Data Loading...
5
www.suarapemredkalbar.com
Sport
4 RABU, 22 APRIL 2020
Lima
LEGENDA SEPAKBOLA INDONESIA S
EPAKBOLA Indonesia memang belum dapat menunjukkan prestasi terbaiknya. Dalam beberapa kejuaraan singgle maupun multi event, skuat Timnas Merah Putih, selalu tersingkir dari partai puncak. Bahkan, pada peringkat FIFA terbaru, Indonesia harus puas berada di posisi ke-173. Indonesia selevel dengan Kamboja, negara yang dulunya menjadi bulan-bulanan Indonesia, setiap kali bertemu. Posisi Indonesia turun dua peringkat dalam peringkat FIFA untuk bulan Desember 2019. Indonesia berada di peringkat ke-173, sejajar dengan Kamboja. Timnas Indonesia tanpa kemenangan selama bulan Oktober-November. Tiga laga kualfikasi Piala Dunia 2022 dilewati Merah Putih dengan kekalahan. Tim Garuda kalah 0-5 dari Uni Emirat Arab, 1-3 dari Vietnam, dan 0-2 dari Malaysia. Itu membuat posisi Timnas Indonesia harus melorot dari 171 ke posisi 173. Posisi terburuk yang pernah diraih Timnas Indonesia adalah 179 pada tahun 2015 silam. Jika tidak ada peningkatkan performa dalam laga-laga ke depan, bukan tidak mungkin Indonesia terus melorot pada peringkat FIFA. Jepang masih menjadi tim
terbaik dari Asia, diikuti Iran dan Korea Selatan. Sementara itu, Vietnam menjadi wakil Asia Tenggara terbaik dengan duduk di posisi ke-94 usai naik tiga peringkat. Thailand harus turun empat peringkat ke posisi 113, disusul Filipina yang naik dua peringkat ke posisi 124 peringkat FIFA. Myanmar menjadi tim paling progresif karena mampu loncat 11 peringkat dari posisi 147 ke posisi 136. Namun, secara pribadi, ternyata ada lima pesepakbola Indonesia, yang terpilih sebagai pemain terbaik di era modern pilihan AFC. Mereka dianggap sebagai bintang-bintang Timnas Garuda, karena memiliki berbagai kelebihan. Mereka adalah 1 Bambang Pamungkas AFC menjuluki Bambang sebagai "The Legend". Bepe, panggilannya, memiliki caps tertinggi dan pencetak gol terbanyak kedua di Timnas. Di level klub, Bepe berhasil membawa Persija Jakarta menjuarai Liga Indonesia sebanyak dua kali dan menjadi top skor sepanjang masa dengan torehan lebih dari 200 gol.
Pada musim 2019, Bepe akrabnya memutuskan pensiun. 2 Ponaryo Astaman AFC menjuluki Ponaryo Astaman "The Milestone Man". Popon, demikian akrab dia dipanggil, adalah pemain yang menciptakan rekor kemenangan perdana Timnas di Piala Asia tahun 2004. Di level klub, Ponaryo juga sukses bersama Sriwijaya FC, PSM, dll 3. Kurniawan Dwi Yulianto AFC memiliki julukan khusus bagi Kurniawan, yakni "The Teenage Prodigy". Selama berbaju Timnas, Si Kurus, sebutan Kurniawan membawa Indonesia meraih peringkat kedua dalam ajang Piala AFF sebanyak dua kali dan mencetak lebih dari 30 gol. 4. Boaz Solossa "Putra favorit Persipura Jayapura," tulis AFC menggambarkan seorang Boaz Solossa. AFC menjulukinya "The One-Club Icon". Boci, panggilannya, punya prestasi tertinggi bersama timnas Indonesia adalah membawa skuad Garuda meraih peringkat kedua Piala AFF 2004 dan 2016. Di Persipura, Boci, telah mencetak lebih dari 200 gol. 5. Firman Utina Nama terakhir adalah Firman Utina. Pemain terbaik pada Piala AFF 2010. Firman Utina telah memenangkan trofi dengan empat klub berbeda di Indonesia. AFC menjulukinya "The Trophy Collector". (bol)
ISTIMEWA
LATIHAN - PT Astra International Tbk-Honda (Astra Motor) Wilayah Kalbar, terus mempersiapkan agent safety riding. Dalam setiap tahunnya, sekitar 75 kegiatan dilaksanakan dengan menyasar berbagai kalangan.
Astra Motor Kaji Pelatihan Safety Riding Virtual PT Astra International Tbk-Honda (Astra Motor) Wilayah Kalbar, terus mempersiapkan agent safety riding. Dalam setiap tahunnya, sekitar 75 kegiatan dilaksanakan dengan menyasar berbagai kalangan. Yang terutama tentu saja adalah mengajak perwakilan Dealer Honda di bawah naungan Main Dealer HSO Pontianak, untuk mengikuti Training Advisor Dealer. Kegiatan tahunan ini, biasanya berlangsung di Main Dealer Training Center (MDTC) Astra Motor Pontianak, dan diikuti oleh puluhan peserta dari perwakilan Dealer Honda di Kalbar. Namun, karena situasi bangsa tengah menghadapi wabah virus corona (Covid-19), maka kegiatan tersebut untuk sementara ditiadakan. Termasuk pelatihan-pelatihan safety riding ke berbagai instansi dan lembaga pendidikan juga ditunda. “Kita mengadakan penundaan sementara, hingga kondisi bisa normal kembali. Saat ini, yang kita lakukan adalah menyelenggarakan safety riding education secara virtual,” papar Instruktur Safety Riding Astra Motor Pontianak, Febri. Misalnya saja, kata Febri, pada Sabtu (11/4), Honda Kalbar, sukses menggelar live event melalui Instagram. Bertajuk Bedabol atau Bersama Dalam Obrolan Online, yang disiarkan live melalui akun Instagram @Honda_ Kalbar, Sabtu (11/4). Live event ini, dua selebgram kenamaan Kalbar, @ pontigile (mak mon) dan @ kamilonte (sukep). “Inti dari kegiatan
tersebut, adalah membahas tentang berbagai kiat dan tips dalam membersihkan riding gear,” kata Febri. Astra Motor sendrii terus mencetak agent safety riding dari Dealer Honda di Kalbar. Seluruh peserta yang ikut di bekali dengan berbagai materi untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kesadaran dalam berkendara. Manager Safety Riding Astra Motor, Antofany Yusticia A mengatakan bahwa Advisor Dealer mempunyai peran yang penting dalam mengkampanyekan keselamatan berkendara di lingkungan dealernya masing-masing. Selain peduli terhadap keselamatan diri sendiri advisor safety riding dari dealer nanti nya akan menjadi duta Safety Riding Honda dan menjadi role model untuk bagi karyawan lainnya. “Training Advisor Dealer Ini merupakan salah satu langkah yang akan tetap terus kami lakukan dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan/skill antar advisor dealer Honda dan mencegah terjadinya kecelakaan lalulintas. Kita sadari bahwa faktor terbesar penyebab kecelakaan lalulintas adalah kesalahan manusia atau Human Eror,” ujar Anfofany. Sejumlah peserta yang berasal dari perwakilan Advisor Dealer Honda ini tampak antusias selama mengikuti pelatihan ini. Mulai dari pengetahuan mengenai peraturan lalulintas, praktek yang meliputi tehnik menikung, tehnik berbelok, tehnik pengereman hingga ke praktek uji keseimbangan. (mul)
Genjot Pembinaan Olahraga Masyarakat FEDERASI Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Kalbar, sukses menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) I Pengurus Provinsi Kalbar Tahun 2020. Mengangkat tema “Pembangunan Olahraga Rekreasi Kalbar Melalui FORMI”, kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Neo, beberapa waktu lalu. Musprov I dengan agenda utama pemilihan Ketua Pengrov FORMI Kalbar periode 2020-2024 ini, menetapkan Adiyudha Permana sebagai Ketua Pengprov. Ia diharapkan bisa mengibarkan bendera FORMI Kalbar, dengan mengenalkan berbagai olahraga rekreasi yang berada dalam naungan FORMI. Pembukaan Musprov I FORMI Kalbar dihadiri oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Kadisporapar) Provinsi Kalbar, Dra Natalia Karyawati, ME. Dia didampingi oleh Ganda Yulianto B,
S.STP, selaku Kabid Keolahragaan dan Djarot Masteri yang merupakan Kasi Olahraga Rekreasi. Dalam sambutannya, Kadisporapar menyampaikan, sangat mendukung berbagai kegiatan yang digelar oleh Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI). Salah satunya adalah akan digelarnya Musyawarah Provinsi (Musprov) I. “FORMI Kalbar telah menunjukkan eksistensinya pada pembinaan olahraga rekreasi dan masyarakat. Banyak kegiatan yang diselenggarakan dalam beberapa waktu terakhir,” kata Natalia. Dengan selesainya Musprov I Pengprov FORMI Kalbar, Natalia berharap dapat dijadikan wadah untuk evaluasi dan menata program kerja ke depannya. Ia pun meminta seluruh pengurus FORMI, agar terus meningkatkan sosialisasi akan berbagai macam olah-
raga masyarakat. “Salah satunya adalah saat peringatan HUT ke-63 Pemprov Kalbar. FORMI kita libatkan sebagai pelaksana, karena Bapak Gubernur, inginya olahraga rekreasi dan masyarakat bisa dihidupkan kembali,” paparnya. Pengprov FORMI Kalbar sendiri terus mengembangkan olahraga rekreasi yang merupakan kegiatan olahraga yang tidak masuk dalam cabang perlombaan pada PON, tetapi memiliki lingkup sendiri dan bersentuhan langsung ke masyarakat. FORMI Kalbar telah terbentuk sejak 2009. Meski saat itu masih di lingkup Kota Pontianak tetapi seiring berjalan waktu dan semakin berkembangnya olahraga rekreasi terbentuklah FORMI Kalbar. Sesuai dengan amanah Undang-Undang (UU) Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 tahun 2005, tentang dasar hukum
pengembangan Olahraga Rekreasi. FORMI sangat membantu pemerintah dalam upaya merangkul masyarakat dalam olahraga rekreasi dan dapat dijadikan mitra strategis bagi Organisasi
Pemerintah dan bukan pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan. Ada 4 jenis olahraga yang masuk kategori olahraga kreasi yaitu, Olahraga Tradisional, Olahraga
Kesehatan dan kebugaran, Olahraga Petualangan dan Tantangan, dan Olahraga Penyandang Cacat. Sedangkan menurut amanah UU Nomor 3 Tahun 2006, tentang Sistem Keolahragaan Nasional, ruang
lingkup olahraga terbagi menjadi 3 yakni, Olahraga Prestasi yang dinaungi oleh KONI. Olahraga Rekreasi yang dinaungi FORMI, dan Olahraga Pendidikan yang dinaungi oleh BAPOPSI. (mul)
ISTIMEWA
EGRANG – Salah satu olahraga masyarakat, Egrang, yang saat ini sudah tergerus zaman. Disporapar Kalbar pun bertekad meningkatkan pembinaan.
Landak Bengkayang
www.suarapemredkalbar.com
5 RABU, 22 APRIL 2020
Karolin Paparkan Capaian Pembangunan Tahun 2019 Maksimal Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi
Pasien Reaktif Covid-19 Dibawa ke RSUD Soedarso LANDAK, SP - Satu Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19 yang sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Landak dirujuk ke RSUD Soedarso untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak, Subanri dalam keterangan persnya menyampaikan PDP yang dirujuk ke RSUD Soedarso Pontianak sebelumnya mengalami demam saat masa pemantauan. “Sebelumnya pasien ini ODP, tapi karena demam yang mengarah ke Covid-19, kami kirim ke RSUD Soedarso. Tapi ini belum dikatakan positif karena PCR-nya belum ada,” jelas Subanri, Selasa (21/4).
IST
MUSRENBANG – Bupati Landak, Karolin Margret Natasa mengikuti Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 yang dilakukan secara virtual melalui video conference, Senin (20/4).
Karolin Margret Natasa Bupati Landak
Kita berharap bisa meningkat sedikit atau mampu bertahan saja, mengingat situasi pandemi Covid-19 saat ini.
LANDAK, SP - Bupati Landak, Karolin Margret Natasa mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 yang dilakukan secara virtual melalui video conference, Senin (20/4). Musrenbang Kalimantan Barat dibuka oleh Gubernur Kalimantan Barat, dan dihadiri perwakilan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Barat dan pihak terkait laiinya melalui video conference. Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menjelas-
kan beberapa program pembangunan di Kalimantan Barat serta capaian dan target tahun 2019. “Beberapa capaian kita tidak seperti yang diharapkan seperti pada pertumbuhan ekonomi dan indeks kualitas lingkungan hidup yang tidak tercapai, tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) capaiannya cukup baik, Desa Mandiri kita juga naik, pengangguran terbuka semakin menurun serta kemiskinan juga semakin menurun,” ungkap Sutarmidji. Selain itu, Gubernur Kalimantan Barat juga menyinggung permasalahan pandemic Covid-19 yang saat ini menjadi wabah nasional. “Saya sarankan seluruh kepala daerah selalu berkoordinasi dengan
kepala dinas kesehatan, direktur rumah sakit dalam menyikapi permasalahan Covid-19. Kemudian gotong royong penting dilakukan antar kecamatan maupun antar kabupaten,” ucap Sutarmidji. Sementara itu, Bupati Landak, Karolin Margret Natasa mengatakan akan terus melakukan koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Karolin juga memaparkan, Pemkab Landak telah melakukan realisasi dan capaian pembangunan di tahun 2019 seperti IPM tercapai 65,96, TPT 2,75, kemiskinan 11, 47, IDM 3 dan pertumbuhan ekonomi 5,01. “Kita berharap bisa meningkat sedikit atau mampu bertahan saja, mengingat situasi pandemi Covid-19 saat ini,” ucap Karolin usai mengikuti Musrenbang secara online di kantor Bupati Landak. Terkait penanganan dan pencegahan Covid-19, Karolin mengatakan sudah melakukan recofusing dan realokasi anggaran sebesar Rp46 miliar. “Untuk penanganan dan
pencegahan Covid-19, kita juga melakukan recofusing dan realokasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp46 miliar terdiri dari penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, jaringan pengaman sosial yang bertujuan untuk memfokuskan pecegahan Covid-19 secara cepat dan tepat,” terang Karolin. Sementara itu Anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Barat, Cornelis yang juga ikut dalam Musrenbang menyampaikan beberapa masukan kepada Kemendagri dan Gubernur Kalimantan Barat mengenai rencana pembangunan strategis ke depan di Kalimantan Barat. Ia meminta pemerintah pusat memberikan petunjuk tertulis ke pemerintah daerah agar punya dasar hukum jelas melakukan penanganan Covid-19 sehingga tidak bermasalah saat dilakukan pemeriksaan dikemudian hari. “Kepala daerah harus diberikan petunjuk tertulis agar punya dasar hukum yang jelas, jangan nanti setelah corona mereka jadi
tersangka. Perlu surat atau petunjuk tertulis dalam penggunaan anggaran,” tukas Cornelis. Terkait perencanaan pembangunan 2021, Cornelis meminta semua kepala daerah bisa mengantisipasi keadaan setelah pandemi Covid-19. Terutama memperhatikan petani yang merupakan unsur pendukung meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. “Saya belum melihat dalam penyusunan perencanaan, bagaimana tahun 2021 setelah wabah ini, apa yang harus kita lakukan. Setidaknya pemerintah daerah bisa mengantisipasi karena pertumbuhan ekonomi kita banyak didukung petani. Tentunya petani kita tahun 2021 harus dapat perhatian khusus juga,” ujar Cornelis. Selain itu, Cornelis juga meminta setiap rumah sakit daerah dapat menyediakan alat tes untuk penanganan Covid-19. “Kiranya alat tes ini tiap rumah sakit di daerah sudah punya. Sehingga masyarakat kita bisa dites,” tegas Cornelis. (ril/ jee)
Meski belum dipastikan namun berdasarkan hasil rapid test, pasien tersebut reaktif Covid-19. “Rapit test ini akurasinya 60-70 persen, kalau dia sudah diambil swapnya di RSUD Soedarso kemudian hasilnya positif, itu baru dikatakan positif Covid-19, biasa saja dia reaktif rapid test, tapi hasil PCR negatif,” tambah Subanri. Adanya kasus PDP di Kabupaten Landak, Subanri mengimbau masyarakat untuk tetap waspada akan penularan Covid-19. “Sekarang ini penularan Covid-19 melalui cairan doplet, jadi bagi warga yang akan melakukan aktivitas di luar rumah wajib gunakan masker,” tutupnya (ktd/jee)
Masyarakat Diimbau Waspada DBD BENGKAYANG, SP – Di tengah fokus melakukan upaya pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19), Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes-KB) Bengkayang, juga mengimbauan masyarakat untuk mewaspadai penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang telah ditemukan kasusnya di beberapa kecamatan. “Beberapa kecamatan seperti di Sungai Duri dan sungai Raya Kepulauan kita temukan beberapa pasien DBD yang dirawat di RS Abdul Aziz. Kita sudah minta puskesmas di sana segera mengambil langkah, seperti melakukan fogging,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kadiskes-KB Bengkayang, Agustinus C, Selasa (21/4). Namun sampai saat ini belum pasien meninggal akibat DBD. Pihaknya meminta agar setiap
puskesmas memberikan imbauan kepada masyarakat untuk pencegahan DBD. “Satu sisi kita tidak bisa mengabaikan dengan timbulnya DBD meskipun masih terus fokus juga pada Covid-19. Kita harap semua ini bisa diatasi, dan petugas bisa bekerja maksimal, sehingga secara dini kita sudah melakukan langkah pencegahan,” ujarnya. Agustinus menambahkan, ia akan menginstruksikan seluruh puskesmas di Bengkayang segera melakukan fogging di sekitaran rumah warga yang dianggap rentan terjadi DBD, serta menyiapkan petugas media secara khusus. “Masyarakat juga kita minta melakukan antisipasi antisipasi dengan menjaga kebersihan sekitar lingkungan rumah dan menerapkan PHBS,” imbuhnya. (nar/ jee)
Salurkan Bantuan dari Donatur untuk Masyarakat
Karolin: Bersama Kita Lawan Covid-19 Bupati Landak, Karolin Margret Natasa menyerahkan bantuan bahan pangan dan masker kepada pendeta di bawah naungan Asosiasi Pendeta Kristen, di Posko Penanganan Covid-19 Kabupaten Landak, Selasa (21/4).
B
antuan yang disalurkan merupakan hasil dari sumbangan donatur yang diberikan untuk Pemkab Landak untuk didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan. “Kita berterimakasih kepada donatur yang memberikan perhatian. Bantuan diserahkan ke posko kabupaten, ada juga yang di kecamatan. Ada yang dari pihak perusahaan, pengusaha, bahkan perorangan juga ikut
menyumbang, terima kasih banyak kepada masyarakat yang telah turut berpartisipasi, bergotong royong, berempati dengan sesama dalam situasi kita menghadapi Covid-19 ini,” tutur Karolin. Karolin mengungkapkan, saat ini pihaknya terus berkoordinasi hingga tingkat desa untuk mendata masyarakat yang benar-benar berhak mendapat bantuan dari pemerintah di tengah Pandemi Covid-19.
“Melalui posko, kami mencoba mendistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu, melalui aparat desa dan pihak kecamatan, kami juga terus berupaya mendata masyarakat yang membutuhkan,” terang Karolin. Karolin juga meminta masyarakat untuk bersama-sama mengawal penyaluran bantuan dan saling bergotong royong menghadapi bencana kemanu-
siaan ini. Untuk masyarakat desa yang belum mendapat bantua, Karolin meminta mereka melapor ke kepala desanya. “Kami akan membantu sesuai dengan bantuan yang ada di posko Covid-19. Saya juga berharap kita semua dalam situasi ini tidak saling menjatuhkan, tidak perlu banyak yang berkomentar negatif, mari kita berfikir positif, kita jalani situasi ini dengan saling bergotong-royong dan kebersamaan,” ujar Bupati Landak. Selain itu, Karolin juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati
memberikan informasi di media sosial agar tidak menimbulkan keresahan dan kegelisahan. Dirinya mengajak masyarakat untuk memberikan informasi yang positif terkait penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah. “Kepada teman-teman, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang bermedia sosial mari kita share informasi yang positif. Kita cek mana informasi yang benar mana yang tidak, agar tidak menjadi sumber kegelisahan masyarakat sekitar kita, Bersama kita akan lawan Covid-19 ini,” tukas Karolin. (ril/jee)
IST
BANTUAN – Bupati Landak, Karolin Margret Natasa memeriksa bahan pangan yang akan diserahkan ke pada masyarakat yang berhak menerima. KArolin mengajak semua kalangan di Landak bersama melawan Covid-19.
Kubu Raya Mempawah
www.suarapemredkalbar.com
6 RABU, 22 APRIL 2020
Pemkab Terima Bantuan dari Perusahaan Didistribusikan dalam Waktu Dekat
Erlina Bupati Kabupaten Mempawah
Atas kepedulian perusahaanperusahaan BUMN, Pemda Mempawah ucapkan terima kasih. Karena, bantuan dalam penanganan dan pencegahan covid-19 akan sangat berguna yang dibutuhkan tim kesehatan di lapangan. MEMPAWAH, SP - Pemerintah Kabupaten Mempawah menerima bantuan untuk pencegahan dan penyebaran covid-19 dari lima perusahaan di Mempawah, di kawasan Posko Bantuan Covid-19 Kabupaten Mempawah, Selasa (21/4). Bantuan diterima dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta. Penyerahan bantuan covid-19, diterima langsung oleh Bupati Kabupaten Mempawah, Erlina dan dihadiri pimpinan Forkopimda Kabupaten Mempawah, pimpinan perusahaan BUMN Mempawah, Sekda Mempawah,dan Kepala SKPD Mempawah. Bantuan yang diterima, terdiri masker 9.000 helai, masker N95 1.000 helai, alat disinfektan satu unit, baju
ISTIMEWA
PENYERAHAN BANTUAN Bupati Kabupaten Mempawah, Erlina menerima bantuan untuk pencegahan dan penyebaran covid-19 dari lima perusahaan di Mempawah, di kawasan Posko Bantuan Covid-19 Kabupaten Mempawah, Selasa (21/4).
APD untuk ruang isolasi 200 unit, baju APD coverall 30 unit, hand sanitizer 25 liter. Juga ada cairan disinfektan 60 liter, APD hazmat suit 65 unit, sarung tangan medis 500 unit, termometer gun dua unit, wastafel umum satu unit. Selanjutnya, ada kacamata google 15 unit, sepatu boot 15 unit, sarung tangan medis 200 unit, masker medis 20 unit, dan sprayer disinfektan dua unit. Bupati Kabupaten Mempawah, Erlina, mengapresiasi kepedulian perusahaan-perusahaan BUMN di Kabupaten Mempawah. Diakuinnya, bantuan tersebut akan sangat berguna
dalam pencegahan dan penanganan covid-19. "Atas kepedulian perusahaan-perusahaan BUMN, Pemda Mempawah ucapkan terima kasih. Karena, bantuan dalam penanganan dan pencegahan covid-19 akan sangat berguna yang dibutuhkan tim kesehatan di lapangan, yang berjuang di garda terdepan dalam penanganan virus corona," tegasnya. Selain, bantuan dari BUMN, bantuan juga datang dari perusahaan Swasta di Mempawah yang telah menyalurkan sebanyak 4.500 butir telur ayam. Dimana bantuan tersebut, dalam waktu dekat akan disalurkan terhadap
masyarakat yang membutuhkan. "Insyaallah, dalam waktu dekat akan kita distribusikan semua bantuan, termasuk telur ayam, yang tidak bisa tahan lama," tuturnya. Erlina mengatakan,
dalam penanganan covid-19 di Mempawah, perusahaanperusahaan turut aktif dalam membantu. "Perusahaan-perusahaan di Mempawah, aktif membantu penangan dan pencegahan covid-19," katanya.
Erlina menyatakan, meskipun Kabupaten Mempawah masih dalam zona hijau, ia berharap kondisi ini bisa terus berlangsung hingga wabah berakhir. Karena hal itu tak luput dari peran serta masyarakat dalam mendu-
Ajak Masyarakat Disiplin KAPOLRES Mempawah, AKBP Tulus Sinaga, mengajak masyarakat Mempawah untuk menerapkan disiplin pada diri sendiri dalam kondisi covid-19, jika ingin corona tersingkir. "Jika masyarakat ingin covid-19 tersingkir, yang terpenting disiplin dan
ikuti aturan sesuai dengan arahan yang telah dilakukan Polres Mempawah maupun pemerintah," ujarnya. Menurutnya, terkait persoalan makanan dan minuman, masyarakat jangan terlalu stres memikirkannya. Karena, pihaknya
akan berusaha semampu untuk memfasilitasi. "Seperti hari ini, kita berusaha membagikan dua ribu nasi lengkap dan barang lainnya, untuk disebar di delapan Polsek di Kabupaten Mempawah, untuk dibagikan pada masyarakat yang
kung arahan pemerintah. "Makanya diharapkan, dukungan seluruh elemen masyarakat dan taati imbauan pemerintah dalam pencegahan dan memutus mata rantai covid-19," tutupnya. (ben/lha)
membutuhkan, agar masyarakat jangan stres memikirkan makan apa hari ini," terangnya. Kapolres mengajak seluruh masyarakat Mempawah untuk bersatu dalam menangkal dan penyebaran covid-19 di Mempawah. (ben/lha)
Kodam XII/Tpr Pastikan Bantuan Beras Sampai ke Sasaran ISTIMEWA
KAWAL – Babinsa Kodam XII/ Tpr se-Kalbar, mengawal bantuan beras dari Pemprov Kalbar, untuk warga yang terpapar secara langsung akan dampak wabah Covid-19.
KUBU RAYA, SP - Sejak ditetapkannya wabah virus corona (Covid-19) menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Pemprov Kalbar, pada Rabu 18 Maret 2020, sangat berdampak besar pada kehidupan sehari-hari
masyarakat pra sejahtera di seluruh wilayah di Kalbar. Untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 tersebut, pemerintah di Kalbar mengeluarkan kebijakan physical distancing. Kebijakan ini mengharuskan
setiap orang untuk mengurangi aktifitas di luar rumah. Akibatnya roda perputaran ekonomi berjalan melambat, tak ayal para pengusaha pun harus menutup tempat usahanya. Buruh pun dapat imbasnya
sehingga mereka harus dirumahkan sementara. Untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka pun jadi terkendala. Menyikapi situasi tersebut, Gubernur Kalbar, melakukan satu langkah upaya untuk mengurangi beban kesulitan masyrakat dengan memberikan beras bantuan sebesar 20 Kg untuk 463.000 Kepala Keluarga (KK) tak mampu terdampak Covid-19 di seluruh wilayah Kalbar. Dalam hal ini Bulog Kalbar, selaku yang ditunjuk untuk menyalurkan beras bantuan, menggandeng Kodam XII/Tanjungpura dan Polda Kalbar, untuk mengawal dan membawa beras bantuan agar dalam penyalurannya berjalan lancar dan tepat sasaran.
Demikian disampaikan Kapendam XII/Tpr, Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunthe, S.Sos., melalui rilisnya pada hari ini di Kantor Pendam XII/Tpr, Jalan Arteri Alianyang, Sungai Raya, Kubu Raya. Dalam proses pendistribusian beras bantuan, kata Kapendam XII/Tpr, tak sedikit hambatan yang harus dihadapi oleh para personel Kodam XII/Tpr dan stakeholder lainnya. Infrastruktur jalan yang belum baik di wilayah pelosok Kalbar menjadi salah satu kendala Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Relawan dalam proses distribusi. "Kondisi medan yang terjal serta banyaknya akses jalan yang masih berupa jalan tanah dan hanya dapat dilalui sepeda motor serta
cuaca yang buruk, tentunya agak menghambat personel kami dalam proses distribusi bantuan," katanya. Belum lagi wilayahwilayah kecamatan perairan, yang tidak bisa dijangkau dengan jalur darat, mereka harus menggunakan transportasi air yang tentunya cukup memakan waktu, tambah Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunthe, S.Sos. Kapendam XII/Tpr, menuturkan kondisi tersebut bukan jadi penghalang. Tidak menyurutkan semangat juang TNI-Polri dan Pemerintah serta Relawan untuk mencapai tujuan agar beras bantuan seberat 20 Kg tersebut sampai di tangan rakyat yang tengah mengalami kesulitan. "Apapun akan dilakukan oleh TNI - Polri dan Pemerin-
tah di Kalbar untuk mengatasi kesulitan rakyatnya," tuturnya. Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunthe, Sos., menyampaikan, atas upaya keras tersebut hampir di seluruh kecamatan di Kalbar, saat ini masyarakat kurang mampu telah menerima beras bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalbar. "Dengan adanya beras bantuan dari Bulog ini diharapkan akan meringankan beban bagi warga yang menerimanya. Diharapkan masyarakat juga dapat mendukung upaya pemerintah dalam menangani wabah ini dengan mengikuti seluruh instruksi dan himbauan guna percepatan penangan Covid-19 ini," pungkas Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunthe, WS.Sos. (mul/*)
Warga Pasir Wan Salim Diringkus Petugas MEMPAWAH, SP- Kepolisian Sektor (Polsek) Mempawah Timur mengamankan RNA(46), warga Kelurahan Pasir Wan Salim yang diduga melakukan tindakan pencurian kendaraan bermotor Revo KB 3047 BT, di kawasan Kelurahan Pasir Wan Salim, Kecamatan Mempawah Timur, Selasa (21/4). Kapolres Mempawah, AKBP Tulus Sinaga melalui Kapolsek Mempawah Timur,
Ipda Karnita Pujianto mengatakan, kejadian tersebut berawal saat Haliza, warga jalan Pasir Wan Salim, yang biasa menyimpan motor Revo KB 3047 BT di teras rumahnya, tiba-tiba raib. "Saat korban membuka pintu depan rumahnya, di mana motornya tiba-tiba sudah raib, yang diduga dicuri," katanya. Melihat motornya sudah tidak berada di tempat biasanya meny-
impan. Sehingga, Haliza bersama anaknya, Firdaus berusaha mencari keberadaan motornya yang hilang, dengan menggunakan kendaraan lainnya. "Saat sedang mencari, tepat di kawasan jalan raya Senggiring, terlihat seperti motornya sedang didorong seseorang yang dikenalnya, sehingga korban langsung menghentikannya," tuturnya. Karena sudah merasa
jengkel akibat perbuatan pelaku, korban langsung melaporkannya ke pihak Polsek Mempawah Timur, agar segera diproses sesuai dengan hukum. "Saat ini, pelaku sudah kita amankan di Polsek Mempawah Timur dan pelaku saat ini sedang proses pengembangan. Namun, untuk diduga pelaku akan disangkakan Pasal 362 KUHP," pungkasnya. (ben/lha)
ISTIMEWA
DIAMANKAN Warga Kelurahan Pasir Wan Salim, diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor (Polsek) Mempawah Timur, lantaran diduga melakukan tindakan pencurian kendaraan bermotor.
Politik Pilkada
www.suarapemredkalbar.com
8 RABU, 22 APRIL 2020
Anggaran Pembangunan Kalbar Diusulkan Multiyears Suriansyah: Banggar DPRD Akan Lakukan Kajian
PONTIANAK, SP – Pembangunan di Kalimantan Barat dipastikan akan terus berjalan meski telah dilakukan realokasi anggaran untuk mengatasi pendemi virus corona (Covid-19). Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah mengatakan berdasarkan hasil pertemuan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalbar 2021 melalui teleconference, Gubernur Kalbar, Sutarmidji telah meminta persetujuan DPRD Kalbar untuk menganggarkan pembangunan secara tahun jamak atau multiyears untuk tahun 2020 dan 2021. “Kami akan membahasnya bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalbar, namun pada prinsipnya secara pribadi saya menganggap itu terobosan yang baik,” kata Suriansyah kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (20/4). Suriansyah menilai bahwa tidak semestinya dilakukan penghapuasan mata anggaran pembangunan, tetapi sebaiknya dilakukan pergeseran pembayaran pembangunan. 50 persen pembayaran dilakukan tahun 2020 dan sisanya tahun 2021, sehingga tidak harus mengurangi atau meniadakan pembangunan yang telah direncanakan. “Kita akan kaji secara aturan, karena biasanya penentuan proyek multiyears dilakukan pada APBD Murni,
untuk APBD tahun 2020 harus dilakukan di APBD Perubahan, ini yang harus kita kaji apakah secara aturan memungkinkan,” sebutnya. Badan Anggaran DPRD Kalbar, kata dia nantinya juga akan mengkaji efektifitas dan dampak dari kebijakan yang diambil oleh Gubernur Kalbar tersebut. “Tahun 2021 mungkin kita akan lebih mudah mengkajinya, itu saya rasa tidak ada masalah,” ujar legislator Partai Gerindra ini. Dalam Musrenbang, Anggota DPRD Kalbar juga mengharapkan pembangunan desa menjadi prioritas dan tidak ditunda atau digeser karena pembanguna desa menyangkut pemerataan pembangunan di seluruh Kalbar. “Kita ada 14 kabupaten/ kota dan semuanya pada prinspinya dianggarkan walaupun hanya satu atau dua pembangunan yang diusulkan di setiap desa,” jelasnya. Pembangunan di desa juga dinilai Suriansyah akan memberikan kesempatan bekerja untuk masyarakat desa. “Selain berprofesi sebagai petani, masyakat juga dapat berperan serta dalam pembangunan sehingga roda ekonomi di pedesaan tetap bisa berlangsung,”
ISTIMEWA
MUSRENBANG – Ketua DPRD Kalbar, M Kebing L, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah dan Prabasa Anantatur saat mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalbar 2021 melalui teleconference di gedung DPRD Kalbar, kemarin.
Suriansyah Wakil Ketua DPRD Kalbar
Kita akan kaji secara aturan, karena biasanya penentuan proyek multiyears dilakukan pada APBD Murni, untuk APBD tahun 2020 harus dilakukan di APBD Perubahan, ini yang harus kita kaji apakah secara aturan memungkinkan. ujarnya. Kemudian terkait penanganan Covid-19, dalam Musrenbang, Anggota DPRD Kalbar diyakini Suriansyah mendukung upaya yang
dilakukan oleh Gubernur Kalbar yang melakukan realokasi anggaran untuk mengatasi dampak ekonomi akibat Covid-19, serta memberikan bantuan sosial baik itu melalui
Terapkan Digital Campaign di Pilkada 2020 JAKARTA, SP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyusun mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak jika terpaksa digelar di tengah pandemi Corona atau Covid-19. “KPU sebetulnya sudah merancang beberapa hal, misalnya pemutakhiran data pemilih. Apakah memungkinkan UU yang mengatur tentang pasal pemutakhiran data pemilih, veri-
fikasi dukungan calon, itu semua diubah menjadi digital,” kata Ketua KPU RI, Arief Budiman di Jakarta, Minggu, (19/8). Bahkan, kata dia, mekanisme kampanye akan disesuaikan menjadi digital campaign sehingga tidak perlu lagi ada kampanye yang melibatkan pertemuan banyak orang. “Itu sudah kita siapkan, termasuk bagaimana nanti pemu-
ngutan dan penghitungan suaranya,” lanjut Arief. Pada tempat pemungutan suara (TPS), kata dia, akan diatur mengenai jarak antarbilik secara terukur sehingga tidak lagi saling berhimpitan. “Kemudian, jumlah pemilih di TPS kemungkinan juga akan kita kurangi. Karena kalau mengikuti jumlah yang ada sekarang bisa sampai 800 orang. Ban-
yak sekali orang dalam TPS,” katanya. Namun, setiap kebijakan yang akan diubah dan disesuaikan untuk membuat Pilkada tetap terjaga kualitasnya memiliki konsekuensi-konsekuensi, mulai aspek anggaran hingga perubahan peraturan. “Dan perubahan peraturan itu juga butuh waktu, harus dibahas dan dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR,” katanya. (lip/jee)
skema daerah, skema nasional, dan skema desa. “Semua yang dilakukan ini tentunya harus bisa menjadi penyemangat kita semua untuk bisa keluar dari situasi pendemi sekarang ini,” ucapnya. Sementara terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalbar, Suib meminta Pemprov Kalbar untuk dapat memperkuat ketahanan pangan lokal di tengah pandemi Covid-19.
"Mereka membuat skema dampak Covid-19 untuk sektor rumah tangga, perusahaan atau UMKM, pemerintah, lembaga keuangan dan lainnya, tetapi tidak ada spesifikasi ketahanan pangan lokal," papar Suib. Padahal, lanjut dia, dengan belum diketahuinya kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir, ketahanan pangan lokal sangat riskan. "Ini akan menjadi masalah jangka panjang," ingat Suib.
Ia menilai, kalau hanya sibuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk menangani pandemi Covid-19, tanpa memikirkan ketahanan pangan, maka akan terjadi ketimpangan. Pemerintah Daerah (Pemda) menurut legislator Partai Hanura ini mestinya ikut menjadi inisiator untuk mendorong ketahanan pangan lokal. "APBD kita mesti banyak saving untuk ketahanan pangan lokal," pungkas Suib. ( jee)
Neneng Minta Bantuan Sosial Harus Tepat Sasaran PONTIANAK, SP - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat, Neneng meminta kepada pemerintah daerah, agar menyempurnakan data penerima Bantuan Sosial (Bansos), sehingga bantuan untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Corona (Covid-19), tepat sasaran. “Warga kurang mampu harus mendapatkan bantuan, mereka berhak mendapatkan bantuan tersebut,” kata Neneng, Senin (20/4). Politisi Partai Demokrat itu mengimbau, bantuan dampak pandemi Covid-19 ini sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, maka dari itu penyalurannya harus benar-benar tepat dan terakomodir dengan baik dan benar, serta datanya jelas tidak asal-asalan. “Saya mengimbau bantuan ini nantinya dapat terakomodasi dengan baik dan tepat sasaran” tuturnya. Dia menegaskan, sasaran prioritas harus pada masyarakat yang sudah lebih sebulan tinggal di rumah, kehilangan penghasilan harian, dan sudah tidak memiliki bahan makanan. “Jangan sampai keluarga yang membutuhkan tidak dapat, tapi diberikan pada keluarga yang mampu. Jangan sampai yang didaftar 50 keluarga,
Anggota DPRD Kalimantan Barat, Neneng.
tapi yang terima hanya 25 keluarga. Ini bisa menimbulkan persoalan baru di masa sulit seperti sekarang,” ungkapnya. Diketahui, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memang sudah menyalurkan bantuan ke setiap desa. Namun, banyak laporan dari masyarakat, bantuan justru diberikan kepada warga yang mampu. “Saya imbau jangan dibagikan secara rata. Itu salah besar. Berikanlah kepada yang benar-benar tidak mampu. Saya sedih dan kasihan mendengar ada masyarakat tidak mampu tidak mendapatkan bantuan itu,” imbaunya. Dirinya pun mengingatkan kepada para ketua RT dan RW, agar melakukan pendataan yang benar dan harus seteliti mungkin, jangan sampai terjadi ada warga yang kurang mampu malah tidak mendapatkan ban-
tuan. “Saya minta kepada RT, RW wajib mendata warganya dengan teliti, jangan sampai ada yang tertinggal,” tambahnya. Wakil rakyat daerah pemilihan Kabupaten Bengkayang - Kota Singkawang ini, berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. “Para ketua RT jangan ambil risiko, sehingga tidak menjadi sasaran amarah warga. Caranya, terbuka pada warga agar bisa memastikan warga yang lebih berhak menerimanya,” pungkas Neneng. Di samping itu, kepada Babin dan Babinsa serta masyarakat diharapkan ikut turut mengawasi dan memantau lebih serius desa-desa yang menerima bantuan dari pemerintah. (bob) C M Y K
KORAN II SUARA PEMRED
Pontianak 9
RABU, 22 APRIL 2020
PR/ARMIN ABDUL JABBAR
KAMPANYE - Sejumlah elemen masyarakat melakukan kampanye Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Penanganan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Alunalun Ujung Berung, Kota Bandung, Senin (20/4/2020). Pemkot Pontianak belum akan memberlakukan PSBB.
Pontianak Belum Akan Berlakukan PSBB Jamin Anggaran Guru Tidak Berkurang
Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan
JAKARTA, SP - Kementerian Keuangan menjamin anggaran untuk guru tanpa ada pengurangan saat pandemi Covid-19 meski ada penyesuaian untuk bantuan operasional sekolah (BOS) khususnya yang berbasis kinerja sekolah agar insentif yang diberikan lebih tepat sasaran. “Dari tiga jenis alokasi BOS hanya satu saja yang mengalami penyesuaian yakni kinerja,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera
• Baca Halaman 15
Tetap Terapkan Physical Distancing PONTIANAK, SP - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak belum akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam mencegah penyebaran Covid-19. Langkah penerapan PSBB akan dilakukan apabila terjadi peningkatan kasus terinfeksi Covid-19 yang cukup signifikan. “Belum saatnya Pontianak melakukan PSBB, tetapi kita lihat seminggu ke depannya, apakah jumlah kasusnya meningkat atau menurun. Mudah-mudahan yang sembuh
• Baca Halaman 15
Edi Rusdi Kamtono Wali Kota Pontianak
“Belum saatnya Pontianak melakukan PSBB, tetapi kita lihat seminggu ke depannya, apakah jumlah kasusnya meningkat atau menurun. Mudah-mudahan yang sembuh terus bertambah, dan pasien positif tidak ada sehingga tidak perlu dilakukan PSBB”
Positif Covid-19 Bertambah Enam Kasus GUGUS Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat hingga Selasa (21/4) pukul 12.00 WIB jumlah pasien sem-
buh Covid-19 di Tanah Air terus bertambah yakni mencapai 842 orang meski kasus positif juga meningkat dimana enam dian-
taranya dari Kalbar. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam kon-
• Baca Halaman 15
Bronze Winner Kategori Media Cetak
Majalah Warta Kota Raih Penghargaan PR Indonesia Award Majalah Warta Kota Edisi 44 Triwulan IV 2019 terbitan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak meraih penghargaan Public Relations Indonesia Award (PRIA) tahun 2020 kategori Media Cetak.
P
ENGHARGAAN yang diterima adalah Bronze Winner. Pemkot
ISTIMEWA
Pontianak merupakan satu diantara sejumlah penerima penghargaan yang diumumkan secara online melalui live streaming youtube di channel PR Indonesia Magazine pukul 16.00 WIB, Senin (20/4). Wali Kota Pontianak,
• Baca Halaman 15
MAJALAH WARTA Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono memper lihatkan Majalah Warta Kota Edisi 44 Triwulan IV 2019.
Kalbar Butuh 1.000 APD Tiap Hari PONTIANAK, SP - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan, Kalbar membutuhkan paling tidak 1.000 pcs Alat Pelindung Diri (APD) setiap harinya, untuk melindungi tenaga kesehatan dari paparan virus Covid-19. “Secara umum, Kalbar memerlukan APD sekitar 1.000 pcs perhari, sehingga bantuan yang diberikan oleh banyak pihak ini sangat me-
• Baca Halaman 15
SUARA PEMRED/GIAT
TERIMA APD - Gubernur Kalbar Sutarmidji menerima bantuan 1.000 psc Alat Pelindung Diri (APD) dari Bank Indonesia perwakilan wilayah Kalimantan Barat untuk selanjutnya dibagikan kepada rumah sakit yang menangani pasien Covid-19.
C
M
Y
K
www.suarapemredkalbar.com
Layanan
10 RABU, 22 APRIL 2020
Pembelajaran OnLine Akibat Menangkal Covid 19 di Indonesia Devy Stany Walukow Dosen Universitas Pelita Harapan
Covid-19 sangat menggemparkan dunia, termasuk Indonesia. Dunia ditaklukkan secara global dan serentak. Rasa kepedulian dan kemanusiaan muncul di tiap kawasan, tetapi satu kawasan tidak mampu untuk memberikan bantuan ataupun perhatian ke kawasan lainnya seperti ketika terjadi perang, karena justru negara itu yang harus bergerak cepat untuk membuat langkah yang akan dilakukan oleh negaranya dalam menghadapi Covid 19 ini.
P
BB saja melalui WHO-nya hanya mampu memberikan gambaran umum tentang apa yang terjadi dan memutuskan bahwa Covid 19 adalah pandemi, karena menyerang seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali. Bukan hanya persoalan virus sebagai penyakit, tetapi virus ini bahkan menewaskan banyak orang, termasuk tenaga medis. Virus ini sangat cepat menyebar, ibarat permainan domino. Bahkan dunia medis mengalami krisis kekurangan alat pelindung menghindari Covid 19. Jika sebelumnya di beberapa negara mengatakan untuk orang sehat tidak perlu menggunakan masker, saat ini justru termasuk Indonesia sudah mengharuskan orang sehatpun harus menggunakan masker, terutama yang berada di daerah ibu kota negara dan sekitarnya. Kita saat ini dihadapkan pada bagaimana mengelolah pelayanan untuk keberlangsungan hidup manusia. Karena itu sangat mendesak dan harus segera ‘ditahan’ dan bahkan berusaha memutuskan mata rantai virus Covid 19 seperti yang dilakukan oleh WHO bekerjasama dengan UNICEF menggunakan suatu aplikasi yang berisi pesan dan panggilan gratis untuk informasi tentang pengetahuan melindungi diri sendiri dari Corona 19, termasuk anjuran untuk
melakukan Social Distancing dan Physical Distancing. Di Indonesia, dunia pendidikan merupakan kelompok yang sangat cepat dan pertama, membuat keputusan memberlakukan pembelajaran secara online sebagai aplikasi dari bentuk Social Distancing. Tindakan dan sikap yang diambil ini perlu diberikan apresiasi. Apalagi masa depan negara berada di tangan tiga generasi dalam perkembangan teknologi disebut (1) generasi Milenial, (2) generasi Z, dan (3) generasi Alpha. Kemajuan teknologi saat ini dengan sangat cepat masuk hingga ke pedesaan, meskipun masih dalam batasbatas tertentu, misalnya media sosial seperti Facebook dengan Facebook Messengernya, dan WhatsApp. Kondisi ini paling tidak menjadi pegangan Mendikbud ketika memutuskan untuk Study From Home (SFH) atau belajar secara OnLine. Artinya, sekalipun masih sangat sederhana, tetapi kontak langsung dengan orang lain dan orang banyak dalam suatu area terbatas, bisa dihindari. Apalagi pemerintah mengeluarkan kebijakan Social Distancing dan terakhir lebih ke Physical Distancing. Keterbatasan sarana penunjang pembelajaran OnLine di dunia pendidikan saat ini tidak perlu dipersoalkan karena kondisi dan situasi yang tidak dapat diprediksi terjadi sangat
cepat. Bahkan di Amerika Serikat, menurut Mark Lieberman ketika menulis dalam ‘Education Week”, sekalipun e-learning disebut-sebut sebagai alat yang potensial untuk menjaga stabilitas pembelajaran, tetapi tidak semua sekolah siap menawarkan pembelajaran secara vitual, karena tidak semua siswa dibekali untuk belajar OnLine. Selain itu belum semua distrik di AS telah menyediakan sarana pembejaran OnLine yang dapat digunakan siswa. Dengan demikian dunia pendidikan di Indonesia perlu berbesar hati terkait dengan sistem pembelajaran OnLine yang sudah ditetapkan oleh pemerintah saat ini. Namun demikian, kejadian ini hendaklah menjadi pendorong dan penyemangat dunia pendidikan untuk membuat variasi pembelajaran virtual atau juga bisa berbentuk flipped classroom. Di pedesaan; untuk tataran anak TK, SD, SMP dan SMA menggunakan FB dan WhatsApp dalam memantau anak didiknya belajar dengan mengirimkan video dan gambar ketika si anak sedang belajar atau mengerjakan Take Home. Sedangkan di perkotaan; lebih banyak menggunakan WhatsApp dan Line. Di tingkat SMP dan SMA, sebagian besar menggunakan Google Class Room. Bahkan Google Class Room, juga digunakan oleh sebagian Dosen di Perguruan Tinggi. Akan tetapi bagi Perguruan Tinggi yang memang sudah memiliki perangkat edutect yang mumpuni, handal dan bahkan memiliki satu link yang dikenal dengan Microsoft Office 365, pembelajaran online tidak menjadi masalah. Pada umumnya Perguruan Tinggi yang demikian, sekalipun perkuliahan OnSite atau bersifat Synchronous tetapi sarana perkuliahan yang OnLine atau Asynchronous tetap disediakan. Bahkan Perguruan Tinggi tersebut mengharuskan setiap dosen menggunakan sa-
rana moodle atau e-learning tersebut. Dosen diberi pelatihan bukan hanya teknis menggunakan perangkat teknologi tersebut, tetapi juga termasuk teknis menyusun RPS dan materi yang Asynchronous, di mana bahasa jelas, tegas, terukur, mudah dimengerti oleh pembaca, memiliki rubrik, dan lain-lain. Selain itu juga menggunakan video melalui Stream yang tersedia dalam Microsoft Office 365. Ketika ada presentasi kelompok, dosen menggunakan Microsoft Team atau Zoom sehingga kelas berjalan seperti OnSite meskipun sifatnya SFH atau OnLine. Dalam hal tugas, ada ruang yang disediakan seperti forum, assignment, atau jurnal, dll. Untuk memantau keberhasilan dalam proses belajar, dalam satu semester paling tidak ada 4 kuis yang disediakan, di luar UTS dan UAS. Keberagaman kesiapan sarana dan mental bagi pembelajaran OnLine di Indonesia bervariatif. Dengan demikian pembelajaran jarak jauh (OnLine) saat ini, tidak etis jika kita mengharuskan untuk mengadakan evaluasi yang tersistem berskala nasional. Bahkan evaluasi dosen di Perguruan Tinggi yang belum siap dengan pembelajaran OnLine pun perlu mengevaluasi alat ukur evaluasi dan hasil yang diperoleh. Justru yang paling penting bagi dunia pendidikan adalah pentingnya menunjukkan keberlangsungan proses pembelajaran. Karena Perguruan Tinggi yang sudah tersedia fasilitasnya pun tidak menjamin mutu pembelajaran OnLine karena ada dosen jarang bahkan tidak pernah menggunakannya. Hal ini ditegaskan oleh Keith Krueger; CEO Consortium for School Networking (CoSN) di Washington DC, bahwa sekalipun memiliki sumber daya sarana untuk e-learning, tetapi tidak berarti berhasil melaksanakannya jika sumber daya manusia tidak diberikan pelatihan untuk itu.
Tetapi bagi Perguruan Tinggi yang sudah siap semua aspek sumber dayanya, hendaknya menjadikan pembelajaran OnLine ini sebagai bentuk pelayanan. Sebab jika tidak dilakukan dengan ‘hati’, akibatnya hasil dari proses ini adalah ‘robot robot manusia’ yang dikendalikan oleh teknologi semu, bukan oleh akal budi pekerti. Hal ini mulai disadari oleh Perguruan Tinggi yang siap sumber dayanya, dengan mengantisipasi melalui pemberian form kuesioner online untuk menjelaskan proses pembelajaran OnLine sebagai evaluasi proses pembelajaran sebagai sistem. Dengan demikian bagi insan yang bergelut di dunia pendidikan, marilah kita bersama-sama bersatu tekad untuk menjalankan proses pembelajaran OnLine secara bertanggung-jawab, bijak dalam mengambil keputusan, dan yang paling penting, selalu bersama dengan anak didik dalam memahami keberadaannya sebagai makhluk yang punya jiwa, harap, dan asa. Karena tantangan pembelajaran OnLine yang tidak bertatap muka secara langsung adalah cenderung mengevaluasi dengan menitik-beratkan pada penguatan hasil yang mengabaikan rasa. Jadi sekalipun ada moodle, e-learning, insan pendidik sebagai kunci keberhasilan proses pembelajaran perlu memperlengkapi dengan menggunakan aplikasi seperti WhatsApp atau Line yang cepat informasinya untuk menyapa anak didiknya seperti selayaknya di dalam kelas meskipun dalam dunia virtual. Sehingga ikatan rasa anak didik dan juga pendidik sendiri terkelolah secara baik. Untuk itu ke depan pembelajaran OnLine atau Daring (Dalam Jaringan) di Indonesia masih perlu mendapat perhatian dan perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dalam lajunya globalisasi informasi dan teknologi dewasa ini.
Masyarakat Menengah Paling Merasakan Dampak Covid 19 Zubairi Pegiat Sosial
Wabah virus corona atau covid 19 telah memberi dampak buruk terhadap kehidupan manusia. Bukan hanya di bidang kesehatan, namun juga terhadap ekonomi masyarakat. Semua orang terkenak dampaknya, tapi yang sangat merasakan dampak itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Katakanlah ojol, pedagang kaki lima, buruh, pekerja harian, pekerja bangunan dan apalagi pengangguran.
M
UNGKIN bagi orang yang terlanjur kaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari tidaklah susah. Namun bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan, ini adalah musibah berlipat ganda “sudahlah jatuh, tertimpah tangga lagi” sakitnya dua kali. Pemerintah dalam kasus ini sudah sangat reaktif. Berbagai upaya telah dilakukan. Baik pembatasan aktivitas maupun kebijakan mensubsidi masyarakat terdampak Covid 19. Pembatasan aktivitas sosial dalam upaya mencegah penularan virus. Sementara mensubsidi merupakan bagian membantu masyarakat terdampak secara ekonomi. Sejauh ini Covid 19 belum juga ada tanda-tanda akan berakhir, bahkan terus menunjukkan peningkatan. Hasil penelusuran penulis yang dikutip dari Kompas, jumlah pasien kasus corona di dunia, hingga Sabtu (18/4) mencapai 2.261.425 kasus, dengan jumlah kematian 153.822 orang dan jumlah pasien sembuh sebanyak 568.343 orang. Sementara CNN hingga
Sabtu (18/4) mencatat jumlah pasien yang positif terinfeksi Covid-19 di Indonesia mencapai 6.248, dengan jumlah kematian 535 dan sembuh sebanyak 631 orang. Kondisi itu, tentu memberi dampak buruk terhadap negara diberbagai sektor kehidupan. Imbas dari dampak Covid-19 yakni mengakibatkan lesu nya ekonomi dunia bahkan nasional. Mulai dari nilai tukar rupiah yang melemah terhadap Dolar, ribuan pekerja terkena PHK hingga terhentinya perputaran dunia usaha. Tempo.co mencatat pada Kamis, 16 April 2020 nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah menjadi Rp 15.787 per dolar Amerika Serikat. Sementara datadata.co.id mencatan bahwa berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, ada 2,8 juta pekerja terdampak langsung akibat Covid-19. Mereka terdiri dari 1,7 juta pekerja formal dirumahkan dan 749,4 ribu di-PHK. Selain itu, terdapat 282 pekerja informal yang usahanya terganggu dan terdapat 100.094 pekerja migran Indonesia (PMI) yang berasal dari
83 negara pulang ke tanah air. Bak menelan pil pahit, walau tidak enak harus ditelan. Konsekuensi yang harus diterima dari kondisi ini, tentu adalah dampak krusial terhadap masyarakat. Kondisi darurat Covid 19 ini akan menciptkan OMB (orang miskin baru). Siapa yang berpotensi menjadi OMB? Menurut Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal, yang dikutip penulis dari detikcom, wabah Covid 19 setidaknya akan mengakibatkan 67 juta penduduk Indonesia terancam jatuh miskin bila wabah ini tak segera tertangani. Mereka itu adalah golongan masyarakat golongan hampir miskin dan rentan miskin. Artinya bila golongan tersebut sampai menyentuh garis kemiskinan, jumlah masyarakat miskin di Indonesia otomatis bertambah drastis. Mengenali Kelompok Masyarakat Miskin Kelompok masyarakat miskin bisa diukur berdasarkan pendapatan Individu per kapita setiap bulannya. Bila mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), orang bisa disebut miskin atau tidak, apabila pendapatannya kurang atau lebih dari Rp 440.538/ bulan. Dikatakan sangat miskin bila pendapatan masyarakat kurang dari Rp 440.358/bulan. Bila setara dengan batas garis kemiskinan itu tergolong ma-
syarakat miskin, dan bila pendapatannya Rp 440.358 - Rp 528.646/bulan, makan tergolong masyarakat hampir miskin. Kemudian orang berpendapatan Rp 528.646 hingga Rp 704.861/ bulan adalah kelompok masyarakat rentan miskin. Melihat situasi saat ini, tampaknya boleh kita menduga, kelompok-kelompok orang dengan status ekonominya yang desebutkan di atas akan bergeser nasibnya. Yang rentan miskin akan menjadi miskin, yang hampir miskin sudah pasti miskin dan yang sangat miskin bisa jadi nasibnya akan sangat tragis. Dampak Buruk Bila Kemiskinan Bertambah Angka peningkatan jumlah orang miskin sudah tidak bisa dihindari lagi. Akibat wabah virus covid 19, jelas akan berimbas terhadap kesenjangan kehidupan sosial masyarakat. Bukan hanya berdampak terhadap kondisi kesehatan namun lebih dari itu, akan berimbas terhadap kehidup seharisehari, baik ekonomi maupun pola hidup masyarakat. Yang paling mungkin, bila jumlah orang miskin itu bertambah, maka sudah pasti negara terbebani. Kemungkinan lain misalnya kondisi ini juga akan diikuti peningkatan kriminalitas, pengangguran, kurang gizi, anak putus sekolah, dan yang berpotensi mengarah pada potensi buruk lainnya.
Kolom mikir adalah ruang publik yang kami sediakan untuk para pembaca Suara Pemred dan warga dalam menyoroti satu persoalan menyangkut khalayak. Segala risiko dari artikel, opini di kolom mikir adalah tanggung jawab penulis. Lengkapi tulisan dengan identitas jelas dan nomor HP. REDAKSI
Lantas Apa yang Harus Dilakukan Negara? Virus Covid 19 memiliki dampak buruk terhadap kesehatan bahkan juga bisa berujung pada kematian. Maka segela upaya menghindari itu, diambilah kebijkan mulai dari pembatasan sosial seperti penutupan tempat usaha, PSBB bahkan juga sudah berhembus bahwa kebijakan lock down harus diambil untuk mencegah Covid 19. Berbagai kebijakan yang diambil negara itu semua memiliki potensi resiko. Resikonya sama-sama besar, yang bisa mengakibatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat memburuk. Resiko yang dimaksud adalah berhentinya perputaran dunia usaha, pengangguran semakin meningkat, diikuti kriminalitas, akhirnya agenda pembangunan negara terganggu. Lantas apa yang seharusnya dilakukan negara, ditengah kedelemaan itu? Yang harus dilakukan ialah harus secepat mungkin menemukan obat penangkal virus itu, tidak ada pilihan lain jika ingin kondisi sosial masyarakat ingin kembali normal dan kondisi negara tak ingin memburuk. Bahkan negara jika perlu membuat sayembara, kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kemampuam untuk melakukan uji coba dan menemukan obat penangkal virus Covid 19. Wallahu A’lam Bisshawab.
Kami juga menerima foto kiriman pembaca dengan ukuran minimal 800 kb max 1,2 mb. Dilengkapi dengan keterangan foto dan identitas.
Kirimkan tulisan Anda dan foto ke email: Superkalbar@ Gmail.com atau ke WA: 081253667710
SUARA PEMRED TIDAK DAPAT MENJAMIN VALIDASI ARTIKEL, OPINI. KAMI BERHAK MENYELEKSI DAN MENYUNTING NASKAH.
Belum Efektif ATURAN PSBB dinilai masih belum efektif menekan angka mobilitas masyarakat. Faktor aturan yang belum terinternalisasi dan dipahami sempurna oleh seluruh lapisan masyarakat jadi alasan utamanya. PSBB sekarang bisa dikatakan belum efektif sesuai yang diharapkan karena ada ketentuan-ketentuan didalamnya belum terinteralisasai dan belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat. Sosialisasi aturan PSBB harusnya diimbangi dengan memaksimalkan lembaga masyarakat skala kecil seperti RT dan RW. Jika dekat dengan keseharian maka pemahaman dan pembiasaan aturan diharapkan lebih mudah diterima. Selain itu persoalan kebutuhan dasar harus jadi prioritas pemerintah. Masih banyaknya masyarakat beraktivitas karena harus memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Maka tanpa bantuan yang serentak dan memadai aktivitas masyarakat masih akan tetap tinggi. Daerah-daerah yang memiliki Anggaran Pendapadan dan Belanja Daerah (APBD) kecil sulit untuk menerapkan PSBB. Dengan demikian, disarankan pemerintah mencari solusi lain dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. kebijakan PSBB ini sangat memberatkan karena kebijakan itu sifatnya sebagai antisipatif preventif bukan memutus mata rantai Covid-19. Tidak hanya itu, penerapan PSBB akan melibatkan banyak pihak. (*)
PekekBook
#Pekek Facebook
Bupati Ketapang sekaligus Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Ketapang, Martin Rantan melakukan monitoring langsung ke beberapa lokasi penanganan Covid-19 di Ketapang. Pengecekan langsung dilakukan selain untuk memastikan keseriusan penanganan juga untuk memberi semangat dan memotivasi kepada para petugas yang telah berjuang dalam menangani Covid-19. “Hari ini saya melakukan kunjungan dan supervisi baik di Posko Covid-19 di Dinas Kesehatan, ke BPBD dan ke posko relawan tentunya tidak hanya terus melakukan pemantauan, tetapi yang paling penting saya ingin memberi semangat kepada seluruh aparatur baik sipil dan militer yang telah berjuang dalam rangka menangani pandemi Covid-19 di Ketapang,” ungkapnya, Selasa (21/4). Martin melanjutkan, saat ini di Ketapang juga telah terdapat pasien positif Covid-19, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) serta Orang Dalam Pemantauan (ODP), sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) beserta semua pihak terus melakukan penanganan secara konfehensif dan serius. “Apa yang dilakukan Pemda beserta semua pihak bukan operasi pencitraan, ini adalah penanganan serius yang dilakukan dengan tujuan demi keamanan dan kesehatan masyarakat,” terangnya. Martin menambahkan, untuk masyarakat yang terindikasi namun tidak mau diisolasi dan memeriksakan kesehatan, dirinya meminta aparat untuk membantu melakukan upaya-upaya untuk isolasi sebagai ikhtiar memutus mata rantai penyebaran dan untuk kepentingan bersama keamanan dan kesehatan masyarakat. “Masyarakat kita minta memaklumi berbagai upaya yang dilakukan termasuk razia dan lain sebagainya, selain itu saya meminta masyarakat untuk rela mengisolasi diri setelah mendapat pemeriksaan dari petugas.Bagaimana menurut teman - teman pembaca?
PEKEBOOK membantu Anda untuk mengungkapkan pendapat dan ide serta saran mengenai masalah dan keadaan masyarakat sekitar. Posting pendapat anda ke alamat Facebook : @suarapemredkalbar.com
Ketapang Kayong Utara
www.suarapemredkalbar.com
11 RABU, 22 APRIL 2020
Bahu-membahu Putus Mata Rantai Covid-19
Bupati Ketapang Lakukan Monitoring Martin Rantan Bupati Ketapang
“Hari ini (kemarin, red) saya melakukan kunjungan dan supervisi, baik di Posko Covid-19 di Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan ke posko relawan. Tidak hanya terus melakukan pemantauan, tetapi yang paling penting, saya ingin memberi semangat kepada seluruh aparatur, baik sipil maupun militer yang telah berjuang dalam menangani pandemi Covid-19 di Ketapang. KETAPANG, SP – Memastikan keseriusan penanganan, menyemangati dan memotivasi para petugas yang telah berjuang menangani Virus Corona atau Coronavirus Disease (Covid-19) dilakukan Bupati Ketapang, Martin Rantan. Bahu-membahu harus dilakukan masyarakat dan semua pihak dalam memerangi virus mematikan tersebut. Bupati Ketapang sekaligus Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Ketapang melakukan monitoring langsung ke beberapa lokasi penanganan Covid-19 di Ketapang. Salah satunya, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) “Hari ini (kemarin, red) saya melakukan kunjungan dan supervisi, baik di Posko Covid-19 di Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan ke posko relawan. Tidak hanya terus melakukan pemantauan, tetapi yang paling penting, saya ingin memberi semangat kepada seluruh aparatur, baik sipil maupun militer yang telah berjuang dalam menangani pandemi Covid-19 di Ketapang,” ungkapnya, Selasa (21/4). Martin mengungkapkan, saat ini di Ketapang
telah terdapat pasien positif Covid-19, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP). Sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) beserta semua pihak terus melakukan penanganan secara konfrehensif dan serius. “Apa yang dilakukan Pemkab beserta semua pihak bukan operasi pencitraan. Ini penanganan serius yang dilakukan demi keamanan dan kesehatan masyarakat,” terangnya. Masyarakat yang terindikasi Covid-19 tapi tidak mau diisolasi dan memeriksakan kesehatan, Martin meminta aparat membantu melakukan upaya untuk isolasi, sebagai ikhtiar memutus mata rantai penyebaran dan untuk kepentingan bersama, keamanan dan kesehatan masyarakat. “Masyarakat kita minta memaklumi berbagai upaya yang dilakukan, termasuk razia dan lain sebagainya. Saya minta masyaraka rela mengisolasi diri, setelah mendapat pemeriksaan dari petugas, memeriksakan kesehatan ketika sakit, melapor ketika baru datang ke Ketapang. Semua itu memerlukan kerjasama, keikhlasan dan kejujuran masyarakat,” harapnya. Martin mengatakan,
berbagai upaya terus dilakukan Pemkab melalui pihak-pihak terkait seperti BPBD yang terus melakukan pemetaan, penyemprotan disinfektan, pendistribusian air, pembuatan posko-posko pemantauan akses masuk Ketapang dan lainnya yang semuanya tak terlepas dari peran aktif dan kerjasama masyarakat. “Satpol PP juga kita minta terus berkoordinasi dengan TNI-Polri dalam melakukan penertiban,” ucapnya. Tujuan penertiban, ungkap Bupati, menjaga disiplin masyarakat agar tidak berkumpul dan terus menggunakan masker. Dia tidak mau hal-hal tidak diinginkan terjadi di Ketapang. Bupati mencontohkan, negara Italia yang masyarakatnya terus berkumpul dan mengabaikan pandemi Covid-19. Sehingga akhirnya Covid-19 merenggut banyak korban. “Ini penting dilakukan dan perlu peran masyarakat,” ajaknya. Sementara itu, dalam kunjungan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan sekaligus Juru Bicara Posko Covid-19 Kabupaten Ketapang, Rustami menerangkan, kendala yang akan dihadapi dalam penanganan Covid-19 ketika ada warga yang tidak berterus terang kepada petugas medis mengenai kondisi kesehatannya. “Jika itu terjadi, kita kesulitan melakukan tracing. Kerja sama masyarakat dalam melaporkan diri dan memeriksakan diri ketika sakit, serta menyampaikan data riwayat perjalanan. Semua itu untuk memudahkan men-tracing dan melakukan pendataan, guna menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan,”
IST
TINJAU - Bupati Ketapang, Martin Rantan meninjau Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Covid-19 di BPBD Ketapang, Selasa (21/4).
jelasnya. Rustami mengungkapkan, sampai saat ini terdapat 12 orang yang hasil rapid test-nya reaktif. Dari jumlah tersebut 3 orang diantaranya dikarantina di rumah dan 9 orang diisolasi di Rumah Singgah Covid-19 eks kantor BSM di Jalan Lingkar Kota, Ketapang. “Kondisi satu orang pasien positif keadaannya terus membaik dan sehat. Namun untuk menyatakan dirinya sembuh, harus melalui dua kali uji swab yang hasilnya belum keluar. Untuk penanga-
nan di rumah sakit diberikan anti virus, vitamin, makanan bergizi dan disiapkan psikolog juga,” akunya. Rustami menambahkan, petugas medis yang bertugas di Rumah Singgah Covid-19
disiapkan tempat untuk menginap di lokasi, dan menempatkan ruangan steril untuk petugas medis yang akan meninggalkan rumah singgah. “Banyaknya bantuan dan
support dari pemerintah dan masyarakat memotivasi kami, tenaga medis yang akan terus bekerja dan berjuang dalam penanganan persoalan Covid-19 di Ketapang,” tegasnya. (teo/pk/yun)
Pemetaan dan Koordinasi KEPALA Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ketapang, Yunifar mengatakan, instansinya terus melakukan pemetaan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait penanggulangan Covid-19 di
Ketapang. “Pemetaan zona kami lakukan untuk memudahkan melakukan upaya dan tindakan,” ujarnya. BPBD Ketapang juga menggalang bantuan dari berbagai pihak. Bantuan alat
pelindung diri (APD), sarung tangan dan lainnya dari pengusaha Kalbar diserahkan ke RSUD Agoesdjam dan Rumah Sakit Fatima. “Semua bantuan kami data dan catat,” terangnya.(teo/ yun)
Peduli Janda dan Lansia di Kayong Utara
BAHAN POKOK - Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Kayong Utara, Akmad Suandi menyerahkan bantuan bahan pokok untuk para janda dan kaum wanita lanjut usia (Lansia) di Tanah Merah, Sukadana, Kabupaten kayong Utara, Selasa (21/4).
SUKADANA, SP – Masker dan paket bahan pokok dibagikan anggota Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila dan Forum Komunikasi Pemuda Tanah Merah didukung Polres Kayong Utara. Sasarannya, para janda dan kaum wanita lanjut usia (lansia) yang terdampak Virus Corona atau Coronavirus Disease 2019
(Covid-19). Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Kayong Utara, Akhmad Suandi mengatakan, aksi bagi-bagi masker ini untuk melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19 di wilayah kota Sukadana dan sekitarnya. “Ini bentuk partisipasi dan kepedulian kami selaku organisasi masyarakat. Ka-
mi didukung Polres Kayong Utara dalam mencegah dan menangani Covid-19, khususnya di Kabupaten Kayong Utara,” terang Akhmad, Selasa (21/4). Ahmad menerangkan, aksi sosial yang dilakukan merupakan partisipasi organisasinya dalam membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara. “Kita bukan menilai
banyak atau sedikitnya yang kita berikan, tetapi ini adalah rasa sayang dan cinta kepada masyarakat Kayong Utara, dan umumnya seluruh rakyat Indonesia yang sama-sama merasakan dampak Covid-19,” jelasnya. Dia mengakui, apa yang dilakukan memang belum bisa memenuhi atau memuaskan harapan
seluruh masyarakat Kayong Utara dalam meringankan beban dari dampak pandemi Covid-19. “Mudah-mudahan kedepan, kami bisa lebih banyak berbuat untuk masyarakat Kayong Utara, serta membantu Pemkab dalam menangani dan mencegah penyebaran Covid-19,” ucap Akhmad. (arf/yun)
Gerakan Bhakti Sosial Polri Peduli Covid-19
Bahan Pokok untuk Warga Terdampak Corona Kepolisian Resort (Polres) Ketapang melakukan berbagai upaya membantu masyarakat terdampak Virus Corona atau Coronavirus Disease (Covid-19), diantaranya dengan menggelar bakti sosial serentak di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Ketapang, Selasa (21/4). Selain itu, memberikan bantuan alat pelindung diri (APD) untuk RSUD Agoesdjam Ketapang.
P
embagian bahan kebutuhan pokok untuk warga dilakukan secara door to door di Kelurahan Payak Kumang, Desa Sukabangun. Sedangkan APD diberikan untuk puskesmas dan RSUD Ketapang dilakukan langsung oleh Kapolres Ketapang, AKBP RS Handoyo didampingi Dandim
1203/Ketapang, Letko (kav) Jami’an. Kapolres Ketapang, AKBP RS Handoyo mengatakan, kegiatan bakti sosial kemanusian dilakukan serentak di beberapa wilayah di Kabupaten Ketapang. “Bakti sosial kami lakukan untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah Covid-19,” katanya.
Handoyo menjelaskan, bakti sosial dilakukan sesuai Surat Telegram Kapolda Nomor: ST/806/IV/KRP/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Gerakan Bhakti Sosial Polri Peduli Covid-19 di jajaran Polda Kalbar sekaligus menghadapi bulan suci Ramadan, sebagai wujud nyata kepedulian Polri, khususnya di wilayah hukum Polres Ketapang.
“Kita bersyukur kegiatan ini bisa terlaksana dengan lancar. Semoga bantuan yang disalurkan bermanfaat bagi masyarakat. Kita senang masyarakat antusias dan mengapresiasi kegiatan ini,” ucapnya. Sementara itu, salah seorang warga Desa Payak Kumang, Sumana (40) berterima kasih kepada jajaran
Polres Ketapang, karena sudah membantu meringankan beban keluarganya yang terdampak secara ekonomi, akibat pandemi Covid-19. “Alhamdulillah, saya berterimakasih atas bantuan sembako dari Polres Ketapang. Terima kasih bapak Kapolres. Semoga wabah ini cepat berlalu,” ujarnya.(teo/yun)
ISTIMEWA
BANTUAN - Kapolres Ketapang AKBP RS Handoyo didampingi Dandim 1203/Ketapang Letko (kav) Jami’an menyerahkan bantuan alat pelindung diri (APD) kepada Direktur RSUD Agoesdjam Ketapang.
Melawi Kapuas Hulu
www.suarapemredkalbar.com
14 RABU, 22 APRIL 2020
Empat Rumah Hangus Terbakar
SUARA PEMRED/EKO SUSILO
BUKA POSKO - Bupati Melawi, Panji membuka Posko Kemanusiaan yang dibentuk FOPAD Melawi untuk membantu warga tak mampu dan tak berpenghasilan tetap akibat Covid-19, Selasa (21/4).
Panji Buka Posko Kemanusiaan Bupati Ingatkan Pendatang Jujur untuk Cegah Covid-19 Panji Bupati Melawi
Sampai sekarang kasus terus meningkat, belum ada grafik menurun. Kita merindukan agar Yang Maha Kuasa memberikan cobaan pada kita cukup sampai saat ini, jangan lebih.
NANGA PINOH, SP Upaya mencegah semakin mewabahnya Covid-19 di Kabupaten Melawi sudah dilakukan pemerintah melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Namun, ketidakjujuran masyarakat, khususnya yang baru datang dari luar daerah, bisa membuat semua upaya pencegahan ini menjadi sia-sia. Hal tersebut disampaikan Bupati Melawi, Panji saat membuka Posko Kemanusiaan yang diinisiasi Forum Pemuda Dayak (FOPAD) Melawi, Selasa (21/4) di Sekretaris FOPAD. "Sampai sekarang kasus terus meningkat, belum ada grafik menurun. Kita merindukan agar Yang Maha Kuasa memberikan cobaan pada kita cukup sampai saat ini, jangan lebih," katanya. Panji mengungkapkan penyebaran wabah ini tidak lepas dari kecerobohan manusia. Salah satunya terkait
rasa tidak percaya hingga ada yang tidak mau jujur terkait asal daerah tempatnya. "Ada yang juga tidak mau jujur. Datang dari Pontianak atau Bali namun mengaku dari Simpang Pinoh atau Sintang. Ini banyak ditemukan di Posko Pemantauan," katanya. Padahal, kata Panji, bila semuanya jujur mengungkap daerah asalnya, maka tentu semua pihak akan bersatu padu untuk mencari dan melacak hingga memeriksa kesehatan dan merawatnya bila ia tertular agar semua selamat. "Kita harus terbuka, jujur dan proaktif. Kalau merasa perlu diperiksa segera lapor ke posko atau ke rumah sakit. Kalau merasa positif rapid test ikuti aturan main berikutnya. Karena memang belum pasti juga positif hasil PCRnya," jelasnya. Dikatakan bahwa menunggu hasil swab ini
“H
meminta agar FOPAD mendata dan memastikan siapa yang layak untuk mendapatkan bantuan. "Memang sudah saatnya kita bersatu padu dalam keprihatinan yang mendalam. Sudah saatnya kita peduli sesama," ujarnya. Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Yessy Melania yang ikut hadir dan menyumbang di Posko Kemanusiaan FOPAD mengatakan keluhan masyarakat di beberapa pekan lalu mungkin hanya kelangkaan masker dan
hand sanitizer. Namun kini banyak kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan beras dan kebutuhan pokok lainnya. "Kami di Komisi IV sudah refocusing anggaran. Anggaran pertanian sampai LH (Lingkungan Hidup) sudah dipangkas untuk sektor kesehatan. Dari pusat juga ada bantuan sembako, distribusinya juga harus kita kawal dan bisa dipantau program sosial dari pusat sehingga Kalbar bisa mendapatkannya," ujarnya. (eko/bah)
Buka hingga 30 April KETUA FOPAD, Saleh Tapa menerangkan posko kemanusiaan FOPAD dibentuk untuk menggalang dana dan donasi yang kemudian diberikan pada masyarakat tak mampu dan tak memiliki pekerjaan tetap yang terdampak Covid-19. “Wabah Corona ini sudah membuat banyak masyarakat ketakutan mengingat penyebaran wabah penyakit ini sudah menyebabkan dampak di berbagai sektor termasuk ekonomi dan sosial budaya,” ujarnya. FOPAD, kata Saleh, memberikan apresiasi seting-
ginya pada tim gugus tugas percepatan penanggulangan covid-19 yang telah bersinergi dan berkoordinasi untuk mencegah penularan virus Corona. “Kami pun sebagai masyarakat tidak mau berpangkutangan dalam wabah ini dengan mengikuti anjuran dan imbauan pemerintah,” katanya. Ia menambahkan melihat kondisi di lapangan masih banyak masyarakat yang belum tersentuh bahkan banyak yang belum pernah mendapat bantuan sama sekali. Ini menjadi landasan kami memben-
tuk posko untuk membantu masyarakat yang terdampak langsung akibah wabah pandemi Corona. “Kami ingin berbuat untuk sesama. Besar harapan kami FOPAD agar masyarakat dapat ikut berdonasi agar bisa membantu masyarakat terdampak Covid-19,” harapnya. Saleh mengatakan posko kemanusiaan dibuka dari pukul 8 pagi hingga 8 malam. Bantuan dapat berupa uang tunai, paket sembako beras, minyak goreng serta mie instan, maupun masker, APD yang dikhususkan untuk tim gugus tugas. (eko/bah)
tuk membantu saat peristiwa kebakaran tersebut dengan menerjunkan semua personel Polsek Mentebah serta mengirimkan satu unit pompa air jenis Robin milik Polsek Mentebah. “Kami juga langsung menghubungi Ketua Pemadam Kebakaran Yasasan Bakti Suci Putussibau,” ujarnya. Dalam selang waktu sekitar 40 menit, satu unit mobil pompa air dan satu unit mobil water supply berkapasitas lima ribu liter tiba di lokasi kebakaran. “Api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 15.30 WIB,” ujarnya. Adapun rumah yang terbakar tersebut yakni milik Romli, Rusdi alias Wadi, Rojali (Juleha) dan Upit. (sap/bah)
DPRD Bentuk Pansus Pengawasan Covid-19 NANGA PINOH, SP - DPRD Melawi telah membentuk panitia khusus untuk pengawasan dan pemantauan penanganan virus Corona (Covid-19) di Melawi. Pansus yang dipimpin Anggota DPRD Melawi, Kluisen itu juga ikut terlibat dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Melawi. Ketua DPRD Melawi, Widya Hastuti menerangkan tujuan pansus ini untuk mendukung kegiatan bersama gugus tugas yang telah dibentuk Pemkab Melawi. “Tidak hanya yang masuk dalam daftar nama dalam Pansus saja nantinya yang terlibat, tapi semua anggota DPRD ikut bersama dalam tupoksi DPRD Melawi,” ujarnya. Widya melanjutkan keberadaan pansus tidak sematamata mengawasi sejumlah kebijakan terkait penanganan Covid-19 serta penggunaan anggaran yang direalokasi untuk wabah ini, tapi juga bekerjasama
dalam penanganan Corona serta mendukung gugus tugas dalam bekerja. “Karena dengan kondisi saat ini, semua sudah berjalan tidak lagi seperti biasa. Namun, kita utamakan agar keberadaan pansus ini bisa memberikan dukungan serta sumbang saran pada pihak pemerintah untuk penanganan maksimal wabah Covid-19,” ujarnya. Terpisah, Ketua Pansus Pengawasan dan Pemantauan Penanganan Covid-19, Kluisen mengungkapkan sebagai langkah awal, pihaknya sudah meninjau sejumlah fasilitas kesehatan terkait penanganan pasien Corona di Melawi, mulai dari Posko Kenual, Posko Pemantauan di Perbatasan MelawiSintang serta RSUD Melawi dan RS Pratama. “Termasuk fasilitas untuk isolasi bagi masyarakat yang positif atau reaktif hasil rapid test,” katanya. (eko/bah)
Dinas Kesehatan Jelaskan Rapid Test
Nazarudin: Bukan Penentu Pasien Positif Corona Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, Nazarudin menjelaskan kepada masyarakat bahwa hasil rapid test tidak menentukan seseorang itu positif atau negatif Corona. ASIL rapid test pasien reaktif dan mesti diambil sample dan dikirimkan ke laboratorium Fakultas Kedokteran Untan Pontianak," jelasnya Hal itu disampaikan terkait pemeriksaan rapid test terhadap warga Desa Mensiau, Kecamatan Batang Lupar yang dirawat di RSUD Ahmad Diponegoro Putussibau pada 12 April 2020 lalu. "Kondisi pasien beru-
lama setelah rapid tesnya positif. Kalau menunggu hasil lab keluar, maka penularannya sudah berapa banyak karena menularnya sangat cepat. "Dalam masa menunggu itu si pasien justru bebas dan penularannya sudah ke mana mana. Ini yang ingin kita cegah," katanya. Terkait dibukanya posko kemanusiaan FOPAD, Panji pun memberikan apresiasi atas kemauannya untuk ikut ambil bagian dalam aksi kemanusiaan di tengah wabah yang memilukan ini. Ia
PUTUSSIBAU, SP - Empat unit rumah hangus terbakar di Jalan Lintas Selatan, RT 004, Dusun Mentebah Kiri 01, Desa Nanga Mentebah, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Senin (20/4) sekitar pukul 14.30 WIB. Kapolsek Mentebah, Ipda Eko Susilo menyampaikan, penyebab terjadinya kebakaran tersebut diduga karena konsleting listrik dari rumah milik Rusdi. “Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun total kerugian materi dari keempat pemilik rumah yang terbakar tersebut mencapai Rp1,060.000.000 (1 miliar 60 juta rupiah),” jelasnya, kemarin. Pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin un-
sia 49 tahun tersebut dinyatakan reaktif Covid-19 dari hasil pemeriksaan Rapid Test," tuturnya, kemarin. Namun, setelah hasil swab pasien berusia 49 tahun tersebut dikirim ke Laboratorium Fakultas Kedokteran Untan Pontianak, hasilnya pun negatif Corona. "Hasilnya sudah keluar dan pasien asal Batang Lupar dinyatakan negatif Corona," tegasnya. Dikatakan, selama pasien reaktif Covid-19
dirawat di rumah sakit Putussibau, pasien mendapat perawatan khusus dari petugas kesehatan. "Setiap hari kondisi pasien menunjukan perubahan semakin membaik," tuturnya Dengan dinyatakan negatif Corona, maka pasien akan dipulangkan, namun pasien akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Sementara tenaga medis di RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau yang berkontak langsung dengan pasien itu diisolasi di Mes Pemda Kapuas Hulu. Sekretaris Dinas Kesehatan Kapuas Hulu,
Nazaruddin menjelaskan isolasi tersebut mulai dilakukan semenjak Senin (20/4) sampai 14 hari ke depan. "Mereka yang diisolasi itu 14 orang tim medis terdiri dari dokter dan perawat," ujarnya. Para tenaga medis itu sudah dicek kesehatannya dan hasilnya sudah dikirim ke Dinkes Kalbar. “Semoga saja hasilnya negatif semuanya. Isolasi itu bertujuan penanganan pencegahan penyebaran virus Corona," terangnya. Ia mengimbau seluruh masyarakat Kapuas Hulu agar tidak salah paham terhadap tenaga medis yang diisolasi. (sap/bah)
ANTARAFOTO
PERIKSA – Ilustrasi petugas medis memeriksa warga dengan metode rapid test untuk mengetahui kemungkinan tertular Covid-19.
www.suarapemredkalbar.com
Sambungan 15 RABU, 22 APRIL 2020
Polda Kalbar Gandeng Rumah Jurnalis Salurkan Bantuan Sembako
SUARA PEMRED/SURIA MAMANSYAH
BANTUAN - Polda Kalbar menyerahkan bantuan ke Posko Rumah Jurnalis Pontianak (RJP), Selasa (21/4/2020). Bantuan berupa beras, minyak goreng dan mi instan.
ANTARA FOTO/JESSICA HELENA WUYSANG
TERBITKAN BUKU - Jurnalis Pontianak Aries Munandar memperlihatkan buku hasil karyanya yang berjudul Tuah Rumpun Padi di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (20/4/2020). Buku Tuah Rumpun Padi yang berisi kumpulan tulisan karangan khas (feature) dari tahun 2010 tersebut bercerita tentang ragam kehidupan dan kebudayaan masyarakat adat Dayak di Kalimantan Barat.
Hal 9
pontianak belum
terus bertambah, dan pasien positif tidak ada sehingga tidak perlu dilakukan PSBB,” kata Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono usai menggelar rapat koordinasi dengan Forkopimda Pontianak, Selasa (21/4). Untuk itu, pihaknya terus memantau perkembangan angka warga yang terpapar. Apabila jumlah warga yang positif sudah tidak ada lagi, maka tidak perlu dilakukan PSBB. Selain membahas perlu atau tidaknya diterapkannya PSBB di Kota Pontianak, rapat koordinasi bersama Forkopimda, tokoh masyarakat dan agama ini juga membahas perkembangan masalah Covid-19 di Kota Pontianak. “Dalam rapat tersebut, kami juga meminta masukan kepada semua pihak apakah Kota Pontianak perlu melakukan langkahlangkah PSBB dalam penan-
Hal 9
serta mengenakan masker terus gencar disosialisasikan. “Kita juga terus mengedukasi masyarakat untuk terus waspada dalam menghadapi pandemi Covid-19,” pungkasnya. Rencana penerapan PSBB di Kota Pontianak ini sebelumnya sempat membuat Ketua III Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalbar, Andreas Acui Simanjaya, khawatir akan menyebabkan 60 persen masyarakat kehilangan penghasilan. “Jika memang PSBB diterapkan, maka 60 persen masyarakat diperkirakan tidak akan mendapatkan penghasilan. PSBB akan mengharuskan para pengusaha untuk menutup usahanya yang berimbas pada hilangnya pendapatan masyarakat,” kata Andreas Acui Simanjaya, Minggu (19/4). Menurut Acui, saat ini saja sudah hampir 30
persen pekerja sudah tidak mendapatkan penghasilan. Baik itu karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun diberhentikan sementara. Jika sudah 60 persen orang tidak mendapatkan penghasilan, maka persoalan lainnya akan muncul. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dia menyarankan penerapan PSBB adalah pilihan terakhir. Saat ini yang bisa dilakukan adalah panerapan protokol kesehatan seperti pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. “Jadi saya pikir PSBB itu adalah pilihan terakhir. Apalagi sebagai contoh, di DKI Jakarta penerapan PSBB juga tidak berhasil karena kondisi masyarakat yang tidak disiplin. Setelah PSBB indikatornya adalah ada atau tidak peningkatan pasien. Jika ada peningkatan, maka akan diperpanjang,” katanya. (din/ant/ind)
Kalimantan Utara, dan tiga kasus di Yogyakarta. Kemudian masing-masing dua kasus di Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Kalimantan Selatan. Terakhir masing-masing satu kasus baru di Bangka Belitung, Sumatera Utara, Lampung dan Riau. Gugus Tugas merincikan data kumulatif positif Covid-19 di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh tujuh kasus, Bali 150 kasus, Banten 341 kasus, Bangka Belitung delapan kasus, Bengkulu delapan kasus, Yogyakarta 72 kasus, DKI Jakarta 3.260 kasus, Jambi 13, Jawa Barat 756, Jawa Tengah 449 kasus, Jawa Timur 603 kasus, Kalimantan Barat 27 kasus, Kalimantan Timur 68 kasus,
Kalimantan Tengah 67 kasus, Kalimantan Selatan 98 kasus dan Kalimantan Utara 77 kasus. Kemudian di Kepulauan Riau 81 kasus, NTB 93 kasus, Sumatera Selatan 89 kasus, Sumatera Barat 76 kasus, Sulawesi Utara 20 kasus, Sumatera Utara 84 kasus, Sulawesi Tenggara 37 kasus dan Sulawesi Selatan 374. Sulawesi Tengah 27 kasus, Lampung 27 kasus, Riau 35 kasus, Maluku Utara empat kasus, Maluku 17 kasus, Papua Barat tujuh kasus, Papua 118 kasus, Sulawesi Barat tujuh kasus, NTT satu kasus, tujuh kasus positif di Gorontalo serta 27 kasus dalam proses verifikasi di lapangan. (ant)
tahun 2019 yang masih ada di kas daerah. Ia menjelaskan TPG disesuaikan sebesar Rp2,98 triliun karena sampai dengan akhir Maret 2020 diketahui masih ada sisa dana tunjangan guru di kas daerah dengan jumlah sama Rp2,98 triliun. “Cara serupa akan ditempuh untuk menyesuaikan pos-pos lain sehingga mendukung efisiensi,” katanya. Penyesuaian alokasi dalam Perpres 54 tahun 2020, kata dia, tidak akan mengubah ketersediaan dana tunjangan guru karena mempertimbangkan jumlah
target penerima tunjangan guru, sebagaimana terdapat dalam data Kementerian Pendidikan dan Kebudayan. Ia menambahkan anggaran BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan memang mengalami penyesuaian dengan sangat hati-hati, supaya tidak mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah atau lembaga pendidikan lain. “Penyesuaian memang dilakukan di beberapa pos, tak lain demi fokus pada penanganan dampak pandemi. Beberapa sektor terpaksa harus dikorbankan, tetapi yang jelas bukan pendidikan,” katanya. (ant)
positif covid-19
ferensi pers di Graha BNPB Jakarta, Selasa (21/4), mengatakan pasien yang sembuh bertambah 95 orang sementara konfirmasi kasus positif baru sebanyak 375 kasus dan yang meninggal bertambah 26 kasus. “Data kumulatif positif COVID-19 tercatat sebanyak 7.135 kasus, meninggal dunia 616 orang, Orang Dalam Pemantauan (ODP) 186.330, Pasien Dengan Pengawasan (PDP) 16.763,” kata Achmad Yurianto. Ia mengatakan jika dilihat sebaran pasien sembuh paling banyak di DKI Jakarta 286 orang, Jawa Timur 100 orang, Jawa Barat 75 orang, Sulawesi Selatan 73 orang dan Jawa Tengah 51 orang. Jika ditotal dengan 29
Hal 9
ganan Covid-19, yang hasilnya belum perlu melakukan PSBB,” ungkapnya. Lagipula, kata dia, apabila diterapkan PSBB, maka wilayah sekitar Kota Pontianak juga harus menerapkan PSBB agar kebijakan tersebut efektif di Kota Pontianak. “Jika Kota Pontianak diterapkan PSBB maka harus berkoordinasi dengan daerah Kabupaten Kubu Raya dan daerah lainnya,” katanya. Oleh sebab itu, saat ini pola physical distancing tetap diterapkan. Langkah tersebut dinilai sudah memiliki dampak, dengan catatan tetap harus dilakukan secara terus-menerus. Sehingga physical distancing penerapannya harus diperpanjang lagi. Selain gencar menerapkan physical distancing, gerakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir
provinsi lainnya berjumlah 842 pasien. Sebelumnya pada Senin (20/4), tercatat 6.760 kasus positif Covid-19, 747 orang sembuh dan 590 jiwa meninggal dunia. Penambahan kasus positif baru yaitu sebanyak 163 kasus di DKI Jakarta, 98 kasus di Jawa Tengah, 21 kasus Nusa Tenggara Barat, 13 kasus di Jawa Timur, 11 kasus di Papua, 10 kasus di Bali, sembilan kasus di Jawa Barat, tujuh kasus di Kalimantan tengah, enam kasus di Kalimantan Barat, lima kasus di Kalimantan Timur, lima kasus di Jambi, empat kasus di Bengkulu, empat kasus di Sulawesi Selatan, tiga kasus di Gorontalo, tiga kasus di
jamin anggaran
Primanto Bhakti di Jakarta, Selasa (21/4). T Sedangkan BOS n reguler untuk mendukung aoperasional dan afirmasi untuk sekolah di daerah tertinggal tidak mengalami pengurangan. BOS kinerja, kata dia, merupakan insentif bagi sekolah yang pengelolaannya baik. Ia menyebut dampak pengurangan BOS kinerja diproyeksikan tidak besar karena dilakukan dengan cara memperketat kriteria dan syarat bagi sekolah yang akan mendapatkannya. “Jadi, anggaran BOS Kinerja disesuaikan tanpa menghilangkannya,” katanya.
Pada Perpres 54 Nomor 2020, terdapat penyesuaian anggaran BOS dari Rp54,3 triliun menjadi Rp53,4 triliun. Begitu juga dengan anggaran tunjangan profesi guru (TPG), lanjut dia, penyesuaian alokasinya dilakukan seraya mempertahankan agar para guru tetap menerima penghargaan dan tunjangan. Penyesuaian anggaran TPG dari Rp53,8 triliun menjadi Rp50,8 triliun. Dirjen yang biasa disapa Prima itu mengatakan langkah yang dilakukan dengan memperhitungkan sisa dana tunjangan guru
PONTIANAK, SP – Polda Kalbar menggandeng Rumah Jurnalis Pontianak (RJP) untuk menyalurkan bantuan kebutuhan pokok kepada warga terdampak pandemi Covid-19. Bantuan diserahkan oleh perwakilan dari Polda Kalbar kepada Koordintor Gerakan Sosial Rumah Jurnalis Pontianak, Rizal Daeng di Posko Rumah Jurnalis Pontianak, Selasa (21/4/2020). Bantuan berupa beras sebanyak 250 karung kemasan lima kilogram, minyak goreng 250 liter, dan mi instan sebanyak 250 dus. Kanit 1 Subdit 1 Ditintelkam Polda Kalbar AKP Ratono mewakili Polda Kalbar menyampaikan bahwa bantuan ini bagian dari upaya untuk membantu ma-
Hal 9
Koordinator Gerakan Sosial Rumah Jurnalis Pontianak Rizal Daeng mengapresiasi langkah cepat Polda di tengah pandemi Covid-19. “Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Rumah Jurnalis Pontianak akan bekerja semaksimal mungkin agar amanah itu sampai pada target sasaran,” kata. Rumah Jurnalis Pontianak sejak pertengahan Maret hingga saat ini terus bergerak di tengah pusaran Covid-19. Target gerakan menyasar dari kelas bawah hingga kelas menengah warga terdampak Covid-19. “Kita berharap wabah ini segera berakhir dan masyarakat kembali pada kehidupannya seperti sediakala,” tutupnya. (sms)
dalam penanganan wabah ini. Sutarmidji menambahkan pihaknya akan memaksimalkan setiap bantuan yang diberikan dan dirinya sudah meminta kepada Dinkes Kalbar untuk menyiapkan APBD untuk stok satu bulan, agar semuanya bisa bekerja dengan baik. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalbar menyerahkan secara langsung bantuan 1.000 APD berupa baju Hazmat kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalbar, Selasa (21/4) di Kantor Gubernur Kalbar. Kepala Perwakilan BI Kalbar, Agus Chusaini mengatakan, bantuan tersebut merupakan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) untuk membantu Pemprov Kalbar dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di Kalbar. “Ada seribu baju asmat yang kita sampaikan ke Provinsi Kalbar. Harapannya memang nanti dibagikan ke rumah sakit yang rujukan
maupun non rujukan,” kata Agus. Menurut Agus saat ini tim medis memang memerlukan APD untuk menjaga atau melindungi diri dalam kegiatan mereka yang berada digaris depan menanggani pasien Covid-19. “APD memang masih kekurangan, makanya salah satu kepedulian BI Kalbar memberikan sumbangsih APD kepada pemerintah ataupun tim medis untuk penanganan Covid-19,” jelas dia. Kedepan selain alat kesehatan, melalui PSBI pihaknya juga lagi merencanakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. “Tapi ini dalam proses apakah dimungkinkan. Yang sudah siap sekarang ini, kita minggu depan memberikan bantuan kepada empat ponpes untuk membantu 1.400 santri yang ada di Kalbar. Bantuan berupa masker, sabun cair, vitamin, disinfektan dan sebagainya,” tutupnya. (iat/ant/ind)
kalbar butuh
ringankan beban pemprov dalam memenuhi kebutuhan APD bagi tenaga kesehatan,” kata Sutarmidji di Pontianak, Selasa (21/4). Beruntung, katanya, pihaknya baru saja menerima 1.000 psc Alat Pelindung Diri (APD) dari Bank Indonesia perwakilan wilayah Kalimantan Barat untuk selanjutnya dibagikan kepada rumah sakit yang menangani pasien Covid-19. “Alhamdulillah, baru saja saya menerima bantuan 1.000 pcs APD dari Bank Indonesia perwakilan Kalbar. APD ini akan kita salurkan kepada rumkit dan tenaga kesehatan yang akan menggunakannya,” kata Sutarmidji. Namun, menurutnya, Pemprov Kalbar tidak akan lengah dan pihaknya berupaya terus untuk penyediakan APD ini untuk mencegah jangan sampai terjadi, tenaga kesehatan kita menjadi orang pertama yang terpapar dari pasien. Makanya kita jaga benar mereka, karena petugas kesehatan adalah lini terdepan
Hal 9
syarkaat khususnya di Kota Pontianak yang terdampak pandemi Covid-19. “Kami dari Polda Kalbar melalui Rumah Jurnalis memberikan bantuan untuk meringankan masyarakat terdampak Covid-19. Saya berharap ke depan ada hal serupa yang akan kita sampaikan lagi pada masyarakat,” ujarnya. Kata Tono, Polda Kalbar telah menyalurkan bantuan melalui Gerakan Sosial Rumah Jurnalis Pontianak dan di beberapa panti asuhan. “Harapannya masyarakat tetap di rumah dan sumbangan ini bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi tidak perlu keluar untuk membantu memutus mata rantai penyebaran covid-19,” pungkasnya.
majalah warta
Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi atas penghargaan yang diraih pada ajang yang digelar PR Indonesia selaku penyelenggara. Pencapaian yang telah diraih ini menurutnya merupakan motivasi di jajarannya untuk terus mengukir prestasi. “Jangan pernah berhenti berkreativitas dan berinovasi dalam mencapai kinerja yang terbaik,” ujarnya, Selasa (21/4). Edi menambahkan, dengan diterimanya penghargaan tersebut, menunjukkan bahwa media cetak internal milik Pemkot Pontianak mampu bersaing dengan pemda-pemda lainnya di Indonesia. Selain itu, dirinya berharap seluruh jajaran di lingkungan Pemkot Pontianak bisa termotivasi untuk terus meningkatkan kinerjanya. “Terus tingkatkan kinerja dan lakukan evaluasievaluasi untuk hasil yang lebih baik lagi,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat
Daerah Kota Pontianak, Lazuardi menerangkan, sedianya seremoni serah terima penghargaan rencananya diserahkan pada tanggal 2 April 2020 lalu di Semarang. Namun dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk digelarnya acara tersebut lantaran pandemi Covid-19, sehingga pihak panitia menggelar seremonial secara online melalui live streaming Youtube. “Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan bonus atas kinerja kita dalam menyediakan media informasi dalam bentuk media cetak majalah,” tuturnya. Dijelaskannya, Majalah Internal Warta Kota pertama kali terbit tahun 2009. Awalnya, Warta Kota masih dalam bentuk tabloid. Kemudian awal tahun 2009 bertransformasi dalam bentuk majalah. Kehadiran majalah tersebut, kata Lazuardi, sebagai media yang menyajikan berbagai informasi berkaitan dengan program dan kebijakan serta hasilhasil pembangunan.
“Baik yang telah, sedang atau akan dilakukan Pemkot Pontianak untuk kemajuan Kota Pontianak,” imbuhnya. Sebelumnya, Pemkot Pontianak juga pernah menerima sejumlah penghargaan dari PR Indonesia dengan kategori berbeda. Penghargaan pertama sebagai Pemenang PR Indonesia Awards 2017 Kategori Media Relations Regional Kalimantan Subkategori Pemerintah Kota. Kemudian penghargaan kedua tahun 2018 menggondol dua kategori yakni Pemenang Bronze Winner PRIA Kategori Aplikasi Subkategori Pemerintah Kota dan Silver Winner PRIA Kategori Video Profil Subkategori Pemerintah Kota. Tahun 2019, kali ketiga Pemkot Pontianak dianugerahi Anugerah Humas Indonesia Kategori Terpopuler di Media Online. “Tahun 2020 ini kita kembali menerima penghargaan dari PR Indonesia untuk kategori media cetak,” tutupnya. (din)
www.suarapemredkalbar.com
Sintang
16 RABU, 22 APRIL 2020
PROKOPIM PEMKAB SINTANG
MUSRENBANG – Bupati Sintang, Jarot Winarno mengikuti konferensi video bersama Gubernur Kalbar dalam rangka mendengarkan arahan Menteri PPN/Bappenas RI terkait Musrenbang, di Pendopo Bupati Sintang, kemarin.
Jarot Ikuti Musrenbang Provinsi Lewat Vidcon
Bahas Pemotongan Anggaran Jarot Winarno Bupati Sintang
Kami pada akhirnya berpikir, dalam rasionalisasi ini akan kami letakkan dana yang fleksibel di UPJJ kami Pak, yang bisa secara gawat darutat kami gunakan untuk perbaikan jalan dan jembatan. SINTANG, SP - Bupati Sintang, Jarot Winarno mengikuti konferensi video (video conference/vidcon) bersama Gubernur Kalbar dalam rangka mendengarkan arahan Menteri PPN/Bappenas RI terkait Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar Tahun 2021, di Pendopo Bupati Sintang, kemarin. Konferensi video tersebut diikuti Bupati/Wali Kota, Sekda, Kepala Bappeda se-Kalbar. Tema yang diangkat pada Musrembang tersebut, yakni “Perencanaan
Kolaboratif untuk Optimalisasi Sumber Daya Alam, Menuju Kalimantan Barat Sejahtera”. Jarot menyampaikan, dengan adanya rencana pemotongan anggaran transfer daerah dari pemerintah pusat, hal itu pun menjadi kekhawatiran atau kendala dalam proses pembangunan kegawatdaruratan infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan secara khusus di Kabupaten Sintang. “Yang meresahkan kami ini, seluruh dana untuk perbaikan jalan dan jembatan, seluruh dana di Perkim, Pak. Yang untuk air bersih, sani-
tasi, rumah kumuh, semuanya jadi nol Pak,” ungkap Jarot kepada Gubernur. Padahal, lanjut Jarot, Kabupaten Sintang baru saja mengentas angka kemiskinan dua digit menjadi satu digit. Karena, yang menjadi problem adalah ekonomi biaya tinggi akibat kegawatdaruratan infrastruktur jalan dan jembatan. Sehingga, dengan pemotongan anggaran tersebut tinggal nol, membuat Kabupaten Sintang tidak memiliki dana untuk perbaikan jalan dan jembatan, baik itu ruas jalan nasional, provinsi, maupun jalan kabupaten
dan jalan nonstatus. “Kami pada akhirnya berpikir, dalam rasionalisasi ini akan kami letakkan dana yang fleksibel di UPJJ kami Pak, yang bisa secara gawat darutat kami gunakan untuk perbaikan jalan dan jembatan. Kami letakan pun tidak bisa banyak-banyak, paling hanya sekitar Rp5-6 miliar saja, Pak,” ungkap Jarot. Untuk itu, Jarot meminta arahan dari Gubernur terkait ruas jalan provinsi, seperti ruas Nanga Mau-Nanga Tebidah yang saat ini sedang putus. Kemudian, ruas Sintang-Semubuk yang menjamin konektivitas ke daerah
perbatasan. “Sehingga, ketika ada kegawatdarutan infrastruktur jalan dan jembatan, kami bisa berkoordinasi dengan provinsi, mana yang kabupaten kerjakan dan mana yang provinsi kerjakan,” beber Jarot. Selanjutnya, Jarot juga menyampaikan soal keluhan masyarakat tentang masalah karet rakyat yang tidak tertampung, terlebih pada kondisi covid-19, yang tidak diketahui kapan akan berakhir. Sehingga, bisa saja pada saatnya nanti, para pengepul karet tidak menampung karet rakyat. Untuk itulah, kata Jarot,
Pemkab Sintang berkeinginan mengalokasikan anggaran Rp5 miliar melalui dana penanggulangan covid-19 untuk stimulus ekonomi. Anggaran tersebut sebagai dana bantuan pemerintah (banper), apabila pengepul tidak lagi bisa menampung karet rakyat. “Mohon arahannya Pak, kira-kira solusinya gimana. Kami pikirkan ini apakah melalui BUMDes, apa melalui koperasi, apa kami kerja sama dengan PTP 13, BUMN, apakah kami berkerjasama dengan sektor swasta, atau seperti apa kira-kira arahan Bapak?” ujar Jarot. (hms/lha)
Minta Semua Pihak Mengawasi MENANGGAPI yang disampaikan Jarot, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan, untuk ruas jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi akan tetap ditangani dan dirinya pun tetap mengajukan hal tersebut kepada DPRD Provinsi. Sementara untuk hal-hal yang lain, seperti tentang karet, ia menyerahkan sepenuhnya
kepada pemerintah kabupaten untuk mengambil kebijakannya. “Cuman Nanga Mau-Nanga Tebidah dan lainnya itu banyak amat yang protes. Dikerjakan salah, ndak dikerjakan salah. Ada sedikit aja itu, dah ke manemane gitu, sehingga repot nanti. Bagus diawasi betullah, daripada setelah selesai diributkan,” kata Sutarmidji.
Untuk itulah, Sutarmidji minta baik itu inspektorat, kejaksaan supaya ketat dan jika perlu, KPK juga dilibatkan menangani hal-hal seperti itu. “Saya juga minta Dinas PU setempat juga turut mengawasi, terlebih juga masyarakat harus mengawasi” pungkas Sutarmidji. (hms/lha)