Data Loading...
17062019 PAPARAN NOMENKLATUR STANDAR BASIS DATA PETA RDTR [V.2] Flipbook PDF
17062019 PAPARAN NOMENKLATUR STANDAR BASIS DATA PETA RDTR [V.2]
235 Views
146 Downloads
FLIP PDF 1.88MB
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Oleh: Amelia Novianti, S.T, M.Si. Kepala Subdirektorat Pedoman Pemanfaatan Ruang
STANDAR PENYUSUNAN BASIS DATA DALAM PEMBUATAN PETA RTRW DAN RDTR Disampaikan pada: Diskusi Internal Ke - 5 “Sinkronisasi Muatan Nomenklatur Basis Data Peta RTRW dan RDTR”RDTR”
DitjenTataRuang
gistaru.atrbpn.go.id/rtronline
tataruang.atrbpn.go.id
SASARAN
Diskusi Internal #1
Penyepakatan terhadap pengaturan dalam ketentuan khusus dan teknik pengaturan zonasi (TPZ) dalam manajemen basis data RDTR yang disusun
#2
Pembahasan awal dan penyepakatan terhadap format penomoran blok/subblok dalam Peta Zonasi RDTR
#3
Sinkronisasi muatan nomenklatur Basis Data Peta RDTR yang dimaksudkan untuk mencari langkah tepat tindak lanjut dari sinkronisasi kedua nomenklatur Permen ATR 01/2018 dengan Permen ATR 16/2018
02
Kewenangan Kementerian ATR dan BIG dalam Penyediaan Peta Rencana Tata Ruang
Kementerian ATR/BPN Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 7 ayat (2): Negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 8 ayat (5): Dalam rangka penataan ruang. Pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang. Pasal 9 ayat (1): Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang Menteri. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 4 ayat (1) poin C: Pedoman bidang penataan
ruang ditetapkan dengan peraturan Menteri
Peraturan Menteri ATR Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan PZ Kabupaten/Kota Ketentuan teknis mengenai penyusunan peta
RDTR (peta rencana struktur ruang dan peta rencana pola ruang) akan diatur lebih lanjut melalui pedoman tersendiri.
Badan Informasi Geospasial (BIG) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta RTR Bab I: Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Informasi Geospasial Pasal 4 ayat (1): Peta Rencana Tata Ruang meliputi: a) Peta Rencana Struktur Ruang, dan b) Peta Rencana Pola Ruang Pasal 7 ayat (1): Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada Badan.
Peraturan Kepala BIG Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Konsultasi Peta RTR Tahap Konsultasi Peta RTR: (1) Pemeriksaan Sumber Data (2) Pemeriksaan Peta Dasar (3) Pemeriksaan Peta Tematik (4) Pemeriksaan Peta Rencana Pemeriksaan bersifat non-substansi yang meliputi aspek struktur database peta, kesesuaian geometri dengan peta dasar, keteraturan klasifikasi, cek topologi, dan konsistensi kesesuai spasial (5) Pemeriksaan Album Peta Aspek kartografis peta cetak digital yang meliputi cakupan skala, legenda, inzet, grid dan dgratikul, sumber dan ket, notasi dan label, pewarnaan dan symbol, format dan kualitas file
Muatan Substansi yang diatur:
Muatan Substansi yang diatur:
Manajemen Basis Data Peta RTRW dan RDTR
Ketentuan Teknis Penyajian Peta RTRW dan RDTR (Simbologi dan Pewarnaan) yang termuat dalam revisi muatan PP 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta
Outline Terkait Pengaturan Pembuatan Peta RDTR Standar Penyusunan Basis Data dalam Pembuatan Peta RDTR [Kemen ATR/BPN]
Badan Informasi Geospasial (BIG)
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Ruang Lingkup Pedoman 1.4 Istilah dan Definisi 1.5 Acuan Normaif 1.6 Kedudukan Pedoman 1.7 Fungsi dan Manfaat Pedoman
1. Ruang Lingkup 2. Istilah dan Definisi 3. Penyajian Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota 3.1 Cakupan Lembar Peta 3.2 Grid Peta 3.3 Gratikul 3.4 Penulisan Nama Unsur 3.5 Simbol Peta 3.6 Informasi Peta (Tata Letak Peta) 3.7 Pewarnaan 4. Penyajian Peta RDTR 4.1 Cakupan Lembar Peta 4.2 Grid Peta 4.3 Gratikul 4.4 Penulisan Nama Unsur 4.5 Simbol Peta 4.6 Informasi Peta (Tata Letak Peta) 4.7 Pewarnaan
BAB 2 KETENTUAN UMUM 2.1 Fungsi Pengembangan Basis Data dalam Peta RDTR 2.2 Prinsip Dasar Penyusunan Basis Data Peta RDTR 2.3 Mekanisme dan Tahapan Penyusunan Basis Data BAB 3 MANAJEMEN BASIS DATA PETA RDTR 3.1 Pengaturan Format Penamaan File Peta 3.1.1 Penamaan File Peta Rencana Struktur Ruang 3.1.2 Penamaan File Peta Rencana Pola Ruang 3.1.3 Penamaan File Sub BWP Prioritas 3.2 Pengaturan Format Penyajian Tabel Atribut 3.2.1 Tabel Atribut RDTR Kabupaten/Kota 3.2.2 Penggunaan Domain Dalam Pengisian Tabel Atribut
8
Ilustrasi Penurunan Tabel Atribut RTRW Ke RDTR RTRW RDTR PROVINSI
KABUPATEN
KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN
KOTA
KAWASAN PENDIDIKAN
KAWASAN PERUMAHAN
TAMAN KOTA
RUMAH KEPADATAN RENDAH
KAWASAN PERMUKIMAN
KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
Skala 1 : 250.000
Skala 1 : 50.000
KAWASAN KAWASAN PERKANTORAN PERDAGANGAN JASA
Skala 1 : 25.000
SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KOTA
Skala 1 : 5.000
Ilustrasi Penurunan Tabel Atribut RTRW Ke RDTR Format Penyajian Tabel Atribut Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten/Kota NAMOBJ
ORDE01
ORDE02
ORDE03
ORDE04
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
JNSRSR JSSJSR
(6)
(7)
STSJRN
SBDATA
(8)
(9)
Format Penyajian Tabel Atribut Rencana Struktur Ruang RDTR Nama Objek
Orde 1
Orde 2
NAMOBJ
ORDE01
ORDE02
(1)
(2)
(3)
Jenis Rencana
Status Jaringan
Sumber Data
JNSRSR
STSJRN
SBDATA
(4)
(5)
(6)
Struktur Ruang
Catatan : ORDE Ke-4 dari RTRW Kabupaen/Kota menjadi ORDE Ke-1 untuk RDTR
Manajemen Basis Data Peta RDTR Format Penyajian Tabel Atribut Peta RDTR Format Penyajian Tabel Atribut Rencana Struktur Ruang RDTR
Nama Objek
Orde 1
Orde 2
NAMOBJ
ORDE01
ORDE02
(1)
(2)
(3)
Jenis Rencana
Status Jaringan
Sumber Data
JNSRSR
STSJRN
SBDATA
(4)
(5)
(6)
Struktur Ruang
Contoh Pengisian Tabel Atribut Rencana Struktur Ruang RDTR NAMOBJ Jalan Arteri Primer Jalan Arteri Sekunder Jalan Lokal
Sekunder
ORDE1 Jalan Arteri Primer
ORDE2 Jalan Arteri Primer
JNSRSR Sistem Jaringan Transportasi
Jalan Arteri Sekunder
Jalan Lingkungan
Jalan Arteri Sekunder
Sistem Jaringan Transportasi
Jalan Lingkungan
Sistem Jaringan
Sekunder
Transportasi
STSJRN Eksisting
1 Rencana5 Rencana
SBDATA Dinas PU Bina Marga Dinas PU Bina Marga Dinas PU Bina
Marga
Manajemen Basis Data Peta RDTR Format Penyajian Tabel Atribut Peta RDTR
Pengaturan Ketentuan Khusus dan TPZ….
Format Penyajian Tabel Atribut Rencana Pola Ruang RDTR Teknik Pengatur an Zonasi
Luas Area
Nama Objek
Zona
Kode Zona
Subzona
Kode Subzona
Blok
Subblok
Kelurahan
Kecam atan
NAM OBJ
NAM ZON
KOD ZON
NAM SZN
KOD SZN
KOD BLK
KOD SBL
WAD MKD
WAD MKC
NAM SWK
KKOP_1
CAG BUD
KRB _03
TEB _04
HAN KAM
PUS LIT
TOD _07
LP2B_8
TPZ _01
LUAS HA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
BWP
Sub BWP
Ketentuan Khusus
Contoh Pengisian Tabel Atribut Rencana Pola Ruang RDTR NAMOBJ Perumahan Kepadatan Rendah
NAMZON
KODZON
Perumahan
R
Perkantoran skala kecamatan
Perkantoran
KT
Pemakaman
Ruang Terbuka Hijau
RTH
KODSZN
KODBLK
KODSBL
WADMKD
WADMKC
NAMSWK
KKOP_1
R-4
03
009
Kel. ZZ
Kec. BB
A
Ya
Perkantoran skala kecamatan
KT-4
05
001
Kel. RR
Kec. BB
B
Tidak
Pemakaman
RTH-7
07
003
Kel. QQ
Kec. AA
C
Tidak
NAMSZN Perumahan Kepadatan Rendah
(...)
NAMOBJ Perumahan Kepadatan Rendah Perkantoran skala kecamatan
CAGBUD
KRB_03
TEB_04
HANKAM
PUSLIT
TOD_07
LP2B_8
TPZ_01
LUASHA
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Transfer Development Right, Conditional Uses
0.00004
Tidak
Rawan Tanah Longsor
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Bonus Zoning
0.000037
Pemakaman
Tidak
Rawan Banjir
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
TPZ Khusus
0.000009
Manajemen Basis Data Peta RDTR Format Penyajian Tabel Atribut Peta RDTR Format Penyajian Tabel Atribut Rencana Sub BWP RDTR Wilayah Kota
Sub Wilayah
Perencanaan
Blok
Subblok
Desa/ Kelurahan
Kecamatan
Luas Zona
NAMBWP
NAMSWK
KODBLK
KODSBL
WADMKD
WADMKC
LUASHA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Contoh Pengisian Tabel Atribut Rencana Sub BWP RDTR Wilayah Kota
Sub Wilayah Perencanaan
Blok
Subblok
Desa/ Kelurahan
Kecamatan
Luas Zona
NAMBWP
NAMSWK
KODBLK
KODSBL
WADMKD
WADMKC
LUASHA
BWP I BWP I BWP I
A C D
03 05 07
009 001 003
Kel. ZZ Kel. RR Kel. QQ
Kec. BB Kec. BB Kec. AA
1006,62 562,10 100,48
Manajemen Basis Data Peta RDTR Format Penyajian Tabel Atribut Peta RDTR Nama Atribut
Penjelasan
Penulisan Tabel Atribut
Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde terakhir pada rencana tata ruang wilayah sesuai skala rencana Nama Objek
Muatan unsur lokal dan/atau turunan unsur di provinsi/kabupaten/kota yang tidak tercantum dalam Peraturan Menteri
NAMOBJ
Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2018 dapat dimasukan pada field nama objek Jenis Rencana Struktur
Menerangkan jenis rencana struktur ruang yang meliputi susunan pusat-pusat pelayanan dan jaringan prasarana di BWP
Ruang
sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2018
JNSRSR
Nama Unsur pada Orde 1 Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 1 jenis rencana struktur ruang
ORDE01
Nama Unsur pada Orde 2 Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 2 jenis rencana struktur ruang
ORDE02
Nama Zona
Menerangkan klasifikasi zona pada rencana pola ruang
NAMZON
Kode Zona
Menerangkan kode zona yang digunakan pada rencana pola ruang
KODZON
Nama Subzona
Menerangkan klasifikasi turunan zona pada rencana pola ruang
NAMSZN
Kode Subzona
Menerangkan kode subzona yang digunakan pada rencana pola ruang
KODSZN
Kode Blok
Menerangkan kode untuk sebidang tanah yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata
KODBLK
Kode Sub-Blok
Menerangkan turunan kode blok untuk sebidang tanah yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata
KODSBL
Menerangkan satuan wilayah administrasi terkecil di dalam RDTR yang menjadi tempat objek berada
WADMKD
Wilayah Administrasi Kelurahan/Desa
Manajemen Basis Data Peta RDTR Format Penyajian Tabel Atribut Peta RDTR Nama Atribut Wilayah Administrasi Kecamatan
Penjelasan
Menerangkan satuan wilayah administrasi RDTR yang menjadi tempat objek berada
Penulisan Tabel
Atribut WADMKC
Menerangkan satuan wilayahyang menjadi bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/ Sub Wilayah Kota
kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW
NAMSWK
Kabupaten/Kota yang bersangkutan
Teknik Pengaturan Zonasi
Menerangkan aturan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar dalam pelaksanaan pembangunan, jumlah kolom bergantung pada jumlah TPZ yang berada pada kota terkait
TPZ_01
Menerangkan status jaringan yang terdiri dari rencana jaringan baru atau pengembangan kondisi eksisting atau Status Jaringan
kondisi eksisting
STSJRN
Dapat diisi dengan keterangan “rencana” atau “eksisting” Menerangkan aturan tambahan yang ditumpangsusunkan (overlay) di atas suatu zona/sub zona tertentu karena
Ketentuan Khusus
adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri mencakup KKOP, LP2B, Rawan Bencana, Cagar
KTTKHS
Budaya, tempat evakuasi bencana, pertahanan keamanan, pusat penelitian dan kawasan berorientasi transit.
Sumber Data Luas Zona
Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan misalnya “Dinas PU Bina Marga,2012”, “Analisa
Tata Ruang,2014” Menerangkan luas cakupan areal kawasan dalam satuan hektar (ha)
SBDATA LUASHA
Manajemen Basis Data Peta RDTR Format Penomoran Blok/Sub-blok dalam Peta Zonasi RDTR Penomoran Subblok berdasarkan Literatur
Subblok diberi nomor blok dengan memberikan tambahan huruf (a, b, dan seterusnya) pada kode blok.
Contoh penomoran Subblok pada RDTR DKI Jakarta mengikuti ketentuan pada Permendagri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
Manajemen Basis Data Peta RDTR Format Penomoran Blok/Sub-blok dalam Peta Zonasi RDTR Usulan Format Penulisan Kode Subblok: Usulan penomoran Subblok mengikuti ketentuan pada Permendagri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Tata cara penomoran ditulis sesuai dengan ketentuan huruf dan angka pada format yang disajikan.
31. 74. 07. 1006. 01. 017. K1. a. b Keterangan: 31 : Kode Provinsi 74 : Kode Kota/Kabupaten 07 : Kode Kecamatan 1006 : Kode Kelurahan 01 : Kode Blok 017 : Kode Subblok K1 : Kode Sub Zona a : Kode TPZ b : Kode TPZ
Ilustrasi Penulisan Subblok untuk Basis Data:
05 Rencana Struktur Ruang Adanya ketidaksinkronan nomenklatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2018 dengan Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018
Permasalahan dalam Penyusunan Standar Basis Data Peta RTRW dan RDTR
Permasalahan dalam Penyusunan Standar Basis Data Peta RTRW dan RDTR
Permasalahan dalam Penyusunan Standar Basis Data Peta RTRW dan RDTR Rencana Pola Ruang
Permasalahan dalam Penyusunan Standar Basis Data Peta RTRW dan RDTR
Terima Kasih
DitjenTataRuang
gistaru.atrbpn.go.id/rtronline
tataruang.atrbpn.go.id