COVID RELATED

Turut Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Pengawasan

GELIAT DIGITALISASI DI ITJEN KEMENHUB

SIAU SIMADU

VOL. 20 No.1 Tahun 2020

1

TRANSPARANSI I VOL. 25/2020

ITJEN KEMENHUB

Vol. 20 No.1 Tahun 2020

SISILA SITAKON

2

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020

DAFTAR ISI 04 Editorial 05 Infografis 06 Laporan Utama 07 Haluan 10 Preferensi 16 18

14 Komparasi 16 Figur 18 Dedikasi 25 Kiprah 32 Sosialisasi 38 Opini 40 Kata Mereka

58

42 Jelajah 46 Eskalasi 54 Update 58 Kreativitas 62 Aspirasi

SUSUNAN REDAKSI PENANGGUNG JAWAB Inspektur Jenderal Sekretaris Inspektorat Jenderal

7. Uun Wulandari 8. Fahmi Saidi 9. Erlina Agustin

REDAKTUR PELAKSANA Kepala Bagian Hukum & Humas

DESIGN GRAFIS 1. Eka Candra. S 2. Rizky Andy Kresna 3. Mira Rahayu Sinuhaji 4. Erwin Pasangkin 5. Hafizh Kus Rizkytama 6. Wenny Rahmadhani N 7. Ni Komang Widyasanti 8. Muhammad Ilham Muchtar Rijal

EDITOR 1. Kasubbag Humas 2. Kasubag Hukum 3. Aulissa Sabrina 4. Riri Puji Anugrahwati Silaen 5. Diyono Bambang L 6. Aka Dian Saputro

FOTOGRAFER 1. Bagus Dwi Alfiansyah 2. Aulya Miftakhurrohmah 3. Iwan Sumarlin 4. Mumpuni Nukiasari 5. Raras Alifa H 6 Nelson Pangaribuan 7. Yuswardi 8. Deny Afriyanto SEKRETARIAT 1. Aditya Nugraha 2. Samsudin

TRANSPARANSI VOL. 20 No.1 Tahun 2020

3

Editorial

Geliat Digitalisasi di Itjen Kemenhub Digitalisasi menjadi hal tak terelakkan ketika membicarakan kemajuan. Kemajuan teknologi memang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja. Dan hal itulah yang akan kita lakukan di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Tulisan seputar inovasi teknologi menjadi topik utama dalam Buletin Transparansi edisi ini. Tentunya berkaitan dengan target Itjen Kemenhub untuk meluncurkan empat aplikasi pada September 2020. SIAU, SIMADU, SISILA, dan SITAKON adalah empat aplikasi yang akan menunjang kinerja pegawai Itjen Kemenhub. Kita sudah merasakan manfaat teknologi ini di masa pandemi. Menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengharuskan sebagian besar orang bekerja atau beraktivitas di rumah saja. Kewajiban jaga jarak sudah pasti membatasi semua kegiatan. Dan kita pun terkena dampaknya. Namun, teknologi menyelamatkan kita. Tanpa perlu bertemu fisik, kita tetap dapat bertatap muka. Diskusi dan pertemuan bisa dilakukan meski kita terpisah jarak. Hanya satu syaratnya, yaitu kita harus keluar dari zona nyaman dan menjalani semua sebagai “new normal”. Ketika nanti empat aplikasi mulai difungsikan sepenuhnya, bisa dibayangkan akan ada proses adaptasi yang perlu kita lalui. Mungkin akan menjadi pengalaman menyenangkan, mungkin juga tidak. Namun, ketika tujuannya adalah perbaikan kinerja, tidak perlu ada perdebatan bahwa kita semua harus melaksanakannya dengan suka cita demi hasil yang telah dicita-citakan. Salam, Wasis Danardono

4

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020

INFOGRAFIK

Mandi dan ganti pakaian Sepele tapi penting. Selain membuat tubuh jadi segar, mandi pagi menstimulasi titik biru di otak. Apa itu? Sumber noradrenalin: zat kimia yang berfungsi untuk mengurangi depresi. Setelahnya, pakai baju kerja yang secara psikologis memotivasi untuk produktif bekerja di rumah.

Rutin olahraga Luangkan waktu 20 hingga 30 menit untuk olahraga. Olahraga memicu otak menghasilkan hormon endorphin yang meredakan stres dan memicu rasa senang.

AGAR SEMANGAT #DIRUMAHAJA Tantangan Work From Home (WFH) adalah menjaga mood agar tetap efektif bekerja sekaligus membagi waktu mengatur rumah tangga. Apa rahasianya?

Tetap berteman

Apresiasi diri sendiri

Bosan? Merasa sendiri? Tetap jaga tali silaturahmi dengan teman dan kerabat. Manfaatkan teknologi untuk melepas rindu dan tertawa-tawa bersama.

Sesekali manjakan diri sendiri. Buat me time, dan nikmatilah. Order makanan favorit? Boleh juga. Atau binge watching film-film baru? Kenapa tidak!

Atur strategi dengan "rekan kerja" baru Jika pasangan juga bekerja, tingkatkan solidaritas. Buat “kesepakatan kerja”. Harus sama-sama mengatur waktu agar selaras antara mengurus kantor dan rumah.

TRANSPARANSI VOL. 20 No.1 Tahun 2020

5

LAPORAN UTAMA

Aksi Digitalisasi

Target 2020 Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan adalah mengembangkan inovasi sistem informasi berbasis digital.

D

igitalisasi informasi merupakan proses mengubah berbagai informasi, kabar, atau berita dari format analog menjadi format digital. Format digital akan memudahkan produksi, penyimpanan, pengelolaan, dan distribusi. Bentuk informasinya pun tetap beragam, bisa teks, maupun audio visual. Mengelola informasi secara digital juga dilakukan oleh Itjen Kemenhub. Berbagai inovasi dalam beberapa bentuk

6

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020

aplikasi informasi digital dilakukan untuk memudahkan manajemen informasi beberapa sektor kerja. Dukungan sistem informasi teknologi akan digenjot dalam mengelola dan menuntaskan pekerjaan di lingkungan Itjen Kemenhub. Sistem berplatform digital harus semakin kuat untuk memudahkan dan mempercepat penuntasan pekerjaan. Pada akhirnya, digitalisasi ini akan memudahkan pekerjaan pegawai.

HALUAN

Pengawasan Digital:

CEPAT & AKURAT Seiring perubahan zaman dan perkembangan teknologi, digitalisasi merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk dilakukan.

T

riadi Nuryanto sebagai Kepala Bagian Perencanaan Inspektorat Jenderal (ITJEN) menjelaskan bahwa di lingkungan Itjen Kementrian Perhubungan, beberapa aktivitas sudah didigitalisasi, antara lain Sistem Informasi Audit (SIAU), aplikasi audit kinerja. Setiap tim auditor dapat menyusun laporan hasil audit hingga progres tindak lanjutnya melalui sistem. “Dengan aplikasi, proses dan hasil audit dapat dimonitor di dashboard SIAU,” katanya. Yang kedua adalah Sistem Informasi Manajemen Pengaduan (SIMADU). Simadu mengakomodir laporan dari pegawai maupun masyarakat tentang dugaan adanya pelanggaran, atau jika terdapat ketidakpuasan terhadap pelayanan dari pejabat maupun pegawai Kementerian Perhubungan.

Satu lagi adalah Website Inspektorat Jenderal. Website ini merupakan gerbang informasi terkait Itjen, berisi berita, artikel tentang pengawasan, profil, struktur organisasi, dokumen pengawasan, dan lain-lain. Data Center (DC) Kementerian Perhubungan dikelola oleh Unit Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan. Keberadaan 3 unit server juga 1 unit storage dirasa cukup untuk mengakomodir penambahan aplikasi dan database di tahun ini. Evaluasi terhadap sistem informasi minimal dilakukan per semester, melihat kesesuaian dan kemanfaatan penggunaannya. Tantangan berada pada ketepatan waktu update content dan muatan informasi, serta inisiatif pegawai maupun auditor dalam menggunakannya. TRANSPARANSI VOL. 20 No.1 Tahun 2020

7

HALUAN

Pembangunan sebuah sistem informasi pasti melalui proses, tidak langsung berjalan sempurna. Evaluasi menjadi sarana pengumpulan masukan dan saran yang menjadi dasar untuk penyempurnaan aplikasi ke depannya. RENCANA PENGEMBANGAN Triadi menjelaskan bahwa banyak keuntungan yang didapat organisasi dengan menerapkan digitalisasi, di antaranya tidak ada kendala ruang dan waktu. “Pelayanan bisa di mana saja, meningkatkan waktu respon sekaligus menghemat proses kerja.” Dari segi biaya juga lebih hemat. “Biaya terkait perjalanan dinas, misalnya. Informasi digital dapat menjangkau secara global, tidak ada batas wilayah.” Penggunaan sistem digital juga mengurangi pemakaian kertas. Karena diakses melalui komputer, semua paperless. Sistem digital memperlancar komunikasi internal dan eksternal. Akurasi data bisa dijaga, karena ada dokumentasi yang teratur dan sistematis. Data dan laporan dapat dilihat secara real time, meminimalisir risiko kebocoran atau kecurangan. Digitalisasi di organisasi telah secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Artinya tersedia waktu lebih banyak bagi organisasi untuk menciptakan inovasi-inovasi baru.

“Dalam arahannya, Inspektur Jenderal Bapak Dr. Gede Pasek Suardika menyebut bahwa dukungan sistem informasi teknologi akan digenjot dalam mengelola dan menuntaskan pekerjaan di lingkungan Itjen Kemenhub RI,” jelas Triadi. Sistem berplatform digital harus semakin kuat diterapkan di Itjen, untuk memudahkan dan mempercepat penuntasan pekerjaan, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing. Targetnya, digitalisasi di Itjen akan diluncurkan bersamaan pada hari Perhubungan Nasional 17 September 2020. Selain pengembangan SIAU dan SIMADU yang telah berjalan, juga ada pembangunan Sistem Informasi Prestasi dan Cela (SISILA/SIBUCEL) untuk pencatatan pelanggaran atau prestasi pegawai, dan Sistem Informasi Tanya dan Konsultasi (SITAKON), yaitu layanan konsultasi dan komunikasi antara auditi dan Itjen. Sesuai surat keputusan Inspektur Jenderal nomor SK.13A/KP.901/ ITJEN-2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020, telah dibentuk pokja untuk percepatan digitalisasi. Anggota pokja adalah perwakilan setiap unit kerja di Itjen yang berlatar belakang teknis atau teknologi informasi. Pokja juga melibatkan personil dari Unit Pusat teknologi informasi dan komunikasi perhubungan (Pustikomhub).

"PLATFORM DIGITAL HARUS SEMAKIN KUAT DITERAPKAN DI ITJEN, DEMI EFISIENSI PEKERJAAN, DAN MENINGKATKAN DAYA SAING." 8

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020

HALUAN

Setiap pokja harus melaporkan progres secara berkala agar jika ada kendala dapat diselesaikan segera. Pokja dapat melakukan benchmarking ke instansi lain. Dari benchmarking, bisa dipertimbangkan apakah perlu mengadopsi cara kerja aplikasi yang dimiliki instansi lain tersebut, atau merekrut pihak ketiga dalam pengembangan dan pembangunannya. “Hal yang terakhir ini tentu melihat ketersediaan anggaran serta beban kerja auditor dan pegawai,” kata Triadi. LIMA TAHUN KE DEPAN Sesuai Rencana Induk TIK dan Rencana Rinci TIK yang disusun sampai lima tahun mendatang, diperlukan penyempurnaan

pada aplikasi eksisting sebagai core business Itjen, yaitu SIAU dan Website Itjen. Fokus pengembangan diarahkan pada SIMADU, SITAKON, SISILA/SIBUCEL, e-Reviu, dan knowledge management. Aplikasi pelaporan Unit Kepatuhan Internal (UKI) juga terus dievaluasi. Nantinya, akan digunakan single sign on (SSO), sistem satu akses, bagi semua aplikasi. Semua aplikasi harus terintegrasi di dalam Sistem Informasi Pengawasan Itjen. Dengan digitalisasi Sistem Informasi Pengawasan di Itjen Kemenhub, diharapkan kinerja pegawai serta auditor dapat meningkat. Pada akhirnya, digitalisasi diharapkan mendorong peningkatan kinerja di Itjen secara khusus, lalu di seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan secara umum.

TRANSPARANSI VOL. 20 No.1 Tahun 2020

9

PREFERENSI

Percepat Kinerja

Melalui Aplikasi Itjen Kemenhub mengeluarkan empat produk aplikasi yang dapat membuat pekerjaan lebih efisien dan terdata.

T

ransformasi digital saat ini adalah hal yang harus dilakukan. Dengan digitalisasi, sistem kerja lebih terorganisir, pengelolaan data juga lebih hemat biaya anggaran karena tidak membutuhkan banyak orang dan sudah diatur oleh software teknologi. Transformasi digital ini juga berlaku di instansi-instansi milik pemerintah. Para instansi dapat melakukan digitalisasi di berbagai aspek, antara lain pengelolaan sumber daya, keuangan, hingga operasional proses bisnis.

10

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020

Inspektorat Jendral Kementerian Perhubungan (Itjen Kemenhub) adalah salah satu instansi pemerintah yang merangkul manfaat penggunaan teknologi ini. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan (Irjen Kemenhub) Gede Pasek Suardika menargetkan akan meluncurkan aplikasi berbasis digital pada September 2020. Ia juga menyampaikan bahwa pembuatan dan pengembangan aplikasi di lingkungan Itjen merupakan bagian dari kemudahan mengakses informasi dan komunikasi secara online.

PREFERENSI

SIMADU

Sistem Manajemen Pengaduan (SIMADU) merupakan aplikasi pengelolaan, tindak lanjut, dan pelaporan hasil pengelolaan panduan. Aplikasi ini merupakan sarana untuk para pegawai internal Kemenhub dan masyarakat luas untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran terhadap pelayanan yang dilakukan oleh seluruh pegawai Kemenhub. Setiap pelapor tidak perlu khawatir karena terjaga kerahasiaannya. Pelapor

akan mendapatkan kode tracking untuk melakukan komunikasi tidak langsung antara pelapor dengan penerima laporan. Laporan akan cepat ditindaklanjuti jika pelapor memberikan data yang lengkap seperti apa perbuatannya, siapa yang bertanggung jawab, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, di mana lokasinya, bagaimana caranya, serta ada barang bukti seperti foto, video, atau dokumen.

CON F

IDEN

TIAL

TRANSPARANSI VOL. 20 No.1 Tahun 2020

11

PREFERENSI

SISILA

Sumber daya manusia atau pegawai adalah salah satu faktor produksi yang menjadi inti dari organisasi. Maka dari itu, pengelolaan dan pengembangannya juga harus diperhatikan. Sebagai langkah untuk melakukan monitoring, Itjen Kemenhub mengeluarkan aplikasi Sistem Informasi dan cela atau SISILA. Di dalam aplikasi berisi mengenai pelanggaran dan prestasi yang dilakukan oleh seorang pegawai. Aplikasi ini adalah

penyempurnaan dari sistem informasi kepegawaian. Sebelumnya, data yang tersimpan di sistem bersifat umum, seperti nama, tanggal lahir, tempat alamat dan keluarga, juga latar belakang pendidikan. Dengan SISILA, data pegawai kini ditambahkan prestasi sekaligus pelanggaran yang pernah dilakukan, termasuk jika ada yang melaporkan tindakan curang. Penyempurnaan ini akan mempermudah proses promosi jabatan pegawai bersangkutan.

SITAKON

Sistem Informasi Tanya dan Konsultasi (SITAKON), yaitu sistem informasi layanan konsultasi dan komunikasi antara auditi dan Inspektorat jenderal. Irjen Kemenhub Gede Pasek Suardika menyampaikan dalam acara Rakornis Ditjen Perhubungan Darat di Hotel Bidakara Jakarta, awal Maret 2020, bahwa fungsi Itjen Kemenhub sekarang ini tidak hanya sebagai watchdog, tetapi lebih ke fungsi konsultasi. Aplikasi ini bertujuan memper­ mudah proses konsultasi antara unit kerja dengan Itjen.

12

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020

PREFERENSI

"PENGGUNAAN APLIKASI BISA MEMBUAT ATASAN DAN PARA PEGAWAI BERAKTIVITAS KAPAN SAJA DAN LEBIH LELUASA, TERUTAMA JIKA TERJADI KASUS-KASUS URGENSI YANG BUTUH DIPANTAU DENGAN CEPAT."

SIAU

Sistem Informasi Audit atau yang biasa dikenal dengan SIAU, yaitu aplikasi untuk membantu auditor dalam merencanakan audit, melakukan audit, menyusun laporan hasil audit, dan membuat progres tindak lanjut secara sistematis. Di dalam aplikasi dashboard SIAU yang berfungsi untuk memonitor segala proses dan hasil audit.

Melakukan audit bertujuan untuk mengungkap kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria dan bisa mengungkap akibat yang terjadi dari penyimpangan tersebut. Kegiatan audit konvensional biasanya akan terbatas jam kerja. Dengan aplikasi, para inspektur dan auditor bisa bekerja lebih leluasa, kapan saja, dari mana saja, terutama jika ada kasus mendesak.

TRANSPARANSI VOL. 20 No.1 Tahun 2020

13

KOMPARASI

Kawal Pemerintahan Bersih Banyak cara ditempuh untuk menjaga integritas pegawai. Mengawal aktivitas sehari-hari melalui aplikasi pengaduan menjadi salah satu caranya.

K

ementerian Perhubungan telah menyediakan portal khusus layanan pengaduan secara online. Sistem layanan tersebut diberi nama Sistem Manajemen Pengaduan Kementerian Perhubungan (SIMADU Kemenhub). Segala jenis pelanggaran di lingkungan Kemenhub bisa dilaporkan pada sistem ini. Nantinya, Itjen Kemenhub akan menindaklanjuti laporan tersebut. SIMADU Kemenhub yang mulanya berupa laman web, telah berubah menjadi aplikasi pada 2015. Aplikasi ini bertujuan untuk mendorong peran serta masyarakat dan pegawai dalam mencegah pelang­­gar­an, penyimpangan, dan pemberantasan korupsi. Nantinya pelapor akan mendapatkan nomor registrasi pengaduan dan dapat memantau proses pengaduan. Pelapor tidak perlu khawatir karena identitas pribadinya dirahasiakan. Agar laporan bisa segera ditindaklanjuti, unsur pengaduan harus terpenuhi. Apa saja? Terdiri dari what, where, when, who, dan how.

14

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020

Selain itu, bukti yang cukup dan jelas juga diperlukan. Pengaduan akan ditindaklanjuti selama 30 hari sejak laporan diterima. Bentuk tindak lanjut yang akan dilakukan Itjen Kemenhub adalah melakukan klarifikasi dan audit khusus terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat di lingkungan Kemenhub. Jika terbukti bersalah, maka sanksi yang dijatuhkan adalah hukuman disiplin, pengembalian kerugian negara, hingga memberikan hasil pemeriksaan kepada aparat penegak hukum. Lain Itjen, lain aplikasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga memiliki aplikasi pengaduan bernama Whistleblower System atau WiSe. Aplikasi ini bisa dipakai jika ada indikasi kecurangan, ujaran kebencian di media sosial, ASN yang tidak netral, dan segala pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kemenkeu. Gunarto, salah seorang pegawai di

KOMPARASI

"AGAR LAPORAN BISA SEGERA DITINDAKLANJUTI, MAKA LAPORAN HARUS MEMENUHI UNSUR PENGADUAN, YAITU TERDIRI DARI WHAT, WHERE, WHEN, WHO, DAN HOW."

Kementerian Keuangan, merasa sistem WiSe ini bermanfaat dan cukup efektif. “Di zaman dahulu, orang mengenal surat kaleng. Itu cukup jadi trigger respon para pemangku kepentingan. Saya pikir sistem ini sejenis ya. Tentunya lebih legal dan bisa dipercaya,” jelasnya. Agar aplikasi semakin efektif, Gunarto menyarankan sebaiknya dibuat dua jalur pelaporan. Misalnya, jalur hijau dan jalur merah. Ia menerangkan, “Jalur hijau verifikasi pelapor yang jelas dan bisa ditindaklanjuti. Sedangkan jalur merah

untuk pelapor anonim dan lakukan cek ricek dulu. Saring dulu. Tetapi yang paling efektif, ya, pengendalian pimpinan, mulai dari level tinggi sampai terendah.” Maksudnya, pengendalian pimpinan adalah pemimpin lebih tegas dapat menentukan area yang masih abuabu agar tidak ada interpretasi yang berbeda antarpegawai. Ketegasan ini bisa disampaikan ke seluruh level pimpinan. “Contohnya, soal makan siang. Stakeholder kita sudah menyiapkan makan siang. Susah sekali kita menolak, apalagi kalau atasannya sudah minta kita makan dengan alasan tidak menghargai,” kata Gunarto. Padahal, makan siang secara umum bisa masuk gratifikasi, kecuali yang disajikan sebagai jamuan rapat. Hal ini bisa jadi bermasalah di beberapa kasus. Salah satu kasus yang pernah dilaporkan melalui aplikasi WiSe adalah kasus suap yang diterima pada September 2018 dan melibatkan Komisaris PT Wahana Auto Eka Marga David Maspolim. Kasus tersebut ditindak­ lanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada November 2018. Perwujudan good governance dan clean governance di lingkungan internal memang perlu diusahakan. Salah satu upayanya adalah mengoptimalkan aplikasi-aplikasi di atas untuk membantu pengawasaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan dengan lebih efektif dan terstruktur.

TRANSPARANSI VOL. 20 No.1 Tahun 2020

15

FIGUR

Gede Pasek Suardika

Pemimpin Pembawa

PERUBAHAN Gede memimpikan instansi pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Cara mencapainya? Digitalisasi sistem yang menjadi salah satu program kerjanya.

B

ali melahirkan banyak sosok yang berkiprah di tingkat nasional. Gede Pasek Suardika, salah satunya. Pria kelahiran Singaraja ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia. Dilantik pada 28 Januari 2020, Gede membawa banyak inovasi yang siap untuk direalisasikan. Beliau yakin, senjata agar Itjen bergerak lebih cepat adalah melalui teknologi informasi atau digitalisasi. Pandemi Covid-19 justru membuktikan bahwa dukungan teknologi bisa dimanfaatkan maksimal untuk pekerjaan yang lebih efektif dan efisien. Mengoptimalkan teknologi informasi Bagi Gede, digitalisasi dapat membuat Itjen bekerja lebih transparan. “Marwahnya Itjen adalah tidak hanya melakukan tugas dengan baik, tapi akuntabel. Nah, untuk itu harus ada personil yang kompeten dan

16

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020

berintegritas. Tidak ada manusia yang sempurna. Untuk mengeliminasi ketidaksempurnaan itu, peran teknologi informasi sangat penting.” Gede menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 ini membuat Itjen semaksimal mungkin menggunakan dukungan teknologi, dan sudah diawali dengan pelaksanaan e-reviu. Disisi lain, pandemi juga berpengaruh pada kecepatan merealisasikan aplikasi-aplikasi digital yang sedang dibuat di Itjen. Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan ini tetap optimis semua akan siap pada Bulan September 2020.  “Kalau ada target, pasukan kita akan mengejar. Kalau kita bikin-bikin dulu baru dideklarasikan, bisa molor. Sedangkan kalau sudah declare, mau tidak mau harus realisasi,” tuturnya. Beliau juga menambahkan bahwa Digitalisasi menjadi suatu keniscayaan untuk meningkatkan kinerja. “Pengalaman saya di Biro Perencaanan, penggunaan

FIGUR

e-planning menghasilkan perencanaan anggaran yang efisien dan transparan. Kalau kita set by system, tidak akan bolongbolong lagi. Terlepas dari kekurangannya, saya merasakan manfaat." jelas Gede. Dari aplikasi-aplikasi digital yang akan direalisasikan, Gede menginginkan aplikasi SISILA menjadi produk unggulan. Aplikasi ini berguna untuk mengelola catatan negatif dan prestasi pegawai. “Menurut saya, ini peran Itjen yang paling wajib. Karena, jika kita mempromosikan pemilihan pejabat atau kepala UPT, dibu­ tuh­kan informasi tentang kompetensi dan integritas pegawai tersebut. Kompetensinya bisa dijawab oleh bidang kepegawaian, sedangkan integritas adalah peran Itjen.” Menurut Gede, selama ini Itjen masih mengandalkan informasi secara personal saja, belum secara sistem, sehingga instansi kesulitan mempromosikan orang-orang yang belum dikenal secara personal. Data base yang masuk ke dalam aplikasi akan membantu bisa mencari calon-calon pemimpin yang berkualitas. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengarahkan agar SISILA berintegrasi dengan data Dukcapil Kemendagri. “Seperti di Amerika. Jadi, kalau NIK kita ditulis, langsung keluar data kependudukan, termasuk jika ada cela di situ. Jadi, kalau data kita masuk ke sana, itu bagus sekali,” ujar Gede menambahkan.

Membanggakan instansi Selain membangun awal kariernya sebagai Kasubag Pengembangan Program di Ditjen Perhubungan Darat pada 1993, Gede juga menjadi pengajar di almamaternya, Sekolah Tinggi Transportasi Darat dari 1992 hingga 2010. Saat mengajar, Gede selalu menyisipkan jiwa-jiwa militansi terhadap tugas dan integritas. Pesan ini selalu disampaikan ke anak buahnya saat bertugas. Gede berharap bahwa Itjen bisa menjadi panglima untuk meningkatkan integritas Kemenhub, serta tata kelola yang akuntabel dan transparan. “Yang ditulis oleh Itjen itu sudah betul, yaitu Profesional, Integritas, dan Amanah. Itulah mimpi Itjen yang ditulis dalam simbol ini. Tidak bisa pakai cara-cara lama lagi. Integritas dapat ditingkatkan oleh teknologi informasi ini,” tutupnya.

TRANSPARANSI VOL. 20 No.1 Tahun 2020

17

DEDIKASI

PENYELENGGARAAN

ANGKUTAN

PERKOTAAN Arif Rahman Hakim, ATD., M.M., QIA Auditor Madya Inspektorat Investigasi

Angkutan perkotaan sebagai public service harus mengikuti peraturan yang berlaku.

B

erdasarkan karakteristiknya, angkutan umum merupakan public services. Ketentuan mengenai public services berbeda dengan private services. Public services memiliki peran penting menyangkut kepentingan masyarakat maupun mendukung kegiatan ekonomi dan sosial, sehingga penyelenggaraan layanan publik harus diatur dengan ketat. Dalam kenyataannya, penyelenggaraan angkutan umum cenderung diperlakukan seperti 18

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020

private services, sehingga aturan banyak dilanggar dan tanpa sanksi yang tegas. Public services merupakan contoh klasik dari kegagalan pasar yang terjadi, ketika pelaku usaha swasta gagal menyediakan layanan sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dalam kasus seperti ini, pemerintah biasanya melakukan intervensi untuk memperbaiki keadaan. Intervensi pemerintah dapat dilakukan dengan mengatur penyediaan layanan oleh swasta, menciptakan kerangka pasar bagi pelaku usaha agar beroperasi secara benar untuk mencegah terjadinya kegagalan pasar. Alternatif lainnya, pemerintah dapat

DEDIKASI

diasumsikan membeli layanan pada penyedia jasa, sedangkan peredaran uang dalam kewenangan penuh pemerintah. Dalam konsep ini, risiko terbesar ada pada pemerintah, termasuk risiko pemasaran produk. Sedangkan pada konsep net contract, terdapat kebebasan pada pasar, sedangkan pemerintah hanya membayarkan subsidi kepada penyedia jasa. Pendapatan diterima langsung oleh operator. Dengan sendirinya, risiko terbesar ditanggung operator, termasuk risiko pemasaran. Pembagian risiko penyelenggaraan angkutan umum akan di balik dari kondisi eksisting. Beban terbesar di awak angkutan umum menjadi risiko ditanggung oleh pihak yang mampu (pemerintah). Potensi kegagalan angkutan umum Pada saat penyelenggaraan angkutan umum semakin buruk pelayanannya, konsumen angkutan umum akan memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dalam perjalanan. Eksodus tersebut akan menyebabkan semakin banyaknya jumlah (unit) kendaraan yang berada di jalan. Kapasitas kendaraan pribadi yang lebih kecil, tidak berbanding lurus dengan dimensi kendaraan, yang mengakibatkan banyak terjadi kemacetan. mengontrol secara langsung penyediaan layanan umum. Keputusan untuk mengatur pasar atau menyediakan secara langsung layanan akan tergantung pada seberapa besar magnitude kegagalan pasar maupun nilai-nilai sosial yang berlaku, terkait dengan hak warga negara untuk mengakses layanan dasar. Prinsip-prinsip penyelenggaraan angkutan umum harus meliputi penerapan konsep gross contract dan net contract dalam pemberian kewenangan penyelenggaraan angkutan umum. Gross contract menitikberatkan kendali pada pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah TRANSPARANSI VOL. 20 No.1 Tahun 2020

19

DEDIKASI

Kemacetan tersebut secara langsung memengaruhi waktu tempuh yang semakin lama. Karena lamanya waktu perjalanan, orang cenderung mengurangi perjalanan untuk menghindari suasana tidak menyenangkan dalam bepergian. Artinya, trip makin berkurang. Berkurangnya trip akan menurunkan pendapatan. Untuk bertahan dengan pendapatan yang makin kecil, harus ada mata anggaran yang dipangkas. Mata anggaran tidak berpengaruh pada keuntungan pemilik adalah mengorbankan pelayanan yang diberikan. Padahal, turunnya pelayanan semakin menurunkan minat orang menggunakan angkutan umum. Siklus ini akan terus berputar tiada habisnya. Demikian terus-menerus hingga penyelenggara hancur. Bisa diajukan dua solusi untuk menghentikan putaran lingkaran setan tersebut. Yang pertama adalah menerapkan

sistem prioritas. Dalam solusi ini, angkutan umum diberikan prioritas di jalan. Saat kondisi mulai macet, angkutan umum diberi lajur khusus sehingga kelancarannya terjamin. Solusi kedua adalah sistem subsidi untuk menjaga kualitas layanan tetap baik.

Pindah mobil pribadi Pelayanan memburuk

Macet

PRIORITAS

Kecepatan turun

Pendapatan berkurang

SUBSIDI

Trip berkurang

Lingkaran Setan Penyelenggaraan Angkutan Umum 20

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020

DEDIKASI

Saat pendapatan mulai menurun, angkutan umum diberikan subsidi, yang bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan, sehingga konsumen tidak meninggalkan angkutan umum. Masalah lain angkutan umum Sejatinya, angkutan perkotaan memiliki masalah selain potensi kegagalan pasar. Tarif yang mahal adalah salah satunya. Ketika menetapkan tarif, pemerintah harus mampu meyakinkan bahwa struktur dan komponenkomponen tarif ada dalam batas-batas wajar. Pada prinsipnya, tarif ditetapkan berdasarkan biaya operasi. Biaya operasi bersifat fixed dan merupakan fungsi dari standar operasi. Masalahnya, tarif juga bergantung kepada willingness to pay dari masyarakat pengguna. Terjadinya gap antara willingness to pay dengan biaya operasi dapat diselesaikan dengan mekanisme pendanaan pemerintah

atau subsidi maupun Public Service Obligation (PSO). Biaya angkutan umum secara signifikan mempengaruhi pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini menyebabkan tarif angkutan umum seringkali menjadi isu yang sensitif. Masih terdapat masyarakat yang kesulitan membayar tarif angkutan umum. Jika masyarakat tidak mampu membayar tarif angkutan umum, ada dua pilihan: mengurangi standar pelayanan ke tingkat minimum atau memberikan subsidi. Membatasi tarif ke tingkat minimum tanpa subsidi dan tanpa mengurangi standar pelayanan akan membuat pelayanan tidak mampu bertahan lama. Contoh dalam masyarakat, ketika sebuah layanan bus disediakan secara komersial, tarif harus ditetapkan pada tingkat tertentu sehingga total pendapatan cukup untuk menutupi biaya operasi, termasuk pemeliharaan, keuntungan, dan investasi.

TRANSPARANSI VOL. 20 No.1 Tahun 2020

21

DEDIKASI

praktek operasional yang tidak efisien akan mengakibatkan utilisasi kendaraan yang buruk, yang pada akhirnya menaikkan biaya operasi angkutan umum. Hal ini bisa saja terjadi ketika struktur operasional bus atau skala perusahaan tidak tepat, maupun karena kerangka peraturan yang tidak memadai. Bisa juga dipengaruhi oleh ketidakmampuan operator mengelola pendapatan operasi. Jika operator tidak menerima seluruh pendapatan yang dikumpulkan, operator harus menanggung kekurangan pendapatan yang selanjutnya dikompensasikan dengan cara menaikkan tarif. Hal lain adalah pelayanan. Pada prinsipnya, layanan angkutan umum harus mampu menjangkau seluruh wilayah daratan dan perairan tanpa dibatasi

22

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020

wilayah administrasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tarif pun harus sesuai, dalam arti terjangkau oleh masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana diubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015, dinyatakan bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, meliputi keamanan; keselamatan; kenyamanan; keterjangkauan kesetaraan; dan keteraturan.

DEDIKASI

Subsidi pemerintah Subsidi merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah untuk menjalankan layanan publik. Berbagai skema pembiayaan pemerintah di antaranya adalah PSO yang berbasis jenis layanan dan Universal Service Obligation (USO) yang berbasis wilayah layanan. Kecenderungan dari berbagai subsidi, PSO dan USO adalah pembangunan infrastruktur dasar, sedangkan yang bersifat cost recovery dapat dilakukan dengan kerja sama antara pemerintah dengan swasta, setidaknya untuk operasi dan pemeliharaannya. Untuk kegiatan atau proyek yang benar-benar dapat diperlakukan sebagai consumer goods sepenuhnya dapat menggunakan kebijakan cost recovery dan banyak dilakukan dengan model PPP (public-private partnerships). Sementara proyek-proyek yang sepenuhnya komersial dilaksanakan oleh swasta dan peme­rintah hanya memfasilitasi dengan regulasi. Insentif kepada swasta dapat diberikan apabila kegiatan atau proyek tersebut terkait dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya insentif memperoleh keringanan pembayaran pajak bagi swasta yang mau berinvestasi pada jalan dan jembatan yang menghubungkan perdesaan daerah dengan kota. Bentuk lain yang lebih dikenal adalah memberikan konsesi kepada swasta yang berminat untuk berinvestasi. Di bidang transportasi umum, subsidi dapat didekati dengan beberapa pengertian. Perjalanan dengan menggunakan angkutan umum bus untuk melayani trayek dibeli oleh pemerintah kemudian layanan ini akan dijual kepada masyarakat dengan ongkos yang telah ditetapkan. Selama ini operator selalu mengalami kesulitan operasional ketika trayek yang dilayani sepi penumpang. Karena selama ini kerugian hanya ditanggung oleh operator, kualitas layanan menjadi semakin menurun. Hal yang dapat dilakukan dengan subsidi angkutan umum adalah dengan memindahkan risiko surplus atau defisit operasi dari operator ke pemerintah.

Solusi jitu transportasi umum Salah satu pendekatan yang akan digunakan dalam menyusun sistem perizinan berbasis quality licensing adalah sistem buy the service. Konsep ini banyak diterapkan di negara maju dalam rangka penyelenggaraan angkutan yang berkualitas, terkendali, dan mampu memberikan layanan yang tanggap (responsif) terhadap demand yang umumnya cukup beragam di suatu kota. Idenya bisa dianalogikan dengan KUD bagi petani. Jika petani secara sendiri-sendiri mengonsumsi sarana produksi pertanian (pupuk, bibit dan sebagainya), maka ia memiliki daya tawar rendah dan seringkali dirugikan (dipermainkan) oleh pemasok atau pedagang. Untuk mengatasinya, petanipetani bersatu membentuk koperasi sehingga ia akan terlindungi hak-haknya, daya tawar

BIAYA OPERASI BERSIFAT FIXED DAN MERUPAKAN FUNGSI DARI STANDAR OPERASI.

TRANSPARANSI VOL. 20 No.1 Tahun 2020

23

DEDIKASI

saat membeli sarana produksi pertanian meningkat, misalnya bisa mendapat harga yang murah tanpa merugikan pihak pemasok. Sebelum sampai pada proses pembelian layanan, badan ini harus merencanakan sistem penyelenggaraan angkutan umum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam sistem penyelenggaraan, terdapat tiga komponen utama yakni: a) Standar pelayanan yang mendefinisikan standar-standar pelayanan sesuai kaidahkaidah keselamatan dan keamanan serta kualitas pelayanan sesuai dengan kenyamanan dan kemudahan yang diinginkan. Standar pelayanan ini bisa diibaratkan dengan RKS (Rencana Kerja dan Syarat) dalam hal konstruksi bangunan sipil. b) Daftar kuantitas yakni kuantitas pelayanan yang harus disediakan yakni berapa rute yang dijalankan dan berapa frekuensinya. Daftar ini mirip BoQ (Bill of Quality) dalam bidang konstruksi bangunan sipil. c) Setelah keduanya ditetapkan maka bisa diperkirakan biaya penyelenggaraannya baik per trayek maupun biaya keseluruhan penyelenggaraan. Dalam istilah poyek ini disebut OE (Owner Estimate) yakni harga perkiraan sendiri penyelenggaraan angkutan umum. Setelah sistem penyelenggaraan ditetapkan, tahap berikut adalah mengundang perusahaan untuk berkompetisi menyelenggarakan layanan di lapangan.

Terdapat beberapa alternatif penyerahan operasi kepada pihak ketiga, yaitu: a. Berbasis trayek, Setiap trayek ditenderkan secara lengkap. Setiap pemenang akan menguasai sebuah trayek lengkap untuk dioperasikan. b. Berbasis koridor, Koridor di sini bisa berupa suatu jalur utama dengan jalur-jalur pengumpan (feeder line) pada suatu koridor yang tinggi volumenya. c. Berbasis area/wilayah Penyerahan operasi berbasis daerah operasi angkutan umum misalnya wilayah pusat kota, wilayah utara, selatan dan sebagainya. Satu wilayah dianggap sebagai satu satuan operasi lengkap, tak boleh dipecah-pecah. Menyerahkan penyelenggaraan operasional pada pihak ketiga memiliki beberapa keunggulan untuk diterapkan dalam pelayanan transportasi perkotaan. Pertama, mekanisme subsidi mudah dilakukan sehingga penyimpangan pemberian dana dapat ditekan. Kedua, operator hanya berkonsentrasi pada pelayanan karena tidak melakukan aktifitas yang membahayakan untuk mengejar pendapatan. Ketiga, terdapat standar pelayanan yang harus dipenuhi sehingga kualitas layanan kepada masyarakat terjamin.

Daftar Pustaka: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); Peraturan Menteri Perhubungan Rrepublik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana diubah dengan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana diubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015.

24

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020

Reformasi Birokrasi 2020-2024 Ratna Wulan, S.Psi - Analis Organisasi Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Pelaksanaan road map reformasi birokrasi 2020-2024 bukan sekadar pemenuhan kewajiban, tetapi menciptakan inovasi untuk reformasi.

R

eformasi birokrasi merupakan salah satu program untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Grand design Reformasi Birokrasi disusun sejak 2010-2025 dan terbagi menjadi tiga periode. Saat ini (2020-2024), Reformasi birokrasi memasuki tahap terakhir. Harapannya adalah menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia, di antaranya pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Reformasi birokrasi mendorong setiap instansi untuk meningkatkan pelayanan publik dan menekankan manfaat keberadaaan suatu instansi di

masyarakat. Kebijakan baru reformasi birokrasi saat ini, yang tertuang dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, mengedepankan fokus dan prioritas. Fokus artinya setiap instansi wajib mengidentifikasi permasalahan tata kelola pemerintahan yang terjadi di lingkungan kerjanya. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai karakteristik sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, road map lebih menekankan pada implementasi dan bukan sekadar formalitas pemenuhan data dukung. Implementasi yang diharapkan adalah reformasi birokrasi TRANSPARANSI VOL. 20 No.1 Tahun 2020

25

KIPRAH

berjalan sampai tingkatan paling rendah di suatu instasi, bukan hanya di lingkungan pusat namun sampai ke unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia. Tujuan reformasi birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang

baik dan bersih. Pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator global. Untuk mencapai tujuan ditetapkan tiga sasaran reformasi birokrasi sebagai pengungkit utama. Tabel 1 menunjukkan indikator tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH INDIKATOR IMPACT: 1. Ease of Doing Business 2. Corruption Perceptions Index 3. Government Effectiveness Index 4. Trust Barometer

INDIKATOR OUTCOME: Indeks Reformasi Birokrasi

BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL

BIROKRASI YANG KAPABEL

PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

Indikator

Indikator

Indikator

1. Indeks Perilaku Anti Korupsi 2. Nilai SAKIP 3. Opini BPK

1. Indeks Kelembagaan 2. Indeks SPBE 3. Indeks Profesionalitas

Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, dan Inovasi)

Tabel 1. Indikator Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Sumber: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 STRATEGI REFORMASI BIROKRASI Strategi yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran reformasi 20202024 berbeda dengan strategi pada tahun sebelumnya. Secara umum, pelaksanannya terbagi dua tingkatan: nasional dan instansional. Pada tingkat nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi terbagi atas tingkat pelaksanaan makro dan meso. Tingkat instansional atau tingkat pelaksanaan mikro mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. 26

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020

Pelaksanaan tingkat makro merupakan pelaksanaan program nasional yang berguna untuk memastikan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sesuai kerangka waktu road map 2020-2024. Pelaksana tingkat makro adalah Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN), Tim Independen Reformasi Birokrasi, dan Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan tingkat meso wajib bagi seluruh kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dengan penunjukan beberapa kementerian/ lembaga sebagai leading sector yang

memastikan pelaksanaan tingkat meso memperhatikan kebutuhan dan keberagaman yang berbeda. Pelaksana tingkat meso adalah beberapa instansi yang ditetapkan sebagai leading sector atau disebut Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Pelaksanaan tingkat mikro merupakan PROGRAM/AREA PERUBAHAN

prioritas yang dilakukan setiap intansi dalam menerapkan Reformasi Birokrasi. Area perubahan yang menjadi pelaksanaan tingkat mikro terdiri dari 8 area perubahan, tidak berbeda dengan area perubahan tahun-tahun sebelumnya. Indikator yang akan diukur berdasarkan 8 area perubahan terdapat dalam tabel 2. INDIKATOR

Manajemen Perubahan

1. Indeks Kepemimpinan Perubahan

Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan

2. Indeks Reformasi Hukum 3. Indeks Kualitas Kebijakan

Penataan Organisasi/Kelembagaan

4. Indeks Kelembagaan

Penataan Tatalaksana

5. 6. 7. 8. 9.

Indeks SPBE Indeks Pengawasan Kearsipan Indeks Pengelolaan Keuangan Indeks Pengelolaan Aset Indeks Pemerintahan Daerah

10. Indeks Profesionalitas ASN Sistem Manajemen Sdm

11. Indeks Merit System 12. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN

Penguatan Akuntabilitas

13. Nilai SAKIP 14. ndeks Perencanaan

Pengawasan

15. 16. 17. 18.

Pelayanan Publik

19. Indeks Inovasi 20. Public Services Index

Maturitas SPIP Kapabilitas APIP Opini BPK Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa

Table 2. Indikator Perubahan Reformasi Birokrasi Tingkat Mikro Pelaksana reformasi birokrasi pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris K/L/Pemda. Sedangkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat/

Satuan Pengawas Internal di K/L/Pemda. Untuk memastikan kegiatan program mikro dan monitoring evaluation atas implementasinya sesuai yang diharapkan, setiap instansi pemerintah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal instansi pemerintah. TRANSPARANSI VOL. 20 No.1 Tahun 2020

27

QUICK WINS, INISIATIF DAN INOVASI UNTUK PERUBAHAN Setiap tahun, K/L/Pemda harus melaksanakan program quick wins, yaitu program percepatan dalam bentuk inisiatif

QUICK WINS MANDATORY Tahun 2020 dan maksimal 2021 penyederhanaan birokrasi wajib menjadi quick wins Instansi pemerintah; quick wins lain akan ditetapkan setiap tahunnya oleh TRBN dan UPRBN

kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan quick wins mandiri. Perbedaan keduanya tercantum di Tabel 3.

QUICK WINS MANDIRI Dipilih sesuai dengan kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis, dan ketersediaan sumber daya masing-masing instansi pemerintah

Tabel 3. Perbedaan Quick Wins Mandatory dan Quick Wins Mandiri Quick wins mandiri ditetapkan oleh masing-masing instansi sesuai kebutuhan yang menuntut adanya inovasi untuk mengatasi segala tantangan dan perubahan. Contohnya yang sekarang, pandemi Covid-19 membuat sebagian besar pegawai melaksanakan tugas dan fungsi dari rumah, membatasi pertemuan, dan menjaga jarak. Karena tata kelola pemerintahan tidak boleh

REFORMASI BIROKRASI MENDORONG SETIAP INSTANSI UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DAN MENEKANKAN MANFAAT KEBERADAAN SUATU INSTANSI DI MASYARAKAT.

28

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020

berhenti dan target kinerja juga harus dicapai, dibutuhkan program atau kegiatan yang baru yang inovatif sehingga semua kewajiban tetap bisa dilaksanakan dari rumah dan tidak membutuhkan tatap muka langsung. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dilanjutkan di edisi berikutnya.

Inspektur Jenderal Hadiri Rakornis Ditjen Hubdat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Gede Pasek Suardika, menjadi narasumber dalam acara Rakornis Ditjen Perhubungan Darat di Hotel Bidakara Jakarta, awal Maret lalu. Dalam kesempatan tersebut, Irjen menyampaikan bahwa penggunaan anggaran dapat dilaksanakan dengan fokus dan tepat sasaran, serta setiap rupiah APBN memberikan manfaat

ekonomi untuk rakyat. Irjen juga menjelaskan bahwa fungsi Inspektorat Jenderal (Itjen) sekarang ini bukan hanya sebagai watchdog, namun lebih memberikan konsultasi bagi subsektor yang mengalami kendala atau membutuhkan saran. Itjen Kemenhub juga merencanakan pembangunan digitalisasi di lingkungan itjen. TRANSPARANSI VOL. 20 No.1 Tahun 2020

29

Sarasehan Anti Korupsi di Kemenhub Itjen Kemenhub menyelenggarakan sarasehan anti korupsi pada 13 Februari, yang dihadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 Firli Bahuri, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemenhub. Acara di ruang Mataram, Gedung Karya, Jl. Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat tersebut dibuka oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Irjen Kemenhub Gede Pasek Suardika menyampaikan bahwa akan dikembangkan aplikasi yang ditargetkan diluncurkan pada 17 September 2020, bertepatan dengan HARHUBNAS 2020.

Aplikasi tersebut adalah SITAKON (Sistem Informasi Tanya dan Konsultasi), SIBIJAK (Sistem Informasi Bina Jabatan Auditor Berkualitas), Aplikasi Pelaporan UKI, Pengembangan SIAU (Sistem Informasi Audit), SIMADU (Sistem Manajemen Pengaduan), SIBUCEL (Sistem Informasi Buku Cela, serta e-Reviu (Aplikasi untuk kegiatan review).

Sosialisasi Peran Itjen dan Efektivitas Unit Kepatuhan Internal Itjen Kemenhub melaksanakan kegiatan Sosialisasi peran Itjen dan Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) di Politeknik Pelayaran Sorong pada 13 Februari lalu. Acara dihadiri oleh Sekretaris Itjen Kemenhub Imran Rasyid. Dalam kesempatan tersebut, Imran menyampaikan bahwa sesuai Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Itjen mempunyai peran pengawasan internal, termasuk yang berbasis prioritas, bersifat tematik, strategis dan direktif serta kegiatan pengawasan dalam rangka 30

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020

peningkatan tata kelola. Di lingkungan Kemenhub dibentuk Unit Kepatuhan Internal (UKI) di seluruh unit kerja. Tugas dan tanggung jawab UKI, antara lain melaksanakan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, melaksanakan pemantauan pemeliharaan aset, menyampaikan laporan triwulan kepada Itjen, Sekretaris Jenderal, dan Direktur Jenderal/Kepala Badan. UKI juga bekerja sama dengan Itjen dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan kepatuhan internal di lingkungan unit kerjanya.

Pelantikan Inspektur Jenderal Kemenhub Kementerian Perhubungan mengadakan acara Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Serah Terima Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan pada tanggal 14 Februari 2020.

Pejabat yang dilantik oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, antara lain Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Gede Pasek Suardika. Sebelum menjadi Inspektur Jenderal, Suardika pernah menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan pada 2017, dan menjadi Staf Ahli Menteri Perhubungan bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan. Suardika menyampaikan, “Kami sangat yakin karena dibantu oleh para auditor, para Inspektur dan Sesitjen, serta seluruh pegawai di Itjen Kemenhub. Saya yakin tugas-tugas bisa kita laksanakan dengan baik. Kita juga harus move on dari yang sifatnya manual ke digital. Integritas bisa luluh karena kita manusia biasa. Tapi dengan teknologi, kita bisa diingatkan.”

Irjen Meninjau Titik Padat Transportasi Masa pandemi Covid-19 perlu perhatian mendalam dari semua pihak. Ingin mengetahui secara langsung pelaksanaan pembatasan transportasi dan perjalanan orang dalam rangka menahan penyebaran virus Korona, Inspektur Jenderal Gede Pasek Suardika melakukan pemantauan langsung di beberapa tempat yang menjadi titik padat transportasi di Banten. Pemantauan dilakukan pada tanggal 15 dan 16 Mei 2020 silam. Kunjungan pertama adalah ke pos pengamanan KM.31 Cikarang Barat dan perbatasan Bekasi - Karawang.

Hari berikutnya, peninjauan pertama menjangkau checkpoint Gerbang Tol Merak. Selanjutnya, Irjen meninjau checkpoint Simpang Gerem. Titik terakhir yang diperiksa adalah checkpoint Pelabuhan Merak. Dari peninjauan tersebut, bisa terlihat bahwa secara umum perjalanan orang atau barang sudah memenuhi protokol kesehatan dan persyaratan pemerintah. Kriteria pembatasan dan petunjuk operasional sudah sesuai SE Nomor 4 Tahun 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan SE Dirjen Hubdat Nomor SE.9/AJ.201/DRJD/2020.

TRANSPARANSI VOL. 20 No.1 Tahun 2020

31

SOSIALISASI

Inovasi Pengawasan

Hary Kriswanto mempromosikan hadirnya beragam inovasi dalam bentuk aplikasi agar semua bekerja lebih baik, bermanfaat, dan bermartabat.

M

engawali karier sebagai Kasubag Pertimbangan Hukum pada 2000 – 2005 dan sempat diperbantukan di Komnas HAM pada 2006, Hary Kriswanto menjabat sebagai Sesditjen Perhubungan Darat dan juga sebagai Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal sebelum dilantik menjadi Sekretaris Inspektorat Jenderal. Dalam perjalanan hidupnya, motto hidup yang selalu ia pegang ialah selalu bersyukur atas apapun yang dimiliki. “Jangan terus melihat cermin yang memantulkan kekurangan kita. Lihatlah jendela, masih banyak orang yang tidak seberuntung kita,” tuturnya. Ia juga selalu rendah hati dan menjaga agar tetap gembira karena dari kegembiraanlah lahir semangat menjalani hidup.

32

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020

Dengan memanfaatkan perangkat teknologi, bisa meningkatkan kualitas organisasi. Ini termasuk upayanya dalam menjalankan amanah menjadikan institusi Inspektorat Jenderal yang lebih baik lagi. “Sebagai unit kerja yang bergerak dalam bidang pengawasan, Itjen harus memiliki data yang akurat dan transparan,” ujar Hary. Salah satunya dengan mengembangkan produk inovasi di bidang teknologi yaitu e-SISILA. Dalam e-SISILA, data karyawan sudah dilengkapi prestasi yang pernah didapat maupun pelanggaran yang pernah dilakukan, bukan sekadar nama dan tanggal lahir. Data ini tentu berguna untuk proses promosi karyawan. Selain itu juga ada aplikasi SIMADU, SITAKON, dan SIAU. Hary berpendapat, “Inovasi dapat menjadi media agar tidak ada siapa pun yang kebal terhadap hukum. Intinya, inovasi ini dilakukan untuk mengubah pola pikir, agar bekerja lebih baik, supaya bermanfaat, dan sejahtera.”

SOSIALISASI

Kuncinya: koordinasi Pengalaman mengelola SDM membuat Sri Lestari Rahayu sangat paham pentingnya koordinasi dalam bekerja.

S

egera setelah dilantik sebagai Inspektur 1 di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, Sri Lestari Rahayu merancang program kerjanya. “Pertama saya pahami tugas inspektur, maupun auditor. Lalu saya rancang program diklat untuk meningkatkan kompetensi auditor. Saya merasa harus menciptakan suasana saling mendukung dan meningkatkan kepercayaan dalam audit,” kata Sri. Tak lupa, ia pun menata ruang kerjanya agar kondusif. Mengenai Itjen, secara personal ia berpendapat, “Itjen adalah lembaga independen. Sampai saat ini, citra Itjen adalah sebagai lembaga yang bersih, transparan, dan berjalan sesuai perundang-undangan. Namun, saat ini saya mengalami kendala dalam koordinasi karena tidak ada eselon tiga. Artinya semua tugasnya fungsional. Selaku pimpinan, saya berusaha membuat sistem.” Ia merasa perlu ada pemahaman

yang mendalam terhadap subsektor yg menjadi tanggung jawabnya dan perlu adanya koordinasi yang lebih baik dengan auditi maupun korwil. “Supaya bisa melaksanakan pekerjaan sesuai tugasnya dan tepat sasaran.” Berkarier di Kementerian Perhubungan sejak 2002, sebelum menjadi Inspektur 1, Sri adalah Kepala Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan. Hal pertama yang terlintas di benaknya ketika ditunjuk sebagai Inspektur 1 di Inspektorat Jenderal adalah melaksanakan tugas sesuai good corporate governance tanpa memandang jabatan dan posisi. Hal itu terutama ketika melaksanakan audit. “Dan yang penting, koordinasi,” katanya. Koordinasi yang baik menjadi modal Sri agar berhasil dalam pekerjaan. “Tentunya selain jujur dan punya kompetensi,” tambahnya. Koordinasi inilah yang akan ia tekankan kepada jajarannya agar semua tugas bisa diselesaikan dengan baik. “Saya sangat ingin ke depan Itjen tetap menjadi lembaga yang bersih, menjalankan good corporate governance, dan yang jelas menjadi lembaga yang sejahtera,” tutupnya. TRANSPARANSI VOL. 20 No.1 Tahun 2020

33

SOSIALISASI

Bekerja Harus Luar Biasa Bagi Jujun, setiap pekerjaan yang diamanahkan kepadanya, berarti ada tugas dari Tuhan.

J

ujun Endah Wahyuningrum melewati perjalanan karier yang panjang sebelum menjabat sebagai Inspektur II Inspektorat Jendral Kementerian Perhubungan (Itjen Kemenhub). “Dulu saya berkecimpung di lingkungan direktorat teknis, membawahi hal-hal teknis terkait prasarana hubungan darat seperti terminal, pelabuhan, dan jembatan timbang. Sekarang harus berurusan dengan pelayanan kantor, pelayanan pimpinan, rumah tangga kementerian, dan pengamanan kantor.Saya jadi lebih tahu tentang mengatur perkantoran sebesar Kemenhub,” ujar Jujun. Jujun menyebutkan motto kerja "bekerja jangan biasa-biasa saja, tapi harus luar biasa" yang membuatnya fokus pada proses kerja. “Dengan pola pikir seperti itu, saya merasa bebas berkarya memberi yang terbaik untuk bangsa dan negara sepanjang mampu melakukannya,” katanya.

34

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020

Meski tidak pernah menetapkan target kerja, Jujun ingin menghadirkan Itjen sebagai mitra kerja bagi pelaksana pengelola anggaran ataupun pelaksana kegiatan, mengawal kinerja Kemenhub hingga unit kerja terkecil dengan azas transparan dan bertanggung jawab dari kemungkinan kesalahan. Dalam melaksanakan tugas, Jujun selalu berpegangan pada tiga hal. Pertama, bekerja ikhlas tanpa pamrih. Kedua, mendapat dukungan penuh dari keluarga. Ia mengaku kehadiran keluarga bisa menjadi suplemen yang menyejukkan hati saat mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Ketiga, memberikan warisan yang baik untuk generasi berikutnya. “Pada saat mengakhiri tugas, entah karena panggilan tugas yang lain atau pensiun, yang akan diingat oleh generasi pengganti adalah kemudahan atau kesulitan yang kita tinggalkan untuknya. Bila kita selalu diingatkan dengan hal ini, saya yakin semua tugas akan kita lakukan dengan baik dan benar sesuai aturan,” kata Jujun.

SOSIALISASI

Kawal Digitalisasi Tidak hanya menjalankan sistem yang telah ada, Anto merencanakan agar sistem digitalisasi terus optimal hingga lima tahun mendatang.

I

nspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (Itjen Kemenhub) Muhammad Anto Julianto adalah salah seorang yang mengimplementasikan digitalisasi di lingkungan Itjen. Beberapa sistem telah yang telah dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan, seperti e-Surat, AP2KP, e-Performance, SKEMARAJA. Selain itu, terdapat SIAU yang tengah dikembangkan oleh Itjen, juga e-Planning, e-Rekon, SIMAN, dan SIMAK-BMN. Menurut Anto, sistem-sistem tersebut masih memiliki ruang efektivitas dan efisiensi. “Misalnya penggunaan tanda tangan elektronik pada e-Surat.” Sistem lain juga bisa diintegrasikan agar tidak terjadi redundansi pengisian data. Inspektur Jendral (Irjen) Gede Pasek Suardika telah menyampaikan tujuan digitalisasi sistem informasi untuk menjaga integritas APIP. “Ini momen tepat. Tone at the top mengizinkan perubahan besar. Saatnya auditor menjalankan tugasnya paperless, minimal less paper. Jarak bukan masalah lagi karena digitalisasi dapat menjembatani,” kata Anto.

Pada Hari Perhubungan Nasional 2020, Itjen Kemenhub berencana meluncurkan SIAU, SIMADU, SISILA, dan SITAKON. Untuk itu, Anto sigap. “Di antaranya membangun kelompok kerja pengembangan sistem informasi Inspektorat Jenderal, melakukan studi banding ke beberapa instansi seperti BMKG dan Angkasa Pura II, serta mengadakan rapat rutin bersama tim digitalisasi Itjen, Pustikom, dan pihak konsultan,” Anto menjelaskan. Setelah SIAU terwujud, semua aktivitas tim auditor dan auditee akan terdokumentasi dalam sebuah sistem. “Tatap muka dapat dikurangi sehingga meminimalkan kemungkinan adanya perbuatan tidak etis. Namun semua berpulang pada personal. Jika ada kolusi, sistem yang bagus pun tidak akan berguna.” Lima tahun mendatang, sistem-sistem tersebut dibuat Single Sign On (SSO) untuk memudahkan akses. Semua sistem akan dikembangkan dalam platform Android dan iOS sehingga lebih user friendly. Nantinya, Anto berharap, dalam pengawasan, Itjen dapat mengandalkan IT mulai dari tahap perencanaan sampai akhir penugasan. “Bahkan dalam pemantauan tindak lanjut rekomendasinya, sehingga Itjen menjadi contoh penerapan 3E (Efektivitas, Efisiensi, Ekonomis) di tiap pengawasan penggunaan keuangan negara.” TRANSPARANSI VOL. 20 No.1 Tahun 2020

35

SOSIALISASI

Jangan Menyusahkan! Harus bisa menolong orang lain, menjadi salah satu kunci sukses Sugeng Wibowo dalam berkarier di Kementerian Perhubungan.

M

enjadi pegawai negeri sipil (sekarang ASN) sejak 1988, Sugeng Wibowo mengawali karier di Direktoral Jenderal Perhubungan Laut, dengan bekal ijazah Sarjana Teknik Perkapalan dari ITS, Surabaya. Sebelum menjadi Inspektur IV Itjen Kemenhub, ia menjabat sebagai Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan. Kini, wilayah kerjanya membawahi 154 auditi yang tersebar di beberapa provinsi. Merasa sangat bersyukur ditunjuk dengan hormat sebagai Inspektur IV, Sugeng berharap bisa berperan membantu mempercepat penyelesaian sebagian tugas Itjen dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan. “Yang penting, semua hasilnya bermanfaat bagi nusa dan bangsa,” katanya. Pengalamannya

36

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020

selama ini tentu bisa mendukung harapan tersebut. Kesempatan berinteraksi dengan pegawai Kementerian atau Lembaga lain, termasuk pengalaman dinas antarpulau hingga ke luar negeri yang selama ini telah meluaskan wawasannya tentu juga akan sangat mendukung. Membicarakan program 100 hari pertama sebagai Inspektur IV, Sugeng menyatakan akan berkonsentrasi menyelesaikan program yang telah direncanakan secepatnya, baik itu audit kinerja, maupun bimbingan dan konseling. “Tantangannya luar biasa, apalagi dalam suasana pandemi Covid-19 seperti saat ini,” kata Sugeng. Semangat dan motivasi kerja, juga kekompakan tim melaksanakan tugas, akan berbuah keberhasilan di masa mendatang. Sugeng yakin bahwa sukses bisa diraih dengan beberapa kunci. “Bersyukur, yang pertama. Lalu disiplin, taat azas, dan jangan menyusahkan orang lain. Kita harus bisa membantu dan menolong sesama, maka kita akan berhasil,” tutupnya.

SOSIALISASI

Merangkul Teknologi Menciptakan SDM berkualitas dan melek teknologi menjadi tujuan Eddy.

E

ddy Gunawan mengemban jabatan sebagai Inspektur Investigasi sejak Februari 2020 silam. Di mana pun ditugaskan, visi pria kelahiran Tulungagung ini tidak berubah: ingin dapat memberikan impact serta dampak perubahan yang lebih baik. “Seperti saat ini, saya usahakan membentuk satu unit kerja yang pengolahannya dapat diaudit, administrasinya rapi, cepat, dan teliti,” katanya. Ia bertekad membangun unit kerja yang kuat dan saling bahu membahu. Bagaimana pun, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri untuk mengejar target bersama. Ia berharap, jajarannya dapat bekerja di atas rata-rata. “Sudah seharusnya saya membangun satu unit kerja yang mumpuni.” Bagi unit kerja Inspektorat Insvestigasi, standar integritas tinggi adalah syarat utama. Eddy menekankan, jajarannya harus berintegritas, menguasai substansi, dan bekerja profesional berazaskan keadilan. “Melaksanakan tugas investigasi tujuannya satu: pengawasan pelaksanaan kerja yang harus mematuhi aturan dan SOP. Jika ditemukan masalah, kumpulkan data atau fakta yang valid dan tidak terbantahkan,” tandasnya. Usia inspektorat yang baru satu tahun juga menuntut penyempurnaan, misalnya pembentukan

pedoman dan acuan, juga penyusunan formula tata cara pelaksaan investigasi dan standardisasinya. Eddy yakin, penerapan teknologi menjadi keniscayaan untuk sistem yang efisien dan akuntabel. Terobosan penerapan teknologi adalah mengembangkan sistem yang dapat menangani suatu kasus secara cepat, dapat dipercaya, tidak terlalu ada campur tangan manusia hingga penyimpanganpenyimpangan bisa diminimalisir. “Aplikasi Sistem Manajemen Pengaduan (SIMADU), misalnya, hadir untuk meningkatkan performa kerja,” kata Eddy. “Namun, sistem ini harus terus diperbarui agar sesuai perkembangan zaman.” Karena itu, ia sangat ingin semua pejabat fungsional dan para auditor punya kapasitas dan kemampuan mengolah IT. Ia telah membentuk gugus tugas khusus, berisi orang-orang yang mempunyai passion, kapasitas, juga keinginan untuk mengembangkan dan mempermudah kinerja. “Harus dibuka kesempatan bagi kaum milenial untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi. Bagaimana pun, mereka adalah generasi yang paling melek teknologi. Yang senior harus berjiwa besar untuk mau dibantu yang mudamuda,” tutup Eddy. TRANSPARANSI VOL. 20 No.1 Tahun 2020

37

OPINI

SAY to Corruption

Pendidikan Antikorupsi Pendidikan antikorupsi merupakan amanat yang ditetapkan melalui undang-undang. Aturan tentang hal ini ada di UU No 30 Tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pada Pasal 13 huruf c; Bahwa KPK melaksanakan langkah menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan. Rizky Andy Kresna, Auditor Pertama Inspektorat Investigasi

A

walnya, fokus kegiatan adalah program sosialisasi pendidikan antikorupsi yang dibungkus menjadi materi sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) menyisipkan program antikorupsi ini di dalamnya. Inisiasi ini kemudian ditangkap oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (Itjen) pada tahun 2017. Kegiatan ini menjadi satu terobosan pada Aksi Pencegahan KKN atau AP-KKN di Itjen yang pada akhirnya terbawa hingga terbentuk Inspektorat Investigasi. Berlanjut Itjen kemudian mengisi program kegiatan pada 2018, dengan koordinasi KPK sangat intens dan harmonis. Hal ini terbukti dari penilaian KPK atas Kementerian Perhubungan

38

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020

yang merupakan kementerian tercepat ke-2 dari seluruh K/L dan Pemda yang melalukan terobosan antikorupsi. Penguatan pendidikan antikorupsi yang telah dicanangkan lewat UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dikuatkan lewat Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter serta dicanangkan oleh Presiden melalui gerakan Revolusi Mental, faktanya tetap saja ada yang ditangkap KPK, terkena OTT, atau diciduk Tim Saber Pungli dan masih banyak lainnya. Mas tahun 2017 sampai 2019, KPK semakin banyak menangkap koruptor. Lalu bagaimana fungsi pendidikan antikorupsi ini diemban KPK selama ini, dan bagaimana peran

OPINI

Inspektorat Investigasi selama 2019? Selain itu apakah program ini menjamin adanya pergeseran perilaku koruptif? Dalam perkembangan kegiatan sosialisasi yang terus dan kontinu setiap tahun, ada kesan bahwa sosialisasi hanya bagian kecil dalam suksesi pendidikan antikorupsi. Akhirnya, pada pertengahan 2019, terobosan pendidikan antikorupsi KPK dimasukkan dalam mata kuliah atau pelajaran yang wajib diikuti oleh mahasiswa dan siswa pada sekolah tinggi pemerintah dan swasta. Ketetapan ini kemudian disebarluaskan melalui Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Pengawalan dari Inspektorat Investigasi dengan cepat dikoordinasikan dan ditindaklanjuti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM) Perhubungan melalui Peraturan Kepala BPSDM Perhu­bung­an Nomor PK.01/ BPSDMP-2019 tentang pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah tinggi Kementerian Perhubungan pada bulan Oktober 2019. Inilah salah satu bukti

bahwa Sinergi Inspektorat Investigasi dengan KPK sangat baik. Abraham Samad, mantan ketua KPK, dalam sebuah seminar internasional anti­korupsi di Medan pada 2012 pernah mengatakan, “Mengajarkan kesuksesan itu tidak diukur dengan uang dan rumah atau mobil (materi). Kesuksesan itu adalah bagaimana bisa kita mengajarkan anak kita nilai-nilai keseriusan dan profe­sio­nalisme dalam setiap pekerjaan dan peran.” Sinergi sangat penting dilakukan. Selain itu bahwa kreativitas dan ide merupakan metode paling efektif yang wajib disediakan dalam program pendidikan antikorupsi sebagai budaya. Pelaksanaan kinerja pemerintah harus bebas korupsi untuk mewujudkan kemakmuran bangsa dan negara, yang pada akhirnya budaya antikorupsi akan mendukung tercapainya cita-cita mulia demi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan Bangsa Indonesia. Memang, mengajarkan nilai keseriusan dan profesional dalam kerja dan peran adalah sejatinya pendidikan antikorupsi sejak dini.

"Mendidik itu sejak usia dini!"

TRANSPARANSI VOL. 20 No.1 Tahun 2020

39

KATA MEREKA

REKA BARU DI LINGKUP ITJEN Era ini adalah era digital. Kita tidak boleh ketinggalan. Harus terus berinovasi. Berikut beberapa komentar terkait hal tersebut.

ASN yang inovatif adalah yang mampu melakukan pembaharuan budaya kerja, dari yang konvensional agar tercipta manfaat yang dapat dirasakan individu dan masyarakat luas. Pesatnya perkembangan teknologi seharusnya memicu ASN untuk terus mengasah kreativitasnya. Apresiasi dan reward dapat menjadi trigger agar ASN dapt berlomba menciptakan inovasi. Kita bisa mencontoh para ASN di Unit Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan (Pustikomhub) dan pranata komputer (Prakom) yang tersebar di UPT. Mereka telah menghasilkan inovasi yang mampu menunjang tusinya, antara lain aplikasi persuratan, monitoring dan reporting keuangan, sistem reviu kegiatan TIK, sistem peraturan dan perundang-undangan, sistem informasi angkutan dan sarana transportasi, dan lain-lain. Penerapan cloud computing di unit kerja saya merupakan bentuk inovasi yang menunjang kinerja pegawai Bagian Perencanaan. Cloud tersebut mampu menghemat kapasitas penyimpanan komputer pegawai dan memudahkan pencarian file secara online dan real-time. Saya berharap ke depan Itjen mampu mengadopsi inovasi bidang teknologi dari instansi lain. Misalnya presensi pegawai melalui ponsel, digital learning, digital signature, dan lain-lain. Fahmi Saidi, S.Kom Penyusun Rencana

40

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020

KATA MEREKA

Inovasi ASN dapat terlaksana apabila ada hal-hal berikut ini, Pertama, Tone at The Top yaitu adanya pimpinan yang mengakomodir dan melaksanakan dengan konsisten, lalu prasarana berupa lingkungan kerja yang kondusif, misalnya kebijakan tidak berubah-ubah. SDM yang mumpuni, resources berupa anggaran maupun akses yang cukup, serta kebutuhan pokok ASN yang dinilai cakap dalam inovasinya. Kedua, komitmen ASN tersebut untuk bertanggung jawab penuh dan siap menerima punishment jika programnya gagal. Ketiga, prosedur yang jelas dan memiliki kekuatan hukum dalam mengimplementasikannya, serta adanya lembaga yang menjadi penyeleksi dan Rizky Andy Kresna, SH pendamping terlaksananya inovasi. Auditor Pertama

ASN perlu diberi ruang untuk melakukan trial and error untuk merangsang ide dan memunculkan gagasan. Sebelum dituntut untuk kreatif dan inovatif, justru terlebih dahulu perlu penguatan terhadap lingkungan kerja pegawai, baik dari segi vertikal (pimpinan) maupun horizontal (rekan sejawat). Pimpinan suportif dan rekan sejawat yang terbuka akan perubahan bisa membuka peluang bagi pegawai untuk melahirkan ide-ide inovasi. Konsep budaya kerja yang sudah lama mengakar di pemerintah perlu disesuaikan berdasarkan masukan, kritik, dan saran dari semua lini aparatur pemerintah. Perlu adanya pemberian reward yang memadai Uga Prathama bagi seorang ASN yang mampu Penyusun Laporan dan Evaluasi memberikan ide inovatif.

Bagi saya, inovasi tidak melulu berwujud pada satu atau dua produk pekerjaan, namun lebih kepada konsep yang implementasinya bisa dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terjadi atau pada jenis pekerjaan yang baru. Tentu saja pemikiran seperti itu sangat membantu memotivasi pribadi untuk mendukung kinerja unit kerja. Untuk bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan kondusif, bisa dimulai dengan membentuk teamwork yang baik. Misinya adalah bagaimana memaksimalkan kinerja seluruh anggota sehingga setiap orang dapat bercerita ke keluarga mereka di rumah bahwa they have a great family too. Pristinian Yugasmara, S.Pd, M.Hum Plt. Kasubag Tata Usaha Inspektorat Investigasi

TRANSPARANSI VOL. 20 No.1 Tahun 2020

41

TRAVEL

Merambah

Ciletuh K Jika menginginkan jeda sesaat dari rutinitas kerja, bisa mengunjungi kawasan Ciletuh, di Sukabumi.

42

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020

etika hadir dalam peresmian Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi) pada 2018, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan bahwa tol tersebut akan membuka daerah alternatif berlibur bagi masyarakat, tidak melulu menuju Bandung. Benar juga. Sekali-sekali bolehlah menengok wilayah Sukabumi, dan menikmati keindahan alam kekayaan Indonesia. Ada apa saja di sana? Kawasan Ciletuh di Kabupaten Sukabumi, berhasil mendapatkan status sebagai geopark dari UNESCO. Status ini diperoleh berkat keragaman batuan, keanekaragaman hayati, dan beragam budaya yang ada di wilayahnya. Diresmikannya kawasan ini

TRAVEL

sebagai geopark, membuka kesempatan bagi pemerintah setempat untuk mengelolanya sebagai kawasan wisata terpadu. Jika berangkat malam hari dari Jakarta, Anda akan sampai di Sukabumi saat subuh. Cari rute Bogor-Ciawi melalui tol Bocimi, yang akan menghemat waktu tempuh. Mengarah ke Sukabumi, setelah menemukan kawasan Parungkuda, tedapat dua jalur yaitu Cibadak dan Cikidang. Dua-duanya menuju ke geopark. Tergantung kendaraan yang dipergunakan, jalur Cibadak yang lebih landai, cenderung lebih nyaman. Sekitar pukul 07:00, Anda akan tiba di titik awal eksplorasi Ciletuh, yaitu Puncak Darma, Kecamatan Ciemas. Dari ketinggian 230 meter dari permukaan laut, nyaris seluruh kawasan geopark terlihat. Di sini, banyak kedai menyediakan sarapan. Bayangkan, wisatawan dapat melihat keindahan pemandangan dari ketinggian sambil menikmati makan pagi. Enaknya….

TRANSPARANSI VOL. 20 No.1 Tahun 2020

43

TRAVEL

EKSPLORASI TIRAI AIR

Sekitar pukul 09:00, lanjutkan perjalanan mengunjungi beberapa air terjun yang menjadi titik wisata. Letak masing-masing air terjun relatif tidak begitu jauh satu sama lainnya. Curug Cimarinjung adalah yang terdekat dari Puncak Darma. Air terjun Cimarinjung, berlokasi di daerah Ciemas. Air terjun setinggi sekitar 50 meter ini letaknya agak tersembunyi. Muncul di sela-sela batuan raksasa, debit air yang 44

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020

berasal dari Sungai Cimarinjung lumayan banyak. Tak jauh dari air terjun ini, terdapat Curug Dogdog dan Curug Nyelempet. Puas menikmati kecantikan air terjun, spot berikut adalah Pantai Palangpang. Pantai inilah yang tampak ketika Anda berada di Puncak Darma. Main air di pantai ini cukup aman, karena tidak ada ombak besar. Jika berminat, bisa menyewa perahu untuk islands hopping ke beberapa pulau-pulau kecil tak berpenghuni di sekitarnya. Menarik sekali!

TRAVEL

“TRAVELING – IT LEAVES YOU SPEECHLESS, THEN TURNS YOU INTO A STORYTELLER.” – IBN BATTUTA Selanjutnya, Anda bisa menuju Curug Sodong. Air terjun ini punya dua aliran, sehingga sering disebut sebagai Curug Kembar. Jika merasa cukup fit, lanjutkan hiking menembus hutan untuk mengunjungi Curug Cikanteh, sekitar 20 menit berjalan kaki dari Curug Sodong. Air terjun Cikanteh unik karena terdiri dari tiga tingkat air. Sangat layak masuk Instagram! Curug Awang, Curug Puncak Manik, Curug Cikaret, dan Curug Tengah adalah spot wisata selanjutnya. Dari keempatnya, Curug Awang yang relatif mudah dicapai, berkat jalanan yang sudah lumayan tertata. Air terjun ini memang telah lama menjadi titik wisata kebanggaan Ciletuh. Kala musim penghujan, tirai air Curug Awang akan sangat lebar, mengingatkan pada Niagara Falls di Amerika. Jika mengunjungi semua curug, bisa dipastikan Anda akan makan siang di salah satu lokasi air terjun. Seperti lazimnya tempat wisata, banyak masyarakat membuka kedai. Namun tentu saja Anda

MENUJU CILETUH

tidak bisa mengharapkan kualitas makanan dan minuman yang sempurna. Jika ragu, sebaiknya membawa bekal saja lalu piknik di tepi salah satu air terjun. Seru juga! Menutup hari, silakan singgah di kawasan Tebing Panenjoan, di Desa Taman Jaya Kecamatan Ciemas. Sebetulnya, wilayah inilah gerbang masuk Geopark Ciletuh. Memang, dari ketinggian sekitar 250 meter di atas permukaan laut, tepi jurang lembah Ciletuh ini cocok sekali menjadi sudut tawang. Namun, pemandangan senja juga tak kalah menawan, dengan warna langit jingga di atas hamparan hijau. Spektakuler. Seiring dengan datangnya malam, selesai pula kunjungan singkat ke Sukabumi. Mari kembali ke rumah dengan rasa gembira setelah bertamasya.

Dari Jakarta, langsung masuk tol Jagorawi dan keluar di pintu terakhir Ciawi, Bogor. Lanjutkan perjalanan lurus saja menuju Sukabumi lalu mengarah ke Parungkuda di jalan Raya Sukaraja-Sukabumi, hingga jumpa pertigaan Pamuruyan. Dua jalan pertigaan ini, belok kiri atau belok kanan sama-sama mengarah ke Ciletuh. Bedanya, jalur Cibadak cenderung lebih landai dan nyaman dilintasi. Sementara jalur Cikidang lebih pendek namun banyak kelokan tajam di tepi jurang. TRANSPARANSI VOL. 20 No.1 Tahun 2020

45

ESKALASI

Kereta BIAS Kemudahan transportasi dari dan menuju bandara telah hadir di Jawa Tengah.

S

ejak 29 Desember 2019 lalu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta mengoperasikan layanan Kereta Api Bandara Internasional Adi Soemarmo. Dikenal juga sebagai KA BIAS, layanan ini menghubungkan Bandara Adi Soemarmo dan Stasiun Solo Balapan. Kereta beroperasi dengan frekuensi 34 kali perjalanan pulang pergi setiap harinya dari pagi sampai malam. Animo masyarakat terhadap kereta ini 46

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020

begitu tinggi. Karenanya, PT KAI resmi memperpanjang rute KA BIAS sejak Februari 2020. Mulai 21 Februari, rutenya menjangkau Stasiun Klaten. Artinya, kini KA BIAS melayani pemberhentian di Stasiun Klaten, Stasiun Purwosari, Stasiun Solo Balapan, Stasiun Kadipiro, dan terakhir di Bandara Adi Soemarmo. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memberikan subsidi Public Service Obligation (PSO) agar seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakan jasa kereta ini dengan tarif yang terjangkau. Kini, harga yang ditetapkan antara Rp8.000 hingga Rp10.000, tergantung

ESKALASI

relasi kereta. Ada wacana untuk memberlakukan tarif Rp15.000, namun belum ditetapkan waktu pelaksanaannya. Dengan rute melewati pinggiran jalan tol Kertosono, KA BIAS menyajikan pemandangan persawahan dan lalu lintas kota Solo. Saat tiba di Bandara Adi Soemarmo, penumpang dapat langsung memasuki area bandara yang berdekatan dengan terminal keberangkatan pesawat, sehingga tidak perlu berjalan jauh untuk masuk ke area boarding. Dari rute terjauh, Stasiun Klaten, hanya butuh waktu satu jam saja hingga tiba di Bandara Adi Soemarmo. Cepat dan nyaman. Enak, kan? Perjalanan akan semakin menyenangkan!

SOLO 3 RELASI PERJALANAN KA BIAS

ADI SUMARMO .

 Stasiun Klaten - Bandara Adi Soemarmo (PP), total 22 perjalanan  Stasiun Solo Balapan - Bandara Adi Jadwal Soemarmo (PP), total 10 perjalanan Keberangkatan  Stasiun Solo Balapan - Stasiun Klaten (PP) total 2 perjalanan.

JADWAL KEBERANGKATAN Untuk rute Bandara Adi Soemarmo ke Stasiun Klaten, keberangkatan dimulai pagi pukul 04.59 sampai terakhir pukul 21.01 WIB. Sedangkan untuk rute sebaliknya, keberangkatan mulai pukul 05.35 sampai terakhir pukul 18.36 WIB.

TRANSPARANSI VOL. 20 No.1 Tahun 2020

47

ESKALASI

LKIP NAIK,

TUNJANGAN KINERJA NAIK Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kementerian Perhubungan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban.

L

KIP menggambarkan dinamika Kemenhub sepanjang tahun anggaran. Selain itu, LKIP berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan. Berdasarkan PM Perhubungan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan Pasal 20, Laporan Kinerja Kementerian disusun dan ditandatangani oleh Menteri, serta disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, paling lambat 60 hari setelah tahun anggaran berakhir. Pada pasal 22 disebutkan bahwa Laporan Kinerja untuk Kementerian ada di-reviu oleh APIP atau tim yang dibentuk. Pada 2019, telah diterbitkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor: SK.52/HK.202/ITJEN-2019

48

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020

tanggal 8 April 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa mulai 2019, Inspektorat IV diberi tugas mengkoordinir pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan dan membentuk tim reviu yang terdiri dari auditor masingmasing penanggungjawab Eselon 1 di Inspektorat I, II, III, dan IV. LKIP 2019 Kemenhub telah melalui reviu Inspektur Jenderal, untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan andal, akurat, dan berkualitas sebelum disampaikan kepada Kementerian PAN&RB. Hasil reviu adalah SOR yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal menyerahkannya kepada Menteri PAN&RB pada 28 Februari 2020 sesuai tenggat. Tahun 2019, MenPAN&RB memberi nilai 74,80 kepada Kemenhub. Diharapkan tahun berikutnya, pelaksanaan program dan kegiatan Kemenhub dapat tercapai lebih baik sehingga Tim Reformasi Birokrasi Nasional memberikan nilai hingga 80. Nilai ini nantinya akan berpengaruh pada kenaikan tunjangan kinerja pegawai Kementerian Perhubungan menjadi 100%.

Reviu

Laporan Keuangan Reviu Laporan Keuangan (LK) merupakan salah satu tugas mandatory yang dipercayakan kepada Inspektorat III sebagai Koordinator, selain Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Tingkat Kementerian (PIPK) dan Reviu Revaluasi BMN.

R

eviu LK merupakan reviu penelaahan terhadap penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam LK. Dasar hukum dari pelaksanaan Reviu LK adalah PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dengan petunjuk pelaksanaan tertuang pada PMK 10/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan PMK 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Pelaksana Reviu LK Tk. Kementerian

(UAPA/B) merupakan perwakilan dari masing-masing Inspektorat selaku penanggungjawab pelaksanaan Reviu Tk. Eselon I (UAPPA/B E-I). Selama pelaksanaan Reviu LK, masih terdapat beberapa hal yang patut menjadi perhatian, yakni kelemahan perencanaan dan pengendaliaan terutama pada pengelolaan aset. Menjaga agar pelaksanaan Reviu LK tetap sesuai dengan tujuannya, Tim Reviu LK tidak pernah lupa untuk selalu melakukan koordinasi dengan seluruh subsektor, Biro LPPBMN, Biro Keuangan, dan Kementerian Keuangan. Koordinasi dijalin dengan mengikutsertakan pihak terkait dalam proses rapat serta reviu.

TRANSPARANSI VOL. 20 No.1 Tahun 2020

49

ESKALASI

RKA K/L Kemenhub

S

esuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/ PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan dan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, penyusunan RKA-K/L mengacu pada pedoman umum yang meliputi Pendekatan sistem penganggaran, klasifikasi anggaran, Instrumen RKA-K/L. RKA-K/L juga disusun berdasarkan antara lain Rencana kerja pemerintah yang merupakan hasil dan kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN Hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembahasan rancangan undang-undang mengenai APBN/RUU mengenai APBN-Perubahan.

50

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran K/L, RKA-K/L yang telah disusun sebaiknya diteliti oleh Sekretariat Jenderal C.q Biro Perencanaan atau Unit Perencanaan K/L serta dilakukan review oleh APIP K/L. Sekretariat Jenderal C.q Biro Perencanaan atau Unit Perencanaan K/L melakukan penelitian dan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dalam penerapan kaidahkaidah perencanaan penganggaran. Setelah dilaksanakan penelitian atau verifikasi baru disampaikan kepada APIP untuk dilaksanakan reviu untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran yang difokuskan terkait kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah keluaran (output), kelengkapan dokumen pendukung, kesesuaian dengan standar biaya, dan kesesuaian dengan rencana kerja K/L.

Telaah

Sejawat Telaahan sejawat hadir sebagai jawaban atas tuntutan para pemangku kepentingan akan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

D

alam Permenpan Nomor 28 Tahun 2012, telaahan sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawas yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai standar audit. Hasil telaahan sejawat dimanfaatkan untuk rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan audit APIP. Telaahan sejawat internal memeriksa hasil audit di lingkungan internal APIP Kementerian/Lembaga. Sementara yang eksternal dilakukan oleh APIP lain. Dalam melaksanakan telaah, penelaah wajib menggunakan pertimbangan keahliannya (professional judgement). Mempertahankan independensi, telaahan sejawat tidak dilakukan resiprokal. Telaahan sejawat intenal Inspektorat II sebagai koordinator pelaksanaan telaahan sejawat internal telah selesai melakukan telaahan sejawat 2019. Pedoman kerjanya adalah Peraturan Inspektur Jenderal Nomor Hasil penilaian telaahan sejawat internal 4-10 Juli 2019

SK.50/UM.007/ITJEN-2018 tentang Perubahan atas Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SK.10/HK.206/ITJEN-2016 tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Juni 2020 adalah jadwal telaahan sejawat internal berikutnya. Telaahan sejawat ekternal Telaahan sejawat eksternal dilaksanakan setiap tiga tahun. Pada 2019, Itjen Kemenhub ditetapkan sebagai penelaah sejawat eksternal pada Inspektorat Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Hasil kegiatan pada 21 Oktober sampai 1 November 2019 tersebut adalah nilai 69,95% bagi kesesuaian praktik pengawasan intern Inspektorat Kemenko Polhukam terhadap standar audit dan pelaksanaan, dengan kategori cukup. Nilai ini menunjukkan bahwa Inspektorat Kemenko Polhukam telah merancang dan menjalankan tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi pengawasan intern sesuai standar audit, namun masih perlu penyempurnaan.

Penelaah

Yang Ditelaah

Hasil Penilaian

Keterangan

Inspektorat I

Inspektorat Investigasi

87.50%

Baik

Inspektorat II

Inspektorat I

80.00%

Baik

Inspektorat III

Inspektorat II

90.00%

Sangat Baik

Inspektorat IV

Inspektorat III

84.38%

Baik

Inspektorat Investigasi

Inspektorat IV

94.38%

Sangat Baik

TRANSPARANSI VOL. 20 No.1 Tahun 2020

51

ESKALASI

SIMADU for You Sistem manajemen pengaduan ini ibarat sengat kecurangan guna memperoleh manisnya pengobatan.

P

engelolaan pengaduan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebelum tahun 2017 masih menggunakan fasilitas website Pengaduan Masyarakat Kementerian Perhubungan. Web tersebut dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal1 yang dikelola secara administratif. Pelopor pengaduan secara on-line adalah Kementerian Keuangan dengan WiSe atau Whistleblowing System pada 2011, sebagai upaya pencegahan fraud. Pembenahan dan upaya pencegahan serta deteksi harus dibangun dengan segera. Karena itu, adopsi dari sistem WiSe harus segera dilakukan dengan membangun sistem yang langsung terintegrasi dengan Inspektorat Jenderal sebagai garda terakhir pengendalian atas kecurangan. Pada 2017, SIMADU versi 1.0 selesai dibangun, berkat kerja keras rekan-rekan Bagian

52

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020

Perencanaan Inspektorat Jenderal dan PUSTIKOM melalui kolabroasi dengan Kementerian Keuangan untuk langsung mengadopsi WiSe Kementerian Keuangan. SIMADU masih bertahan pada versi 1.0, hingga 2019. Meskipun dapat dimanfaatkan, namun data belum dapat ditampilkan secara memadai dikarenakan belum terintegrasikannya sistem dan Unit Investigasi masih merupakan unit ad hoc. Pada 2019, Inspektorat Investigasi terbentuk. Meski masih dalam penyempurnaan dan perkembangan sebagai organisasi baru, Inspektorat Investigasi sudah mampu melakukan optimalisasi proses pengaduan yang dilaporkan melalui SIMADU yang masih dalam versi 1.0. Data optimalisasi yang dilakukan Inspektorat Investigasi Untuk berikutnya akan dilakukan perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan yang memiliki RATIO - Reliable, Accountable, Trusted, intelligent and Observation. Patut disyukuri bahwa saat ini

ESKALASI

Inspektur Jenderal memiliki program kerja perbaikan sistem 4.0, dengan pengembangan dan perbaikan sistem dan manajemen pengawasan intern. Besar harapan, dengan terwujudnya SIMADU sebagai sistem, mampu mengakomodir esensi dari sejarah whistleblowing system yang lahir dari ide Ralph Nader. Pencipta frasa tersebut berupaya memberikan konotasi positif dari pengadu atau

informan atau pemberi keterangan yang dijaga kerahasiaannya, dan dilindungi keselamatannya untuk turut mengungkap kejahatan atau pelanggaran aturan publik yang dilakukan oleh oknum aparatur negara dengan cara yang ilegal atau curang2. Kini, pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Inspektorat Investigasi adalah mewujudkan SIMADU sebagai sistem whistleblower yang ber-RATIO.

1) Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal, (PUSDATIN) tahun 2017 berubah nomenklatur menjadi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan (PUSTIKOM). 2) Ralph Nader, aktivis publik USA yang memberikan frasa whistleblower dari inspirasi dan esensi cerita tahun 1883 dalam tulisan Janesville Gazette yang salah menyebut seorang polisi yang menggunakan peluitnya untuk memperingatkan warga tentang kerusuhan dengan meniupkan peluitnya untuk membubarkan kerusuhan dan keruwetan masa yang rusuh, namun saat itu adanya kesalahan penulisan wistle blowing disatukan tanpa tanda hubung, yang akhirnya kata tersebut berkembang dan berevolusi menjadi kata majemuk whistleblower. (The Phrase Finder, Gary Martin, 27 Januari 2017)

TRANSPARANSI VOL. 20 No.1 Tahun 2020

53

Selalu Semangat di Tengah Pandemi

S

ejak Covid-19 dinyatakan oleh WHO menjadi kondisi pandemik, Indonesia pun tak luput dari efeknya. Hingga kini, kasus baru pasien positif Covid-19 masih terus ada. Pemerintah telah melakukan beragam upaya menekan penyebaran, salah satunya dengan peraturan terkait social and physical distancing. Beberapa kota menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang akhirnya membatasi aktivitas masyarakat. AKSI POSITIF Peran masyarakat dengan tetap #dirumahaja sangat penting untuk mendukung upaya pemerintah. Kementerian Perhubungan turut berkontribusi melawan Covid-19 dengan sejumlah upaya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Pengembangan dan Penelitian SDM Perhubungan, yaitu dengan melakukan sosialisasi bagi pengguna transportasi terkait bahaya Covid-19 dan pentingnya memutus rantai virus

54

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020

ini, dan membagikan masker. Selain itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga membagikan sembako kepada masyarakat terdampak. Yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, pada April silam adalah kegiatan pembagian nasi bungkus gratis kepada masyarakat yang harus masih bekerja di luar rumah seperti supir ojek online, supir angkot, supir taksi dan sebagainya. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan mengantisipasi penyebaran Covid-19, dengan mengadakan rapid test bagi pegawai Itjen Kemenhub. Pada 6 Mei 2020, tes dilakukan di Ruang Mataram Kantor Pusat Kemenhub, sejak pukul 8 pagi hingga selesai. Dengan tetap menerapkan social and physical distancing, pelaksanaan rapid test dilakukan beberapa sesi. Diharapkan dengan rapid test ini, penyebaran covid-19 di Itjen Kemenhub dapat dideteksi sejak dini sehingga bisa lebih cepat ditangani. Selain pelaksanaan rapid test, sebelumnya juga telah dibagikan multivitamin dan madu kepada seluruh pegawai Itjen sebagai penambah daya

UPDATE

tahan tubuh. Masing-masing pegawai juga mendapat masker untuk melindungi wajah sepanjang beraktivitas. BEKERJA DI TENGAH PANDEMI Meski mengapresiasi ajakan #KamuDiRumahAja, Kementerian Perhubungan tidak berhenti melayani masyarakat. Pegawai Kementerian Perhubungan tetap melaksanakan tugas kedinasan sesuai jam kerja yang berlaku berdasarkan Surat Tugas yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja masing-masing, baik secara WFO (Work from Office) ataupun WFH (Work from Home). Bekerja dari rumah bukan berarti libur. Pegawai tetap melaksanakan pekerjaan seperti biasa, namun dari kediaman masing-masing. Demi memastikan kerja tetap produktif, dimanfaatkan aplikasi SKEMA RAJA (Sistem Kehadiran Elektronik dan Monitoring Penugasan Jarak Jauh). Aplikasi berbasis website ini bertujuan untuk mencatat presensi kehadiran pegawai secara online sekaligus monitoring penugasan secara jarak jauh. Aplikasi bisa diakses di http://dp-wfh. dephub.go.id, lalu login menggunakan NIP atau NIK. Rekap kehadiran dibagi menjadi tiga waktu, yaitu pagi pada pukul 07.0008.30, siang pada pukul 12.00-13.30, dan

sore pukul 16.00-19.00. Jika lebih dari itu, maka pegawai dianggap terlambat atau bahkan tidak hadir. Sedangkan terkait penugasan jarak jauh, tugas dipantau dalam empat keadaan, yaitu monitoring tugas yang dikerjakan bersama (sharing), monitoring tugas yang akan (belum) dikerjakan, monitoring tugas yang sedang dikerjakan, dan monitoring tugas yang telah dikerjakan. Empat pembagian ini digunakan agar masing-masing pegawai memiliki panduan dalam mengerjakan tugasnya sesuai dengan perjanjian kinerja. Selain itu, pimpinan juga mendapatkan informasi setiap tugas sehingga bisa mengatur strategi penyelesaian pekerjaan ke depannya. Pembagian dan pengerjaan tugas dengan baik membutuhkan komunikasi yang efektif, antara atasan dan rekan kerja. Penggunaan teknologi digencarkan. Rapat menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting atau Google Hangouts. Sharing materi memanfaatkan email atau Google Docs. Aplikasi dan teknologi akan sangat membantu pegawai Kementerian Perhubungan bisa tetap produktif selama WFH. #KamuDiRumah agar wabah Covid-19 cepat punah.

Rapid test pegawai Itjen Kemenhub untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 TRANSPARANSI VOL. 20 No.1 Tahun 2020

55

UPDATE

MEETING DARI RUMAH? TAK MASALAH! Rapat virtual bukan lagi hal asing dalam kondisi WFH. Beberapa aplikasi yang bisa dimanfaatkan, antara lain, WEBEX Meetings, Zoom, dan Google Hangouts Meet. Webex, adalah besutan Cisco yang bahkan bisa mengakomodasi webinar. Fitur Call Me dari aplikasi ini memberi notifikasi rapat dan memasukkan peserta ke ruang rapat virtual, baik secara audio atau video. Fitur lainnya adalah kolaborasi data dengan sekali klik saja, lewat ponsel pintar atau dari komputer. Sistem keamanan Webex relatif ketat. Semua rapat, acara, pelatihan, atau pekerjaan remote dilindungi dengan jaringan yang aman dan dapat diandalkan. Dengan segala kelebihan itu, aplikasi ini memerlukan internet kecepatan tinggi dan boros kuota. Zoom memungkinkan kegiatan video conference, dan membuat peserta meeting virtual bisa saling melihat satu sama lain melalui kamera video. Fitur screen sharing yang dimiliki aplikasi ini bisa membagi bahkan seluruh isi 56

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020

komputer peserta. Tombol “mute” akan membuat nyaman peserta rapat, karena hanya suara pembicara yang terdengar. Zoom Free, sesuai namanya, bebas biaya. Namun terbatas hanya 40 menit. Zoom Pro, membutuhkan kira-kira Rp250 ribu per host, dan dapat mengakomodasi 100 partisipan. Jika perlu audience lebih besar, manfaatkan Zoom Business Enterprise, seharga sekitar Rp313 ribu per host dan bisa mengundang 1000 peserta rapat. Sayangnya, meski mudah digunakan, masih ada isu keamanan terkait zoombooming, yaitu penyebaran data pengguna, meski sudah dibantah oleh petinggi perusahaan. Google Hangouts Meet adalah aplikasi video conference dari Google Hangouts. Sesuai namanya. Aplikasi ini dirancang untuk organisasi atau perusahaan dalam berbagai ukuran, tersedia di ponsel pintar atau desktop. Karena pandemi Covid-19, aplikasi ini digratiskan hingga September 2020, sebagai bentuk partisipasi Google memutus mata rantai virus Korona.

UPDATE

SOSIALISASI DAN KAMPANYE MENGANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA DI MEDIA SOSIAL ITJEN KENEMHUB

TRANSPARANSI VOL. 20 No.1 Tahun 2020

57

KREATIVITAS

Manfaat Besar dari Lahan Kecil

Dengan metode ini, bahkan sepetak lahan di rumah Anda, bisa dimanfaatkan untuk menjadi pemasok sayuran segar.

P

ernahkah membayangkan memasak sayuran yang dipanen dari hasil tanam sendiri? Pasti nikmat, ya? Kini khayalan tersebut bisa diwujudkan. Anda tidak perlu membuka lahan pertanian yang luas di luar kota, tetapi bisa menanam sayur sendiri di pekarangan rumah metode hidroponik. Selain bisa memenuhi kebutuhan sayuran di rumah, sayur hidroponik lebih awet setelah dipanen. Media tanamnya, yaitu rockwool, menyimpan air di akar. Jadi, sayuran akan tetap segar beberapa hari selama masih menempel di rockwool yang basah. 58

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020

Langkah-langkah melakukan hidroponik Menurut Feisa Januar Firmansyah, founder HidroponikBdg, para pemula tidak usah pusing karena banyak pegiat hidroponik yang menjual alat-alat dalam satu paket, terdiri dari benih, rockwool, nutrisi, dan bak tanam. Saat melakukan hidroponik, hal yang pertama harus dilakukan adalah penyemaian atau pembibitan. Caranya, masukkan benih ke media tanam seperti rockwool. Setelah tanaman tersebut mulai tumbuh atau menjadi bibit, tunggu tanaman tersebut hingga berdaun empat dan masukkan ke dalam instalasinya.

KREATIVITAS

Tiga faktor utama agar hidroponik sukses adalah matahari, nutrisi, dan oksigen. Maka dari itu, Feisa mengingatkan bahwa sinar matahari memegang peranan penting saat proses penyemaian ini. Tanaman harus mendapatkan matahari selama 8-10 jam setiap hari. Jika rumah Anda minim sinar matahari, tempatkan tanaman di tempat yang paling lama kena sinar mataharinya. Setelah proses penyemaian, masukkan tanaman ke dalam instalasi dan tunggu sampai panen. Setiap tanaman memiliki waktu panen yang berbeda. Misalnya, kangkung memiliki waktu 27-30 hari panen, pakcoy 30-35 hari, dan selada 40 hari. Khusus selada, tidak boleh dipanen lebih dari 45 hari, karena semakin lama getahnya akan semakin banyak sehingga akan terasa pahit. Untuk skala rumahan, panen lebih awal tidak masalah, malah daunnya terasa lebih enak. Untuk mendapatkan sayuran yang berkualitas, cabut tanaman dengan rockwool yang masih terpasang agar tanaman selalu segar. Anda juga bisa memanen dengan memotong batang sehingga akar menumbuhkan pohon baru. Usahakan maksimal tiga kali menggunakan tanaman yang sama agar kualitas terjaga. Pentingnya nutrisi Nutrisi tanaman dijual di pasaran, dalam bentuk serbuk atau cair. Larutkan nutrisi ke dalam air untuk membuat pekatan atau biang. Larutkan lagi sebelum diberikan pada

TIGA FAKTOR UTAMA AGAR HIDROPONIK SUKSES ADALAH MATAHARI, NUTRISI, DAN OKSIGEN. TRANSPARANSI VOL. 20 No.1 Tahun 2020

59

KREATIVITAS

tanaman. Nutrisi ini harus dipantau. Jika kurang, tanaman akan menguning. Setiap tanaman memiliki standar nutrisi yang berbeda-beda. Karena itu, jangan menaruh tanaman yang berbeda di dalam satu instalasi. Selada, misalnya, membutuhkan lebih sedikit nutrisi daripada sayuran oriental seperti kangkung, pakcoy, atau bayam.

dalam air akan terbuang. Biasanya sistem terbuka dipakai untuk tanaman sayuran buah seperti tomat dan cabai. Sedangkan sistem tertutup yaitu air nutrisi yang digunakan berulang kali secara resirkulasi. Tanaman sayuran daun rata-rata menggunakan sistem tertutup. Untuk ini diperlukan instalasi khusus agar air bisa mengalir terus-menerus.

Beda tanaman, beda sistem pengairan dan media tanamnya Terdapat dua sistem pengairan di metode hidroponik, yaitu sistem terbuka dan tertutup. Sistem terbuka sama seperti Anda menyiram tanaman dengan air seperti biasa, yaitu nutrisi

Halau hama dengan pestisida nabati Sama seperti tanaman pada umumnya, tanaman dengan metode hidroponik juga bisa terkena hama. Gunakan pestisida organik atau nabati yang dibuat dari bawang putih. Cara membuatnya relatif mudah. Kupas lima umbi bawang putih, hancurkan hingga halus. Tambahkan air setengah liter. Diamkan kurang lebih enam jam. Tambahkan cairan pencuci piring ke dalam rendaman bawang putih. Saring. Tambahkan tiga liter air, aduk rata. Masukkan ke botol semprot. Cairan siap digunakan. Pestisida ini harus segera digunakan agar tidak kehilangan khasiatnya. Rasa dan bau bawang akan cukup lama menempel pada tanaman, sehingga sebaiknya tidak digunakan menjelang panen.

GUNAKAN PESTISIDA ORGANIK/NABATI YANG DIBUAT DARI BAWANG PUTIH ATAU CABAI UNTUK MENGANTISIPASI HAMA.

TEKNIS HIDROPONIK • Gunakan pipa paralon putih. Pipa abu-abu akan menyerap panas dan membuat airnya jadi hangat. Nantinya, oksigen di air akan berkurang. • Pipa paralon tidak terlalu panjang agar aliran air selalu cukup. • Gunakan pompa akuarium untuk sirkulasi air. Spek pompa bisa disesuaikan dengan ketinggian instalasi. • Semua perlengkapan ini bisa didapatkan di toko bangunan dan toko kolam ikan untuk pompanya. Jika tak ingin repot, saat ini sudah banyak yang menjual perlengkapan hidroponik secara paket di marketplace.

60

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020

KREATIVITAS

TANAMAN YANG COCOK Jenis sayuran seperti kangkung, bayam, dan selada sangat cocok ditanam dengan cara hidroponik. Bagaimana dengan cabai dan tomat? Bisa saja, namun tidak disarankan karena tomat dan cabai membutuhkan banyak sekali nutrisi, sehingga jika dibudidayakan secara hidroponik akan memakan banyak biaya. Selain itu, cabai juga membutuhkan

media agar akarnya bisa tegak. Karena itu, dua tanaman ini lebih cocok ditumbuhkan di atas tanah yang ada unsur hara. Yang perlu diingat adalah menanam yang kita sukai, bukan sekadar ikut trend. Jangan sampai setelah masa panen, sayuran tidak bermanfaat karena tidak ada yang mau mengkonsumsinya.

YUK, BERBISNIS!

Feisa bercerita, tidak sedikit pengusaha hidroponik pemula yang bingung menjual sayurannya, karena tidak menemukan pasar yang tepat. Karena itu, Feisa menyarankan bagi pemula untuk melakukan bisnis dalam skala kecil lebih dulu, langsung menyasar kepada end user. “Misalnya ibu-ibu rumah tangga di sekitar rumah. Kekurangannya, permintaannya fluktuatif.” Namun jangan khawatir, skala bisnis bisa dikembangkan seiring meluasnya jejaring Anda. Dengan kesadaran masya­­rakat akan makanan sehat yang semakin tinggi, peluang sayuran sehat masih besar.

TRANSPARANSI VOL. 20 No.1 Tahun 2020

61

ASPIRASI

Manisnya

Hidup Bersikap sopan adalah hal sederhana dan mudah dilakukan. Sayangnya...sering kali dilupakan banyak orang.

I

ngat dengan ajaran orang tua dahulu bahwa, “Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan”? Hal ini masih berlaku hingga sekarang. Berbuat baik juga bisa mendorong orang lain untuk bersikap sama. Jika Anda menghargai orang lain, maka Anda akan diperlakukan dengan penuh penghargaan oleh mereka. Etiket, atau yang dikenal juga dengan sopan santun, yang berlaku pada setiap lingkungan berbeda-beda. Maka dari itu, kalau ingin membangun citra diri yang positif dan ingin diterima dengan baik oleh masyarakat, pahami etiket. Beberapa contoh etiket yang terjadi di masyarakat, misalnya menahan pintu untuk orang yang ada di belakang kita saat memasuki ruangan. Ini hal kecil namun krusial, karena memengaruhi penilaian orang lain mengenai sopan atau tidaknya Anda sebagai individu. Menahan pintu artinya Anda tidak ingin orang di belakang Anda terbentur oleh pintu yang tertutup. Anda telah menunjukkan bahwa Anda penuh perhatian. Hal kecil yang juga

62

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020

banyak “dilanggar” adalah meletakkan tas di bangku sebelah. Memang, bangku tersebut kosong saat Anda datang, tapi bukan berarti tidak akan ada yang ingin mendudukinya, bukan? Simpan tas di pangkuan, atau letakkan di dekat kaki. Hal ini menunjukkan bahwa Anda sangat menjunjung tinggi sopan santun. Yang membahagiakan, saat ini banyak orang mulai paham untuk mendahulukan penumpang yang hendak turun atau keluar dari lift. Sopan santun saat menggunakan fasilitas umum memang semakin banyak digaungkan, seiring dengan membaiknya fasilitas umum itu sendiri. Banyak petugas yang mengingatkan untuk mendahulukan penumpang yang turun atau keluar, karena memang hal tersebut mengurangi risiko kecelakaan. Berbagi dengan orang lain tetap bisa nyaman, asal mematuhi etiketnya. Masih banyak contoh etiket lain yang perlu selalu dilakukan, seperti menelepon sebelum berkunjung dan menghormati privasi dengan tidak mengintip layar ponsel orang lain. Intinya, semua harus menjaga sopan santun. Dalam menjaga sopan santun tersebut, ada tiga “kata ajaib” yaitu maaf, permisi, dan terima kasih yang tidak boleh dilupakan. Bagaimana menurut Anda, adakah etiket krusial lainnya yang sering dilupakan oleh banyak orang?

COVID RELATED

TRI MATRA Profesional – Integritas – Amanah Inspektorat Jenderal harus bertindak secra PROFESIONAL, menjaga INTEGRITAS dan mengemban AMANAH dalam menjamin kualitas (quality assurance) dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Kementrian Perhubungan.

Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK. 38/HK.206/ITJEN-2014

64 2

TRANSPARANSI I VOL. 20 No.1 Tahun 2020 25/2020