kata
Abdul, setelah diperkenalkan salam menanjak oleh Bupati Muda Mahendrawan di sela kunjungan kerjanya di Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, pekan lalu. Bahkan saat melihat aktivitas anak-anak yang belajar dan bermain di Rumah Pintar Rasau Jaya, Abdul Halim Iskandar mengajak mereka untuk bersemangat sesuai salam menanjak khas Kubu Raya. “Kalian harus bisa menanjak, jadi anak yang pintar, kreatif, dan bisa ikut membangun Kubu Raya. Salam menanjak,” ucapnya kepada anakanak. Salam menanjak yang dikenalkan Bupati Muda Mahendrawan, bertujuan membangkitkan se-
mangat seluruh elemen masyarakat Kubu Raya. Bupati Muda menyebutnya sebagai ‘mind programming’, yakni menggerakkan pikiran bawah sadar masyarakat untuk selalu optimistis terhadap semua potensi sumber daya manusia
dan alam yang ada. “Dengan salam menanjak, kita mengajak masyarakat untuk terus bekerja keras. Karena kalau jalan menanjak itu, kita harus lebih bekerja keras dibanding jalan mendatar. Kita harus bisa tidak menjadi beban
bagi bangsa ini, tapi harus mampu ikut berkontribusi bagi republik ini dengan segala ide kreatif dan solutif dalam menghadapi semua persoalan yang dihadapi masyarakat dan bangsa ini,” tuturnya. (prokopim/ shella)
PROKOPIM KUBU RAYA
KUNKER - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, berharap masyarakat dapat mengaplikasikan salam menanjak Kubu Raya.
Kenaikan Iuran BPJS Tak Pengaruhi Peserta PBI MEMPAWAH, SP - Kepala Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Mempawah, Endang Purwanti mengatakan, adanya kenaikan tarif BPJS yang berkisar 100 persen, tidak menyebabkan adanya penurunan jumlah peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI ) yang bersumber dari APBD Mempawah. “Peserta BPJS PBI APBD Mempawah, masih terdata seperti tahun silam. Dan tak ada pengurangan peserta dari Pemda Mempawah,” katanya, Selasa(14/1). Menurutnya, jumlah peserta yang ditanggung oleh pemerintah daerah melalui anggaran APBD. Terdata di pihaknya yaitu berkisar sekItar 23.729 peserta. “Alhamdullilah, mempawah tak menurunkan jumlah pesertanya.
Meskipun diakui, ada beberapa daerah sudah ada yang menurunkan peserta PBI APBD-nya,” ujarnya. Ia mengatakan, untuk biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Mempawah untuk para peserta BPJS PBI APBD, sekitar 900 juta per bulan. “Jadi, peserta PBI APBD yang ditanggung Pemda Mempawah, tidak ada yang dikurangi,” ucapnya. Ia berharap, adanya kerja sama dengan pihak pemerintah Daerah Mempawah, tetap menjadikan penerima PBI sebagai orang yang benar-benar berhak. “Jika pesertanya PBI APBD-nya, dan mereka sudah mampu bisa dikeluarkan. Makanya validasi data tersebut sangat penting,” tutupnya. (ben/lha)
www.suarapemredkalbar.com
Politik Pilkada
8 RABU, 15 JANUARI 2020
KPU Perketat Perekrutan PPK Jaga Integritas Penyelenggara
Viryan Azis Komisioner KPU
Kita juga ingin mengajak publik terlibat aktif memastikan jajaran PPK dan PPS yang nantinya akan bekerja untuk pemilihan serentak 2020 ini orang-orang yang berintegritas. JAKARTA, SP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memperketat rekrutmen Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) untuk Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadi jajaran KPU terlibat kasus suap atau korupsi. “Kami misalnya membahas beberapa rancangan PKPU menyiapkan tahapan pembentukan badan ad hoc, karena tanggal 15 (Januari 2020) sudah mulai rekrutmen untuk PPK di 270 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak. Kita tidak ingin kecolongan,” ujar Komisioner KPU Viryan di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Selasa (14/1). KPU, kata Viryan, tidak akan merekrut lagi PPK yang bermasalah di Pemilu Serentak 2019. Menurut dia, rekrutmen PPK menjadi momentum bagi KPU
untuk semakin meningkatkan kualitas dan integritas penyelenggara dan penyelenggaraan Pilkada. “Kita juga ingin mengajak publik terlibat aktif memastikan jajaran PPK dan PPS yang nantinya akan bekerja untuk pemilihan serentak 2020 ini orang-orang yang berintegritas,” katanya. Lebih lanjut, Viryan mengatakan KPU akan terus melakukan perbaikan-perbaikan di internal secara masif dan sistematis. Mulai dari pengarahan, bimtek, dan memberikan petunjuk teknis dalam bekerja. “Poinnya kami terus lakukan perbaikan-perbaikan secara terukur, sistematik dan kami hormati pandangan publik kepada KPU. Kita jadikan cambuk untuk kembalikan kepercayaan publik pada pilkada 2020,” pungkas Viryan. Mantan komisioner KPU 2012-2017 Ferry Kurnia Rizkiansyah mengatakan pengembalian kepercayaan publik, penting mengingat KPU akan menyelenggarakan Pilkada serentak September mendatang. “Kepada KPU ini menjadi warning, menjadi perhatian yang sangat serius, bagaimana membangun kembali kepercayaan kepada publik apalagi kita akan menyongsong Pilkada 2020,” kata Ferry. Dia menegaskan KPU harus memegang nilai-nilai ideal dalam penyelenggaraan Pemilu. “Soal integritas, independensi, dan profesionalitas, itu menjadi harga mati untuk betul-betul disuarakan kembali,” kata dia. Menurut Ferry, kasus
MUHAMMAD ADIMAJA/ANTARA FOTO
ILUSTRASI - Petugas KPU melakukan simulasi pengisian formulir hasil penghitungan suara di tingkat TPS di KPU Pusat , Jakarta, Selasa (7/1). Simulasi tersebut dilakukan dalam rangka penerapan rekapitulasi elektronik pada Pilkada 2020.
yang menimpa Wawan jangan sampai menjadi bola liar yang melebar ke mana-mana sehingga penyelesaiannya menjadi tidak fokus. “Kasus ini harus dilokalisasi, maksudnya ini tidak terkait dengan yang lainlain, tidak terkait dengan pilpres, dan lain-lain. Ini terkait dalam konteks proses pergantian antarwaktu saja,” kata dia. Dia menyebut KPU bertanggung jawab menjelaskan setransparan mungkin
kepada publik duduk posisi yang terjadi dalam kasus ini. Dengan begitu, publik mengerti dan informasi-informasi liar di medsos yang berseliweran tidak muncul kembali. Menurutnya, kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi penyelenggara pemilu dan partai politik untuk tidak merekayasa mekanisme PAW. “KPU sangat memahami mekanisme pergantian antarwaktu. Bahkan ketika
terjadi problem dalam konteks pergantiannya, pasti akan diminta klarifikasi
terkait dengan aktivitas tersebut kepada lembaga yang berkompeten, atau
Lewati Krisis Kepercayaan DIREKTUR Eksekutif Voxpol Center Research Consulting, Pangi Chaniago, meyakini KPU dapat melewati masa sulit dan krisis kepercayaan dari masyarakat. “Kita masih yakin, masih banyak orang berintegritas dan baik di KPU yang mampu menahan diri dari godaan
suap dan perilaku jual-beli suara yang sangat rawan bisa terjadi pada jajaran anggota KPU di seluruh Indonesia,” ujarnya. Dia mengatakan setelah penangkapan Wahyu Setiawan, KPU harus berupaya memperbaiki citra dan kinerja. Jajaran elite atau pe-
SUARA PEMRED/SYAPARI
PONTIANAK, SP – Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) Kalbar, Suib meminta mahasiswa dan serta alumni PMII untuk bersama mengawal pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar di tujuh kabupaten di Kalbar. “Seluruh stakeholder, teman-teman alumni dan mahasiswa harus bertanggung jawab mengawal demokrasi yang akan berjalan di daerah mereka masing-masing pada tahun ini,” katanya, Selasa (14/1). Pemilihan umum
MENDAFTAR – Agus Mulyana saat menyerahkan berkas pendaftaran ke pengurus DPC Partai Demokrat Kapuas Hulu, Selasa (14/1). Sebelumnya Agus juga telah menyerahkan pendaftaran ke PDIP, PKB dan Golkar.
Agus berharap Partai Demokrat bisa bersama sama menerima dan bergabung bersamanya di Pikada Kapuas Hulu. “Kami menyadari keputusan akhir itu ada di DPP, jadi apapun hasil keputusannya nanti akan kami terima,” sampainya. Dijelaskan Agus, pendaftaran dirinya sebagai Balon Wakil Bupati Kapuas Hulu bukan tidak beralasan, hal tersebut merupakan bagian dari hasil keputusan dan perintah partai, serta hasil survei yang telah dilakukan pihaknya.
“Kedatangan kami ini sebagai salah satu upaya dalam menjalankan perintah partai,” tuturnya. Dijelaskannya, sejauh ini dirinya sudah mendaftar ke beberapa partai di antaranya ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golongan Karya (Golkar). “Demokrat ini partai ke empat yang saya daftar,”katanya Menurutnya, selama ini hubungan antara pengurus partai Golkar dengan Demokrat sudah sangat baik, hal ini membawa
harapan besar kedua partai ini bisa berkualisi pada Pilkada 2020. “Pilkada lalu saya memutuskan untuk tidak maju karena kondisi sedang tidak terlalu sehat, padahal komunikasi sudah dilakukan dengan partai partai lain,” ucapnya Ditanya banyaknya Balon yang maju di Pikada kali ini, Agus mengatakan setiap orang berhak untuk maju sesuai ketentuan yang berlaku. “Untuk itu, siapapun yang nantinya terpilih dan lolos serta didukung oleh Parpol kita akan legowo meneriman-
ya,” katanya. Lanjutnya, siapapun nantinya pemimpin yang terpilih harus didukung oleh seluruh masyarakat, karena suara rakyat adalah suara Tuhan. “Kapuas Hulu ini merupakan keluarga besar, jangan karena Pilkada terpecah belah, ciptakan suasana yang harmonis dan menyejukkan,” p i n tanya. (sap/ jee)
tinggi KPU harus segera kembali memulihkan kepercayaan publik. “Apalagi upaya pemulihan kepercayaan publik yang sudah terluka ini bukan perkara yang sepele. Jangan coba-coba masuk ke pusaran korupsi atau jual-beli suara,” kata Pangi. (det/bls)
Ketua IKA-PMII Imbau Pemuda Kawal Pilkada
Agus Mulyana Daftar ke Demokrat
PUTUSSIBAU, SP - Agus Mulyana mendaftar ke DPC Partai Demokrat Kapuas Hulu sebagai bakal calon (Balon) Wakil Bupati Kapuas Hulu untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kapuas Hulu. Agus Mulyana menyampaikan, sebelumnya pihaknya telah mengambil formulir persyaratan ke DPC Demokrat. “Segala persyaratan yang diminta sudah kami penuhi, namun bila masih ada kekurangan kami siap melengkapinya,” katanya, Selasa (14/1).
kepada partai politiknya langsung,” tegasnya. (ber/ bls)
(Pemilu) merupakan instrumen demokrasi untuk memilih pemimpin dan diatur dalam undang-undang. Terpenting dalam memilih pemimpin, kata Suib yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kalbar adalah mendapatkan orang yang bertanggung jawab dan adil. “Bukan hanya adil dengan konstituen, tapi ketika terpilih juga harus adil dengn semuanya,” katanya. Pemuda dikatakan Suib yang juga merupakan legislator Partai Hanura juga harus cerdas, karena pemuda merupakan pengawal demokrasi di daerah. “Salah satu beban dari pemuda juga harus bisa menghasilkan pemimpin yang baik dan visioner juga bisa membangun daerah,” sebutnya. Dalam berkompetisi politik, Suib mengingatkan kepada kalangan pemuda untuk tidak membawa isu etnis dan SARA karena bukan zamannya lagi. “Jika berkompetisi dengan cara tidak baik hasilnya juga tidak baik. Demikian juga sebaliknya,” pungkas Suib. ( jee)
Suib C M Y K
KORAN II SUARA PEMRED
Pontianak
9
500 Rumah di Sungai Laur Terendam Banjir KETAPANG - KAYONG UTARA - 11
Sertifikat Tanah Pembagian Jangan Dijual PONTIANAK, SP - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengingatkan kepada masyarakat agar tidak menjual sertifikat tanah yang telah dibagikan oleh pemerintah. “Saya cuma berpesan satu kepada masyarakat yang menerima bantuan sertifikat dari Presiden Jokowi, jangan dijual. Manfaatkan
RABU, 15 JANUARI 2020
Bupati Sanggau Akan Rombak Kabinetnya
• Baca Halaman 15
SANGGAU - SEKADAU - 13
Abdul Halim Iskandar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Perbaikan Dermaga Siantan
Feri Penyeberangan Ditutup Sementara
ISTIMEWA
FERY PENYEBERANGAN Fery penyeberangan di Bardanadi-Siantan melintas di Sungai Kapuas. Layanan penyeberangan feri ini akan ditutup sementara karena ada perbaikan di dermaga.
PONTIANAK, SP – Penyeberangan feri BardanadiSiantan akan ditutup sementara. Penutupan dilakukan karena ada perbaikan di dermaga penyeberangan Siantan. Sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan yang dikeluarkan Dinas Per-
hubungan (Dishub) Kota Pontianak, penutupan berlaku mulai tanggal 15-22 Januari 2020. “Ferry penyeberangan ditutup sementara karena ada perbaikan dan pembangunan kembali “mouring doulphin dan fender doul-
Utin Srilena Candramidi Kepala Dishub Kota Pontianak
Ferry penyeberangan ditutup sementara karena ada perbaikan dan pembangunan kembali “mouring doulphin dan fender doulphin” dermaga penyeberangan Siantan yang roboh ditabrak Kapal KM Mulya Sentosa beberapa waktu lalu
Ditabrak Kapal Besar DERMAGA Siantan sebelumnya mengalami kerusakan akibat ditabrak oleh KM Mulia Sentosa
• Baca Halaman 15
Kabur Dari Tahanan Kincut Beralasan Ingin Nge-Fly PONTIANAK, SP - Syamsul alias Kincut tertunduk malu saat puluhan kamera awak media menyorot wajahnya. Ia digiring dari mobil Jantanras Polresta Pontianak dengan tangan diborgol menuju lobi Mako Polresta Pontianak, Senin (13/1) malam. Kincut merupakan satu
dari empat tahahan yang melarikan diri dengan cara menjebol atap tahanan Polsek Pontianak Utara, sekitar pukul 00.30 WIB, Minggu (12/1) kemarin. Ia juga disebut sebagai otak aksi pelarian ini. Saat diintrogasi Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Komarudin, ia mengaku
• Baca Halaman 15
Peserta Seleksi CPNS Kalbar Diminta Siapkan Diri Hadapi CAT PONTIANAK, SP - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalbar, Ani Sofian meminta peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemprov Kalbar untuk mempersiapkan diri menghadapi
• Baca Halaman 15
II, Kamis (26/9/2019) lalu. Akibatnya, fender atau dolphin dan catwalk sisi kanan dari arah Siantan roboh
NET
SIMULASI CAT - Latihan CAT untuk calon peserta tes CPNS. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi penerimaan CPNS di lingkungan Pemprov Kalbar diminta mempersiapkan diri menghadapi tahapan seleksi selanjutnya.
Bawa Teman Wanita Oknum Kades Kubu Raya Digrebek Warga PONTIANAK, SP - Oknum kepala desa (kades) dikabarkan telah digrebek oleh warga Komplek Kota Bumi, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu, karena dugaan kasus asusila pada Selasa (14/1) dini hari. Oknum kades tersebut kedapatan membawa seorang teman wanita yang
bukan muhrimnya. Ketua Komplek Kota Bumi, Supri Haryanto membenarkan kejadian tersebut. Penggerebekan ini dilakukan sekitar pukul 01.40 WIB. Penggerebekan dilakukan karena warga resah sebab sejak Sabtu (11/1) hingga Selasa (14/1) dini hari, oknum kepala desa tersebut ter-
• Baca Halaman 15
• Baca Halaman 15
Diskusi Bersama IPKB Kalbar
BKKBN Prioritaskan Perbatasan dan Buruh Migran Kepala Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mendukung daerah perbatasan menjadi prioritas dalam pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB). Dia meyakini Presiden Jokowi juga akan mendukung jika daerah perbatasan dijadikan kampung KB.
H
AL tersebut disampaikan mantan Bupati Kulonprogo ini saat bertemu dan berdiskusi dengan perwakilan Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Kalbar di di Kantor BKKBN pusat, beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, beragam persoalan kependudukan dan ke-
luarga berencana dibahas bersama. Diskusi pun berlangsung hangat dan melahirkan satu keputusan buat ditindaklanjuti. Salah satu isu yang menarik perhatian Hasto terkait prioritas program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di wilayah perbatasan dan bagi
buruh migran. “Daerah perbatasan wajib menjadi Kampung KB,” ucap Hasto. Ia juga menyampaikan pelayanan BKKBN di wilayah perbatasan terutama perkebunan kelapa sawit harus bisa dilakukan dengan baik. Program tersebut harus menyentuh kepada para pekerja yang selama ini tidak
• Baca Halaman 15
ISTIMEWA
DISKUSI – Kepala Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo saat menerima audiensi Perwakilan Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Kalimantan Barat, di Kantor BKKBN pusat belum lama ini. C
M
Y
K
www.suarapemredkalbar.com
Layanan
10 RABU, 15 JANUARI 2020
Borok KPU KASUS dugaan suap yang menjerat mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dapat menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengungkap praktik korupsi yang terjadi di lembaga penyelenggara pemilu itu. Tindak pidana dugaan korupsi yang dilakukan Wahyu dapat terjadi lantaran pengawasan yang lemah di internal KPU. Faktor tersebut kemudian menjadi celah bagi para pegawai “nakal” untuk melancarkan aksi rasuah. Dugaan tersebut, diperkuat dengan pernyataan Wahyu yang menggunakan kalimat “siap mainkan” untuk membantu penetapan kader PDIP Harun Masiku (HAR) sebagai anggota DPR RI pengganti antar-waktu (PAW). Untuk itu, pihak berwenang disarankan mencari rekaman saat para komisioner KPU menggelar rapat pleno memutuskan siapa calon legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menjadi anggota DPR-RI pengganti antar-waktu (PAW). Dugaan adanya praktik korupsi yang dilakukan KPU itu tidak hanya terjadi di tingkat pusat, melainkan juga di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Perlu juga didorong agar dilakukan penyelidikan di tataran KPU daerah untuk mengungkap dugaan adanya “borok” di lembaga penyelenggara pemilu itu. Hal tersebut, semata-mata dilakukan untuk memperbaiki kinerja KPU ke depan. Bongkar dapat melalui informan dan key Informan seperti kepala daerah yang sudah habis masa jabatan, DPRD yang sudah habis masa jabatan, dan KPUD yang sudah habis masa jabatan semua diinterview. Penyelidikan ini dengan tujuan ingin memperbaiki KPU sehingga terbongkar data-data permainan tersebut. Tetapi sumber dilindungi. (*)
Pekekbook
IST
BANJIR - Sejumlah desa di Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Sintang terendam banjir. Akibat dari musibah ini, ratusan Kepala Keluarga (KK) mengungsi. BPBD Ketapang terus menyalurkan bantuan.
Reputasi KPU di Pilkada 2020 Gun Gun Heryanto Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta
Awal 2020 panggung politik nasional kita langsung disuguhi bencana! Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menjadi realitas aktual yang mengonfirmasi potensi kejahatan dalam perebutan kekuasaan masih menjadi problem mendasar.
B
AGAIMANA persekongkolan terjadi antara para pemburu kekuasaan dengan penyelenggara pemilu. Mungkinkah ini merupakan puncak realitas gunung es dalam penyelenggaraan tata kelola kepemiluan kita? Sepertinya memang demikian. Ragam kasus yang terjadi dari pemilu ke pemilu menjadi gambaran penyelenggara memiliki kerentanan dalam menghadapi godaan para pihak yang berkepentingan. Pemilu maupun pilkada kerap menjadi pasar gelap transaksi kejahatan yang berlindung di balik instrumen hukum dengan memanfaatkan orang yang seharusnya menjadi penyelenggara pemilu sesuai UU dan peraturan. Tipologi Krisis Kasus OTT Wahyu Setiawan pastinya berpengaruh pada reputasi KPU termasuk dalam persiapan menghadapi agenda politik Pilkada Serentak 2020. Ada 270 daerah yang akan berpilkada tahun ini. Dengan rincian, 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan wali kota. Pilkada tahun ini melibatkan sekitar 107 juta pemilih atau 68% dari total daftar pemilih dalam Pemilu 2019. Dengan demikian, penyelenggaraan Pilkada 2020 ini merupakan satu di antara pilkada yang berpengaruh signifikan pada proses konsolidasi demokrasi Indonesia ke depan. Di tengah persiapan penyelenggaraan Pilkada 2020, peristiwa suap ke komisioner di tingkat pusat dalam urusan pergantian antarwaktu (PAW) ini merupakan peristiwa yang langsung menghunjam reputasi kelembagaan KPU. Publik bukan hanya dibuat kaget, tapi
juga memantik diskursus publik soal kepercayaan mereka terhadap lembaga yang berposisi sangat strategis dalam penyelenggaraan pemilu ini. Ini bukan soal citra semata yang rusak, lebih dari itu, karena menyangkut reputasi organisasi. Kasus ini adalah bagian situasi krisis yang dialami KPU jelang penyelenggaraan Pilkada 2020. Dan Millar dan Larry Smith 2010 dalam bukunya, Crisis Management and Communication: How to Gain and Maintain Control (2010), membuat empat tipologi krisis organisasi. Pertama, bizzare crisis yakni jenis krisis yang tidak bisa diperkirakan dari apa yang telah dilakukan. Kedua, sudden crisis alias krisis yang datang tibatiba tanpa gejala apa pun. Ketiga, perceptual crisis , di saat internal tidak menyadari akan terjadi hal buruk, tetapi publik sesungguhnya telah memersepsikan terjadi sesuatu yang salah. Keempat, smoldering crisis , yakni tahu dan mengidentifikasi ada masalah, hanya membiarkan masalah tersebut hingga akhirnya meledak menjadi krisis. Dari empat tipologi tadi, yang sangat mungkin terjadi saat ini di KPU masuk kategori yang ketiga (perceptual crisis) dan keempat (smoldering crisis). Krisis perseptual karena kita sering menemukan publik melihat banyak kejanggalan dalam penyelenggaraan pilkada maupun pemilu. Meski demikian, orang-orang yang di KPU sendiri tak melihat ada masalah karena merasa sebagian besar sistemnya sudah bekerja sesuai aturan. Hanya mereka lupa bahwa kerapkali ada para oknum, terlebih yang memiliki posisi pembuat kebijakan yang membawa organi-
sasi KPU ataupun KPUD terjerumus ke dalam marabahaya yang menyebabkan krisis kelembagaan. Penggelembungan suara, kejanggalan putusan, pelaksanaan aturan yang kerap tumpang tindih dan menguntungkan satu pihak, terbaca dalam persepsi publik, tetapi mereka tak dapat mengakses bukti atas sejumlah kejanggalan-kejanggalan tersebut. Krisis juga bisa berbentuksmoldering crisis , yakni sadar ada masalah, hanya saja dibiarkan, bahkan mungkin ditutup-tutupi. Akhirnya, masalah bersifat kumulatif dan menjadi bencana besar bagi organisasi. Karena pemilu dan pilkada itu sirkulasi elite lima tahunan, sesungguhnya para penyelenggara pemilu dan pilkada baik KPU maupun Bawaslu paham benar pintu-pintu masalah yang mereka hadapi. Bahkan, sebagian dari mereka tumbuh kembang dalam karier kepemiluan baik sebagai penyelenggara, pengawas, pemantau independen, dan lain-lain. Saat mereka menjadi penyelenggara dan mendiamkan atau berkonsensus untuk menjaga citra lembaga dengan cara turut menjahit tambal sulam persoalan, bukan mengatasinya, sudah pasti suatu hari krisis organisasi akan tiba. Contohnya suap pada komisioner. Ini bukan praktik baru, sesungguhnya salah satu yang kerap diingatkan publik dari para penyelenggara pemilu adalah soal integritas di samping kapasitas dan profesionalitas. Pembenahan Kelembagaan Ada empat catatan penting yang harus kita ingatkan ulang kepada para penyelenggara Pilkada 2020 yang sebentar lagi dilaksanakan. Pertama, hindari bahaya pola kolusif dalam memenangkan kandidat tertentu. Misalnya, kedekatankedekatan personal dengan para kandidat. Terlebih dalam
konstelasi politik di banyak daerah, hubungan-hubungan personal kerapkali dominan menjadi pemantik subordinasi penyelenggara di bawah kendali kandidat. Misalnya saat KPUD maupun Bawaslu di daerah berhubungan dengan petahana (incumbent) yang maju di Pilkada. KPU dan Bawaslu baik di pusat maupun di daerah harus berdiri dengan kepala tegak bahwa mereka adalah penyelenggara independen yang berdiri di tengah, tidak condong kepada siapa pun. Jika sikap KPU maupun Bawaslu sudah partisan, inilah awal krisis terjadi. Kedua, pola transaksi politik penyelenggara dengan pihak ketiga yang menjadi “investor” kandidat. Sudah bukan rahasia, di setiap perhelatan pilkada banyak pengusaha yang berkepentingan memenangkan seseorang. Modus ini untuk mengamankan bisnisbisnis si pengusaha di daerah yang berpilkada tersebut. Dengan mendanai kandidat yang bertarung, pengusaha tersebut akan memiliki sejumlah kemudahan bisnis terutama jika kandidat yang didukungnya memenangi pertarungan. Guyuran uang untuk operasi pemenangan biasanya akan menyasar para penyelenggara pilkada selain operasi pembelian suara (vote buying) dari pemilih. Jika penyelenggara tidak memiliki integritas tinggi, tentu akan larut dalam skema permainan haram tersebut. Ketiga, praktik korupsi dan suap dalam proyek-proyek yang melibatkan penyelenggara. Misalnya pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran penyelenggaraan pilkada. Banyak pihak yang berkepentingan mendapatkan proyek besar lima tahunan dari penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Pihak swasta yang berkepentingan tersebut modusnya adalah mendekati
Kolom mikir adalah ruang publik yang kami sediakan untuk para pembaca Suara Pemred dan warga dalam menyoroti satu persoalan menyangkut khalayak. Segala risiko dari artikel, opini di kolom mikir adalah tanggung jawab penulis. Lengkapi tulisan dengan identitas jelas dan nomor HP. REDAKSI
mereka yang memiliki posisi strategis. Praktik suap dengan beragam modusnya sering terjadi dari pintu ini. Keempat, soal tata kelola yang baik (good governance) di internal yang sifatnya rutinitas implementasi hak dan kewenangan para penyelenggara. Birokrasi internal juga rawan menimbulkan ragam persoalan. Jangan tambal sulam menutupi kesalahan, melainkan harus dilakukan pembenahan. Pilkada Serentak 2020 sudah di ambang mata. KPU perlu berkoordinasi dengan KPU daerah untuk mengatasi masalah. Dalam perspektif Teori Informasi Organisasi dari Karl Wieck dalam The Social Psychology of Organizing (1979) dikenal dua strategi komunikasi agar organisasi mampu mengurangi ketidakpastian, terutama saat krisis seperti saat ini. Dua hal tersebut adalah siklus perilaku komunikasi dan aturan bersama. Siklus perilaku membutuhkan prosedur aksi (act), interaksi atau respons (interact), dan penyesuaian (adjustment). Strategi ini untuk mengklarifikasi ragam persoalan yang belum jelas dan tengah dipertanyakan serta dikritisi publik. Sementara itu, aturan bersama merupakan upaya untuk membuat konsensus apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan penyelenggara guna mencegah krisis meluas hingga daerah. Di tengah situasi seperti ini harus ada terobosan cepat dan tepat untuk mengantisipasi delegitimasi banyak pihak terhadap eksistensi lembaga sekaligus mengatasi demoralisasi yang mungkin dialami atau dirasakan banyak KPU di daerah. KPU sedang dalam krisis, jangan menambah dan memperluas krisis sehingga publik tak lagi percaya kepada mereka! (snd)
Kami juga menerima foto kiriman pembaca dengan ukuran minimal 800 kb max 1,2 mb. Dilengkapi dengan keterangan foto dan identitas.
Kirimkan tulisan Anda dan foto ke email: Superkalbar@ Gmail.com atau ke WA: 081253667710
SUARA PEMRED TIDAK DAPAT MENJAMIN VALIDASI ARTIKEL, OPINI. KAMI BERHAK MENYELEKSI DAN MENYUNTING NASKAH.
#Pekek Facebook
Oknum kepala desa di kabupaten Kubu Raya digrebek warga Komplek Kota Bumi, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya atas kasus asusila pada Selasa (14/1) dini hari. Penggerebakan ini disebabkan warga resah karena sejak Sabtu (11/1) hingga hari ini, Selasa (14/1) dini hari oknum kepala desa tersebut terpantau membawa seorang teman wanita yang bukan muhrimnya. Saat dikonfimasi, Ketua Komplek Kota Bumi, Supri Haryanto membenarkan kejadian tersebut. Kata dia, penggerebekan ini dilakukan sekitar pukul 01.40 WIB. “Iya memang benar (penggerebekan) dari proses penyelidikan kita atas azas praduga tak bersalah,” ujarnya. Dia menjelaskan, oknum tersebut memang kerap datang ke lingkungan komplek, kebetulan lokasi penggerebakan ini merupakan rumah oknum kades tersebut. Hanya saja, selama membawa tamu teman wanitanya itu, oknum kades ini tidak pernah melapor ke RT setempat atau pengurus komplek. “Kamikan ada seksi keamanan di sini (komplek), yang mengatur soal menginap tamu dan lainlainnya,” ujarnya. Kejadian ini langsung diserahkan ke Polsek Sungai Raya dan telah diselesaikan secara kekeluargaan. “Kita langsung koordinasi dengan Polsek Sungai Raya dan kita selesaikan secara kekeluargaan,” terangnya. Ketika dikonfirmasi, Kapolsek Sungai Raya, Kompol Ida Bagus Sinung membenarkan kejadian tersebut. Hanya saja tidak diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi syarat pelanggaran hukum. Bagaiaman menurut teman-teman pembaca?
PEKEBOOK membantu Anda untuk mengungkapkan pendapat dan ide serta saran mengenai masalah dan keadaan masyarakat sekitar. Posting pendapat anda ke alamat Facebook : @suarapemredkalbar.com
POLISI Kapolda Kalbar Polresta Pontianak Polsek Kota Polsek Barat Polsek Selatan Polsek Utara Polsek Timur Polsek Sungai Raya TNI AL Pontianak Pelabuhan
PLN
Layanan Pengaduan PDAM Pontianak
08115711111 734900 7558880 774766 736184 883126 742910 721148 7596976 732181 734120 769999
KORAMIL & KODIM Kodim 1207 Ptk Koramil 01 Ptk Utara Koramil 01 Ptk Barat Koramil 01 Ptk Selatan Koramil 01 Ptk Timur Satpol PP Kota Ptk Danpndam XII/TPR
734120 7510000 884469 732338 761916 731202 08115701456
RUMAH SAKIT RSUD Soedarso RSS Antonius RSI Yarsi RS Pro Medika RS Bhayangkara Rumkit
737701 732101 739685 739042 736610 721391
DINAS KEBAKARAN Kota
730897
Bintang Timur
585511
Budi Pekerti
740587
BPAS
883030
UPKGR
887450
PMK Panca Bhakti
736344
PMK Bhakti Raya
723606
PMK Sungai Raya
7159596
PMK Mitra jawi
7527434
PMK Merdeka
7171666
YPK Khatulistiwa
7511899
PMK Mita Bakti
747349
www.suarapemredkalbar.com
Ketapang Kayong Utara
11 RABU, 15 JANUARI 2020
IST
BANJIR - Sejumlah desa di Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Sintang terendam banjir.
500 Rumah di Sungai Laur Terendam Banjir
BPBD Ketapang Terus Salurkan Bantuan Yunifar
Kepala BBPD Ketapang
BPBD sendiri sudah menyiapkan bantuan untuk diberikan kepada warga yang membutuhkan. KETAPANG, SP - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang saat ini terus melakukan penyaluran bantuan terhadap warga di beberapa desa di Kecamatan Sungai Laur yang terendam banjir. Saat ini sedikitnya 500 rumah dari berbagai desa yang terkena banjir. Kepala BBPD Ketapang, Yunifar mengaku banjir yang melanda beberapa desa di Kecamatan Sungai Laur diakibatkan curah hujan yang sangat tinggi.
Hal tersebut menurutnya memicu volume air naik, sehingga membanjiri pemukiman warga di beberapa desa seperti di Teluk Mutiara, Riam Bunut, Sepotong, Suka Ramai, Mekar Harapan, Bengaras dan Sungai Daka. “Kalau curah hujan terus terjadi maka dipastikan air akan semakin naik,” nilainya. Ia menambahkan, saat ini sedikitnya ada 500 an rumah warga terkena dampak banjir, bahkan beberapa kantor pemerintah termasuk Kantor Polsek dan
Koramil Sungai Laur juga terendam banjir. “BPBD sendiri sudah menyiapkan bantuan untuk diberikan kepada warga yang membutuhkan,” tegasnya. Sementara itu, Kapolsek Sungai Laur, IPTU Abdul Muhlis mengaku kalau saat ini Polsek Sungai Laur dan asrama anggota Polsek terkena banjir yang bahkan mencapai 10 cintimeter dari lantai kantor. “Saat ini masih terendam banjir polsek kita, untuk ketinggian banjir bervariasi tergantung dataran yang paling parah ada mencapai 2 meter,” katanya. Ia menjelaskan, saat ini guna memberikan pe-
Bupati Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan SUKADANA, SP - Bupati Kayong Utara Citra Duani mengatakan langkah awal untuk mengantisipasi bencana alam di daerah dengan memperhatikan lingkungan di sekitar terutama saluran drainase warga. Menurutnya, visi dan misi gerakan budaya bersih dan bersinar yang menjadi jargon dalam masa kepemimpinan saat ini menjadi modal awal untuk mengantisipasi bencana alam seperti banjir yang rawan di
Bupati Kayong Utara Citra Duani
Kayong Utara terutama di Kota Sukadana. Namun demikian, ia juga meminta peran serta secara aktif dari OPD, pemerintahan desa dan masyarakat bahu membahu membersihkan lingkungan sekitar terutama saluran drainase warga yang menjadi permasalahan klasik saat banjir datang. “Program gerakan budaya bersih dan bersinar akan kita kampanyekan, kita laksanakan setiap hari
Jumat, OPD, TNI dan Polri itu membersihkan saluran air, bahu jalan dan lain sebagainya,” kata dia, belum lama ini. Tidak hanya itu, untuk mengoptimalkan pembersihan lingkungan warga, Citra Duani juga menginstruksikan kepada semua camat dan kepala desa juga menyuarakan gerakan budaya bersih dan bersinar. “Kemudian, hari Sabtu setiap awal bulan, camat berserta perangkat dan perangkat kepala desa serta warga itu juga bergotong royong, sehingga Kayong Utara ini bisa kita perindah,” jelasnya. Ia berharap melalui rapat ini dapat terbentuk sebuah sinergi antara instansi terkait, sehingga jika terjadi musibah nanti semua pihak sudah memahami langkah apa saja yang harus diambil. “Jadi bencana apapun tim ini melekat, baik itu bencana banjir, puting beliung dan tanah longsor,” harapnya. (ant/jee)
layanan penanggulangan banjir, pihaknya membuat posko gabungan yang didalamnya terdiri dari Polsek, Koramil, BPBD, SAR, pihak
kecamatan serta kesehatan. ”Bantuan mulai dibagikan hari ini kepada warga, dari pantauan Alhamdulillah tidak ada kor-
ban jiwa,” tuturnya. Selain itu, pihaknya telah berkoordinaai dengan PLN setempar agar dapat melakukan pemadaman
arus listrik dilokasi banjir lantaran dikhawatirkan adanya konsleting listrik di lokasi terendam banjir. (teo/ bob)
BANJIR yang terjadi ini merupakan banjir yang kedua kalinya merendam Kecamatan Sungai Laur di awal tahun 2020. Satu di antara warga Desa Bayunsari Kecamatan Sungai Laur, Muhammad Sadikin (32), menjelaskan, bahwa sedikitnya ada sembilan desa yang diketahui sudah terendam banjir. Akibatnya sudah ada beberapa warga yang memilih mengungsi ketempat yang lebih tinggi.
“Untuk di Desa Bayunsari sudah lima kepala keluarga mengungsi, kalau desa lain kita tidak tahu persis,” kata dia. Ia melanjutkan, banjir yang melanda sudah terjadi sejak empat hari terakhir, yang diduga akibat curah hujan yang tinggi dan daerah yang terendam banjir berada di dataran rendah. “Ketinggian air bervariasi tergantung lokasi rumah, ada yang 1 meter ada juga lebih,” terangnya.
Ia menambahkan, desa-desa terendam banjir seperti Bayunsari, Sepotong, Harapan Baru, Bengaras, Sempurna, Selangkut Rata, Suka Ramaj, Teluk Bayur dan Teluk Mutiara. “Awal tahun kemarin juga banjir, tapi banjir kali ini lebih parah dari yang kemaren,” terangnya. Untuk itu, ia berharap banjir segera surut, agar aktivitas masyarakat tidak terganggu, seperti sekolah dan lainnya.
Sementara itu, Camat Sungai Laur, Andreas Hardi membenarkan kondisi tersebut, diakuinya banjir kembali terjadi di beberapa desa sejak beberapa hari terakhir. “Saat ini tim BPBD sudah stanby dan bantuan sudah mulai didistribusikan,” kata Andreas. Saat ditanyai berapa kepala keluarga yang terkena dampak banjir tersebut, dirinya belum bisa memberikan jawaban. (teo/bob)
Warga Mengungsi
Masyarakat Seponti Diminta Lestarikan Kesenian SUKADANA, SP - Bupati Kayong Utara, Citra Duani memberikan bantuan alat kesenian berupa topeng Reog Ponorogo dan alat musik Gamelan kepada masyarakat di Kecamatan Seponti, belum lama ini. Citra berharap dengan adanya alat kesenian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan turut serta melestarikan seni budaya yang ada di Indonesia. “Kesenian Reog dan kesenian jawa lainnya saya lihat cukup dikenal keberadaannya di Kabupaten Kayong Utara, khususnya Kecamatan Seponti dan daerah transmigrasi lainnya yang penduduknya mayoritas bersuku Jawa. Sebagai kepala daerah, sudah sepantasnya saya mendukung dan turut menjaga eksistensi seni Budaya itu,” ucap Citra. Penyerahkan bantuan alat kesenian yang dikemas dalam acara tasyakuran dan pentas seni budaya tradisional masyarakat Seponti menampilkan atraksi Reog,
Tari dan Wayang Kulit oleh sanggar seni itu. Hadir pada acara itu Kepala OPD, Kapolsek, Camat, Kepala Desa beserta masyarakat Desa Telaga Arum. Citra yang pada penyambutan diarak masyarakat menaiki topeng Reog itu menyampaikan rasa bahagianya karena keberadaan alat kesenain mampu menjadi hiburan dan ajang silaturahmi masyarakat. Oleh karena itu, Citra berharap dengan adanya alat kesenian yang baru, masyarakat rutin mengadakan pentas seni. “Kesenian merupakan salah satu alat pemersatu karena ada unsur kerja sama dan melatih kekompakan sehingga tumbuh kebersamaan. Semoga memberi manfaat yang luas,” terangnya. Pentas Seni Budaya Tradisional, menurut Citra, harus rutin dilakukan. Selain menjaga kelestariannya, seni budaya bisa menjadi pen-
dongkrak pariwisata Kayong Utara dan meningkatkan perekonomian di daerah. “Kalau sering mengadakan hiburan, masyarakat akan ramai dan para pedagang pun akan berdatangan. Ini contoh sederhana untuk meningkatkan perekonomian daerah,” katanya. Lebih lanjut, Bupati berpesan kepada pelaku seni maupun sanggar seni
yang ada di Seponti dapat merawat dan menjaga alat kesenian yang sudah ada. Keberadaan alat kesenian baru tersebut diharap dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. “Kesenian Reog dan kesenian Jawa lainya jangan putus sampai generasi saat ini saja. Harus ada penerus, anak muda kita khususnya,” pungkasnya. (ble)
SUARA PEMRED/MUHAMMAD ARIEF
NAIK TOPENG REOG - Bupati Kayong Utara, Citra Duani menaiki Topeng Reog Ponorogo yang diberikannya kepada masyarakat Kecamatan Seponti, Sabtu (4/1).
Sekadau Sanggau
www.suarapemredkalbar.com
13 RABU, 15 JANUARI 2020
Bupati Sanggau Akan Rombak Kabinetnya Pelantikan Pejabat Eselon Dilakukan Bertahap Herkulanus HP Kepala BKPSDM Sanggau
Arahan pak Bupati maksimal 50 orang sekali pelantikan (pejabat eselon III dan IV). Nanti bertahap sampai semua jabatan yang lowong terisi. Dan juga akan dilakukan mutasi untuk pejabat eselon II SANGGAU, SP - Setelah memilih dan melantik Kukuh Triyatmaka sebagai Sekda Sanggau, Bupati Sanggau Paolus Hadi (PH) dikabarkan akan merombak kabinetnya setelah hampir satu tahun memimpin Sanggau bersama Yohanes Ontot di periode keduanya. Selain akan melakukan pelantikan besar-besaran pejabat eselon III dab IV, PH juga dikabarkan akan memutasi pejabat eselon II. “Iya, untuk waktunya masih tentatif, arahan Pak Bupati sekitar pertengahan Januari 2020,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sanggau Herkulanus HP kepada wartawan, Selasa (13/1). Pelantikan pejabat eselon III dan IV, rencananya akan dilakukan secara bertahap. “Arahan Pak Bupati
maksimal 50 orang sekali pelantikan (pejabat eselon III dan IV). Nanti bertahap sampai semua jabatan yang lowong terisi. Dan juga akan dilakukan mutasi untuk pejabat eselon II,” terang Herkulanus. Menanggapi rencana perombakan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Timotius Yance berharap pengisian jabatan yang ada di lingkungan Pemkab Sanggau dapat dilakukan secara profesional, disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan SDM ASN. “Saya yakin dan percaya Pak Bupati sudah memahami itu dan pasti beliau mengenal siapa-siapa yang akan dilantik mengingat masa bakti Pak Bupati cukup lama juga,” katanya. Legislator Partai Golkar ini juga mengingatkan bupati selaku pejabat pembina
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sanggau Herkulanus HP
kepegawaian daerah agar melakukan evaluasi terhadap kinerja ASN secara berkelanjutan. Evaluasi itu penting dalam rangka percepatan pembangunan seperti yang tertuang di dalam
visi dan misi bupati. “Saya melihat memang ada beberapa ASN yang kinerjanya perlu dievaluasi,” tegas Yance. Rencana pelantikan dan mutasi pejabat di
lingkungan Pemkab Sanggau juga diapresiasi tokoh Pemuda Sanggau Zaenuri. Kepada bupati, Zai sapaan akrabnya berharap pejabat yang dilantik nantinya harus sesuai dengan latar
belakang pendidikan, dan memenuhi syarat kepangkatannya. “Jadi, jangan seperti yang dulu-dulu. Ada pejabat yang dilantik tapi kalau dilihat dari sisi kepangkatan belum
mencukupi. Dan juga jangan berdasarkan primordial atau kedekatan, baik dengan Bupati maupun Wakil Bupati. Semoga tidak terjadi lagi hal yang demikian,” pungkasnya. ( jul)
Sanggau Kaji Tiru Tanda Tangan Elektronik di Pontianak
IST
KUNJUNGAN - Kunjungan kaji tiru yang dilakukan Pemkab Sanggau ke Pemkot Pontianak, Senin (13/1).
SANGGAU, SP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sanggau melakukan kunjungan kaji tiru penerapan tanda tangan elektronik (digital signature) ke Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, Senin (13/1) kemarin. Rombongan Pemkab Sanggau dipimpin Asisten Administrasi Umum Setda kabupaten Sanggau H Joni Irwanto. Ikut mendampingi Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sanggau Yulia Theresia, Kepala BKPSDM Kabupaten Sanggau Herkulanus HP, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sanggau Alipius, Sekretaris Dinas Dukcapil
Kabupaten Sanggau Niriu. Dalam kunjungan kaji tiru itu, hadir pula Kasi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sanggau Gusti Zulmainis, Kasi Layanan EGovernment Dinas Kominfo Kabupaten Sanggau Firman Firdal, Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Publikasi Dinas Kominfo Kabupaten Sanggau Sari Ariani, Kasi Persandian Agus Suandi dan Kasi Keamanan Informasi Dinas Kominfo Kabupaten Sanggau Maksima Kurniati. Sementara dari Pemkot Pontianak, hadir Kepala Dinas Kominfo Kota Pontianak H Uray Indra Mulya, Kabid
Pelayanan Elektronik dan Telematika Dinas Kominfo Kota Pontianak Syamsul Akbar, Kasi Pengolahan Informasi dan Persandian Dinas Kominfo Kota Pontianak Henny Irawati. Asisten Administrasi Umum Setda Sanggau H Joni Irwanto mengatakan, kunjungan kaji tiru ini untuk mengadopsi sistem yang ada di Pemkot Pontianak. “Nantinya akan menyesuaikan dengan Renstra dan Renja dari SKPD terkait seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Moda dan PTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga meminta
dukungan dari pemerintah kota,” katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sanggau Yulia Theresia mengatakan, untuk menindaklanjuti hasil kaji tiru ke Pemkot Pontianak, akan dibentuk tim untuk mempercepat realisasi penggunaan tanda tangan elektornik. “Penerapan tanda tangan elektonik ini agar pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan dengan cepat, maksimal dan dalam kondisi apapun. Misalnya, ketika pejabat penandatangan sedang berada di luar atau tidak ada di tempat,” pungkasnya. ( jul)
Pasar Sekadau Dibanjiri Durian
SUARA PEMRED/AKHMAL
JUAL DURIAN - Para penjual durian memadati Pasar Sekadau. Durian-durian yang dijual tersebut sebagian besar dibawa dari kampung.
SEKADAU, SP- Pemandangan pagi hari di pasar steher Sekadau ramai oleh para penjual durian. Para penjual ini didominasi oleh ibu-ibu yang menjajakan durian dari hasil
kebun miliknya sendiri di kampung. Ibu-ibu yang berjualan durian ini berasal dari wilayah seberang yaitu dari Desa Semabi dan Desa Seberang Kapuas te-
patnya dari Dusun Padang Milas. Salah seorang penjual durian, Yustina Omek mengatakan sejak musim durian tiba, ia bersama teman-temannya hampir setiap hari menjual durian tepatnya di sekitar Steher Penyebrangan pasar Sekadau. Ia mengaku hasil penjualan digunakan untuk membantu ekonomi keluarganya. Untuk harga jual bervariasi mulai dari Rp7.000 hingga Rp8.000. “Kadang kami jual Rp8.000, ada juga yang Rp7.000, ndak pasti. Un-
tung-untunganlah namanya cari rejeki,” ujar Yustina. Dalam sehari, kata dia, hanya mampu membawa durian untuk dijual kepasar sebanyak 20 hingga 30 biji saja. Setiap hari buah durian yang ia bawa selalu habis terjual. Menurutnya ada saja orang yang berminat membeli karena buah yang ia jual asli dan tentu masalah rasa sudah tidak bisa diragukan lagi. “Setiap hari pasti habis terjual, walau harganya murah. Ada saja yang mau beli,” tuturnya. (akh)
Camat Belitang Jalin Koordinasi dengan Pemdes SEKADAU, SP - Dalam rangka meningkatkan kinerja dan koordinasi antara instansi pemerintahan, Camat Belitang, Hermansyah, SE mengadakan kunjungan kerja ke Desa Nanga Ansar, Selasa (13/1). “Ini salah satu langkah sinergisitas saya bersama Forkopimka Belitang dan sekaligus juga memperkenalkan diri sebagai Camat Belitang terhitung dari pelantikan pada Senin (6/1) di Kantor Bupati Sekadau kemarin,” ujarnya. Dia menjelaskan, kunjungan ini juga untuk melakukan monitoring dan mengevaluasi hubungan kinerja antara pemerintah
tingkat kecamatan dengan pemerintah desa. Dia mengajak kerjasama dari seluruh pihak baik Pemdes, Polsek dan Koramil untuk bersama-sama menjaga keamanan serta meningkatkan kemajuan di berbagai sector, seperti pengelolaan administrasi, perekonomian serta pembangunan agar lebih maju, mandiri dan berdaya saing. “Agenda ini akan berlanjut ke beberapa desa lainnya yang ada di Kecamatan Belitang sesuai dengan jadwal yang ada,” jelasnya. Kades Nanga Ansar, Abaku beserta seluruh perangkat desa dan Ketua BPD Emanuel dan anggotanya
menyambut baik kunjungan ini. Selanjutnya Kapolsek yang diwakili Bhabinkamtibmas Briptu Angga juga berterimakasih atas kerjasama yang sudah terjalin antara Pemdes, elemen masyarakat dengan pihak Pol-
sek dan Koramil Belitang. “Kita berharap dalam kesempatan ini pihak Pemdes dapat bersama-sama dengan pihak keamanan menjaga kamtibmas sehingga situasi dapat berjalan kondusif,”pungkasnya. (akh)
SUARA PEMRED/AKHMAL
PERTEMUAN - Camat Belitang saat bersama Forkopimka menghadiri pertemuan di Desa Nanga Ansar.
SUARA PEMRED/AKHMAL
RESMIKAN - Bupati Sekadau Rupinus SH meresmikan Balai Pertemuan Umum Forum Keserasian Sosial di Desa Maboh Permai, Kecamatan Belitang, Selasa (14/1).
Bupati Resmikan Balai Pertemuan Desa Maboh Permai SEKADAU, SP – Bupati Sekadau Rupinus SH meresmikan Balai Pertemuan Umum Forum Keserasian Sosial di Desa Maboh Permai, Kecamatan Belitang, Selasa (14/1). “Saya resmikan gedung ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, kepada para pengurus diminta menjaga Balai Pertemuan Umum Forum Keserasian Sosial di Desa Maboh Permai ini,” ujar bupati. Balai pertemuan tersebut dibangun menggunakan dana Kemensos RI
serta sumbangan dari berbagai pihak dengan total Rp180.000.000 pada tahun 2019 dengan luas bangunan 22,5 meter x 10 meter di atas tanah seluas 300 meter. Tampak pula hadir dalam kegiatan persemian itu, Wakil Bupati Aloysius SH, M.Si beserta pejabat SKPD, Forkopimka Belitang, Kades Maboh Permai Sebastian, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta tamu undangan lainnya. Bupati menambahkann,
dengan berdirinya balai pertemuan ini diharap dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk terus mendukung program pemerintah demi kemajuan daerah sesuai program maju, mandiri dan berdaya saing. “Kita juga berharap semua lapisan masyarakat dapat menjaga kerukunan serta silaturahmi dengan berbagai keanekaragaman dapat bersatu meminimalisir konflik dan membangun serta menjaga aset ini,” tukasnya. (akh)
Melawi Kapuas Hulu
www.suarapemredkalbar.com
14 RABU, 15 JANUARI 2020
Sengkarut Posisi Sekwan Melawi Fraksi Gerindra Minta Gubernur Lakukan Pelantikan NANGA PINOH, SP – Posisi Sekretaris DPRD atau Sekwan Melawi hingga kini lowong. Bupati Melawi, Panji hingga pelantikan pejabat eselon II, 3 Januari lalu tak juga melantik Sekretaris DPRD Melawi. Polemik pengangkatan Sekretaris DPRD Melawi yang tak kunjung tuntas disesalkan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Melawi, Iif Usfayadi. Dampaknya, posisi Sekwan hingga kini hanya dijabat pelaksana tugas (Plt). Iif usfayadi pun menyayangkan sikap Bupati yang telah mengabaikan dua keputusan persetujuan pimpinan DPRD yang diminta oleh Bupati sendiri, serta surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) hingga perintah lisan dari Gubernur Kalbar. "Dua kali bupati telah melakukan pelantikan pejabat eselon II hasil open bidding, tapi tidak mau melantik Sekwan. Kami berkesimpulan bahwa bupati secara implisit dan ekplisit telah menolak melantik,” katanya, Selasa (14/1). Iif menilai belum dilantiknya Sekwan oleh bupati, gubernur sudah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengambil alih pelantikan. Karena berdasarkan Pasal 235 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, jika kepala daerah menolak melantik kepala perangkat daerah hasil seleksi yang diatur pada pasal 234 UU 23 tahun 2014, maka gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah akan mengangkat/melantik kepala perangkat daerah di kabupaten/ kota. “Kami sedang mendorong pimpinan DPRD untuk segera bersikap dengan mengirim surat kepada gubernur terkait persoalan ini. Karena hingga batas akhir pelantikan sebelum 7 Januari tidak juga melantik Sekwan, sehingga Pasal 205 Ayat 2 dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak bisa dipakai,” katanya. Polemik pengangkatan Sekwan sudah berjalan cukup panjang. Dimulai dengan Pemkab Melawi melakukan lelang jabatan untuk mengisi posisi enam jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong pada April 2019 yang lalu. Tiga kepala SKPD hasil lelang jabatan telah dilantik pada 11 Juli 2019, dan dua kepala SKPD berikutnya dilantik pada 3 Januari lalu. “Tersisa satu Kepala OPD yang tertunda pelantikannya, yaitu Sekwan. Menurut UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bahwa kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada dibatasi
Iif Usfayadi Ketua Fraksi Gerindra DPRD Melawi
Dua kali bupati telah melakukan pelantikan pejabat eselon II hasil open bidding, tapi tidak mau melantik Sekwan. Kami berkesimpulan bahwa bupati secara implisit dan ekplisit telah menolak melantik. enam bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon, yaitu sampai maksimal 7 Januari
2020 tidak boleh melantik kecuali mendapat izin dari Mendagri,” ujar Iif. (eko/jee)
Masih Berproses BUPATI Panji sendiri beralasan persoalan Sekretaris DPRD ini sudah diminta untuk difasilitasi oleh Pemprov Kalbar untuk penyelesaiannya. Alasan fasilitas ini juga kata Panji yang membuat dirinya belum melantik Sekretaris DPRD pada momen pelantikan kemarin. Karena menurut Panji, proses sudah berjalan dan Pemkab Melawi sudah me-
nyurati secara resmi untuk memperoleh petunjuk dari gubernur terkait polemik Sekretaris DPRD Melawi. “Prosesnya sekarang sudah kita mintakan untuk difasilitasi Pak Gubernur selalu perwakilan pemerintah pusat di daerah. Kemarin, kita memang sudah dipanggil, tapi ada kendala Pak Sekda sakit. Jadi belum bisa kita lakukan. Kita menunggu dalam waktu
dekat akan ada kelanjutannya,” katanya saat pelantikan pejabat eselon II lalu. Pemprov Kalbar sendiri sudah merespon surat Bupati Melawi dengan mengundang rapat fasilitasi terkait Sekretaris DPRD ini pada Senin, 6 Januari pekan lalu. Namun, pertemuan ini tak dihadiri Pemkab Melawi karena alasan ada agenda yang bersamaan dengan rapat tersebut. (eko/jee)
Dewan Sepakat Perjuangkan Nasib Guru Kontrak dan Honorer
SUARA PEMRED/SYAPARI
RAPAT KERJA – Ketua dan anggota Komisi A DPRD Kapuas Hulu saat rapat kerja dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu. Rapat membahas terkait nasib guru kontrak dan honorer di Kapuas Hulu.
Pemkab Melawi Akan Terus Benahi Persoalan Aset NANGA PINOH, SP Persoalan aset Pemkab Melawi yang belum tertata baik membuat kabupaten ini mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Karena itu, Pemkab Melawi berupaya untuk membenahi persoalan aset. Bupati Melawi, Panji saat ditemui beberapa waktu lalu mengatakan, selama ini aset Melawi kerap menjadi bahan dan menjadi catatan oleh BPK. Karena masih banyak aset daerah yang harus dituntaskan. “Ada aset yang sudah bersertifikat, tapi ketika diukur di lapangan ternyata luasnya masih kurang atau tempatnya tidak ter-
lalu tepat. Ini yang harus disesuaikan,” katanya. Panji juga mengungkapkan, ada beberapa aset yang nilainya belum sepenuhnya bisa dihitung, karena dahulu aset tersebut merupakan pelimpahan dari kabupaten induk (Sintang) saat pemekaran kabupaten. “Bahkan aset Provinsi juga ada disini dan bukti kepemilikan yang sah belum cukup lengkap, walau sebenarnya memang tidak ada masalah,” katanya. Dilanjutkannya, pemerintah tentunya mau persoalan aset ini bisa segera dituntaskan. Langkah pemerintah saat ini untuk membenahi aset tersebut dengan melakukan inventarisasi aset, statusnya seperti apa, kemudian menegaskan
aset tersebut milik Kabupaten Melawi atau milik Provinsi Kalbar. “Kala masih ada aset provinsi yang tidak terlalu banyak, dan kita juga punya tanah atau aset lain yang berdampingan, boleh kita tukargulingkan. Yang ini misalnya tanah provinsi kita serahkan dan aset provinsi di bidang lain kita minta. Tapi tentu kita melihat aturan,” jelasnya. Panji menegaskan, ia ingin memperjelas status kepemilikan aset di Melawi. Bila memang ini bukan aset pemerintah, maka diserahkan kepemilikannya pada yang berhak. “Namun, bila ini merupakan aset pemerintah, maka legal formalnya juga harus dilengkapi,” pungkas Panji. (eko/jee)
PUTUSSIBAU, SP Komisi A DPRD Kapuas Hulu sepakat memperjuangkan nasib tenaga guru kontrak dan honorer di Pemkab Kapuas Hulu. Hal tersebut disampaikan saat rapat kerja tentang tenaga kontrak dan honorer kependidikan, di ruang rapat DPRD, Selasa (14/1). Ketua komisi A DPRD Kapuas Hulu, Antonius Manyu menyampaikan, rapat kerja dilakukan dalam upaya mencari solusi permasalahan yang dihadapi selama ini. “Kami bersama-sama akan menghadap dinas provinsi dan Kementerian Pendidikan,” katanya
Namun sebelumnya kata Antonius akan dilakukan inventarisasi terkait masalah naskah dengan dilengkapi data. “Jika sudah sampai di sana, minimal kita bertemu dengan Dirjen. Karena dewan bukan bawahan maupun atasan mereka,” katanya. Manyu berharap agar semuanya sepakat dalam mensinkronisasikan data. Ia berharap juga dinas punya data yang valid tentang hal ini. “Mari kita lengkapi data yang ringkas. Semoga dengan niat baik ini kita dapat diakomodir oleh pihak terkait,” harapnya. Sementara Wakil
Ketua DPRD Razali, mengatakan, pertemuan bertujuan untuk melengkapi dan menyinkronkan data. “Baik data dari PGRI maupun dari Diknas Kapuas Hulu,” sampainya Jika semua data yang dibutuhkan sudah lengkap, pihaknya akan mendatangi Diknas Kalbar dan Kementerian Pendidikan. Sementara Kadisdikbud Kapuas Hulu Petrus Kusnadi mengatakan minimal pendidikan guru harus Strata 1 (S1) dan bersertifikat pendidikan. “Namun, kondisi yang ada saat ini tidaklah demikian dikarenakan kondisi dan keadaaan,”
ucapnya Sejauh ini kata Petrus, pihaknya sudah mendata cukup banyak tenaga honorer pendidikan. “Kita juga punya sistem aplikasi yaitu Dapodik. Kita sepakat menyelesaikan dan memperjuangkan yang tidak linier tersebut,” katanya Kusnadi menyampaikan untuk jumlah guru yang tidak linier di Kapuas Hulu sebanyak 133 orang. “Meski tidak linier, mereka sangat membantu negara, baik Pemkab Kapuas Hulu khususnya maupun pemerintah Indonesia pada umumnya,” terangnya. (sap/jee)
KPU Buka Seleksi Anggota PPK
Rekrut 115 Orang yang Memenuhi Syarat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kapuas Hulu akan membuka pendaftaran anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kapuas Hulu.
P
ROSES pembentukan dimulai 15 Januari-14 Februari. KPU akan segera mengumumkan pendaftaran seleksi calon anggota PPK pada 15-17 Januari. Ketua KPU Kabupaten Kapuas Hulu, Ahmad Yani menjelaskan, proses pendaftaran berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati, dan atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. “Kami mengimbau
masyarakat Kapuas Hulu yang ingin ikut berkontribusi dan menjadi bagian dari penyelenggara Pilkada segera mempersiapkan diri,” kata Yani. Adapun syarat untuk menjadi anggota PPK diantaranya warga negara Indonesia (WNI) berusia paling rendah 17 tahun, tidak menjadi anggota partai politik, pendidikan paling rendah SMA, belum pernah menjabat dua periode sebagai anggota PPK dalam jabatan yang sama serta tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyeleng-
gara Pemilu di semua tingkatan. Kemudian dokumen yang harus dipersiapkan calon anggota PPK yaitu fotocopy e-KTP, pas foto 4x6 sebanyak 4 lembar, surat pendaftaran disertai materai, dan daftar riwayat hidup. Kemudian fotocopy ijazah pendidikan terakhir dan legalisir ijazah, surat pernyataan, surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit. ”Terkait dengan penyam-
paian dokumen dimaksud bisa langsung disampaikan sekertariat KPU Kabupaten Kapuas atau bisa melalui petugas penghubung di setiap kecamatan di kantor kecamatan sesuai domisili pendaftar," paparnya. Yani menambahkan, kebutuhan PPK di setiap kecamatan sebanyak 5 orang, sehingga dari 23 Kecamatan di Kapuas Hulu, , KPU akan merekrut 115 orang sebagai anggota PPK. (sap/jee)
www.suarapemredkalbar.com
Sambungan 15 RABU, 15 JANUARI 2020 Hal 9
ANTARA/DEDI
PARADE NAGA - Kegiatan Parade Naga dan Kernaval Cap Go Meh di Pontianak.
PHRI Pastikan Hunian Hotel Naik 50 Persen Lebih Saat Imlek
PONTIANAK, SP - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalbar memastikan saat perayaan Tahun Baru Imlek 2571 dan Cap Go Meh, tingkat penghunian kamar hotel di daerah itu terutama di Kota Pontianak dan Singkawang, akan meningkat di atas 50 persen. “Sudah menjadi pola tahunan di saat perayaan Imlek dan Cap Go Meh tingkat hunian selalu meningkat dan itu sangat signifikan, peningkatannya di atas 50 persen,” ujar Ketua PHRI Kalbar, Yuliardi Qamal di Pontianak, Selasa (14/1).
Hal 9
gan pihak Satlantas Polresta Pontianak,” ujarnya. Sementara bagi masyarakat yang menggunakan penyeberangan menggunakan jasa penyeberangan sampan, diimbau jangan menaikkan kendaraan roda dua ke sampan. Hal itu demi keselamatan bersama dan mencegah hal yang tidak diinginkan. Utin menambahkan, adanya perbaikan dermaga juga
akan berdampak pada arus lalu lintas sungai, karena lokasi di sekitar dermaga akan ditempatkan ponton untuk melakukan pemancangan tiang pondasi. Pemancangan tiang pondasi tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar sepekan. “Selain perbaikan dermaga, Kapal Fery KMP Billy juga akan menjalani pemeliharaan (docking) rutin tahunan,” pungkasnya. (hms)
jadian ini ya boleh dikatakan ini kejadian alam, tapi kita lihat ada sisi kecerobohan di situ. Kemungkinan itu kaptennya tidak berada atau standby di kapalnya, hingga saat kapal sudah bergerak mereka harus banting setir, nah itu merupakan kecerobohan, namun ada niat baik dari pemilik kapal itu
mau mengganti. Karena bagaimanapun ini memberi pelayanan sebagai akses penyebrangan,” kata Utin. Pada dasarnya kata Utin, perusahaan Sentosa bersedia untuk menganti Fender atau Dolphin dan Catwalk yang roboh. Selain itu, pihak ASDP juga meminta diturunkan dua orang penyelam
untuk melihat apakah bongkahan vender atau besi yang ada di dalam air dapat membahayakan kapal yang lain. Meski akses penyeberangan feri masih terus berjalan, kapal dan speed yang berlalu lintas di sekitar lokasi diminta untuk berhati-hati saat melintasi bagian robohnya besi tersebut. (sp/ien)
kampung Beting, Pontianak Timur untuk membeli sabu tersebut. “Awalnya hanya sendiri, cuma yang lain nyusul (melarikan diri). Saya terjun langsung pergi. Saya pikir hanya saya yang keluar ternyata yang lain ikut,” jawabnya. Sebetulnya, malam tadi tahanan lain bernama Syarif Ali Nafia alias Ali ikut diboyong ke Polresta Pontianak. Secara berutan, Ali merupakan orang ketiga setelah Khairul Fahmi. Ia mengaku sebelum melarikan diri, sempat membangunkan Ronal yang tengah tidur, diajak melarikan diri bersama. Kata Komarudin, ditangkapnya kembali empat tahanan ini tak lepas dari bantuan warga dan tokoh masyarakat. “Dari seluruh tahanan, Alhamdulilah kurang dari 24 jam sudah dapat ditangkap. Yang terakhir diamankan Syamsul alias Kincut. Inilah yang memprakarsai kawankawan yang lain,” teganya.
Dia mengatakan saat hari kejadian petugas piket sebetulnya ada lima orang. Dua di antaranya malam itu ditugaskan untuk jaga keamanan kegiatan keagamaan warga. Sementara tiga lainya siaga di Mako Polsek Pontianak Utara dan sempat melakukan pengecekan sekitar pukul 13.15 Wib. “Tidak lama setelah itu, terjadi perusakan terhadap sel kita. Modus yang dilakukan mereka membesarkan dengan cara membesarkan volume tv. Sehingga apa yang mereka lakukan tidak terdengar,” ungkapnya. Terlebih lagi, aksi ini diduga Komarudin sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh keempatnya. Sebab, seminggu sebelumnya kata dia Kincut pernah mengatakan kepada tahanan lain berencana keluar sel dan akan pergi ke Malaysia. “Kita lihat cara yang mereka pakai rapi,” terang Komarudin. Sebelumnya, Komarudin menjelaskan sebelum kabur,
tahanan ini ada dua orang yang sudah masuk tahap 2. Sementara dua lainnya lagi baru semingguan lalu diringkus. Untuk tersangka Ronal, Syarif Ali Nafia dan Khairul Fahmi merupakan pelaku pencurian sepeda motor. Sementara Kincut adalah residivis pelaku penggelapan motor. Atas kejadian ini, kata Komarudin akan jadi bahan evaluasi, terutama mengenai sarana dan prasarana seperti Sumber Daya Manusia, bangunan gedung baik ruang tahanan atau ruang kerja hingga sistem dan konsep. “Hasil evaluasi tahun kemarin kita lihat beberapa kekurangan baik sarana dan prasarana, kemudian sistem dan metode, SDM, kita evaluasi. Termasuk pembenahan mako baik ruang kerja atau ruang tahanan,” tegasnya. Selain itu, keempat tersangka ini akan diberi pasal pemberatan terkait pengrusakan dan akan diBAP ulang kembali. (sms/ien)
penggerebakan ini merupakan rumah oknum kades tersebut. Hanya saja, selama membawa tamu teman wanitanya itu, oknum kades ini tidak pernah melapor ke RT setempat atau pengurus komplek. “Kamikan ada seksi keamanan di sini (komplek), yang mengatur soal menginap tamu dan lain-lainnya,”
ujarnya. Kata dia kejadian ini langsung diserahkan ke Polsek Sungai Raya dan telah diselesaikan secara kekeluargaan. “Kita langsung koordinasi dengan Polsek Sungai Raya dan kita selesaikan secara kekeluargaan,” terangnya. Ketika dikonfirmasi, Kapolsek Sungai Raya, Kom-
pol Ida Bagus Sinung membenarkan kejadian tersebut. Hanya saja tidak diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi syarat pelanggaran hukum. “Setelah didalami ternyata tidak memenuhi syarat perbuatan didugakan, dan akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan oleh ketua komplek,” tuturnya. (sms/ien)
pengguna sarana penyeberangan untuk sementara bisa melewati Jembatan Kapuas I. Sementara untuk roda empat ke atas, maupun angkutan lainnya diarahkan melewati Jembatan Kapuas II dan tembus ke Jembatan Landak. “Untuk mengatur dan memperlancar arus lalu lintas di jalur Jembatan Kapuas II dan Jembatan Landak, kami akan bekerjasama den-
kabur dari
aksi itu dilakukannya karena sudah tak tahan lagi ingin nge-fly alias mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Bahkan hasil tes urine oleh Satres 5Narkoba Polresta Pontianak, dirinya dinyatakan positif mengonsumsi zat metafitamin. Pengaruh obat-obatan haram itupun masih terlihat jelas saat ia menjawab pertanyaaan-pertanyaab Komarudin. Dia bercerita, saat melarikan diri, keempat kawanan tersebut saling gotong-royong. Tiga tahanan lainnya, yakni Ronal, Syarif Ali Nafia alias Ali dan Khairul Fahmi alias Khairul secara bergantian menjadikan pundaknya untuk menopang mereka memanjat atap. “Kayak panjat pinang. Ada kawan di bawah (bantu menopang),” ujarnya sambil cecengesan. Lubang kecil di atap itu, dibongkarnya menggunakan gunting sesuai ukuran badan. Berhasil manjat, ia kemudian meloncat ke luar dan langsung menyusuri
Hal 9
wisatawan datang ke Kalbar. Nah, tahun ini harga tiket mulai stabil. Sehingga jumlah kunjungan akan semakin ramai dan berdampak pada kebutuhan kamar hotel atau hunian,” papar dia. Sementara itu, Panitia Imlek dan Cap Go Meh Singkawang akan menampilkan sekitar 800 tatung dari dalam dan luar kota untuk meramaikan acara perayaan tahun 2020 ini. Acara perayaan Imlek dan Cap Go Meh akan diselenggarakan 23 Januari sampai 9 Februari 2020 di Stadion Kridasana Singkawang. (ant)
ditabrak kapal
dan tenggelam ke dalam air. Kepala Dishub Kota Pontianak, Utin Srilena Candramidi yang mengecek langsung di lokasi bersama stakeholder terkait mengatakan, insiden tersebut terjadi karena angin kencang dan adanya kelalaian dari pihak nahkoda kapal. “Untuk meresponi ke-
Hal 9
Pontianak. “Kami memprediksi Kota Pontianak akan berimbas signifikan ketika Cap Go Meh di Singkawang. Tingkat hunian bisa meningkat mencapai 80 persen dibandingkan hari biasa,” kata dia. Yuliardi menambahkan adanya peningkatan tingkat penhunian kamar hotel, didukung dengan harga tiket pesawat yang bergerak ke arah normal dengan batas kewajaran. “Dibanding tahun lalu, harga tiket di awal 2019 sangat signifikan meningkat dan mempengaruhi jumlah
feri penyeberangan
phin” dermaga penyeberangan Siantan yang roboh ditabrak Kapal KM Mulya Sentosa beberapa waktu lalu,” terang Kepala Dishub Kota Pontianak, Utin Srilena Candramidi, Selasa (14/1). Penutupan pelayanan feri penyeberangan lintas Bardan-Siantan itu dilakukan untuk semua jenis kendaraan dan penumpang. Selama ferry penyeberangan ditutup, para
Hal 9
Ia menambahkan dari konfirmasi anggotanya, untuk Kota Singkawang pada saat Cap Go Meh kamar-kamar hotel sudah penuh. “Bahkan sebelum kegiatan Cap Go Meh yang sudah menjadi destinasi wisata kelas internasional ini, hotel sudah pada penuh,” kata dia. Lanjutnya, imbas dari kegiatan di Singkawang juga akan bardampak juga ke Kota Pontianak sebagai pintu utama ke Kalbar. Ia memastikan hotelhotel sebelum dan sesudah Cap Go Meh akan terisi sebab sebagian wisatawan pasti ada menginap di Kota
bawa teman
pantau membawa seorang teman wanita ke rumahnya. “Iya memang benar (penggerebekan) dari proses penyelidikan kita atas azas praduga tak bersalah,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Selasa (14/1). Dia menjelaskan, oknum kades tersebut memang kerap datang ke lingkungan komplek, kebetulan lokasi
peserta seleksi
tahapan seleksi selanjutnya. Dia menjelaskan, setelah peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi, tahapan selanjutnya adalah Seleksi Kompetisi Dasar (SKD). Dimana dalam seleksi tahap kedua ini akan menggunakan sistem computer assisted test (CAT). Menurut Sofian, seleksi CAT yang perlu dipersiapkan para peserta, pertama mental, agar ketika mengikuti tes CAT nanti mental peserta seleksi tidak turun, karena jika mental turun dikhawatirkan tidak bisa mengikuti tahapan CAT dengan maksimal. “Yang penting juga bagaimana peserta yang menjalani tahapan SKD ini, menguasai atau bisa menggunakan komputer. Karena sistem kita menggunakan komputer. Termasuk juga menguasai misalnya ketika ada split dalam pelaksanaan tes itu, sehingga kita dengan sendirinya bisa kembali kepada format awal untuk melakukan pengisian,” ujar Sofian kepada Suara Pemred, Selasa (14/1). Sofian melanjutkan, yang perlu dipersiapkan lagi oleh para peserta Seleksi CPNS yaitu terkait dengan materi-materi soal tes SKD yang meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). “Itu harus dicari dan dipelajari materinya, mungkin melalui buku-buku yang berkaitan dengan test CPNS, itu perlu dipelajari, sehingga kedepan pada saat mengikuti CAT ada kemudahankemudahan,” jelasnya. Sofian mengatakan terjadi perubahan signifikan mengenai nilai batas atau passing grade tahap SKD, dimana pada seleksi CPNS 2019 nilai ambang batas tersebut lebih rendah dibandingkan Seleksi CPNS 2018 lalu. Sebagai informasi nilai ambang batas Seleksi Kompetisi Dasar adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi CPNS tahun 2019. “Kalau penerimaan CPNS 2018 nilai ambang batas TKP itu 143, sekarang pada penerimaan CPNS 2019 turun menjadi 126. Kemudian untuk TWK kalau tahun sebelumnya (2018) 75, sekarang turun menjadi 65. Sedangkan untuk passing grade TIU itu tidak ada perubahan yaitu 80,” jelas Sofian. Namun ketentuan mengenai nilai ambang batas
Hal 9
sanakan tesnya bisa di cek di Portal Website BKD Kalbar atau Prov Kalbar. Kita berharap tes CPNS 2019 terlaksana dengan lancar dan baik,” ujarnya. Salag satu peserta CPNS, Fahmi Pratama mengatakan untuk persiapan buat tes CAT lebih menyiapkan mental, sedangkan untuk materi paling hanya selingan. Materi untuk TIU dia juga mempelajari pelajaran-pelajaran SMA untuk persiapan TIU. Sedangkan untuk TWK lebih banyak mengikuti perkembangan situasi politik negara, terutama tentang kebijakan politik baik dalam & luar negeri, sambil sedikit-sedikit belajar sejarah mulai dari era pergerakan nasional sampai reformasi. “Untuk TKP tidak ada yang dipelajari, karena itu kembali ke pribadi masingmasing. Yang pasti menyingkirkan sedikit idealisme untuk menjawab soal-soal TKP,” kata dia. Fahmi menilai penginformasian dari BKD tentang info CPNS sampai saat ini belum cukup maksimal, padahal sudah mendekati jadwal tes yang direncanakan bulan februari, karena sampai saat ini masih banyak informasi yang belum jelas mengenai persyaratan apa saja yang dibawa saat tes & juga jadwal tes. “Saran untuk BKD Provinsi Kalbar mungkin bise dipercepat pemberian informasi mengenai hal-hal tersebut, agar para peserta tes tidak kebingungan & bisa mempersiapkan diri dengan baik sebelum tes,” jelas dia. Fahmi berharap saat tes nanti hal-hal teknis tidak lagi menjadi kendala, seperti kendala log in, ataupun listrik padam yang bisa menghambat dan membuat keterlambatan dari jadwal tes yang sudah ditentukan. Sehingga tidak terjadi lagi tes CAT yg selesai sampai larut malam. “Untuk harapan pribadi, tentu berharap bisa lulus dengan nilai yg terbaik. Semoga saja tahun ini hasil dari SKD benar-benar dijadikan acuan dan tidak ada lagi perubahan tentang passing grade, karena tahun ini passing grade sudah diturunkan dari tahun-tahun sebelumnya. Karena tes yg paling murni dari seleksi CPNS adalah SKD yg menggunakan CAT, dimana hasil tes langsung bisa diketahui setelah tes selesai, jadi hasilnya tidak bisa dimanipulasi,” tutupnya. (iat)
bkkbn prioritaskan
mendapatkan layanan. Untuk mempermudah layanan, pekerja yang sebagai akseptor tersebut bisa di gerakan secara periodik untuk mendapatkan layanan terdekat. Dirinya menegaskan pelayanan BKKBN diwilayah pelosok Kalimantan Barat juga akan di gencarkan. Sehingga masyarakat merasakan kehadiran negara. “Kami akan bekerjasama dengan TNI dan Polri, sehingga kegiatan di perbatasan sangat mungkin dikerjasamakan,” ujarnya. Selain itu, Hasto juga
Hal 9
dikecualikan bagi peserta yang mendaftar pada jenis penetapan kebutuhan formasi khusus, yaitu Putra/ Putri lulusan terbaik berpredikat “cumlaude”, penyadang disabilitas, putra/ putri Papua dan Papua Barat, serta formasi Diaspora. Kata Sofian pengecualian itu berlaku misalnya kalau ada pendaftaran Putra/ Putri Papua di Kalbar, maka nilainya memberlakukan itu, tapi kalau untuk yang lain itu sama. Pengecualian itu untuk formasi khusus yang kita terima saja. “Sedangkan untuk nilai kumulatif SKD bagi penyandang disabilitas paling rendah 260 dengan nilai TIU paling rendah 70. Kemudian nilai komulatif SKD bagi putra/putri Papua dan Papua Barat minimal 260 dengan TIU paling rendah 60. Untuk lengkapnya bisa dilihat Permenpan-RB nomor 24 tahun 2019 tentang Nilai ambang Batas SKD pengadaan CPNS tahun 2019,” jelasnya. Dia menegaskan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan tim seleksi penerimaan CPNS 2019, sedangkan untuk tahapan CAT pihaknya sudah mempersiapkan seperangkat komputer lengkap dengan aplikasi dan internetnya, sebanyak 100 unit. Mengingat pelamar di Kalbar ada 6.846 peserta dan akan ditambah dengan peserta yang lulus tahap banding seleksi administrasi, maka CAT akan dilaksanakan paling kurang selama 15 hari. Karena satu hari hanya bisa 5 atau 6 sesi. “Kalau untuk tahapan CAT Provinsi ni kita akan selenggarakan di Kantor Badan Penyelenggara Pengembangan Manusia, tepatnya di Jalan Sumatera, Kota Pontianak. Kita sudah menyiapkan semua dan berkordinasi dengan PLN, agar tidak ada mati lampu pada saat berlangsung CAT. Kemudian getset juga kita sudah siapkan,” jelas dia. Sofian mengingatkan kembali bahwa peserta harus sudah siap ketika mengikuti tes CAT. Serta dia juga meminta agar peserta rajin mengecek informasi di Website BKD dan Pemprov Kalbar. Penting juga ia ingatkan jangan sampai Peserta percaya apabila ada orang meminta sejumlah uang dengan iming-iming lulus, karena pada saat CAT nilai akan secara langsung diketahui dan tidak bisa dinegosiasikan. “Kapan akan dilak-
menjawab pertanyaan IPKB Kalbar soal belum tersentuhnya KKBPK pada buruh migran atau TKI di perkebunan sawit Malaysia. Lebih dari 45 ribu warga Indonesia yang bekerja di Malaysia belum tersentuh program KKBPK. Menurutnya, isu yang disampaikan media ini akan menjadi bahan masukan untuk ditindaklanjuti. Hasto bahkan langsung mengintruksikan Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar agar melaksanakan program KKBPK yang bisa menjang-
kau para TKI di Malaysia. “Jika layanan KKBPK tak didapat dari pihak Malaysia, lalu kita (Indonesia) juga tidak menjangkaunya, sama saja mereka ditelantarkan. Tentunya harus ditindaklanjuti,” ungkapnya. Sekembalinya perwakilan BKKBN dan IPKB Kalbar, menurutnya persoalan ini akan dibahas lebih detail. Dia bahkan berencana untuk melihat langsung bagaimana pelayanan KKBPK benar-benar bisa sampai ke TKI yang bekerja di Malaysia. (din/ien)
sertifikat tanah
sertifikat dan lahannya untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga,” kata Abdul Halim di Kubu Raya, belum lama ini. Abdul Halim berpesan agar berbagai bantuan yang diberikan pemerintah dimanfaatkan sebaik-baiknya. “Ayo kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sukses untuk Kabupaten Kubu Raya dan salam menanjak,” katanya. Terkait penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) transmigrasi, Abdul Halim berpesan agar sertifikat disimpan dengan baik. Secara khusus ia meminta
sertifikat tidak dijual. “Kita telah menyerahkan bantuan kepada banyak pihak. Saya hanya berpesan satu, yang menerima sertifikat jangan dijual. Simpan yang baik,” katanya. Abdul Halim melakukan kunjungan kerja di Kubu Raya pada Jumat (10/1) kemarin, dimana saat di Kubu Raya, dirinya bersama sejumlah pejabat eselon I Kementerian, melakukan pertemuan dengan masyarakat di Islamic Centre Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Rasau Jaya, Kecamatan Rasau Jaya. Di sana ia menyerahkan sertifikat dan sejumlah bantuan. Sertifikat dan
bantuan yang diserahkan yakni sertifikat hak milik transmigrasi, peralatan KBM SMA/SMK berupa komputer satu paket, perlengkapan Rumah Pintar berupa komputer, bantuan moda transportasi air sebanyak lima unit, pembangunan dermaga rakyat sebanyak lima unit. Selanjutnya, pembangunan jalan non status empat kilometer, perbaikan Kantor Pengelola KTM, pembangunan gudang RMP satu unit, rehabilitasi ruang kelas Pesantren Sunan Ampel KTM Rasau Jaya, dan bantuan perlengkapan rumah ibadah dua paket. (ant)
www.suarapemredkalbar.com
16
Sintang
RABU, 15 JANUARI 2020
Sertijab dan Pisah Sambut Camat Kelam Permai
Yosepha: Mutasi Jabatan adalah Hal Biasa Yosepha Hasnah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
Saya berharap, camat yang baru ini agar dapat melaksanaan pembinaan desa, salah satunya pembinaan pengelolaan keuangan desa agar dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. SINTANG, SP - Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah, menghadiri acara serah terima jabatan dan pisah sambut Camat Kelam Permai dari Maryadi kepada Lunsa Balu, di Balai Gauk, Kecamatan Kelam Permai, Selasa (14/1). Dalam sambutannya, Yosepha mengatakan, atas nama Pemerintah Kabupaten Sintang mengucapkan selamat kepada Lunsa Balu yang telah mendapatkan tugas baru sebagai Camat Kelam Permai. Yosepha juga mengucapkan terima kasih atas pengabdian kepada camat lama, yakni Maryadi. Ia berharap, pengabdian selama kurang lebih delapan tahun di Kelam Permai, bisa memperkaya pengalaman yang akan menjadi bekal di tempat tugas baru, sebagai Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang. “Mutasi jabatan di dalam organisasi pemerintahan, baik horizontal maupun vertikal itu adalah hal yang biasa dilaksanakan. Akan tetapi ujiannya adalah bagaimana tingkat kinerja seorang Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang dititip oleh sebuah jabatan,” ujarnya. Terlebih, lanjut dia, jabatan yang diamanahkan oleh seorang pimpinan ini harus dikerjakan dengan penuh ketulusan, keikhlasan, kejujuran, dan penuh tanggung jawab. Untuk itulah, kata Yosepha, camat sebagai kepala wilayah harus mampu menyelesaikan setiap permasalahan masyarakat, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan ekonomi kreatif. Camat juga harus selalu berinteraksi dengan masyarakatnya dan camat juga harus melakukan konsolidasi terhadap pembenahan pemerintah di kecamatannya. “Saya berharap, camat yang baru ini agar dapat melaksanaan pembinaan desa, salah satunya pembinaan pengelolaan keuangan desa agar dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” paparnya. Selain itu, camat juga diminta untuk terus membina desa-desa di Kelam Permai, dalam mewujudkan desa-desa yang mandiri. Sebab, salah satu desa di Kelam Permai sudah mendapatkan prestasi, yakni Desa Kebong.
SINTANG, SP - Ketua Komisi C DPRD Sintang, Sandan, memimpin rapat kerja bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sintang, di ruang rapat komisi C gedung DPRD Sintang, kemarin.
PROKOPIM PEMKAB SINTANG
FOTO BERSAMA - Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, menghadiri acara serah terima jabatan dan pisah sambut Camat Kelam Permai dari Maryadi kepada Lunsa Balu, di Balai Gauk, Kecamatan Kelam Permai, Selasa (14/1).
Tak lupa, Yosepha juga menyampaikan bahwa tahun ini, akan diselenggarakan Pilkada Serentak, salah satunya Kabupaten Sintang. Bumi Senentang juga akan melaksanakan Pilkades di 324 desa. Oleh karena itu, Yosepha berpesan kepada Forkopimcam untuk selalu mengawal dan mengawasi panitia pelaksana Pilkada dan Pilkades, agar dapat terwujudnya Pilkada dan Pilkades yang lancar, sukses, dan tanpa masalah.
“Saya harapkan panitia Pilkada dan Pilkades untuk bersikap netral dan tidak
memihak kepada salah satu calon dan selama tahapan pilkada dan pilkades ber-
langsung. Kita junjung tinggi sportivitas berdemokrasi, serta hindari tindakan-tin-
dakan curang selama pemilihan,” pungkas Yosepha. (hms/lha)
CAMAT Kelam Permai, Lunsa Balu, mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Sintang serta Sekda Kabupaten Sintang yang telah kembali memberikan amanah sebagai camat. Untuk itu, ia meminta dukungan seluruh komponen yang ada di Kelam Permai untuk bersama-sama mem-
bangun Kecamatan Kelam Permai, terlebih Kelam Permai merupakan tujuan wisata di Kabupateh Sintang dengan ikonnya Bukit Kelam. “Mari kita bersama-sama lanjutkan keberhasilan yang telah diraih di Kelam Permai ini. Sama-samalah kita membangun Kelam Permai ini. Kalau bukan kita,
siapa lagi yang membangunnya?” katanya. Menurutnya, camat sebagai pembimbing atau penggerak saja. Maka, ia meminta dukungan dari masyarakat. “Kalau bapak ibu bilang, ‘Pak, kita harus begini,’, ayo kita lakukan sama-sama. Dan, saya juga
akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh camat sebelumnya,” ujar Lunsa. Lunsa menambahkan, dalam waku dekat dirinya pun akan mengumpulkan seluruh kepala desa dan BPD guna membangun komunikasi yang baik untuk membangun desa-desa di Kecamatan Kelam Permai. (hms/lha)
Ajak Masyarakat Bangun Bersama
Komisi C Raker Bahas Tenaga Pendidik Rapat ini membahas mengenai situasi terkini dan rencana kerja di bidang pendidikan. Secara khusus membahas tentang kinerja guru SD, SMP, dan masalah kesejahteraan guru yang ada di Kabupaten Sintang. “Guru ini kan ujung tombak pendidikan kita, maka penting untuk kita fasilitasi kepentingan mereka, ya, “ kata Sandan. Politisi Partai Gerindra ini, menjelaskan bahwa pihaknya melihat ada persoalan besar
berkaitan dengan kurang meratanya sebaran tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Sintang. “Saya harap, ke depan ada semakin banyak guru yang mau mengabdi di pedalaman, yang mana koordinasi untuk hal tersebut ada di Dinas Pendidikan, “ pesan Sandan. “Kita berharap dengan lebih diperhatikannya guru-guru ini, akan meningkatkan mutu dan kesetaraan dalam hal pendidikan bagi seluruh masyarakat Sintang, termasuk yang di ujung sungai dan tapal batas, “ imbuhnya. Lindra Azmar, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menjelaskan bahwa pihaknya akan berusaha keras untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Sintang saat ini sudah menjalankan program KIAT guru untuk menentukan kesejahteraan guru-guru yang ada. Penilaian dan pemberian intensif berbasis kinerja yang dinilai pula oleh masyarakat, “ ujar Lindra. Menurutnya, pemindahan tugas tenaga guru memiliki kesulitan tersendiri di kalangan Dinas Pendidikan. “Ada beberapa kondisi yang sulit diatasi dan sedang kita usahakan untuk proses pindah. Kita akan mengusahakan untuk memenuhi kebutuhan di sekolah-sekolah di kampung,” ungkapnya. Turut hadir dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi C DPRD Sintang serta jajaran pimpinan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang. (hms/lha)
HUMPRO SEKWAN SINTANG
RAPAT KERJA - Komisi C DPRD Sintang rapat kerja bersama jajaran OPD Kabupaten Sintang, di ruang rapat komisi C gedung DPRD Sintang, kemarin.
C M Y K