KAMIS 15 APRIL 2021

IAS Kepedean Maju Pilgub Jika Kembali Pimpin Demokrat Sulsel

PENULIS: SURYADI MASWATU EDITOR: RIDWAN LALLO

MAKASSAR, RAKSUL - Bursa kandidat calon Gubernur Sulsel sudah mulai bermunculan, meski Pilgub baru digelar pada 2024. Salah satunya nama Ilham Arief Sirajuddin (IAS). BERSAMBUNG KE HAL 7

Persija vs PSM

Siap Main Lepas MAKASSAR, RAKSUL - PSM Makassar sukses mengalahkan Persija Jakarta di babak penyisihan grup Piala Menpora 2021. Kali ini, kedua

tim kembali bertemu di fase semifinal. Laga leg pertama di Stadion Maguwoharjo SleBERSAMBUNG KE HAL 7

Kasus Suap Nurdin Abdullah Oleh: Aminuddin Ilmar Pakar Hukum Unhas

Perlunya Penataan BUMD Dalam era otonomi daerah, pemerintah telah memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Di mana pemerintah daerah tidak hanya dapat mengatur sendiri beberapa aspek kehidupan di daerahnya baik aspek ekonomi, pendidikan, BERSAMBUNG KE HAL 7

KPK Incar Tersangka Baru PENULIS

pakan pegawai BUMN, ialah Ardi dan Siti Abdiah Rahman. Ardi diketahui sebagai pimpinan bank Mandiri Cabang Makassar, Ardi sudah dua kali menjalani pemeriksaan. Selain itu, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak swasta bernama Sri Wulandari. Nama Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Sari Pudjiastuti juga masuk dalam list untuk memberi kesaksian atas kegaduhan yang dibuat gubernur non aktif Nurdin Abdullah.

ST AMINAH

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi dan suap perizinan dan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel yang menyeret Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah (NA). Terbaru, KPK kembali memeriksa empat orang saksi. Dua orang diantaranya meru-

IST

Coddo + IA Kepedean Maju Pilgub - Cari Aman Lewat Partai Demokrat

+ Fraksi PPP Cari Aman - Ogah Campuri Pemberhentian RT/RW

BERSAMBUNG KE HAL 7 JUANDI

kamis 15 April 2021

Fraksi PPP Cari Aman Soal Soal Resetting RT/RW

penulis : SURYADI MASWATU editor : ASHAR ABDULLAH

MAKASSAR, RAKSUL Pro kotra soal pemberhentian RT/RW terus berkembang. Bahkan, di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar saling berbeda pandangan soal ini. Posisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih enggan mencampuri ada isu tersebut. “Kami PPP DPRD Kota Makassar tak ingin mencampuri lebih dalam rencana Wali Kota Makassar menonaktifkan Ketua RT dan RW,” tegas Anggota Fraksi PPP, Rachmat Taqwa, Rabu (14/4). Dia menyebutkan, penonaktifan tersebut sejauh ini masih sebatas wacana, belum terlaksana dan belum juga berjalan. Menurutnya, jika Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto sebelumnya berkilah, pemilihan baru ketua RT dan RW baru dilakukan 2022. Akan tetapi, pihaknya terlebih dahulu akan menonaktifkan seluruhnya. “Nantinya, Pemkot akan menunjuk pelaksana tugas RT dan RW yang ditetapkan dalam SK Wali Kota. Lantas apa yang mau diawasi? Apa yang yang harus dikritisi? Kan belum juga diputuskan. Belum juga berjalan keputusannya,” ucap Rachmat. Apalagi, lanjut Rachmat, frak-

ramuddin

Enam poin tuntutan: 1. Menolak perwali yang akan diterbitkan oleh Wali kota Makassar 2021 2. Menolak pengkatan Plt RT/RW dan LPM 3. Memberlakukan dan mematuhi perda no 41 tahun 2021 BAB 11 tentang pemberhentian dan pengangkatan RT/RW dan LPM 4. Ketua RT/RW siap membantu program Pemkot Makassar yakni wali kota dan wakil wali kota sesuai kewenangan yang diemban 5. Menolak keras evaluasi kinerja pemberian rekomendasi pelayanan Rat/RW dan LPM oleh tim pemenangan Bassi Baraniya 6. Pihaknya menilak Terkait anggaran keluarahan dialihkan seutuhnya ke Makassar recovere.

si PPP juga telah menggelar pertemuan dengan Danny Pomanto. Mendengar langsung penjabaran dan alasan di balik wacana tersebut. “Sejauh ini logis. Kami akan lihat dan awasi implementasi di lapangan. Jika ada pelanggaran, pasti kami kritisi. Tapi kan ini diputuskan saja belum, bagaimana mau dikritisi,” tandas Anggota Komisi Hukum dan Pemerintahan itu. Diberitakan sebelumnya, perwakilan ketua RT/RW mendatangi kantor DPRD Makassar, menyampaikan aspirasinya rencana Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengganti seluruh ketua RT/RW direspons

7 fraksi di DPRD Makassar, Senin (12/4) lalu. Ada 6 tuntutan yang dilayangkan para ketua RT/RW dalam pernyataan sikapnya. Salah satunya adalah menolak Perwali yang akan dikeluarkan untuk menonaktifkan seluruh ketua RT/RW di Makassar. Mereka juga menolak pengangkatan Pelaksana tugas (Plt) RT/RW. Pernyataan itu sekaligus juga memasukkan poin bahwa ketua RT/RW siap mendukung program pemerintah sesuai kewenangan yang diatur dalam Perda. Para perewakilan legislator menanda tangani pern-

yataan sikap terkait kebijakan tersebut. Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali yang memimpin pertemuan dengan para perwakilan ketua RT/RW tersebut menyampaikan, aspirasi mereka patut diberi perhatian. Aspirasi para ketua RT/RW didukung oleh 7 fraksi. ARA sapaan akrab Ketua Demokrat Makassar itu menyebut, dukungan tersebut sebagai komitmen dalam mengawasi jalannya kebijakan pemerintah. Sebab, kebijakan ini dinilai keliru. “Intinya kami akan rekomendasikan ini ke wali kota untuk

tidak melaksanakan rencana itu, dan pak wali harusnya bersyukur kami ingatkan. Jangan sampai ada orang yang menjebak,” ujarnya usai RDP. ARA menambahkan, penggantian ketua RT/RW ini bisa menjadi preseden buruk bagi pemerintahan di bawah pimpinan Moh Ramdhan Pomanto. “Ada regulasi yang sudah

ditetapkan. Ada Perda 41 Tahun 2001. Itu mesti menjadi pedoman dalam mengambil kebijakan terkait RT/RW,” pungkasnya. Adapun 7 fraksi yang mendukung aspirasi RT/RW adalah Demokrat, PKS, PDIP, PAN, Golkar, PPP, NIB. Sementara Nasdem dan Gerindra tidak mengambil sikap. (D)

kamis 15 April 2021

DPRD-Pemkot Sepakati MoU Nota RPJMD 2021-2026 MAKASSAR, RAKSUL - Rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan antara Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar terhadap RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Makassar 2021/2026. Kegiatan tersebut berlangsung di ruangan paripurna DPRD kota Makassar, Rabu (14/4). Juru Bicara Panitira Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kota Makassar, H.M. Yunus menyebutkan, melalui paripurna MoU RPJMD, program visi-misi Walikota dan Wakil Walikota. Semua fraksi DPRD telah menyetujui dan disepakati untuk dilanjutkan. “Penetapan Ranperda RPJMD 2021/2026. Kita semua fraksi tekad membantu pemkot Makassar dalam mewujudkan program Pemkot Makassar ke depan,” ucapnya. Ketua DPC Hanura kota Makassar ini menambahkan, dalam Ranperda juga telah mengakomudir semua saran dan masukan dari berbagai

fraksi untuk ditindak lanjut. “Saran dan masukan sudah menjadi hal penting untuk RPJMD ini sehingga disepakati hari ini,” tuturnya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi menyampaikan, MoU RPJMD ini sangat penting dan strategis dalam melakukan akselarasi pembangunan di Kota Makassar. “Tentu demi mewujudkan visi-misi pembangunan yang telah ditetapkan oleh wali kota dan wakil dalam mewujudlan Makassar kota dunia yang sombere dan smart city kuat uminitas untuk semua,” paparnya. Fatmawati menuturkan, dalam RPJMD memuat pokok penting misi revolusi Paslon ADAMA yakni. Pertama, resolusi SDM dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi. Kedua, Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat

ANDRISAPUTRA/RAKYATSULSEL/D

SEPAKATI RPJMD. Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo (kanan) bersama Wakil Walikota Makassar, Fatmawati Rusdi (kiri) melalukan penandatanganan nota kesepakatan antara Walikota Makassar dan Pimpinan DPRD Kota Makassar terhadap RPJMD tahun 2021-2026 di sela Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Makassar, Jl AP Pettarani,Makassar, Rabu (14/4).

sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua. Ketiga, Restorasi ruang kota

yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang sombere’ dan smart city untuk semua.

“Kami akan berusaha memaksimalakan tugas. MoU RPJMD ini merupakan hal perlu dilaksanakan kebutu-

han dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Makassar,” pungkasnya. (Yad/C)

Ia membeberkan, saat ini ada riak-riak dari kader, namun pada akhirnya bisa hilang sendiri, apalagi prestasi Cak Imin membesarkan partai cukup bagus dari peringkat ke lima naik ke empat. “Kalau secara prestasi, mungkin bukan hanya internal yang menilai kita tapi dari eksternal pun melihat jika PKB mengalami peningkatan sekarang,” ujarnya. “Tetapi sekali lagi, hal apa saja kadang-kadang memang tidak ada yang bisa memuaskan sampai 100 persen dan itu memicu riak-riak. Mungkin saja ada perspektif lain, pu-

nya ketidakpuasan tersendiri sehingga itu yang memicu adanya keadaan seperti ini,” sambung Hengky. Disinggung soal 24 Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Hengky mengaku, baru berapa bulan dia melakukan Musyawarah Cabang (Muscab) dan itu kata tetap solid kepada Cak Imin. “Saya menganalisa, 24 kabupaten/kota di Sulsel saya kita satu suara. Dan mendukung secara penuh kepemimpinan dari Gus Ami sendiri,” tutur Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel ini. Soal tudingan Muscab yang dilakukan melanggar AD/ ART membuat mantan kader tersebut riak-riak untuk melakukan Muktamar Luar Biasa karena harus ada pendaftaran dan minimal 3 kandidat. Politisi Asal Takalar ini menjabarkan, PKB menganut pra Muscab terlebih dahulu. Sehingga tidak ada model aklamasi. Bahkan kata dia ini bukan hanya di PKB menerapkan model seperti ini, banyak partai.

“Karena kita menganggap bahwa solid dan kekompakan jauh lebih baik untuk memaksimalkan kekuatan kita di PKB ini. Mungkin dari DPP memerintahkan untuk proses muswil sampai Muscab melalui model aklamasi,” jelasnya. Pakar Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto menuturkan, PKB sudah pengalaman menghadapi konflik internal. “Survival PKB tidak lepas dari perubahan dan kesinambungan dari konflik internal yang terjadi. Kalau melihat pola umum fragmentasi partai politik, maka polanya bisa digerakkan oleh tokoh dan elit nasional atau bersifat topdown dan atau digerakkan oleh perlawanan elit daerah yang terkonsolidasi (bottom-up),” katanya. Biasanya, kata Luhur, turbulensi dan konflik akan lebih kuat resonansinya jika di pimpin oleh elit atau tokoh nasional, atau dalam konteks PKB yakni tokoh atau ulama kharismatis.

“Tanpa syarat itu, perlawanan dari bawah oleh elit daerah untuk mengusung MLB (Muktamar Luar Biasa) akan sulit terkonsolidasi dan gerakan hanya bersifat hit and run saja,” bebernya. “Apalagi kalau pihak yang mengusung MLB, kurang memiliki ikatan kultural dengan jam’iyah NU. MLB baru akan terlaksana jika perlawanan daerah terkonsolidasi dan dipimpin tokoh kharismatik. Sesuatu yang sebenarnya telah dilalui oleh kepemimpinan Cak Imin,” lanjut Luhur. Ia melanjutkan, tapi tak kalah penting, demokratisasi internal di partai politik memang perihal yang harus terus didorong. Meskipun pelembagaannya juga memerlukan formula yang tepat. “Dalam beberapa kasus, prosedur-prosedur demokratis di partai politik justru menyulut hilangnya soliditas, melahirkan fragmentasi internal dan hingga membuat kader berdiaspora ke partai lain,” tutupnya. (D)

PKB Sulsel Solid Bersama Cak Imin

penulis : FAHRULLAH editor : ASHAR ABDULLAH

MAKASSAR, RAKSUL Setelah Partai Demokrat di bawah Nahkoda Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) digoyang oleh kubu Moeldoko dan mampu mematahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) beberapa waktu lalu. Kini giliran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diterpa untuk melaksanakan Muktamar Luar Biasa (MLB) den-

gan melengserkan Muhaimin Iskandar yang sering disapa Cak Imin atau Gus Ami. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wailayah DPW PKB Sulsel, Hengky Yasin mengmukakan, hal ini bisa saja terjadi di partai mana saja. “Kalau saya melihat, PKB sendiri dimana kepemimpinan dari Gus Ami (Muhaimin Iskandar), sangat kuat legitimasi dan powernya untuk memberikan kepada kadernya itu kuat sekali,” sebut Hengky Yasin saat ditemui di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Rabu (14/4).

RAPAT KEMITRAAN

FAHRULLAH/RAKYATSULSEL/C

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Rudy Djamaluddin (tengah) saat mengkuti rapat koordinasi bersama Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Rabu (14/4).

Tak Ada Mobilisasi Massa di Musda PPP MAKASSAR,RAKSUL - Partai Persatuan Pembangunan (PP P) Sulsel sudah memastikan jadwal Musyawarah Wilayah (Muswil) akan berlangsung setelah Hari Raya Idul Fitri. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sulsel, M Aras menyebutkan, saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dewan Pmpinan Pusat (DPP) pelaksanaan Muswil tersebut, dan dipastikan dilakukan pemilihan nahoda partai berlambang Ka’bah ini untuk masa jabatan lima tahun kedepan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) RI ini

menjelaskan, hanya 36 kader yang hadir secara online. Mereka memiliki hak memilih formatur yang kemudian menunjuk ketua dan membentuk struktur. “36 orang ini yang hadir secara offline. Tidak ada lagi pengerahan massa dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Kita tetap terapkan protokol kesehatan. Untuk kepastian tempat belum diputuskan. Nanti setelah panitia terbentuk,” tuturnya, Rabu (14/4). Diketahui pemilik suara ini terdiri dari DPC, DPW, sayap partai, dan suara penimbang yang berasal dari fraksi DPRD

kabupaten/kota. Adapun suara penimbang yang berasal dari 10 daerah yang berhasil membentuk fraksi utuh di antaranya DPRD provinsi, Gowa, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Sidrap, Pinrang, Luwu, dan DPRD Makassar. Khusus Kabupaten Gowa, memiliki dua suara yang disumbangkan fraksinya, lantaran berhasil mendudukkan delapan kursi di DPRD. Nama yang paling mencuat menjadi penantang Aras adalah Wakil Ketua DPW PPP Sulsel, Imam Fauzan yang juga menjabat anggota DPRD Sulsel. (fah/C)

DPC Usulkan DPP Penentu Ketua DPD Demokrat MAKASSAR, RAKSUL - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sampai saat ini belum mengeluarkan jadwal pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) partai Demokrat Sulsel. Ada dua nama yang menguat untuk bertarung, yakni mantan Walikota Makassar dua periode Andi Ilham Arif Sirajuddin dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Ni’matullah. Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati mengakui, menurut jadwal yang direncakanakn, seharusnya Musda di 34 Provinsi seharusnya sebagian sudah selesai. Namun karena adanya permasalahan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang beberapa waktu lalu sehingga pelaksanaannya ditunda. Oleh karena itu, kata dia, pihaknya saat ini mengggodok

kembali jadwal pelaksaan Musda, bahkan dalam Peraturan Organisasi (PO) telah diwacakan pemilihan tersebut akan dipilih langsung oleh DPP. “Rencana di PO (Ketua DPD dipilih langusng DPP) tersebut sudah ada, tapi belum keluar. Tapi kita juga mengedepankan aspirasi pemilik suara (DPC),” beber Andi Nurpati saat dikonfirmasi, Rabu (14/4). Ia menjelaskan, jika Musda tersebut di dalam satu poin menyebutkan memilih dan menetapkan sebanyak-banyak calon Ketua DPD kepada DPP untuk dipilih dan ditetapkan. Maksimal 3 orang. “Jadi ada namanya tim 3 yang terdiri dari Ketua umum, Sekjen dan ketua BPO (Badan Pembinaan Organisasi) OKK DPP,” sebutnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi dugaan politik uang

terjadi di internal Demokrat, sehingga kata Andi Nurpati bisa saja orang yang memiliki uang banyak bisa terpilih dan begitu pula pertimbangan lain. “Ini juga memfilter adanya sponsor politik dari luar dan internal dengan faktor yang signifikan, dan mengabaikan kader setia dan loyal,” bebernya. Untuk kepastian jadwal, lanjut Andi Nurpati, menunggu laporan dari DPD Demokrat Sulsel, kapan dia bersedia pelaksanaan Musda. Apalagi, sudah dia sampaikan kepada DPD karena Musda ini harus tuntas tahun ini. “Kita usahakan Musda tahun ini selesai, kalau bisa secara paralel pelaksanaan Muscab (Kabupaten/kota) dan kita mengejar sebelum pendaftaran Parpol tahun depan,” jelasnya. (fah/C)

ramuddin

KAMIS 15 april 2021

Dinilai Langgar PP No 53/2010, Pemkot Copot Lurah Pandang Munandar: Masih Ada Tiga Lurah Sementara Diproses PENULIS: IRAWATI SYAHRUL EDITOR: MUHAMMAD ALIEF

MAKASSAR, RAKSUL - Setelah kasus penonaktifan puluhan ketua RT dan RW di Kota Makassar, kini giliran Lurah yang harus menuai risiko yang sama. Salah satunya, Lurah Pandang, Muh Nawir BA yang resmi di copot dari jabatannya per tanggal 12 April 2021 kemarin. Ia dikenakan sanski akibat melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Plt Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar, Munandar membeberkan pencopotan Lurah Pandang dari jabatannya sudah resmi dan telah diberikan SKnya. “Kita sudah serahkan SKnya per tanggal 12 April kemarin. Selain itu ada beberapa lurah

lagi, tapi belum bisa diinformasikan terutama yang ada laporannya, sedang proses pemeriksaan,” ungkapnya, Rabu (14/4). Menurutnya, pencopotan tersebut dilakukan karena Lurah Pandang dinilai melakukan perlawanan dengan pimpinan (Wali Kota) di media sosial yang merupakan pelanggaran peraturan pemerintah. “Ada beberapa item pelanggaran yang diatur dalam PP Nomor 53, dalam hal kewajiban dan larangan. Ada disitu sikap perilaku perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh PNS, apalagi seorang lurah. Yang bersangkutan terbukti

melakukan pelanggaran itu. Dimana ada percakapan lewat medsos, ada postingan begitu yang tidak bagus jadi ada percakapan yang tidak patut dilakukan oleh seorang lurah,” jelasnya. Lanjutnya, selain Lurah Pandang saat ini masih ada tiga lurah lainnya yang menjalani proses pemeriksaan hukum. Ketiganya akan dicopot jika terbukti bersalah. “Ada tiga Laporan Hasil Pemeriksaannya (LHP) nya dan kita masih perlu olah kembali, tapi yang resmi baru Lurah Pandang,” imbuhnya. Sementara Lurah Pandang, Muh Nawir mengaku, menerima segala konsekuensi yang ada. Termasuk pencopotan dirinya. Ia pun memastikan tetap mendukung program Makassar Recover yang diinisiasi oleh Wali Kota Makassar.

“Alhamdulillah saya terima dengan ikhlas. Itulah keputusan pimpinan yang terbaik untuk saya. Yang pasti saya tetap memberikan dukungan penuh untuk program kebijakannya Pak Wali mengenai Makassar Recover,” ucapnya saat dihubungi. Menurut Nawir, selama ini Kelurahan Pandang telah bergerak mendukung penuh program penanggulangan Covid 19 di Kota Makassar. Bahkan RT dan RW di lingkup naungan kelurahannya semuanya terlibat langsung untuk itu. “Kalau dibilang saya tidak dukung penanggulangan Covid-19, justru saya mendukung penuh. Karena selama satu tahun bersama RT/RW kita berjuang melawan Covid-19. Saya di depan bersama RT/ RW ku itu berhadapan dengan covid menyelamatkan warga,”

terangnya. Terkait tuduhan dirinya yang telah menghina Danny Pomanto di grup WhatsApp, ia mengaku bahwa hal itu hanya kesalahpahaman saja. Dirinya bermaksud menyampaikan aspirasi RT RW yang terancam dimutasi. “Itu cuma kesalahpahaman saja. Saya hanya menyampaikan aspirasinya RT RW ku. Itu saja. Tidak ada maksud untuk menghina Pak Wali, apalagi beliau pimpinan saya,” bebernya. Lebih lanjut, kata Nawir, Kelurahan Pandang bahkan telah

pengajuan soal usulan refocusing anggaran untuk Kelurahan Pandang, sehingga jika dinilai tak refocussing dirinya pun hanya bisa menerima. “Selama ini terlihat ji aktivitas saya mendukung Makassar Recover dan usulan refocusing juga sudah kita selesaikan, bahakan sudah kita ajukan juga. Tapi kalau saya dianggap tak refocussing, ya apa boleh buat. Saya terima ji. Saya tetap menghormati beliau (Danny) sebagai Wali Kota. Saya juga tetap mendukung Makassar Recover,” pungkasnya. (D)

Pemprov Lanjutkan Pembangunan Mesjid 99 Kubah MAKASSAR, RAKSUL - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memenuhi janjinya untuk melanjutkan pembangunan masjid 99 kubah. Kini, ikon kota Makassar tersebut memasuki pekan kedua pengerjaan fisik. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulsel, mengatakan, setelah teken kontrak dengan PT Rajasa Tomax Globalndo, pengerjaan basemen mulai digarap. Minggu kedua sudah ada mobilisasi material, bahan yang dibutuhkan, tenaga, hingga proteksi margin lokasi. Kelanjutan pengerjaan tahap ketiga ini ditarget selesai selama enam bulan kedepan, adapun fokus pengerjannya mulai dari perbaikan atap yang bocor, pembenahan kiblat, pemasangan marmer dan granit

di area suci, pemasangan rel, pembenahan tempat wudu hingga pemasangan filter air. “Kita akan benahi tangga naik dari basemen, masih belum rampung semua. Dengan nilai kontrak Rp22 miliar kita harapkan bIsa fungsional, pembangunan tahao ketiga sudah bisa dipakai masyarakat,” jelas Chaeruddin kepada Rakyat Sulsel. Sebenarnya kata Chaeruddin, pimpinan menginstruksi pemakaian Masjid pada Ramadan tahun ini, hanya saja proses menuju kontruksi sangat memakan waktu, seperti penentuan pemenang lelang misalnya. Sementara target penyelesaiannya butuh waktu enam bulan atau selesai sekira Oktober-November mendatang. Sebagaimana diketahui, pengerjaan masjid 99 kubah sudah mangkrak bertahun-tahun,

INDRAABRIYANTO/RAKYATSULSEL/D

AWASI MAKANAN OLAHAN. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Sulawesi Selatan, melakukan tes kandungan makanan olahan menu buka puasa, saat sidak di Pasar Ramadan, Jalan Andi Mapanyukki, Makassar, Rabu (14/04). Sidak ini untuk memastikan menu takjil yang dijual aman dan steril untuk masyarakat.

INDRAABRIYANTO/RAKYATSULSEL/D

DILANJUTKAN. Tampak kondisi Masjid 99 Kubah yang belum difungsikan selama Ramadan lantaran pembangunannya belum rampung semua. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akhir kembali melanjutkan pembangunan Masjid 99 Kubah, yang berada di Kawasan CPI Makassar.

kondisi bangunannya perlu direview agar memenuhi kelayakan dan pemanfaatan dalam jangka waktu yang panjang. Diketahui, pekerjaan tahap 1 dilakukan pada 2017 lalu, sementara tahap 2 pada 2018. Total anggaran untuk dua tahap ini sudah mencapai Rp134 mil-

iar lebih dari Rp210 miliar kebutuhan sesuai perencanaan. Sementara tahap ketiga dianggarkan APBD tahun ini sebanyak Rp22 miliar, dengan begitu masih ada tersisa Rp50 miliar lebih kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan bangunan 99 kubah. (Ami/C)

Sidak Pasar Tradisional, Dinkes Makassar Sasar Makanan Olahan

MAKASSAR, RAKSUL - Dinas Kesehatan Kota Makassar melakukan peninjauan atau survey di pasar tradisional. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh makanan olahan yang diperjual belikan dalam kondisi aman untuk dikonsumsi. Terlebih di bulan ramadan, permintaan masyarakat melonjak dibanding hari biasanya. Sehingga pengecekan perlu dilakukan. Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar Khadijah Iriani, mengatakan, saat bulan ramadan ketersediaan makanan olahan cenderung meningkat dan beragam jenisnya. Penggunaan zat-zat berbahaya dan kebersihan dikhawatirkan akan diabaikan oleh masyarakat. “Kita ketahui bersama bahwa dibulan puasa seperti sekarang ini produk-produk makanan olahan yang kita takutkan di konsumsi oleh banyak orang karena harganya lebih murah, dan kita takut juga mengenai kebersihannya. Makanya kita lakukan pengecekan,” ungkapnya, Rabu (14/4). Ia melanjutkan, pada pengecekan ini pihaknya mengetes bahan makanan olahan dan memastikan tidak menggunakan bahan berbahaya seperti boraks dan zat pewarna makanan. “Sekarang pengetesannya terkait dengan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh manusia. Salah satunya adalah boraks, kemudian zat warna yang tidak boleh di konsumsi oleh

manusia,” ujarnya. Setelah menyelesaikan pengecekan, Iriani mengaku pedagang di Pasar Terong bersih dari penggunaan zat berbahaya. Ia bersyukur karena masyarakat sudah lebib paham akan kesehatan. “Nah ini semua alhamdulillah beberapa yang sudah kita uji itu ternyata mereka sudah memahami. Para pedagang pasar di kota Makassar ini sudah lebih memahami akan kesehatan, jadi tidak menggunakan lagi zat-zat yang berbahaya didalam pengolahan makanannya,” paparnya. Ia menambahkan, untuk memastikan tidak adanya penggunaan bahan berbahaya, Dinkes akan rutin melakukan pengecekan. “Karena ini pasti lebih banyak yang mau belanja karena bulan puasa. Ini selalu kita rutinkan karena itu tanggungjawab Dinkes meningkatkan kesehatan masyarakat di kota Makassar,” imbuhnya. Lebih lanjut, Iriani menyampaikan, pengecekan bahan makanan ini juga akan dilakukan dipasar tradisional lainnya. “Semua ada sampel-sampel dipasar tradisional. Enam pasar tradisional ini akan ditinjau semua dan sembilan pasar modern juga akan kita tinjau. Pasar terong ini yang pertama,” sebutnya. Ia juga menuturkan, untuk pedagang yang ditemukan melanggar akan diberikan sanski. (Ira/C)

coky

kamis 15 april 2021

Menparekraf Kumpulkan Kepala Daerah Bahas Potensi Wisata Sandiaga Apresiasi Taufan Pawe Bangun Monumen Habibie-Ainun

PENULIS: RAHMANIAR EDITOR: MUHAMMAD ALIEF

JAKARTA, RAKSUL - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno mengundang sejumlah kepala daerah di Sulsel. Di antaranya Wali Kota Parepare Taufan Pawe, Bupati Maros Chaidir Syam, dan Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

IST

RAPAT KOLABORASI. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, bersama sejumlah kepala daerah di Sulsel dalam Rapat Kolaborasi membahas potensi dan pengembangan wisata di daerah, di Kantor Kemenparekraf RI, Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (14/4).

Selain itu, juga tampak hadir Bupati Selayar Basli Ali, Wakil Bupati Jeneponto, H Paris Yasir, Bupati Enrekang Muslimin Bando, dan Bupati Takalar Syamsari Kitta. Pertemuan dengan agenda kolaborasi tersebut, berlangsung di Kantor Kemenparekraf RI, Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (14/4). Ketika membuka rapat kolaborasi, Sandiaga Uno menyempatkan menyapa satusatu kepala daerah asal Sulsel. Saat menyapa Taufan Pawe, Sandiaga Uno mengapresiasi dan berterimakasih kepada Wali Kota Parepare dua periode itu atas terciptanya Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun. “Nah ini. Di kota ini ada patung Pak Habibie dan Ibu Ainun. Inilah Kota Parepare. Terima kasih Pak Wali (Taufan

Pawe) yang juga telah membangun monumen presiden ketiga kita,” kata Sandiaga Uno, disambut tepuk tangan peserta. Rapat kolaborasi bersama Menteri Pariwisata Sandiaga Uno ini untuk membahas pengembangan wisata di suatu daerah yang nantinya bakal menjadi program kerja sama pemerintah daerah dan Menparekraf untuk peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Dalam presentasi itu, kepala daerah diberikan waktu lima menit untuk membahas potensi wisatanya masing-masing. Taufan Pawe hadir didampingi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Parepare, Amarun Agung Hamka dan Kepala Bappeda Parepare, Samsuddin Taha. (Nia/C)

Tunjangan Profesi Guru Satpol PP Gowa Tertibkan PKL Jualan di Badan Jalan SD di Mateng Segera Cair MAMUJU, RAKSUL - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat menerima aduan 462 guru tingkat pendidikan dasar se-Kabupaten Mamuju Tengah yang belum menerima pencairan tunjangan profesi semester II tahun 2020 selama 4 bulan. Dalam berbagai proses pemeriksaan, Irfan Gunadi selaku asisten yang menangani laporan tersebut mengungkapkan, bahwa hal ini terjadi karena adanya kekurangan pembayaran tunjangan profesi sejak tahun 2018 dari pusat. “Setelah itu, pembayaran dilakukan dengan sistem pelunasan tunjangan tahun sebelumnya. Sehingga secara otomatis tunjangan profesi guru-guru tersebut di tahun berjalan akan tertunda,” jelas Irfan, Rabu (14/04). Demi mempercepat penyelesaian laporan masyarakat ini, Ombudsman Republik Indonesia meminta keterangan pihak terkait, Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk mencari solusi akan hal tersebut. “Kami akan mengawal permasalahan ini melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah untuk mengurusn-

ya langsung ke Kementerian Pendidikan Nasional. Alhamdulillah, atas atensi tersebut akhirnya tanggal 12 April 2021 telah terbit SK Tunjangan Profesi Kekurangan Bayar (Carry Over) untuk 462 guru tingkat pendidikan dasar se-Kabupaten Mamuju Tengah,” kata Aksary. Lebih jauh, Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tersebut menambahkan bahwa langkah selanjutnya setelah Surat keputusan itu terbit adalah akan dilakukan pengusulan di aplikasi dan akan dilakukan langkah verifikasi oleh Dinas Pendidikan Mamuju Tengah untuk selanjutnya jika data guru tersebut sudah valid maka akan dilakukan pembayaran. Sedangkan Lukman Umar, selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. “Terima kasih atas atensi dari pemerintah kabupaten Mamuju Tengah dalam hal ini Sekretaris Daerah. Semoga hal serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang,” ungkap Lukman. (Sdr/C)

IST

TERIMA ADUAN GURU. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat, saat menerima aduan guru tingkat pendidikan dasar se-Kabupaten Mamuju Tengah, beberapa waktu lalu.

SUNGGUMINASA, RAKSUL Sebanyak 20 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gowa melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berada disepanjang Jalan Usman Salengke, Kecamatan Somab Opu, Rabu (14/4). Penertiban ini dilakukan karena dianggap menjadi penyebab kemacetan arus lalulintas yang mengarah ke Jembatan Kembar.        Kabid Penegakan Perda Satpol PP Gowa, Muh Rezki Abe mengatakan, bahwa razia kali ini masih sebatas peringatan dan himbauan. Sehingga belum diambil penindakan kepada para PKL yang didapati melanggar. “Penertiban ini dilakukan karena sering terjadi kemacetan, apalagi saat bulan Ramadan, banyak pedagang yang menggelar dagangannya dengan memakai badan jalan,”ujarnya.

MUCHTARSUMA/RAKYATSULSEL/C

TERTIBKAN PKL. Sejumlah personel Satpol PP Gowa tengah menertibkan lapak pedagang PKL yang berada di atas bahu Jalan Usman Salengke, Kecamatan Somba Opu, Rabu (14/4).

Salah satu pedagang yang ditertibkan, Dg Kulle (55) mengaku, menjajakan dagangannya berupa buah-buahan di pinggir jalan agar mudah men-

dapat pembeli. “Kalau di dalam pasar pak, sulit dapat pembeli dibanding jika dipinggir jalan, karena pembeli biasanya tidak turunji

Bupati Luwu Timur Pantau Pengelolaan Lingkungan PT Citra Lampia Mandiri LUWU TIMUR, RAKSUL - Bupati Luwu Timur, H. Budiman, melakukan pemantauan aktivitas tambang PT. Citra Lampia Mandiri. Fokus kunjungan Bupati terkait ketaatan pengelolaan lingkungan oleh PT Citra Lampia Mandiri, Selasa (13/04). Dalam kunjungan kerja itu, Bupati didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Andi Tabacina Akhmad dan Kepala Desa Pongkeru. Rombongan disambut General Manager PT. Citra Lampia Mandiri, Ferdy dan Ketua Teknik Tambang, Ahmad. Bupati Luwu Timur, H. Budiman dalam pantauannya dilapangan mengatakan, ada beberapa hal yang harus dibenahi oleh perusahaan seperti memperbaiki dan menambah jumlah sedimen pond yang kapasitasnya lebih besar yang sesuai dengan ketentuan teknis di EFO, kemudian membersihkan sampah plastik sep-

erti terpal bekas penutup ore di EFO, dan segera merevegetasi sempadan sungai yang berada di dekat setting pond EFO. PT. Citra Lampia Mandiri kata Budiman juga harus segera memasang pintu outlet di setting pond D yang sesuai dengan ketentuan teknis serta harus melakukan swapantau harian seperti pengukuran TSS, pH dan Debit serta harus mempersiapkan sedimen pond sebelum melakukan penambangan di blok landau. Hal penting lainnya kata Budiman, PT. Citra Lampia Mandiri juga harus melakukan reklamasi di lokasi yang telah selesai ditambang dan mengaktifkan nursery sebelum melalukan penambangan di blok landau. Budiman juga meminta segera menyelesaikan fasilitas penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis, Budiman

Awal Ramadan, Sekda Lutra Jamin Harga Sembako Stabil LUWU UTARA, RAKSUL - Harga sembako di beberapa pasar tradisional Luwu Utara terpantau masih stabil pada awal Ramadan tahun ini. Ketersediaannya pun juga dipantau masih stabil. Kepastian ini didapat dari hasil sidak di dua pasar besar, yaitu pasar Sukamaju dan pasar Bonebone, Rabu (14/4). Sekretaris Daerah Ir. H. Armiadi, M.Si., menyebutkan, pantauan harga sembako di hari kedua Ramadan terbilang stabil. Sejumlah komoditas mengalami penurunan harga, seperti cabe, bawang putih dan bawang merah. “Alhamdulillah, masih stabil. Bahkan harga beberapa komoditas justru cenderung menurun, seperti cabe, yang kita khawatirkan akan memengaruhi inflasi di bulan puasa ini. Turunnya rata-rata Rp 5.000/kg, termasuk bawang putih dan bawang merah,” kata Armiadi saat memimpin sidak sembako di pasar Bonebone dan Sukamaju. Adanya penurunan harga ini diharapkan bisa bertahan sampai perayaan idulfitri mendatang. “Kita harap harga tetap stabil Coky

di kendaraannya,” ujarnya Penertiban ini akan rutin dilakukan pihak Satpol untuk memberi kenyamanan bagi para pengguna jalan. (Mst/C)

sampai lebaran nanti. Terlebih lagi kita masih dalam suasana pandemi COVID-19,” kata Armiadi. Selain itu, Armiadi juga berharap daya beli masyarakat tetap tingggi dan proses transaksi jual beli di kedua pasar tersebut dapat terus berjalan lancar, sehingga nantinya akan memastikan perputaran ekonomi tetap berjalan dengan baik dan lancar pula. “Tadi, informasi kami dapat bahwa sore hari akan lebih ramai lagi. Saya kira ini baik, agar penjual juga bisa lebih senang dan pembeli mendapatkan harga yang relatif stabil. Semoga ini bisa dipertahankan sampai lebaran tiba dan mempercepat pemulihan ekonomi di Luwu Utara,” harap dia lagi. Hal senada dikemukakan Kepala Dinas P2KUKM, Muhammad Kasrum. Ia mengungkapkan, harga bahan pokok masih dalam keadaan stabil. Bahkan, cenderung menurun. “Setelah sidak tadi, harga bahan pokok masih relatif stabil. Bahkan ada yang mengalami penurunan. Meskipun ada yang naik tapi tidak signifikan. Nah, kita berharap situasi ini bertahan hingga lebaran nanti,”

IST

PANTAU HARGA. Sekretaris Daerah Luwu Utara, Armiadi saat turun langsung memantau harga sembako di Pasar Sukamaju, Rabu (14/4).

tandasnya. Ikut serta dalam sidak ini, Kapolres AKBP Irwan Sunuddin, Perwira

Penghubung Mayor Arm Syafaruddin, perwakilan Dinas kesehatan dan Satpol PP Luwu Utara. (*)

berharap untuk kunjungan selanjutnya semua point-point penting tersebut telah selesai dilaksanakan. General Manager PT. Citra Lampia Mandiri, Ferdy berkomitmen akan menyelesaikan penataan setting pond paling lambat tanggal 30 April 2021. Menurutnya, perusahaan akan membenahi pengelolaan lingkungan sesuai masukan dan arahan dari Bupati Luwu Timur. (Son/C)

luwu timur

Petugas Kebersihan Kantor Bupati Dapat Parcel RAKSUL - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Timur menyalurkan bantuan sosial berupa paket Parcel Ramadan Ceria kepada petugas kebersihan dan security di lingkup Kantor Bupati Luwu Timur. Penyerahan paket sebanyak 50 paket Parcel Ramadan Ceria diberikan secara simbolis oleh Wakil Ketua I Baznas Luwu Timur, H. Hamka, disaksikan Sekretaris Daerah, H. Bahri Suli, kepada perwakilan petugas kebersihan di Kantor Bupati Luwu Timur, Rabu (14/04). “Atas nama Baznas Luwu Timur, kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan dengan tenang, lancar sampai dengan akhir Ramadhan,” ujar H Hamka selaku perwakilan BAZNAS Luwu Timur. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur, Bahri Suli pun menyampaikan terima kasih atas perhatian Baznas Luwu Timur terhadap petugas kebersihan dan security. Menurut Beliau, bantuan ini sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan para petugas kebersihan dan security Kantor selama di Bulan Ramadhan. “Dengan adanya penyaluran parcel Ramadhan ini, dapat menanamkan kebiasaan masyarakat untuk berzakat, berinfaq, bersedekah ke Baznas Luwu Timur,” jelasnya. (Son/C)

KAMIS 15 APRIL 2021

DPRD Nilai Pembangunan Infrastruktur Jalan di Sulsel Tak Merata MAKASSAR, RAKSUL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel menilai pembangunan infrastruktur jalan pada sejumlah daerah di Sulawesi Selatan tidak merata. Hal tersebut terungkap saat Komisi D DPRD Sulsel yang membidangi pembangunan melakukan rapat evaluasi kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sulsel, Rabu (14/4/2021). Dalam rapat tersebut, ada banyak permasalahan yang disampaikan oleh wakil rakyat mulai dari pembangunan ruas jalan yang tidak merata di tahun 2020 hingga pihak ketiga tidak memiliki alat berat untuk menyelesaikan pekerjaan. “Anggaran fisik kita cukup besar, selain dari Pemprov

sendiri ada juga anggaran PEN (Program Pemulihan Ekonomi Nasional),” kata Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Rahman Pina. Legislator Fraksi Golkar itu membeberkan, pembangunan jalan seperti di jalan poros Luwu dan Tana Toraja ke Toraja Utara, terkesan kesulitan lantaran pihak ketiga tidak memiliki alat yang cukup memadai. Menurut Rahman Pina, tidak ada keseimbangan yang dilakukan oleh dinas PUPR dalam pembangunan jalan. Politisi Golkar ini menyebutkan Pemprov hanya fokus di tiga daerah saja yakni Kabupaten Bone, Luwu Raya dan Toraja. “Jadi ada kesenjangan cukup besar yang membuat daerah lain menimbulkan kecemburuan,” bebernya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sulsel Prof Rudy Djamaluddin mengakui, pembangunan jalan di Luwu dan Toraja memang dibawa 50 persen dibanding di wilayah selatan seperti Bulukumba, Bantaeng dan Jeneponto. “Sehingga kita utamakan Luwu dan Toraja untuk menghindari ketimpangan pembangunan,” katanya. Olehnya, ia berharap masukan dari anggota dewan untuk melihat daerah mana saja yang perlu dilakukan perbaikan jalan sehingga ada keseimbangan pembangunan di Sulsel. “Tentu anggaran 2021 ini kita harapkan masukan dari anggota dewan demi pembangunan Sulawesi selatan,” jelasnya. (fah/C)

IAS Kepedean .................................... Dari Halaman 1 ..............................

Mantan Wali Kota Makassar dua periode itu menyampaikan keinginannya memenangkan Partai Demokrat Pemilihan Legislatif 2024 di Sulawesi Selatan. Jika mampu memenangkan partai berlambang Mercy itu, IAS mengatakan akan maju kembali Pemilihan Gubernur Sulsel 2024 mendatang. “Saya ingin maju lagi Pilgub Sulsel jika mampu mengantar Partai Demokrat menang Pileg 2024 di Sulsel. Indikatornya di situ, kalau kita menangkan Demokrat di Sulsel,” tegas IAS, Rabu (14/4/2021). Ia mengaku menargetkan 15 hingga 17 kursi DPRD Sulsel bagi Partai Demokrat di Pemilu 2024 jika dipercaya menjadi Ketua DPD lagi. “Kalau diberi amanah, saya bisa capai 15 hingga 17 kursi DPRD Sulsel bagi Partai Demokrat di Pemilu 2024,” jelasnya. Pada Pemilu 2019 lalu, Demokrat yang dipimpin Ni’matullah hanya sembilan kursi. “Menurut saya Demokrat Sulsel berpotensi menjadi Ketua DPRD Sulsel, bukan wakil ketua seperti pemilu ini,” tuturnya. IAS juga meyakini masih punya keterkenalan di masyarakat Sulsel dari pengalamannya roadshow keliling daerah saat menjabat Ketua DPD I Golkar Sulsel hingga Ketua DPD Demokrat Sulsel. “Tahun 2008 hingga 2014 saya punya tingkat mobilitas tinggi keliling Sulsel. Selama

enam tahun tidak kurang 25 kali saya keliling Sulsel. Beberapa hari lalu saya ke Sinjai, ada warga yang panggil Pak Ilham. Saya bangga dan terharu masih dikenal warga,” sambungnya. Diketahui, IAS bukan pendatang baru di kanca Pilgub Sulsel. IAS pernah menantang petahana Sayang Jilid 2, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang. IAS ketika itu meraih 1.785.580 suara atau 41,57 persen. Kalah dibanding Sayang Jilid II 2.251.407 suara. Tahun mendatang dia meyakini masih diterima oleh publik meski pernah bermasalah hukum. Ia mencontohkan pengalamannya selama hampir dua tahun ini. Menurutnya, sejumlah masyarakat tak ragu menyapa bahkan mengajaknya berfoto jika turun ke masyarakat. Pengamat Politik Unismuh Makassar, Andi Luhur Prianto mengatakan, IAS adalah tokoh yang punya banyak pengalaman baik kepala daerah maupun memimpin partai Demokrat. “IAS punya pengalaman memimpin Demokrat juga kepala daerah. Ia juga masih punya jejaring elit nasional. Semua itu bisa menjadi modal politik, dalam menjajaki kompetisi perebutan ketua Demokrat Sulsel,” jelasnya. Menurutnya, Demokrat punya pengalaman dengan mekanisme pemilihan langsung.

Mekanisme yang telah terbukti bisa mempertajam fragmentasi internal partai. “Sudah perlu meninjau kembali sistem pemilihan, ke mekanisme yang berbasis musyawarah mufakat dan yang tetap bisa menjaga soliditas partai,” tuturnya. Untuk memberi diferensiasi isu, IAS perlu narasi-narasi kepemimpinan yang lebih prospektif. Terutama untuk mendelegitimasi pencapaian periode kepemimpinan Ni’matullah. Termasuk dalam membangun target tinggi di Pileg 2024. “Pencapaian di Pileg 2024 akan menjadi sasaran antara untuk running di Pilgub 2024,” kata Luhur. “Meskipun sudah jamak diketahui dan IAS pun telah melaluinya, bahwa besarnya dukungan di DPRD tidak selalu berbanding lurus dengan dukungan di Pilgub. Dukungan di Pilgub lebih banyak di tentukan oleh kualitas personal figur kandidat. Bukan karena besarnya basis kursi dukungan di DPRD,” lanjutnya. Di politik, setiap usaha mengkonsolidasi dukungan selalu bisa bermanfaat. Termasuk untuk membangun bargaining politik baru. “Dengan kasus hukum yang pernah di alami, IAS butuh momentum reborn (kelahiran kembali) di panggung politik. Musda Demokrat adalah salah satu momentum yangg menjanjikan untuk IAS kembali,” pungkasnya. (E)

KPK Incar .......................................... Dari Halaman 1 ..............................

Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan terhadap empat saksi tersebut berlangsung di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan. Mereka dimintai keterangan untuk melengkapi berkas perkara Nurdin Abdullah (NA). “Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NA,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (14/4/2021). Saat dikonfirmasi, Sari Pudjiastuti mengatakan belum bisa berkomentar, hanya saja ia siap jika mendapat panggilan KPK. “Belum ada komentar, tapi kami siap sekiranya kami ada panggilan,” tulisnya lewat pesan WhatsApp. Pemeriksaan Sari bukan kali pertama dilakukan, kala itu saat penggeledehan yang dilakukan KPK Maret lalu di Biro PBJ, Sari juga ikut diinterogasi. Pasca keluar dari ruangan PBJ, KPK membawa sejumlah dokumen dalam koper dan dus. Sari merupakan kerabat NA, sebelum menduduki jabatan Kabiro PBJ Pemprov Sulsel, ia merupakan ASN Bantaeng yang diangkut NA saat menjabat gubernur. Diketahui, temuan KPK di ULP/LPSE, sejumlah proyek di Sulsel ternyata mengalir ke keluarga dekat Nurdin Abdullah. Dari data yg dihimpun, sedikitnya 17 proyek dikuasai keluarga dekat NA hasil penunjukan langsung sang gubernur. Menantu NA (Meyrza), ipar (Taufik Fachruddin), hingga adik NA (Mega) adalah orangorang yang menguasai sejumlah proyek di Sulsel, selain kontraktor Agung Sucipto yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Hanya saja, Sari Pudjiastuti tidak mau banyak bicara soal bagi-bagi proyek tersebut. Ia tak mau menyebut terkait proyek yang ditangani oleh ke-

luarga NA. Begitu juga dengan dokumen yang dibawa KPK saat menggeledah di ruangannya Rabu lalu tak mau dibeberkan. “Saya no komen (proyek yang ditangani keluarga NA), saya takut melampaui kewenangan saya,” kata Sari melalui sambungan telepon beberapa waktu lalu. Sehari sebelumnya, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di salah satu rumah dan kantor kontraktor. KPK menemukan barang bukti berupa alat elektronik yang diduga terkait dengan perkara. Bukti-bukti tersebut akan segera diverifikasi dan dianalisa untuk segera diajukan penyitaannya untuk melengkapi berkas perkara penyidikan dimaksud. “2 lokasi berbeda yaitu di rumah kediaman pemilik PT PKN (Purnama Karya Nugraha) di Kecamatan Marisol Kota Makassar dan Kantor PT PKN (Purnama Karya Nugraha) di Jalan G Lokon Kota Makassar,” ujar Ali Fikri. Penggeledahan itu untuk penyidikan dugaan TPK suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel TA 2020-2021. “Di lokasi tersebut, diitemukan dan diamankan bukti berupa barang elektronik yang diduga terkait dengan perkara,” jelasnya. Diketahui, KPK menetapkan Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 20202021. Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai penerima suap ber-

sama Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan Edy Rahmat. Sementara yang dijerat sebagai pemberi adalah Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto. Nurdin diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari Agung. Tak hanya suap, Nurdin juga diduga menerima gratifikasi dengan total sebesar Rp 3,4 miliar. Gratifikasi tersebut diterima Nurdin dari beberapa kontraktor. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) tim penindakan terhadap Nurdin. Dalam OTT tersebut tim penindakan mengamankan uang Rp 2 miliar di sebuah koper di rumah dinas Edy Rahmat. Tak hanya itu, dalam penggeledahan yang dilakukan beberapa waktu lalu di rumah jabatan dan rumah pribadi Nurdin Abdullah, serta rumah dinas Sekdis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel dan Kantor Dinas PUTR, tim penyidik menyita uang sekitar Rp 3,5 miliar. Atas perbuatannya, Nurdin dan Edy sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara itu, sebagai pihak pemberi, Agung disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. (ami/D)

IST

PENGECEKAN PERALATAN

Satuan Brimob Polda Sulsel menggelar pengecekan paralatan dan perlengkapan SAR, KBR dan Jibom di Makosat Brimob Polda Sulsell, Rabu (14/4/2021).

Siap Main .......................................... Dari Halaman 1 ..............................

man, Kamis (15/4/2021). Bagi PSM dan Persija, pertandingan ini sangat vital untuk dijadikan modal jelang leg kedua di Stadion Manahan Solo, Minggu (18/4/2021) mendatang. Mampukah Pasukan Ramang kembali mempecundangi Macam Kemayoran? Apalagi secara mental PSM Makassar kali ini lebih siap. Seperti yang diungkapkan pelatih PSM Makassar, Syamsuddin Batolla. “Pemain semua siap. Kemarin kami latihan di Stadion Maguwoharjo. Termasuk (Patrich) Wanggai, juga sudah siap,” tegas Syamsuddin Batolla, pada sesi Pre Match Press Conference di Hotel Grand Mercure, Sleman, Rabu (14/4/2021). PSM Makassar diyakini akan bermain lepas di fase semifinal. Fase yang sama sekali tidak disangka PSM Makassar. Karena sejak awal, PSM Makassar tak masuk dalam hitungan tim yang diunggulkan. Syamsuddin Batolla melihat para pemainnya sangat antusias untuk melakoni pertandingan semi final. Sehingga, Syamsuddin Batolla pun mengatakan, para pamainnya sudah sangat siap untuk kembali menghadapi perlawanan Persija. “Kami lihat anak-anak sudah sangat siap semua untuk menghadapi pertandingan,” tegas Syamsuddin Batolla. Kapten PSM Makassar, Zulkifli Syukur, juga menegaskan kesiapan timnya. Langkah jauh PSM ke semifinal Piala Menpo-

ra, disebut Zulkifli sebagai hasil kerja keras tim. Status sebagai satu-satunya tim bermaterikan pemain lokal, juga membuat motivasi tambahan bagi PSM Makassar. Semifinal Piala Menpora 2021 akan menjadi pembuktian para pemain lokal. “Ini kesempatan untuk pemain-pemain lokal. Bahwa mereka bisa bersaing. Apalagi Liga 1 sudah dekat,” demikian Zulkifli. “Ini capaian luar biasa, Alhamdulillah kalau Allah izinkan kita akan melanju pada babak selanjutnya, tapi itu tidak akan mudah. Intinya kita sudah siap,” tutupnya. Sekadar diketahui, pada pertemuan pertama di penyisihan Grup B, PSM berhasil melibas Macan Kemayoran dua gol tanpa balas. Juku Eja yang diperkuat oleh 100 persen talenta lokal tak sedikit pun merasa gentar saat bersua Persija Jakarta. Sementara itu, pelatih Persija Jakarta, Sudirman, menjanjikan penampilan yang berbeda dibandingkan saat ditekuk PSM pada Grup B Piala Menpora 2021. Kembalinya ketajaman Marko Simic dan kehadiran Rohit Chand diyakini berdampak besar pada kualitas permainan Tim Macan Kemayoran. Khusus buat Rohit, pemain multi posisi itu kemungkinan besar kembali bermain di lini tengah. Sudirman tidak ingin menganggap remeh lawannya kali ini. Ia menyebut PSM memiliki

komposisi pemain yang bagus dan memiliki fanatisme dalam bermain yang tinggi. “PSM adalah tim yang bagus ya, tim yang kompak, tim yang merata dari berbagai posisi. Dan satu yang menjadi kelebihan mereka yaitu fanatisme mereka dalam bermain,” ujarnya pada konferensi pers, Rabu (14/4/2021). Selain itu, kemampuan fisik PSM yang mampu melakukan pressing ketat selama 90 menit juga menjadi ancaman tersendiri bagi Persija Jakarta. “Mereka punya loyalitas dalam bermain, selalu mencoba pressing lawan dengan ketat, dan itu yang kita waspadai,” pungkasnya. Kalau Persija tampil dengan kekuatan terbaiknya, PSM Makassar bakal berada dalam kesulitan besar. Terutama mengantisipasi situasi set-piece. Dengan bermodalkan pemain berpostur tinggi seperti Yan Motta, Marco Motta, Otavio Dutra dan Marco Simic, Persija bisa memanfaatkan kelebihan itu untuk memburu gol via bola mati dengan Marc Klok sebagai eksekutor. Syamsuddin tentu sudah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi kelebihan Persija. Permainan pantang menyerah dan determinasi tinggi mempertahankan daerah pertahanan, plus ketangguhan kiper Hilman Syah menjemput bola bakal menjadi tontonan menarik pada laga nanti. (fah/D)

Perlunya ............................................. Dari Halaman 1 ..............................

kesehatan, sosial, maupun budaya namun juga dapat mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya. Dalam aspek ekonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disingkat BUMD). Pada hakikatnya BUMD mempunyai peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana dengan kontribusi yang besar kepada daerah maka bisa meningkatkan secara signifikan pendaapatan asli daerah atau PAD. Namun, berdasarkan data yang ada menunjukkan, bahwa BUMD dalam kepengelolaan asetnya rata-rata rasio laba terhadap aset (ROA) masih sangat rendah. Melihat rendahnya tingkat ROA menunjukkan pula bahwa kepengelolaan BUMD yang dilakukan selama ini belumlah optimal adanya, baik dari aspek kepengelolaan keuangan dan pendapatan maupun dari aspek kinerja. Dengan melihat kondisi tersebut, dengan ditambah adanya praktek mismanagement yang mengarah pada inefisiensi dan kecurangan, maka BUMD dipandang sangat perlu dan penting untuk dilakukan pembenahan melalui penataan kembali BUMD, sehingga diharapkan terjadi kepengelolaan yang akuntabel dan transparan. Melalui penataan BUMD dengan memberi penekanan pada tata kelola BUMD yang baik dan benar tentu saja akan dapat mengubah kepengelolaan BUMD menjadi lebih baik lagi khususnya pada aspek kepengelolaan keuangan, pendapatan atau laba maupun dalam peningkatan kinerja BUMD.

Keberadaan BUMD telah jelas diatur dalam ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga dalam PP 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Terdapat dua bentuk BUMD, yaitu: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. Dan 2, perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Dengan adanya penegasan dari kedua pengaturan tersebut, maka tentu saja BUMD harus berubah dan berbenah diri serta menyesuaikan (adaptasi baru) terhadap kehadiran pengaturan tersebut. Sebab kalau tidak maka kepengelolaan BUMD terus saja tidak akan memberi kontribusi besar pada pendapatan asli daerah atau PAD. Konsep pengelolaan BUMD apakah berbentuk perseroan daerah ataukah perusahaan umum daerah sangat dimungkinkan untuk dilakukan dengan model pengelolaan BUMD dengan sistem tata kelola perusahaan yang baik atau “good corporate governance”. Konsep pengelolaan ini menggunakan sistem pengawasan ataupun pembinaan secara bertanggungjawab dan mandiri. Pengelolaan BUMD dilakukan dengan pengawasan dan pembinaan secara langsung oleh pemangku kebijakan yang di-

lakukan oleh kepala daerah selaku pemegang otoritas tertinggi di pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah selaku pemegang otoritas dapat melakukan ”intervensi kebijakan” dalam bentuk evaluasi kepengelolaan baik terhadap aspek keuangan, pendapatan, kinerja dan kontrbusi dalam PAD melalui rapat dewan pengawas maupun dalam rapat umum pemegang saham. Dalam ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan dengan jelas dan tegas, bahwa dalam pengelolaan BUMD salah satunya harus mengandung unsur tata kelola perusahaan yang baik. Apalagi dengan kehadiran peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan BUMD melalui PP Nomor 54 Tahun 2017. Melihat kondisi kepengelolaan BUMD sekarang ini yang masih belum optimal antara lain terlihat dari kepengelolaan yang masih terjebak dalam pola kerja birokrasi daripada sebagai perusahaan yang berorientasi tidak hanya pada kepuasan pelanggan, pelayanan yang diberikan belum maksimal, buruknya pengelolaan keuangan yang berimbas kepada pendapatan dan kontribusi pada PAD dan adanya praktek mismanagement yang mengarah pada inefisiensi dan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan BUMD, maka menjadi keharusan untuk melakukan penataan kembali kepengelolaan BUMD agar menjadi baik dan dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good governance). (*) JUANDI

KAMIS 15 april 2021

Amalan di Bulan Ramadan Jadi Topik Hangat di Pesantren Virual UMI PENULIS: IRAWATI EDITOR: ASHAR ABDULLAH

MAKASSAR, RAKSUL - Hari Kedua pesantren ramadan virtual UMI menghadirkan narasumber Prof.Dr. H. Syahrir Mallongi, SE, M.Si membahas tentang “Amalan-Amalan di Bulan Ramadhan”. Hadir Dekan FKM UMI Dr.Suharni, M.Kes, Wakil Dekan IV Fak.Teknik UMI Dr.Nursetiawaty, Ph.D, Kabid Masjid dan Dakwah PKD UMI Drs.Abd. Hamid Sulaiman dan sejumlah dosen, karyawan, dan mahasiswa UMI. Acara dipandu Host Dr.M.Ishaq Shamad dan Dr.Nurjannah Abna, Rabu (14/4). Prof. Syahrir Mallongi menjelaskan amalan di bulan Ramadhan dapat dilipatgandakan pahalanya, utamanya di malam lailatul qadar, 1 amalan bisa dinilai sebanyak 83 tahun. “Setidaknya, ada dua amalan pokok yang dapat menghiasi bulan Ramadhan, yakni shalat,

zakat, shadaqh, dst, serta amalan yang bersifat menahan diri, misalnya puasa dan menjaga diri dari hal-hal yang menyebabkan puasa terganggu,” tuturnya. Salah satu peserta, Abd. Hamid Sulaiman mempertanyakan tentang tradisi orang tua dulu yang menyatakan lebih baik tinggal di dalam “kelambu” ketika bulan Ramadhan tiba. “Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari berbagai macam godaan yang dapat mengganggu kekhusyuan dalam berpuasa dan beribadah lainnya,” ucapnya. Host Dr.M.Ishaq Shamad menyatakan disinilah pent-

ingnya merubah paradigma umat, dari pandangan masa lalu terkait dengan berdiam diri dan menghindari keramaian selama berpuasa. Sebab di zaman teknologi canggih sekarang ini, dengan internet, orang bisa berselancar kemana saja di dalam kamarnya sendirian sementara ia berpuasa. “Oleh karena itu, lebih baik tetap keluar dan bekerja secara produktif sambil berpuasa dengan tantangan yang lebih berat, daripada tinggal diam di rumah tanpa melakukan aktifitas yang produktif. Menurutnya puasa yang lebih banyak tantangannya, akan lebih banyak dihargai Allah Swt, dibanding dengan berpuasa yang kurang tantangannya,” sebutnya. Namun demikian kualitas amalan membaca al-Qur’an perlu ditingkatkan dengan berusaha juga membaca terje-

IST

PESANTREN VIRTUAL. Pesantren ramadan virtual UMI menghadirkan narasumber Prof.Dr. H. Syahrir Mallongi, SE, M.Si membahas tentang “Amalan-Amalan di Bulan Ramadhan” pada Rabu (14/4).

mahnya, kalau perlu baca juga kandungan dan tafsirnya, agar pemahaman kita tentang Islam semakin komprehensif setiap tahunnya. “Apalagi umur semakin bertambah, sehingga ibadah dan amalan yang dilakukan seyogyanya semakin

berkualitas setiap tahunnya, jelas M.Ishaq Shamad. Sementara, Host Dr.Nurjanna Abna mengomentari pentingnya memberi pemahaman kepada umat, agar tetap bekerja sebagai bagian dari amalan di dalam bulan suci Ramadhan.

Boleh Mudik Sebelum 6 Mei

Masyarakat Diminta Tingkatkan Amal dan Kinerja di Bulan Ramadan

Program Kultum Pemkot Parepare Berlanjut

PAREPARE, RAKSUL - Program kuliah tujuh menit atau Kultum yang dicanangkan oleh Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe yang menjadi rangkaian amaliah ramadan Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare terus berlanjut. Setelah Taufan Pawe yang menjadi pembawa Kultum perdana, tepat di hari pertama Ramadan, Selasa (13/4), kini di hari giliran Wakil Wali Kota H Pangerang Rahim, Rabu (14/4). Pangerang Rahim membawa Kultum setelah salat dzuhur berjamaah di Masjid Binalipu,

Komplek Kantor Wali Kota Parepare. Dalam Kultumnya, Pangerang berpesan kepada seluruh pegawai Pemkot Parepare untuk meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan, dibarengi dengan peningkatan kinerja. “Tingkat kedisiplinan ASN tetap dijaga sesuai aturan. Dan manfaatkan kesempatan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan amal ibadah dan tetap kinerja ditingkatkan,” pesan Pangerang. (Nia/C)

“Selain itu, sangat penting melaksanakan anjuran Rektor UMI untuk rajin melaksanakan 3 M, yakni “Membaca Al-Qur’an, Melakukan Ibadah Shalat Wajib dan Sunnah serta Mengeluarkan infaq dan shadaqah”, ajaknya. (D)

RAHAMANIAR/RAKYATSULSEL/C

KULTUM. Wakil Wali Kota H Pangerang Rahim saat membawa kultum di Masjid Binalipu, Komplek Kantor Wali Kota Parepare., Rabu (14/4).

JAKARTA, RAKSUL – Pemerintah melarang masyarakat mudik lebaran mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Namun, sebelum 6 Mei 2021 tidak akan ada penyekatan atau larangan. Bahan, lalu lintas di jalur mudik dipastikan akan diamankan polisi. “Jika ada yang mudik awal silakan saja. Kita perlancar. Sebelum 6 Mei 2021, pemerintah tidak melarang warga bepergian kemanapun. Asal tetap menaati protokol kesehatan COVID-19,” kata Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono, Rabu (14/4). Karena itu, dipastikan kalau ada yang mudik lebih awal, maka polisi tidak akan melakukan penyekatan dan menyuruh putar balik. Namun ketika memasuki tanggal 6 sampai 17 Mei, jalur utama mudik yang berada di Pulau Jawa, Sumatera maupun Bali dijaga ketat. “Nah, saat tanggal 6 Mei, mudik tidak boleh. Itu akan dilakuan penjagaan ketat,” paparnya Istiono. Menurutnya sebelum 6 Mei 2021, polisi juga telah menggelar operasi keselamatan. Operasi tersebut bertujuan mensosialisasi kepada masyarakat agar tidak mudik lebaran. (/fin)

Coky

KAMIS 15 APRIL 2021

Kapolda Sulsel Irjen Pol. Meedisyam bersama Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol. Mitnu Laksana, Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol. E. Zulpan, Direktur Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sulsel, Kombes Pol. Frans Sentoe, usai melaunching aplikasi pembuatan dan data perpanjangan SIM Online, di Polrestabes Makassar, Jl. Ahmad Yani, Selasa (12/4).

KAPOLDA SULSEL IKUTI LAUNCHING APLIKASI SIM NASIONAL INI PENJELASANNYA Kapolda Sulsel Irjen Pol. Drs. Merdisyam, M.Si, Walikota Makassar Ir. Dany Pomanto, Irwasda Polda Sulsel, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E.Zulpan , dan PJU Polda Sulsel lainnya, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Witnu Urip Laksana serta Instansi terkait, mengikuti zoom meeting Lauching aplikasi SIM Nasional bersama Kapolri dan Kakorlantas, di Aula Mappaoddang Polrestabes Makassar, Selasa (13/04/2021). Kapolri Jenderal Drs Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, Program aplikasi SIM Nasional tersebut merupakan program kerja 100 hari sejak dirinya ditetapkan menjadi orang nomor satu di institusi kepolisian. “Ini memang salah satu program kita, apalagi pak Presiden menginginkan semua institusi, khususnya Polri bisa membangun sistem dalam rangka pelayanan ke masyarakat melalui sistem teknologi informasi,” jelasnya. Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam menyampaikan , pelaksanaan Program aplikasi SIM Nasional ini merupakan salah satu penjabaran Program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) yang digulirkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. “Hari ini kita mengikuti secara langsung melalui virtual, launching aplikasi SIM Nasional secara nasional yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolri .” ujar Irjen Pol Merdisyam. Dikatakannya, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyiapkan pelayanan SIM Online. SIM online ini bisa untuk proses perpanjangan SIM A dan SIM C. Mengurus

SIM secara online bisa dilakukan melalui aplikasi yang diunduh dan diinstall pada perangkat handphone masing-masing. Aplikasi tersebut bernama SINAR, singkatan dari SIM Presisi Nasional. Sementara itu dalam penjelasannya, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E.Zulpan menyampaikan Pemohon yang akan membuat SIM A dan SIM C bisa mengunduh aplikasi digital bernama SINAR (SIM Presisi Nasional) melalui “App Store” atau “Play Store” di telepon seluler. Melalui aplikasi SINAR, pemohon perpanjangan SIM A dan C tidak perlu lagi harus ke kantor Satpas SIM. “Aplikasi ini baru, yang berisi layanan perpanjangan SIM A dan C secara online tanpa kehadiran pemohon, layanan uji teori sim secara online, lalu layanan pemeriksaan psikologi melalui aplikasi E-PPsi dan layanan pemeriksaan kesehatan melalui aplikasi ERikkes,” ucap E.Zulpan dalam keterangan tertulisnya. “Khusus perpanjangan SIM A (mobil) dan SIM C (motor) secara online, pemohon tidak perlu hadir ke Satpas,” sambungnya. Namun untuk pembuatan SIM baru, pemohon tetap harus datang ke Satpas untuk melaksanakan ujian praktik. Pemohon harus lolos saat pendaftaran atau registrasi online melalui aplikasi Sinar. Untuk diketahui semua golongan SIM bisa menggunakan aplikasi SIM online tersebut. “Untuk SIM baru setelah memenuhi persyaratan pada registrasi SIM online, selanjutnya wajib datang ke satpas yang dipilih untuk melaksanakan uji praktek,” terang E.Zulpan.