25 Juli new Flipbook PDF

25 Juli new

---

186 Views
78 Downloads
FLIP PDF 17.77MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

www.suarapemredkalbar.com

2

Ekonomi

SABTU, 25 JULI 2020

Penerbangan Kalah Saing dengan Transportasi Darat Prosedurnya Ribet Irfan Setiaputra Direktur Utama Garuda Indonesia

Hari ini karena harus rapid test dan lain-lain, kita jadi kalah bersaing dengan jalan darat.

JAKARTA, SP - Bisnis penerbangan saat ini dikatakan kalah bersaing dengan transportasi jalur darat. Prosedur penerbangan yang tidak fleksibel karena calon penumpang harus menjalani rapid test menjadi penyebab. Rapid menjadi keharusan demi memastikan penumpang terbebas dari virus corona. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama  Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra. “Hari ini karena harus rapid test dan lain-lain, kita jadi kalah bersaing dengan jalan darat,” kata Irfan di Jakarta, Jumat, (24/7). Hal ini membuat masyarakat memilih bepergian menggunakan jalur darat dengan menumpang mobil. Cara ini lebih mudah karena tidak perlu khawatir terpapar selama di perjalanan. “Kalau ke airport itu kan prosesnya panjang dan akhirnya naik mobil aja beres. Masuk mobil dan sampai Solo turun langsung masuk ke rumah,” kata Irfan. Meski begitu, hal ini tak menyurutkan Garuda untuk tetap melayani penerbangan pada rute tertentu. Meskipun dia tak menampik sempat berpikiran untuk mengurangi frekuensi penerbangan rute yang sepi

penumpang. Tetapi, saat ini beberapa rute seperti Solo tetap dipertahankan untuk melakukan  penerbangan setiap hari. Begitu juga dengan rute lainnya. “Kita tetap jaga minimal tiga hari sekali (rute penerbangan domestik) atau seminggu sekali ke luar negeri,” tuturnya. Irfan juga mengungkapkan sudah ada 400 pegawai Garuda Indonesia yang mengajukan pensiun dini. Mereka menerima tawaran pensiun dini lantaran kondisi keuangan perusahaan sudah tak lagi sehat akibat pandemi Covid-19. “Kita juga menawarkan pensiun dini. Sudah ada 400 orang yang mengajukan pensiun dini,” ucapnya. Irfan menuturkan, pegawai yang mengajukan pensiun dini berusia 45 tahun ke atas. Beberapa dari mereka ada yang memutuskan untuk beristirahat dan ada juga yang mulai bisnis baru. Dia memastikan, dalam kondisi saat ini, pilihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi jalan terakhir yang dilakukan Garuda Indonesia. “PHK ini opsi terakhir,” ujarnya. Selain menawarkan

NET

ILUSTRASI

pensiun dini, Garuda Indonesia telah melakukan pemotongan gaji kepada direksi dan karyawan. Kemudian perusahaan menunda pemberian gaji hingga batas waktu yang belum ditentukan.

“Kita lakukan pemotongan gaji dan kita tunda, mulai dari level direksi. Saya kaget juga ada BUMN lain yang tidak melakukan itu, tapi mungkin kondisi keuangannya masih bagus,” terang Irfan.

Garuda juga menawarkan secara sukarela bagi karyawan kontrak untuk dirumahkan. Lalu tidak melakukan perpanjangan kontrak. Beberapa bahkan dipercepat masa kontraknya. Menurut Irfan, Kondisi

ini terjadi karena bisnis penerbangan penumpang turun sampai 90 persen. Sehingga untuk menyelamatkan Garuda dari kebangkrutan hanyalah penumpang. Sebab suntikan dana dari pemerintah hanya bersifat semen-

tara. “Yang bisa menyelamatkan Garuda adalah penumpang, dana pemerintah itu sementara, yang memastikan Garuda bisa recovery itu penumpang,” pungkasnya. (lip/lha)

Manfaatkan Angkutan Logistik PT  ANGKASA Pura I (AP I) menyiapkan sejumlah strategi untuk menghemat kas perusahaan akibat pandemi  covid-19. Sampai saat ini jumlah penumpang pesawat di bandara masih sepi. Direktur Utama AP I, Faik Fahmi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan penanganan krisis industri penerbangan dengan mengutamakan sektor kesehatan serta menyelamatkan sektor perekonomian melalui diskusi dengan pihak maskapai, terutama maskapai internasional banyak yang

bangkrut. “Untuk menyelesaikan persoalan ini kami, internal ada empat insiatif. Pertama ini krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga kami identifikasi risiko terhadap strategi keuangan dan operasional,” ujarnya, kemarin. Faik menyebutnya dengan strategi bertahan atau  survival strategy meningkatkan portofolio bisnis di luar penerbangan. “Termasuk pengoperasian  freighter cargo, tadinya enggak punya sekarang kita

punya. Ini bagian dari program untuk memanfaatkan angkutan logistik. Kita charter dengan Pelita Air yang sekarang punya penerbangan sembilan kali per minggu,” katanya. Selain itu, lanjut dia,  cost leadership di mana perusahaan mengurangi beban biaya yang muncul di operasional yang sifatnya tidak esensial. “Terkait cost leadership, kami coba kurangi beban biaya yang muncul di operasional sambil kita perhatikan tipe biaya yang

muncul. Jadi, ada biayabiaya yang sifatnya nonesensial bisa kita potong sampai 100 persen. Yang sifatnya kontributor ke operasional sampai 80 persen. Tapi yang sifatnya esensial seperti safety, securty itu jadi mandatori di angkutan udara kita kurangi 20 persen dan yang terkait akselerator ini yang bisa beri kontribusi pendapatan lebih besar kurang 20 persen,” ungkapnya. Upaya tersebut, AP I bisa menghemat biaya sebesar 32 persen yang sangat berpen-

garuh signifikan ke depan. Saat ini, trafik penumpang di bandara AP I turun signifikan. Pada Mei lalu jumlah penumpang hanya 75.000 orang atau turun 99 persen dari kondisi normal di mana bisa mencapai 7,5 juta orang. Seiring adanya masa adaptasi kebiasaan baru (new normal), terhitung pada 19 Juli ini ada pertumbuhan untuk trafik penerbangan, yakni 35 persen. Namun trafik penumpang masih jauh di kisaran 17 persen. (inews/lha)

YBM PLN Kalbar Serahkan Bantuan Motor Ambulans

IST

SERAHKAN BANTUAN – Penyerahan bantuan motor ambulans dari Yayasan Baitul Mal (YBM) PLN Kalbar kepada bidan yang bertugas di Puskesmas Air Putih, Kabupaten Bengkayang, Jumat (24/7).

KUBU RAYA, SP - Ungkapan rasa syukur terlihat jelas di wajah Tari (25), Bidan Puskesmas Air Putih Kabupaten Kubu Raya, saat menerima bantuan motor ambulans dari Yayasan Baitul Mal (YBM) PLN Kalbar, di Halaman Kantor PLN UIW Kalbar, Jalan Adisucipto, Jumat (24/7). Menurut Tari, bantuan tersebut tentunya akan sangat membantu dirinya dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. “Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena telah diberikan bantuan motor ambulans dari YBM PLN Kalbar. Semoga bantuan ini dapat mendatangkan keberkahan buat saya

dan buat seluruh karyawan PLN Kalbar,” ungkap Tari. Selain bantuan sepeda motor ambulans, YBM PLN Kalbar juga menyerahkan bantuan dana dakwah untuk program Beting to Bening yang dilaksanakan Baznas Provinsi Kalbar. Ketua YBM PLN Kalbar, Andang Triwahyudi menyebutkan, bantuan sepeda motor ambulans diharapkan dapat membantu meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, khususnya di daerah terpencil. Sementara bantuan dana dakwah digunakan untuk mendorong kegiatan dakwah dan pendidikan untuk warga guna menciptakan lingkungan aman, damai, dan harmonis di Kampung Beting. “Kami berharap ban-

Hari Ini, Honda Kalbar Launching Virtual Honda Vario 125-150 PONTIANAK, SP - Honda Kalbar, siap memperkenalkan Honda Vario 150 dan 125 Terbaru Tahun 2020. Event spesial ini akan dilakukan secara virtual. Kegiatan tersebut akan dilangsungkan pada 25 Juli 2020, dimulai pukul 19.00 WIB Launching virtual ini akan live di Instagram @Honda Kalbar dan @Kamilonte. Adapun bintang tamu yang akan memeriahkan event ini adalah elmonycband. Sementara hadiah-hadiah yang disiapkan antara lain 1 Gram Emas Batangan, Helm Spesial, dan massih banyak aneka hadiah lainnya. “Hallo brosis, udah lama banget Honda Kalbar gak ngadain event. Kalian kangen gak sih dengan event @honda_kalbar,” demikan bunyi pengumuman di Instagram dan Facebook

Honda Kalbar. Virtual launching Vario 150 dan Vario 125, akan dimeriahkan oleh @elmonycband dan ditemani oleh MC kita @kamilonte. Kegiatan tersebut akan semakin meriah saat Honda Kalbar, akan bagi-bagi doorprize buat yang ikutan nonton. “Brosis cukup #dirumahaja ya, sambil nonton live kita. Sampai ketemu nanti brosis, pada saat live di instagram @honda_ kalbar dan @kamilonte,” lanjut pengumuman tersebut. Dengan diperkenalkannya Honda Vario 125 dan 150 Tahun 2020, menandai kembali era baru motor terlaris Honda ini. Sejak diluncurkan pada 2018 lalu dengan menghadirkan beberapa varian warna. Pada Februari 2020, Honda vario hadir terdiri dari varian

CBS dan eSP baik itu yang Varia dengan mesin 125cc dan 150cc. Honda Vario 150 hadir sebagai pilihan skutik eksklusif terbaru bagi pecintanya di kalangan anak muda. Desain yang lebih sporty diwujudkan pada desain cover stang yang lebih ramping dengan panel berkarakter sport, rear fender yang memiliki lampu sein terpisah dengan lampu belakang, serta diperkaya warna bodi monotone yang berkelas. Model ini hadir semakin canggih melalui fitur baru full digital panel meter dengan multi informasi dan penyematan fitur baru seperti New Honda Smart Key System yang terintegrasi dengan Answer Back System dan Anti Theft Alarm. Kesan eksklusif pun hadir

dengan lampu LED di semua sistem pencahayaan serta cover muffler dan pilion step yang dilapisi dengan alumunium. Sementara Honda Vario 125 dengan spesifikasi mesin 125cc berteknologi eSP yang memberikan keseimbangan antara performa yang optimal serta konsumsi bahan bakar yang irit. Tampil lebih sporty untuk berkendara sehari-hari, Honda Vario 125 kini dilengkapi rear fender yang memiliki lampu sein terpisah dengan lampu belakang. Ada juga fitur seperti full digital panel meter dengan multi informasi dan lampu LED pada semua sistem pencahayaan. Varian CBS-ISS pada model ini juga dilengkapi dengan Anti Theft Alarm sebagai fitur keamanan kendaraan. (mul)

tuan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi para Mustahik dan mendatangkan keberkahan bagi seluruh karyawan PLN yang telah sukarela memberikan sebagian penghasilannya yang telah kami kelola sesuai syariat pengelolaan ZIS,” kata Andang. Selama pandemi Covid-19, YBM PLN Kalbar juga telah menyerahkan bantuan paket sembako untuk warga kurang mampu di seluruh Kalbar. Bantuan paket sembako pertama diserahkan sebanyak 800 paket, selanjutnya 1.440 paket sembako diserahkan saat bulan Ramadan. Bidang pendidikan, YBM PLN Kalbar juga telah mengirimkan para santri untuk belajar di Pesantren Teknologi Informasi dan

Komunikasi (PETIK), kursus keterampilan di Rumah Gemilang Indonesia (RGI) dan sekolah programer selama tiga bulan. Senada, Ordaia Arqam Nja’Oemar, Senior Manager SDM dan Umum PLN Kalbar menegaskan PLN Kalbar berkomitmen terus memberikan bantuan pada masyarakat yang membutuhkan, terutama di masa pandemi Covid-19. “Kami berharap keberadaan PLN dapat memberikan manfaat bagi warga sekitar, terutama untuk warga yang kurang mampu melalui program-program sosial yang dilaksanakan YBM. Bantuan yang diberikan akan terus kami evaluasi dan sebarkan di seluruh daerah di mana PLN hadir di sana,” pungkas Arqam. (*)

Landak Bengkayang

www.suarapemredkalbar.com

5 SABTU, 25 JULI 2020

IST

PERIKSA DRAINASE – Pegawai Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak dan Tim Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalbar memeriksa drainase yang rusak di ruas jalan nasional yang ada di Kabupaten Landak, Kamis (23/7).

Drainase Ruas Jalan Nasional Rusak Sebabkan Banjir Karolin Minta Dinas Segera Lakukan Perbaikan

LANDAK, SP – Curah hujan tinggi di Kabupaten Landak menyebabkan banjir di beberapa titik di wilayah ibu kota Kabupaten Landak, Ngabang. Banjir Ngabang terjadi di sekitaran Terminal Ngabang. Beberapa drainase tersumbat akibat endapan lumpur dan sampah, sehingga air tidak bisa mengalir ke saluran drainase pembuangan. Selain itu, drainase di ruas jalan nasional yang berada di Ngabang juga banyak yang rusak dan mengakibatkan sumbatan aliran air. Kondisi ini terlihat pada drainase di depan Lapangan Bola Bardan dan di depan Gereja Katolik Salib Suci

Karolin Margret Natasa Bupati Landak

Kita berharap adanya peninjauan yang dilakukan dapat memberikan dampak langsung dan mendapatkan perhatian pemerintah dengan melakukan peningkatan dan perbaikan drainase di Ngabang agar genangan tidak terjadi Ngabang. Pembungan air di sana hanya terpusat pada satu gorong-gorong di depan Terminal Ngabang. “Setiap hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi, di sekitar Terminal Ngabang pasti terjadi luapan air dari Lapangan Bardan dan sekitar yang langsung menuju daerah

terminal, sehingga drainase tidak mampu mengalirkan air dengan cepat. Sehingga menyebabkan genangan air di pertokoan di sekitar terminal,” ujar Kepala Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak, Erani, Kamis. Karena drainase yang rusak ada di ruas jalan na-

sional, Tim Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalbar telah melakukan pemeriksaan kondisi drainase, setelah sebelumnya dilakukan koordinasi dengan Pemkab Landak. Pemeriksaan diikuti oleh Kasi Preservasi, Satker P2JN, Satker

keuangan menjadi efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. “Manfaat implementasi SP2D online, pemerintah daerah dapat mengetahui secara real time proses transaksi SP2D oleh bank tanpa harus melakukan konfirmasi,” jelas Vinsensius. Selain itu implementasi SP2D online akan mempercepat proses pencairan SP2D di bank tanpa perlu mengantre. “Manfaat lain akan mempercepat proses pencairan SP2D di Bank dan tidak perlu antre, sekaligus

pembuangan di simpang Jembatan Sei Landak. “Kita berharap adanya peninjauan yang dilakukan dapat memberikan dampak langsung dan mendapatkan perhatian pemerintah dengan melakukan peningkatan dan perbaikan drainase di

Ngabang agar genangan tidak terjadi,” pintanya. Karolin juga meminta Dinas PUPR dan Pera Kabupaten Landak segera melakukan koordinasi ke instansi terkait di provinsi mupun pusat untuk perbaikan drainase. (ril/jee)

Lintas Instansi Lakukan Pembersihan SEBELUMNYA, Dinas PUPR dan Pera Kabupaten Landak melakukan pembersihan drainase yang tersumbat di Ibu Kota Kabupaten Landak, Ngabang. Turut hadir petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas

Lingkungan Hidup, Satpol PP, Koramil Ngabang, Polsek Ngabang, dan Kecamatan Ngabang. Lima unit kendaraan penyemprot diturunkan untuk melakukan penyemprotan. Kepala Dinas PUPR dan Pera Kabupaten Landak, Erani mengatakan pem-

bersihan drainase untuk mengantisipasi genangan yang menyebabkan banjir. “Mengingat saat ini wilayah Landak khususnya Ngabang sering diguyur hujan dengan intensitas tinggi,” katanya. Erani meyakini pem-

bersihan dapat mengurangi dan mencegah terjadinya genangan air. Ia juga berharap kegiatan serupa dapat ditindaklanjuti lebih luas. “Sehingga Ngabang bisa menjadi kota yang bersih, nyaman, dan aman,” ujar Erani. (ril/jee)

Peran Publikasi Sertu Henndy di TMMD ke-108 Kodim 1202/Skw

Pemkab Landak Segera Terapkan SP2D Online LANDAK, SP – Pemkab Landak melakukan rapat koordinasi dengan Bank Kalbar terkait rencana penerapan pengurusan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara online yang terintegrasi dengan Bank Kalbar. Rapat dilakukan di Kantor Bank Kalbar Cabang Ngabang, Jumat (24/7). Sekda Landak, Vinsensius mewakili Bupati Landak, Karolin mengatakan SP2D online merupakan inovasi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang harus diterapkan untuk menciptakan tata kelola

Wilayah II, KPIJ dan Konsultan Core. Bupati Landak, Karolin Margret Natasa meminta agar drainase di Kota Ngabang harus segera dilakukan perbaikan agar dapat membuka akses aliran air yang mengalir hingga ke saluran

mendukung suksesnya penyelenggaraan transaksi non tunai,” kata Vinsesnsius. Kepala Divisi Teknologi Informasi Bank Kalbar, Ade Aswandi menyatakan siap mendukung dan memfasilitasi Pemkab Landak untuk menerapkan pengurusan SP2D online. “Bank Kalbar akan mensuport terkait dengan teknologi, supaya teknologi Bank Kalbar ini terintegrasi dengan sistem yang ada di Pemkab Landak,” ujar Aswandi. (ril/jee)

BENGKAYANG, SP – Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-108 Kodim 1202/Skw di Desa Danti, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang yang dimulai Juli 2020, masuk tahap akhir pekerjaan pembangunan fisik maupun non fisik. Bidang pembangunan fisik, Anggota Satgas TMMD telah melakukan pembangunan jembatan dan jalan. Sedangkan program non fisik dilakukan melalui berbagai penyuluhan ke masyarakat. Setiap pelaksanan program dilakukan secara transparan dan terpublikasi.

Publikasi informasi pelaksanaan program TMMD sejak awal dimulai dilakukan oleh Sertu Henndy. Henndy, selalu intens membangun komunikasi dengan sejumlah media masa, termasuk yang bertugas di Bengkayang. ”Saya bergabung menjadi tim media Pendim 1202/Skw sejak enam tahun terakhir, bukan hanya di pelaksanaan TMMD ke-108, sebelumnya juga pernah membuat laporan dalam bentuk berita yang juga disampaikan ke kawankawan, terutama di media massa,” ungkap Henndy. Henndy mengatakan selama

ini komunikasi dengan wartawan terjalin dengan baik. Publikasi yang disampaikan juga tercover dengan baik. Salah satu wartawan media elektronik yang bertugas di Bengkayang, Robin mengaku selama ini kerja sama dengan TNI sangat baik. Robin berharap kerja sama yang baik ini terus terjalin. ”Saya berharap komunikasi antara media massa dan TNI terus terjaga. Sebagai mitra publikasi, kami juga merasa terbantu. Sukses selalu TNI, khususnya Kodim 1202/Skw di Program TMMD ini,” kata Robin. (nar/jee)

Memperteguh Kemanunggalan TNI-Rakyat

Satgas TMMD Makan Bersama Warga Desa Danti Makan bersama masyarakat menjadi kegiatan rutin Anggota Satgas Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-108 Kodim 1202/Skw di Desa Danti, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang.

S

alah satu lokasi makan bersama di gelar di kediaman warga bernama Wito. Acara makan bersama diwarnai keceriaan. Suasana tenteram muncul, prajurit TNI dan warga saling bercengkrama sambil menyuap dan menyodorkan makanan yang dihidangkan. Ditemui usai pelaksanaan makan bersama, Dan-

ramil 1202-02/Sgl, Kapten Inf Sujarno menuturkan sejak berada di Desa Danti Satgas TMMD selalu hadir dalam kegiatan kemasyarakatan. “Hal ini dilaksanakan untuk memperteguh kemanunggalan TNI-Rakyat sebagai salah satu tujuan TMMD,” jelasnya. Sebelum makan bersama dimulai, Anggota

Satgas TMMD bersama warga bergotong royong menyiapkan tempat makan. Semangat gootong royong juga menjadi bagian dalam pengerjaan yang dilakukan di program TMMD. “Anggota Satgas dan warga dan kalau bekerja juga akan semakin bersemangat,” ujarnya. Menu makanan yang dihidangkan biasanya

berasal dari hasil perkebunan dan tangkapan masyarakat. “Dengan makanan seadanya dari tangkapan ikan nelayan dan hasil panen sayur mayur sudah sangat membuat hati kami senang. Momen ini menjadi kenangan kami yang tidak akan kami lupakan,” pungkas Sujarno. (narwati/jee)

SUARA PEMRED/NARWATI

MAKAN BERSAMA – Anggota Satgas TMMD ke-108 Kodim 1202/Skw saat makan bersama warga Desa Danti di waktu istirahat pengerjaan pembangunan fisik yang dilakukan.

Kubu Raya Mempawah

www.suarapemredkalbar.com

6 SABTU, 25 JULI 2020

PROKOPIM KUBU RAYA

MENUNJAU - Wakil Bupati Kubu Raya, Sujiwo, memuji bazar produk olahan perikanan yang kembali digelar Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya di halaman kantor dinas, Jumat (24/7).

Sujiwo Apresiasi Bazar Produk Perikanan

Sebuah Program Terobosan Sujiwo Wakil Bupati Kubu Raya

Animo masyarakat cukup tinggi dan itu membuktikan bahwasanya terobosan ini mendapat respons positif dari publik.

KUBU RAYA, SP – Wakil Bupati Kubu Raya, Sujiwo, memuji bazar produk olahan perikanan yang kembali digelar Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya di halaman kantor dinas, Jumat (24/7). Bazar sebelumnya dilakukan Dinas Perikanan pada Jumat pekan lalu.

Bazar tersebut menjual beragam produk olahan perikanan masyarakat dengan harga yang sangat terjangkau yakni di bawah harga pasar. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi

kepada Dinas Perikanan yang telah menggelar bazar hasil-hasil perikanan dalam rangka HUT ke-13 Kabupaten Kubu Raya,” tutur Sujiwo saat meninjau bazar bersama Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Atzebi Sujiwo. Ia menilai bazar tersebut sebagai sebuah program terobosan yang sangat baik. Sebab, dapat membantu masyarakat secara langsung untuk mendapatkan produk-produk perikanan dengan harga terjangkau. Sekaligus juga membantu

pemasaran dari produk para pengusaha yang bergerak di bidang perikanan. “Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa dilakukan di berbagai momen. Tidak hanya setahun sekali

di saat ulang tahun Kabupaten Kubu Raya,” harapnya. Dirinya menyebut bazar punya dampak yang sangat positif. Karena, tidak hanya membantu masyarakat dan pelaku usaha, tapi juga men-

jadi pusat informasi terkait pengolahan dan pemasaran produk perikanan. “Animo masyarakat cukup tinggi dan itu membuktikan bahwasanya terobosan ini mendapat respons

positif dari publik. Atas nama pemerintah daerah, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada kepala dinas beserta para staf yang telah berprakarsa,” ucapnya. (rio/lha)

KEPALA Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya, Hefni Rizal, mengungkapkan pihaknya akan berupaya menggelar bazar produk perikanan setiap pekan. Hal itu demi memfasilitasi sekaligus meringankan

beban masyarakat. Baik dari sisi masyarakat perikanan maupun warga yang hendak mengonsumsi ikan dengan harga terjangkau. Dirinya menuturkan di musim selatan saat ini, para nelayan tidak melaut.

Alhasil masyarakat kurang mampu cukup sulit untuk memperoleh produk-produk perikanan dengan harga terjangkau. Di mana sejumlah produk dianggap mahal oleh masyarakat. “Bazar ini juga dalam

rangka pemulihan ekonomi di masa kenormalan baru. Kita membantu para pelaku terutama memasarkan produk-produk perikanan hasil mereka,” ungkapnya. (rio/ lha)

Ringankan Beban Masyarakat

Pangdam Pimpin Sidang Panlih Catar Akmil Panda Kodam XII/Tpr

IST

PANLIH – Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad memimpin Sidang Pemilihan Calon Taruna Akademi Militer Panda Kodam XII/Tpr Pontianak TA 2020 bertempat di Sport Center Supriyadi, Makodam XII/Tpr.

KUBU RAYA, SP - Panglima Kodam (Pangdam) XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad memimpin lansung Sidang Pemilihan Calon Taruna Akademi Militer Panda Kodam XII/Tpr Pontianak TA. 2020 bertempat di Sport Center Supriyadi, Makodam XII/ Tpr. Hal ini disampaikan Kepala Penerangan Kodam XII/Tpr, Kolonel Inf Aulia

Fahmi Dalimunthe. Kapendam menyebutkan sidang kali ini diikuti sebanyak 66 orang pemuda lulusan SMA/Sederajat dari berbagai daerah di wilayah Kalimantan Barat. “Mereka yang mengikuti sidang ini sebelumnya telah mampu melewati seluruh tahapan pemeriksaan dan pengujian yang sangat ketat dan teliti yang meliputi aspek Administrasi, Kesehatan, Jasmani,

Mental Ideologi dan Psikologi secara objektif dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya. Selanjutnya mengatakan, sidang kali ini akan menentukan perwakilan daerah yang akan dikirim untuk mengikuti Tes Tingkat Panitia Pusat yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 19 Agustus 2020 mendatang di Akademi Militer Magelang.

Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad, kata Kapendam berharap para calon taruna yang terpilih dan dikirim ke tingkat pusat adalah calon yang terbaik dan berkualitas. Untuk itu agar seleksi dilakukan secara optimal, teliti dan bisa dipertanggungjawabkan, dengan pedoman utama norma atau ketentuan yang telah ditetapkan. Karena apa yang

dilakukan tersebut akan berdampak pada kualitas personel yang akan mengawasi dan memimpin organisasi TNI khususnya Angkatan Darat di masa yang akan datang. “Harapan Pangdam dari proses seleksi yang sangat ketat ini akan melahirkan para Perwira TNI AD yang handal di masa depan,” ujar Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunthe. (ril/dam)

Dampak Aturan Pertamina

Masyarakat Sulit Dapatkan Gas Melon Diberlakukannya aturan oleh Pertamina terkait pangkalan gas elpiji tiga kilogram atau gas melon, yang tidak diperbolehkan menjual kepada pengecer tabung gas dianggap sangat mempersulit masyarakat.

P

edagang sekaligus pengecer gas melon di Kawasan Pasar Sebukit Rama, Ilyas mengatakan, adanya aturan yang didengarnya dari pihak pangkalan, di mana pangkalan tidak boleh mengantar kepada pengecer. Diketahui, aturan sudah diberlakukan mulai bulan ini. “Jadi, para pengecer hanya bisa membeli dua tabung yang tiga kilo, itu pun hanya untuk digunakan sendiri. Karena untuk menjual lagi, sudah tidak bisa,” tuturnya, Jumat (24/7). Ia mengungkapkan kemarin, ada orang tua menggunakan sepeda yang datang mencari tabung gas melon, namun tidak mendapatkannya. Bahkan, mendengar

perkataan orang tua tersebut, ia sangat prihatin. “Bagaimana saya mau masak dan makan,” tuturnya mengulangi. Menurutnya, dengan terjadinya kelangkaan tabung gas melon, sangat mempersulit masyarakat. Karena untuk mendapatkan gas elpiji berwarna hijau itu, masyarakat harus mengantri dua sampai tiga jam. “Mengantri dua sampai tiga jam, belum tentu itu bisa mendapatkan gas elpiji. Karena jika sebelum antrian gasnya sudah habis, tentunya mereka tak akan mendapatkan gas elpiji,” ungkapnya. Ia menambahkan,sebelum adanya aturan, pengecer selalu diantar oleh pihak pangkalan sesuai dengan

kebutuhan yang berkisar 10 tabung. Namun dengan adanya aturan ini, sudah tidak bisa diantar ke pihak pengecer. “Sulitnya mendapatkan gas, sehingga gas terbilang langka. Karena aturan, pangkalan tidak bisa mengantarkan ke pengecer,” ujarnya Sementara untuk mengajukan menjadi pangkalan tabung gas di Pertamina, khusus di Pasar Sebukit Rama, sudah tidak diperbolehkan karena sudah tidak ada kuota untuk pangkalan. “Seharusnya pihak Pertamina, dengan dilarangnya pangkalan menjual ke pengecer, agar menambah pangkalan di Mempawah,” tutur Ilyas. Efek diberlakukan-

nya aturan tersebut, ratusan orang masyarakat mengantre untuk mendapatkan tabung gas. Tentunya itu bertolak belakang dengan aturan pemerintah yang mengajak masyarakat dalam menerapkan social distancing dalam memutus mata rantai covid-19. “Jadi, aturan pangkalan yang melarang menjual ke pengecer, membuat masyarakat berbondong-bondong mengantri untuk mendapatkan gas elpiji tiga kilo. Tentunya hal terkesan bertentangan dengan aturan pemerintah,” terangnya. Kasi Metrologi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Disperindagnaker, Hendri Kurniawan, menanggapi adanya penerapan aturan dari pihak Per-

tamina terkait pangkalan tidak boleh mengantar terhadap para pengecer, hingga membuat kelangkaan gas melon. “Sebenarnya bukan langka gas elpiji tiga kilo karena pasokan untuk Mempawah masih sama 10 ribu tabung per hari. Namun, hal itu karena aturan Pertamina, di mana pangkalan tidak boleh mengantarkan gas elpiji ke pengecer, sehingga masyarakat untuk mendapatkan gas elpiji tiga kilo, harus dengan cara mengantri berjam-jam,” ungkapnya. Menurut Hendri, dengan diterapkannya aturan ini, ia menyarakan pihak Pertamina untuk menambah pangkalan-pangkalan di Kabupaten Mempawah. Karena di setiap desa, diketahui masih belum terdapat pangkalan. “Jadi, kita sarankan warung-warung yang men-

jual gas elpiji, disarankan bisa menjadi pangkalan. Karena aturan saat ini setiap KK, hanya bisa membeli satu tabung gas elpiji,” tuturnya. Ia menuturkan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dan ditindaklanjuti dengan menyurati ke pihak Pertamina. Karena, pangkalan di Mempawah hanya terdapat 120 pangkalan dan hal itu tak merata di

Kabupaten Mempawah. “Isi surat kita, yaitu menyarankan pihak Pertamina agar memperbanyak pangkalan, dengan melihat embrio para pedagang yang berjualan gas elpiji, agar bisa menjadi pangkalan, memberikan kelonggaran agar pangkalan bisa kembali mengantar ke para pengecer, serta lainnya,” pungkas Hendri. (ruben/shella)

IST

GAS LANGKA - Salah satu pedagang sekaligus pengecer gas melon di Kawasan Pasar Sebukit Rama, Ilyas, menuturkan masyarakat sulit mendapatkan gas tiga kg dampak aturan Pertamina.

Politik Pilkada

www.suarapemredkalbar.com

8 SABTU, 25 JULI 2020

Tudingan Politik Dinasti ke Gibran Dinilai Tak Mendasar Hasto: Masyarakat Menilai Berdasarkan Kinerja

ANTARA

SALAMI WARGA – Presiden Jokowi bersama putranya, Gibran Rakabuming Raka menyalami warga dalam sebuah pertemuan sebelum pandemi Covid-19. Gibran dipastikan maju sebagai Wali Kota Solo di Pilkada 2020. Tudingan Politik dinasti mewarnai pencalonan Gibran. Sekretaris Jenderal DPP PDI P

Hasto Kristiyanto Karena masyarakat yang akan menentukan keterpilihan sosok berdasarkan kinerja, pengalaman, dan kepemimpinannya

JAKARTA, SP - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan tudingan politik dinasti yang disuarakan kelompok tertentu terhadap bakal calon Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka tak mendasar. “Karena masyarakat yang akan menentukan ket-

erpilihan sosok berdasarkan kinerja, pengalaman, dan kepemimpinannya,” kata Hasto dalam diskusi virtual yang digelar DPP PDIP, di Jakarta, Jumat (24/7). Menurut Hasto, dalam era demokrasi, di mana pelaksanaan Pemilu adalah secara langsung, proses pen-

didikan politik rakyat berjalan cepat. Dampaknya, proses demokrasi meningkatkan rasionalitas publik. “Masyarakat pada akhirnya melihat rasional. Yang dilihat adalah aspek kepemimpinan, aspek kinerja, aspek terhadap berbagai program yang ditawarkan oleh calon pemimpin, itu yang tetap menjadi dominan, dan menjadi referensi dari masyarakat untuk memilih,” ucapnya menjelaskan. Oleh karena itu, Hasto menganggap tudingan dinasti politik itu hanya menjadi bagian dari dialektika politik yang menyempurnakan seluruh rasionalitas publik. Selain itu, politikus asal

Yogyakarta itu meyakini kaderisasi politik memang dimulai dari keluarga dan pendidikan itu bukan menjadi fenomena tunggal. “Bagi PDI Perjuangan itu terjadi di banyak partai. Hampir di seluruh partai politik. Yang penting di dalam proses menyiapkan seseorang menjadi pemimpin itulah yang dilakukan PDI Perjuangan,” kata Hasto. Dalam kesempatan itu, Hasto menekankan aga setiap calon kepala daerah (Cakada) dan wakil kepala daerah diwajibkan untuk mengikuti Sekolah Partai. “Setiap cakada akan diberikan materi tentang pengelolaan anggaran yang

PKB Targetkan 70 Persen Kemenangan di Pilkada 2020 JAKARTA, SP - Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar menargetkan meraih 70 persen kemenangan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. “Kami berharap bisa 70 persen menang,” kata Cak Imin, sapaan Muhaimin, kepada wartawan di Jakarta,

kemarin. Cak Imin mengungkapkan hingga saat ini PKB sudah mengeluarkan 45 surat rekomendasi dukungan kepada bakal calon kepala daerah di seluruh Indonesia. “Sampai Kamis ini sudah keluar (untuk) 45 kepala daerah, itu setiap hari bertambah,” sebutnya.

Cak Imin mengatakan setiap calon kepala daerah yang diusung PKB harus menandatangani kontrak politik untuk berkampanye tentang pembangunan alternatif ekonomi baru, sehingga  stagnasi ekonomi yang terjadi selama masa pandemi Covid-19 bisa segera ditemukan solusinya.

Selain itu, calon kepala daerah yang diusung PKB harus mau turun langsung ke masyarakat dan mendorong penyaluran bantuan sosial. “Meskipun ada protokol menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan, namun semua harus tetap turun ke masyarakat,” kata Cak Imin. (ant/jee)

prowong cilik, geopolitik, dan ideologi Pancasila,” tuturnya. Hal itu juga demi men-

jawab tudingan bahwa sosok seperti Gibran tak memiliki pengalaman di pemerintahan. “Karena di situlah

kualitas pemimpin itu kami kedepankan melalui sekolah partai,” ujarnya menegaskan. (ant/jee)

PKS - Demokrat Gelar Pertemuan PETINGGI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat menggelar pertemuan. Presiden PKS, Sohibul Iman dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat membahas mengenai Pilkada Solo 2020. “Ya, jadi tadi ada pembicaraan itu. Ini seksi ya (Pilkada Solo),” kata Sohibul Imam saat jumpa pers di Markas PKS, Jakarta Selatan, Jumat (24/7).

Sohibul mengaku cukup kaget, karena sekelas Partai Demokrat tidak memiliki kursi di Solo. Karenanya, Partai Demokrat tidak bisa mengusung calon di Pilkada Solo. “Saya juga baru tahu tadi, ternyata Demokrat tidak punya kursi di Solo. Demokrat tidak bisa berbicara mengusung atau tidak,” jelas dia. Sohibul mengatakan, posisi partainya di Solo cu-

kup baik dengan memiliki sejumlah kursi. Tetapi, terkait siapa sosok didukung nantinya masih dalam pihak perundingan. “PKS punya kursi, tapi sekarang DPP belum dapat laporan resmi DPD. Belum ada usulan. Jadi, kami belum bisa menyatakan (dukungan di Pilkada Solo, karena sampai hari ini belum ada laporan dan pengajuan sama sekali,” tandas Sohibul. (lip/ jee)

Wakapolri Tegaskan Netralitas Polri di Pilkada 2020

Wakapolri, Komjen Pol Gatot Eddy Pramono

AMBON, SP – Wakapolri, Komjen Pol Gatot Eddy Pramono kembali menegaskan netralitas personil Polri pada pesta pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 170 daerah di Indonesia yang digelar 9 Desember 2020. “Saya tegaskan sekali lagi bahwa seluruh personil Polri tetap netral dalam Pilkada dan hal ini diatur dalam Pasal 28 UndangUndang Nomor 2 tahun 2002,” katanya di Ambon, Jumat (24/7). Wakapolri juga menegaskan dalam setiap kunjungan ke daerah maupun di berbagai kegiatan, dirinya selalu mengingatkan personil Polri untuk menjaga netralitas sebagai abdi negara. Menurut Jenderal bin-

tang tiga ini, seluruh jajaran Polri diingatkan untuk tidak berpihak kepada satu pun calon yang bertarung di pilkada. “Tidak boleh ada anggota Polri berpihak kepada satu pun calon. Kalau ada yang berpihak silakan lapor secara berjenjang, sehingga bisa ditindak berdasarkan aturan yang berlaku,” tegasnya. Netralitas, katanya, menjadi komitmen Polri sebagai abdi negara untuk bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya mengawal seluruh tahapan agenda demokrasi tersebut berjalan aman dan lancar. Wakapolri yang berkunjung ke Ambon bersama Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendag-

ri Tito Karnavian, sejak Kamis (23/7), menyebutkan, pihaknya telah mempersiapkan berbagai langkah antisipasi sesuai karakteristik dan tingkat kerawanan di masingmasing daerah. Selain itu, membangun koordinasi dan sinergi bersama TNI maupun pemerintah daerah maupun komponen lainnya guna menjamin Pilkada Serentak berjalan dengan sukses. “Pilkada tahun ini memiliki nilai dan kesulitan tersendiri karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, sehingga dibutuhkan kolaborasi semua pihak dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga Pilkada tidak menjadi sarana baru penyebaran virus ini,” ucapnya. Dia juga mengingatkan KPU dan bawaslu sebagai penyelenggara untuk menjunjung tinggi netralitas serta profesionalisme dalam penyelenggaraan pilkada, termasuk bekerja sama dengan aparat Kejaksaan dan Sentra Gakumdu Polri terkait penegakan hukum. (ant/jee) C

M

Y

K

KORAN II SUARA PEMRED

Pontianak

9

SABTU, 25 JULI 2020

Asops Kodam XII/Tpr Narsum Webinar

RSUD Soedarso Siapkan Ruang Khusus untuk Pasien Anak Covid-19 RUMAH Sakit Umum Daerah Dr Soedarso Kota Pontianak menyediakan ruangan rawat inap khusus dan menciptakan

suasana psikologis bagi pasien suspek dan terkonfirmasi Covid-19 usia anak-anak. “Ada ruangan khusus, yakni ruang VVIP yang

• Baca Halaman 11

IST

NARSUM - Asops Kasdam XII/Tpr, Kolonel Inf Iwan Rosandriyanto, jadi Narasumber Webinar. Ia menjelaskan bahwa saat ini Era Adaptasi Kebiasaan Baru.

PONTIANAK, SP - Asisten Operasi (Asops) Kasdam XII/Tanjungpura, Kolonel Inf Iwan Rosandriyanto, menjadi narasumber dalam webinar tentang Optimalisasi Pendisiplinan guna Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Co-

vid-19 yang dilaksanakan oleh Kodam XII/Tpr di Ruang Rapat Puskodalopsdam XII/Tpr. Asops Kasdam XII/Tpr dalam acara Webinar (Web Seminar) menyampaikan, bahwa saat ini kita sudah memasuki era atau masa

• Baca Halaman 11

Pelaku Usaha Jangan Pakai Gas Subsidi

Satpol PP Gelar Razia Gas 3 Kg

Wali Kota Pontianak

Edi Rusdi Kamtono “Saya ingatkan pada para pelaku usaha yang masih menggunakan gas elpiji tiga kilogram, segera tukarkan dengan gas non subsidi seperti bright gas 5,5 kilogram atau di atasnya”

ISTIMEWA

PENERTIBAN – Tim Penertiban Gas Elpiji Bersubsidi menggelar razia gas elpiji bersubsidi ke sejumlah tempat usaha menegah besar di Kota Pontianak, Jumat (24/7). Hasilnya, ada sebanyak 40 tabung elpiji bersubsidi disita untuk ditukar dengan tabung gas elpiji non subsidi.

PONTIANAK, SP – Satpol PP Kota Pontianak dan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak beserta Hiswana Migas yang tergabung dalam

warung kopi, rumah makan, restoran dan hotel di Jalan WR Supratman, Jalan Tanjungpura dan lokasi lainnya. Hasilnya, ada sebanyak 40 tabung elpiji bersubsidi disita untuk di-

Agen dan Pangkalan Kena Sanksi SALES Area Manager Pertamina Kalbar Weddy Surya Windrawan menerangkan, pihaknya sudah melakukan dua kali opera-

• Baca Halaman 15

Pemkot Pontianak Masih Belum Pastikan Pencairan Gaji ke-13 PONTIANAK, SP - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyatakan, pihaknya masih belum

Tim Penertiban Gas Elpiji Bersubsidi menggelar razia gas elpiji bersubsidi, Jumat (24/7). Razia tersebut menyasar sejumlah tempat usaha menengah besar seperti

memastikan pencairan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara setempat karena masih menunggu kebijak-

• Baca Halaman 15

si pasar dalam dua pekan terakhir. Operasi pasar gas elpiji bersubsidi ini akan digelar secara rutin bagi masyarakat.

“Yang paling penting diketahui adalah operasi pasar ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap keluhan warga,”

• Baca Halaman 15

Satgas TMMD Reg Ke-108 Kodim 1203/Ketapang Perindah Mushola

Cat Dinding dan Kaligrafi Karya Serda M Noor Kegiatan TMMD Reguler Ke-108 Kodim 1203/ Ketapang, di Desa Beringin Rayo, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, sudah lebih dari dua pekan. Berbagai kegiatan terus di kebut pekerjaanya. Rangkaian kegiatan TMMD di Desa Beringin Rayo terus ditingkatkan pengerjaanya.

B

ERSAMA warga sekitar, salah satunya merehab Mushola At-Taqwa, dengan membuat karya seni kaligrafi. Pembuatan karya seni ini dikerjakan oleh Serda M Noor di mana kaligrafi ia yang berada di dalam Mushola bertujuan menarik minat warga muslim setempat agar lebih rajin dalam melaksanakan ibadah. Dikatakan oleh serda M Noor bahwa dalam setiap

• Baca Halaman 15

IST

PASANG - Serda M Noor memasnag kaligrafi karyanya, untuk memperindah Mushola At-taqwa Desa Beringin Rayo.

u

m t t k g a

C

M

Y

K

www.suarapemredkalbar.com

Layanan

10 SABTU, 25 JULI 2020

Oh Harga Sembako, Jangan Naik Dong! BUDHI SETYONO Statistisi Terampil BPS Kubu Raya

Kementerian Agama telah selesai menggelar sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1441 H untuk menentukan Idul Adha 2020 yang jatuh pada 10 Zulhijjah. Berdasarkan hasil sidang isbat, pemerintah akhirnya menetapkan 1 Zulhijjah jatuh pada 22 Juli. Artinya, Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada Jumat, 31 Juli 2020.

S

AMA halnya Hari Raya Idul Fitri 1441 H, perayaan ‘hari raya kurban’ ini masih dalam kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, perayaan kali ini ‘mau tak mau’ harus dijalani dengan penuh keprihatinan. Sebab dalam kondisi seperti ini roda perekonomian masyarakat sedang mengalami ujian berat. Semua sektor usaha mengalami penurunan omzet secara drastis bahkan tidak sedikit usaha yang gulung tikar akibat pandemi ini. Berbanding lurus dengan dampak pandemi Covid-19, menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini harga sembilan bahan pokok (sembako)pun mulai merangkak naik. Hal tersebut karena banyaknya permintaan atas barang-barang terutama barang kebutuhan menjelang lebaran kurban ini. Oleh sebab itu dikarenakan permintaan meningkat otomatis harga juga ikut meningkat. Menjelang hari raya, banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi, misalnya kebutuhan akan makanan untuk perayaan hari raya. Dikarenakan banyaknya permintaan menjelang hari raya, biasanya para pedagang akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menaikkan harga. Karena banyak orang yang menginginkan barang-barang kebutuhan tersebut. Sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran dimana jika permintaan mening-

kat maka harga barang juga ikut meningkat.Karena itulah biasanya untuk mengendalikan kenaikan harga pada saat menjelang hari raya, pemerintah akan memastikan pasokan barang-barang kebutuhan masyarakat tercukupi. Hal ini untuk menghindari tingkat kecurangan pedagang yang dapat meningkatkan harga barang ditambah dengan kurangnya jumlah barang dipasaran yang memperparah keadaan.Selain itu, pemerintah tentu tidak diam saja dalam menanggapi kenaikan harga bahan pokok ini. Karena bagaimanapun juga pemerintah lah yang bertanggung jawab untuk memberikan rasa nyaman dan tenang untuk masyarakat. Indeks Harga Konsumen Setelah diberlakukan tatanan kehidupan baru (new normal) sejak bulan lalu, aktivitas perekonomian di Kalimantan Barat mulai menggeliat kembali. Selama penerapan new normal, masyarakat harus tetap memperhatikan protokol kesehatan saat beraktivitas, seperti mengenakan masker dan menjaga jarak. Harga-harga kebutuhan pokok yang sebelumnya sempat anjlok, makin hari sudah mulai normal bahkan cenderung naik. Tentunya kenaikan harga tersebut berpengaruh terhadap daya konsumsi masyarakat sebagai konsumen. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga di-

tingkat konsumen. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. IHK dikelompokkan dalam tujuh kelompok pengeluaran, yakni: kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok transportasi; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya; pendidikan; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup yang dilakukan Badan Pusat Statistik(BPS).Kemudian BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di 82 kota seluruh Indonesia, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang atau jasa di setiap kota. Salah satu kelompok pengeluaran yang seringkali mengalami kenaikan adalah komoditas makanan, minuman, dan tembakau.Jika dilihat dari pergerakan persentase selama dua bulan terakhir, maka

bisa dimungkinkan menjelang hari raya kurban kali ini pun akan mengalami kenaikan. Dari data BPS Provinsi Kalimantan Barat, komoditas tersebutmengalami kenaikan inflasi sebesar 0,84 persen. Persentase terjadi kenaikan indeks dari 108,33 pada Mei 2020 menjadi 109,25 pada Juni 2020. Dari tiga subkelompok dalam kelompok ini, semua subkelompoknya mengalami inflasi. Subkelompok makanan mengalami inflasi sebesar 0,96 persen; subkelompok minuman tidak beralkohol sebesar 0,02 persen; dan subkelompok rokok dan tembakau sebesar 0,33 persen. Kelompok ini pada bulan Juni memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,2790 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi antara lain daging ayam ras sebesar 0,2870 persen, telur ayam ras sebesar 0,0687 persen, ikan tongkol sebesar 0,0475 persen, dan sawi hijau sebesar 0,0287 persen. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/ sumbangan deflasi antara lain bawang putih sebesar 0,1052 persen, jeruk sebesar 0,0597 persen, gula pasir sebesar 0,0275 persen, ikan baung sebesar 0,0245 persen, dan cabai rawit sebesar 0,0214 persen. Kurban di Tengah Pandemi Covid-19 Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Provinsi Kalimantan Barat merupakan daerah tertinggi dengan rasio kesembuhan pasien Covid-19. Kesembuhan pasien Covid-19

Jadi Fenomena

di Provinsi Kalimantan Barat mencapai rasio 97,77 persen. Rasio kesembuhan tersebut merupakan yang tertinggi di Indonesia. Hal tersebut tentunya membawa angin segar bagi masyarakat Kalimantan Barat, bahkan beberapa daerah zona hijau sudah bisa melaksanakan sekolah dengan tatap muka per 1 Agustus 2020. Selain itu, bagi umat muslim pun menyambutnya dengan penuh rasa syukur. Tentunya rasa syukur ini diwujudkan dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Walaupun kondisi perekonomian saat ini belum bisa pulih seratus persen, tidak sedikit umat muslim yang mempersembahkan hewan kurban dalam perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Namun bisa diprediksikan bahwa jumlah hewan kurban tahun ini mengalami penurunan dan berbanding terbalik dengan harga sembako yang semakin naik.Kemungkinan penurunan jumlah orang yang kurban ini sesuai dengan keadaan pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai. Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Agama, telah menerbitkan surat edaran berisi panduan pelaksanaan kurban selama pandemi. Panduan itu mencakup langkah-langkah mitigasi risiko dalam penjualan dan penyembelihan hewan kurban. Menurut panduan itu, pedagang hewan kurban harus mengoptimalkan penjualan secara daring. Kalaupun melakukan jual-beli secara tatap muka, pedagang maupun pembeli harus menerapkan penjarakan fisik (physical distancing), pengecekan suhu tubuh, dan langkah-langkah higiene personal lainnya. Adapun proses pemotongan hewan kurban diutamakan di Rumah Potong HewanRuminansia (RPH-R). Apabila dilakukan di luar RPH-R, penyembelihan harus memenuhi protokol Covid-19.

Urgensi Pemda Lindungi Anak Indonesia Rita Pranawati Wakil Ketua KPAI, Dosen FISIP UHAMKA

KASUS kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, seksual, hingga siber masih sering menghiasi laman media. Pada satu sisi, munculnya kasuskasus itu dapat bermakna meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak, agar mendapatkan penanganan secara optimal.

P

ADA sisi lain, terus meningkatnya kasus kekerasan anak harus diselesaikan sejak di hulunya. Sektor hulu itu ialah kebijakan pemerintah daerah (pemda) dalam perlindungan anak. Dampak dari perubahan kebijakan pemda dalam perlindungan anak akan memengaruhi seluruh proses perlindungan anak yang dilakukan, baik pencegahan, penanganan, maupun rehabilitasi. Tanpa perubahan kebijakan, upaya perlindungan anak akan sulit tercapai. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak merupakan upaya menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Perlindungan itu harus dilandaskan pada harkat martabat kemanusiaan. Setiap anak harus bebas dari kekerasan dan diskriminasi. UU Perlindungan Anak menyebutkan pemda bertanggung jawab untuk menghormati dan menjamin pemenuhan hak setiap anak Indonesia. Pemda juga bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak anak. Pemda sebagai wakil negara memiliki kewajiban untuk memenuhi, melindungi,

dan menghormati hak anak, serta, melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Mandat Hadirnya UU No 23/2014 tentang Pemda menjadikan urusan perlindungan anak menjadi urusan wajib daerah. Pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki kewajiban yang sama menjadi pelaksana urusan perlindungan anak. Pasal 12 menyebutkan, perlindungan anak tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, namun menjadi urusan wajib pemda. Perlindungan anak di daerah tidak lagi hanya menjadi urusan penunjang, namun menjadi urusan inti. Perubahan ini bermakna ke sungguhan regulasi mengatur bahwa urusan perlindungan anak menjadi urusan wajib yang penting bagi masa depan bangsa. Dampak perubahan itu, di antaranya pada bentuk kelembagaan di daerah. Bentuk kelembagaan penanggung jawab perlindungan anak tidak lagi hanya berbentuk badan, biro, atau kantor urusan. Tetapi, menjadi setingkat dinas. Dinas bersifat lebih teknis dan dapat melakukan upaya perlindungan secara optimal. Dengan pembagian yang

jelas antara urusan pusat dan daerah, idealnya kasus-kasus perlindungan lebih cepat tertangani. Upaya pencegahan dan penanganan diharapkan merata di seluruh Indonesia. Luasnya Indonesia mensyaratkan pemerataan kualitas perlindungan anak yang setara di seluruh provinsi dan kabupatan/kota. Oleh karena itu, pembagian kewenangan kepada daerah menjadi hal yang sudah seharusnya dilakukan dengan kesungguhan. Perubahan Kebijakan Perubahan nomenklatur dalam UU Otda harus diikuti perubahan kebijakan perlindungan anak. Tanpa itu, perlindungan anak akan kehilangan arah/greget. Perubahan kebijakan perlindungan anak harus membangun sistem perlindungan anak yang meliputi tiga unsur. Pertama, keberadaan norma dan regulasi terkait perlindungan anak. Keberadaan norma dan regulasi akan menjadi dasar bagi pengaturan perlindungan anak. Norma dan regulasi akan mengatur sejauh mana upaya perlindungan anak akan dilakukan dan diimplementasikan pemda. Data KPAI (2019) menemukan, sebanyak 48,3% layanan anak korban yang tuntas. Sementara, sisanya tidak tuntas, di antaranya, karena keterbatasan anggaran di daerah. Keberadaan anggaran menjadi salah satu penentu keberlangsungan perlindungan anak.

Kedua, keberadaan struktur dan kelembagaan untuk pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Perubahan menjadi dinas merupakan bukti bahwa regulasi telah mengamanatkan perlindungan anak menjadi urusan yang penting. Ketiga, program dan layanan perlindungan. Program perlindungan anak dalam kerangka preventif harus dilakukan, tidak hanya sampai pada kader-kader di tingkat desa sebagaimana evaluasi saat ini. Tetapi, harus sampai pada keluarga yang menjadi garda terdepan pengasuhan. Utamakan Pencegahan Pemda harus mengedepankan proses-proses preventif dalam perlindungan anak. Sosialiasi kepada seluruh keluarga, tokoh masyarakat dan komunitas, guru dan sekolah, tokoh agama, dan organisasi agama sangat penting. Sebab, sejatinya, mengasuh membutuhkan orang sekampung. Sehingga anak-anak Indonesia akan tumbuh dengan baik dan bebas dari kekerasan. Menyiapkan anakanak hari ini sejatinya kita menyiapkan SDM Indonesia yang unggul di masa yang akan datang. Jika anak sudah menjadi korban, proses penanganannya berpotensi memakan waktu yang panjang. Anak harus mendapatkan rehabilitasi dengan tuntas. Orangtuanya pun harus mendapatkan pembekalan untuk mendampingi

Kolom mikir adalah ruang publik yang kami sediakan untuk para pembaca Suara Pemred dan warga dalam menyoroti satu persoalan menyangkut khalayak. Segala risiko dari artikel, opini di kolom mikir adalah tanggung jawab penulis. Lengkapi tulisan dengan identitas jelas dan nomor HP. REDAKSI

anak. Sehingga, dapat menjembatani jika anak membutuhkan pertolongan rehabilitasi lanjutan. Jika rehabilitasi tidak tuntas, anak korban berpotensi menjadi pelaku di masa yang akan datang. SDM yang seperti ini rentan menjadi beban sosial dan berpotensi tidak poduktif. Sekaligus, menjadi beban fi nansial negara. Oleh karena itu, pencegahan harus diupayakan maksimal. Desa/ kelurahan sebagai ujung tombak pemda wajib menjadikan program perlindungan anak sebagai program utama. Desa harus memiliki peta jalan perlindungan anak, sebagai upaya melindungi anak di level pemerintahan paling bawah. Desa harus memiliki upaya perlindungan dan SOP penanganan jika ada kasus kekerasan terhadap anak. Dana desa juga dialokasikan untuk program-program pencegahan. Keterlibatan desa akan memaksimalkan upaya pencegahan dan anak-anak Indonesia terlindungi. Akhirnya, komitmen pemda dari provinsi, kabupaten/ kota hingga memaksimalkan peran desa sangat penting, dalam upaya perlindungan anak. Kepala daerah dan DPRD harus sama-sama mengupayakan komitmen terbaik untuk melindungi anak Indonesia. Selamat Hari Anak, anak Indonesia sehat dan ceria! Sumber: Media Indonesia

Kami juga menerima foto kiriman pembaca dengan ukuran minimal 800 kb max 1,2 mb. Dilengkapi dengan keterangan foto dan identitas.

Kirimkan tulisan Anda dan foto ke email: Superkalbar@ Gmail.com atau ke WA: 081253667710

SUARA PEMRED TIDAK DAPAT MENJAMIN VALIDASI ARTIKEL, OPINI. KAMI BERHAK MENYELEKSI DAN MENYUNTING NASKAH.

PRAKTIK-praktik nakal yang sering terjadi pada lembaga politik adalah permainan proyek yang berkolusi dan bernepotisme, sehingga berindikasi pada tindak pidana korupsi antara pejabat daerah dan wakil rakyat. Dapat diduga bahwa di dalam  APBD ada konspirasi proyek atau pengadaan barang dan jasa berupa dokumen yang disusun dan  disepakati bersama, Ketika dokumen tersebut sudah disepakati bersama dalam tahapan perencanaanya kedua belah pihak yaitu oknum-oknum wakil rakyat dan pemerintah daerah. Ini fenomena yang kerap terjadi. Untuk itu, melalui dasar hukum yang ada, maka diminta agar masyarakat berperan penting untuk megawasi wakil rakyat dan pemerintah daerah. Perilaku jahat yang sering terjadi ketika ada rapat - rapat yang tidak resmi tetapi dilakukan, kadang-kadang rapat-rapat tersebut berbau atau ada niat jahatnya, ada yang bisa membagi-bagi proyek,  mana proyek murni dan mana proyek titipan, kadang dipilah-pilah. Yang dimaksud proyek murni adalah proyek yang memang sesuai  kebutuhan Ril masyarakat berdasarkan tuntutan dan permintaan masyarakat di lapangan, sehingga hal tersebut menjadi skala prioritas, karena disusun berjenjang melalui hasil musyawarah pembangunan desa, musyawarah distrik, sampai rakor kabupaten yang mana dirancang langsung oleh BAPPEDA. Sedangkan proyek titipan adalah proyek yang dititipkan   oleh oknum-oknum wakil rakyat  dan oknum pejabat tertentu yang mempertimbangkan skala non prioritas  berdasarkan kebutuhan  masyarakat karena beralasan biaya kegiatan terlalu besar, sehingga  pertimbangan-pertimbanga tersebut menjadi alasan bagi para oknum pejabat daerah. Maka ruang ini diperankan oleh para elit birokrat untuk mendapatkan komisi atau fee  dari proyek tersebut. (*)

PekekBook

#Pekek Facebook

Walau masih dalam kondisi musim hujan, Polres Melawi melalui Satgas “Operasi Bina Karuna Kapuas 2020” bersama tim pemadam Karhutla dan masyarakat melakukan pelatihan simulasi pemadaman kebakaran di daerah perkebunan sawit di Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kamis (23/7). Simulasi menjadi bagian antisipasi kebakaran hutan dan lahan yang saban tahun terjadi di Melawi. Kapolres Melawi AKBP Tris Supriadi menyampaikan simulasi tersebut digelar agar semua pihak memiliki dasar kemampuan menanggulangi api saat terjadinya Karhutla. Pihaknya juga bersinergi dengan Pemerintah, swasta serta pihak perusahaan dan masyarakat dalam mengantisipasi dan menanggulangi terjadinya Karhutla di Kabupaten Melawi. “Simulasi dilakukan agar semua pihak memiliki dasar kemampuan menanggulangi api saat Karhutla terjadi. Apalagi Kabupaten Melawi memiliki hutan yang cukup luas. Melawi juga menjadi salah satu Kabupaten yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan,” ungkapnya. Sebab, menurut Tris, memang setiap tahunnya pasti ada masyarakat yang melaksanakan kegiatan pembakaran lahan dengan tujuan membuka ladang maupun sawah atau perkebunan, yang mana kebakaran tersebut dapat membuat menurunnya kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas belajar anak di sekolah maupun menghambat transportasi penerbangan maupun di darat. Bagaimana menurut teman – teman pembaca?

PEKEBOOK membantu Anda untuk mengungkapkan pendapat dan ide serta saran mengenai masalah dan keadaan masyarakat sekitar. Posting pendapat anda ke alamat Facebook : @suarapemredkalbar.com

Ketapang Kayong Utara

www.suarapemredkalbar.com

11 SABTU, 25 JULI 2020

Inisiasi Pendirian Posko Pencegahan Karhutlabun IST

DEKLARASI - Ketua IKBM Kabupaten Kayong Utara, KH Masrai dan Kasatintelkam Polres Kayong Utara, Ipda Tito M Restu mendeklarasikan menolak hoaks, ujaran kebencian dan isu SARA di Kabupaten Kayong Utara.

Tolak Hoaks Ujaran Kebencian dan Isu SARA

SUKADANA, SP - Deklarasi menolak informasi bohong (hoaks), ujaran kebencian dan isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) di Sukadana dicanangkan Polres Kayong Utara bersama Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM) Kabupaten Kayong Utara, Kamis (16/7). Kasatintelkam Polres Kayong Utara Ipda Tito M Restu mewakili Kapolres Kayong Utara AKBP Bambang Sukmo Wibowo memaparkan, tujuan kegiatan ini untuk mengajak masyarakat, khususnya warga etnis Madura yang tergabung dalam IKBM, supaya tidak terprovokasi dengan hoaks, ujaran kebencian, dan isu SARA di Kabupaten Kayong Utara. “Saya mengajak bapak-bapak untuk tidak ikut

serta dalam menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan isu SARA yang dapat membuat perpecahan dalam bermasyarakat. Saya juga mengajak bapak-bapak untuk mendeklarasikan, bahwa IKBM Kayong Utara menolak koaks, ujaran kebencian dan isu SARA,” ungkap Tito di Sukadana. Sementara itu, Ketua IKBM Kabupaten Kayong Utara, KH Masrai sangat berterimakasih kepada pihak kepolisian yang telah memberikan dan mengajak warga IKBM, untuk menolak hoaks yang dapat memecah belah SARA di Kayong Utara. “Kami berharap pihak kepolisian bersama masyarakat bisa menjaga ketertiban, dan keamanan Kabupaten Kayong Utara,” ucap KH Masrai.(arf/yun)

Pemkab Puji Kepedulian Kejari Ketapang KETAPANG, SP - Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang menginisiasi pendirian Posko Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan, Lahan dan Kebun (Karhutlabun) di Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan (MHS). Pendirian posko ditandai dengan pemancangan tiang pertama yang dilakukan Kepala Kejari (Kajari) dan Bupati Ketapang, Jumat (24/7) pagi. Kajari Ketapang Dharmabella Tymbazs mengatakan, pemancangan tiang pancang pertama ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang telah intens dilakukan dengan Taman Nasional Gunung Palung (TNGP). “Selain sinergitas yang dibangun dengan TNGP, kita juga menggandeng beberapa pihak lain seperti IAR, FFI, TBI, PMP, Manggala Agni, BRG, BPBD, Bappeda dan beberapa pihak lain,” ungkap Kajari. Dharmabella melanjutkan, sinergitas yang dibangun akan terus dilakukan mulai dari perencanaan awal, pemancangan tiang pertama untuk posko hing-

truktur yang dilakukan personel Kodim 1203/Ketapang berupa jalan rabat beton sepanjang 400 meter, dan dua bangunan Pos Kamling dirasa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Citra meyakini, pembangunan tersebut dapat mendongrak ekonomi masyarakat dan percepatan desa mandiri. “Di Desa Harapan Mulia mayoritas masyarakatnya petani dan nelayan. Untuk itu infrastruktur jalan, terutama menuju persawahan sangat dibutuhkan untuk memudahkan produksi dan mengangkut hasil panen. Tentu saja jika akses baik, perekonomian akan meningkat,” terangnya. Sementara itu, Pamen Ahli Bidang Ideologi Politik Kodam XII/Tanjungpura, Kolonel Jajang mengatakan, kunjungannya bersama Dandim 1203/Ketapang dalam rangka pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Karya Bhakti TNI. Hasil kunjungan tersebut akan dilaporkan langsung kepada Pangdam XII/Tanjungpura. “Harapan kami kerjasama ini dapat berlanjut untuk mewujudkan desa yang kuat, mandiri dan sejahtera” tutupnya.(arf/yun)

IST

TINJAU - Bupati Kayong Utara, Citra Duani bersama Kodam XII/Tanjungpura, Kapolsek, dan Camat meninjau kesiapan infrastruktur Desa Harapan Mulia, Kecamatan Sukadana, Selasa (21/7).

ga nanti pembentukan Tim Khusus Penanggulangan Bencana. “Semua pihak terkait yang dianggap perlu turut andil kita libatkan guna mengantisipasi, mencegah dan menanggulangi karhutlabun secara bersama-sama,” akunya. Dharmabella mengu-

capkan terimakasih atas penyerahan sebidang tanah dari warga atas nama Haji Jasmin. Tanah seluas 20 meter x20 meter itu diperuntukkan bagi pembangunan posko tersebut. “Apa yang kami inisiasi ini merupakan bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap kemanusian, kare-

na bencana karhutlabun berdampak pada banyak aspek, termasuk merugikan banyak masyarakat,” katanya. Sementara itu, Bupati Ketapang, Martin Rantan mengapresiasi dan bangga terhadap Kejari, baik secara langsung maupun tidak langsung berperan aktif sebagai inisiator sektor yang

pertama mendirikan posko. “Apresiasi atas inisiasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ketapang untuk fokus turut aktif membantu penanggulangan bencana kebakaran, karena ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab masing-masing sektor,” tukasnya. (teo/pk/yun)

Bupati Ketapang Apresiasi Kemanunggalan Satgas TMMD dan Warga

Percepat Harapan Mulia Menuju Desa Mandiri SUKADANA, SP – Sinergi Pemerintah Kabupaten (Pemkab), TNI dan Polri dipastikan mempercepat kemandirian tiga desa di Kabupaten Kayong Utara. Tahun ini, Desa Harapan Mulia, Kecamatan Sukadana menjadi salah satu dari tiga desa dalam Program Desa Mandiri. “Berkat kerja sama yang baik antara pemerintah, TNI dan Polri dalam menyatukan visi mewujudkan 425 desa mandiri di Kalbar tahun 2023, dan seluruh desa mandiri di Kayong Utara” ucap Bupati Kayong Utara, Citra Duani ketika meninjau kesiapan infrastruktur Desa Harapan Mulia, Selasa (21/7). Pemkab terus mendorong setiap desa untuk menuju kemandirian. Bupati Citra berharap, sinergisitas yang terjalin dapat berlanjut untuk menghasilkan desa desa mandiri berikutnya. “Berawal dari satu desa mandiri tahun 2018. Kemudian empat desa mandiri tahun 2019. Saya harap semua desa di Kayong Utara dapat terpacu untuk menjadi desa mandiri. Pemerintah, TNI dan Polri mendukung penuh,” tegas Citra. Pembangunan infras-

ISTIMEWA

FOTO BERSAMA - Kajari Ketapang Dharmabella Tymbazs dan Bupati Ketapang Martin Rantan foto bersama, usai pemancangan tiang pertama pembangunan Posko Pencegahan Karhutlabun di Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Jumat (24/7).

IST

POTONG BAMBU - Danrem 121/Abw, Brigjen TNI Ronny,S.A.P, didampingi Bupati Ketapang, Martin Rantan mengunjungi langsung lokasi TMMD Reguler ke-108 Kodim 1203/Ktp, di Desa Beringin Rayo.

KETAPANG, SP - Bupati Ketapang, Martin Rantan, mengapresiasi kemanunggalan Satgas TMMD Reguler Ke-108 Kodim 1203/ Ketapang dan warga Desa Beringin Rayo. Apresiasi ini

ia sampaikan tatkala mendampingi Danrem 121/Abw, Brigjen TNI Ronny,S.A.P, mengunjungi langsung lokasi TMMD. “Saya bangga dan ten-

tu saja berbahagia. Desa Beringin Rayo semakin maju dan asri. Semua ini berkat kerja sama Satgas TMMD dan warga yang bermanunggal,” katanya. Martin menjelaskan, bahwa kehadirannya bersama bersama Danrem121/Abw, Brigjen TNI Ronny,S.A.P, yang juga merupakan seorang putra kelahiran daerah Kabupaten Ketapang, yang juga mengapresiasi Pemkab, yang telah mendukung Program TMMD. Usai ritual penyambutan secara adat setempat, dalam rangka peninjauan langsung sasaran fisik TMMD Reg Ke-108 Kodim 1203/Ktp. Dengan mengunakan sepeda motor Danrem langsung menuju sasaran rabat beton, di Desa Beringin Rayo, Kecamatan

Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang. Dalam tinjauanya ke lokasi TMMD Reg Ke-108 Kodim 1203/Ktp kali ini, Didampingi oleh Kasi Intel korem 121/Abw Kolonel Inf Ibnu Subroto, Kasiter Korem 121/Abw Letkol Inf Daniel Edgar Syalom, Dansatgas (TMMD) Reguler Ke-108 Letkol Kav. Jami’an, S.I.P., Kepala Dinas PMPD Kab. Ketapang Drs. Heryandi, M.Si. “Kita ketahui bersama bahwa TMMD merupakan salah satu program terpadu lintas sektoral yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” paparnya. “TMMD menjadi program terpadu lintas sektor yang melibatkan TNI, Polri, kementerian dan lembaga

pemerintah maupun non pemerintah. Melalui TMMD kita berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan,” ungkap Brigjen TNI Ronny,S.A.P. Semua itu tentunya dapat terlaksana karena dukungan semua pihak, untuk itu ia mengucapkan terima kasih kepada Pemda, yang telah mendukung progam kegiatan TMMD ini semoga dengan adanya progam pembangunan desa melalui TMMD ini dapat menjadikan masyarakat Desa Beringin Rayo menjadi lebih maju. “Saya berharap dengan adanya pembangunan melalui TMMD ini bisa bermanfaat dan membangun masyarakat di daerah khususnya Desa Beringin Rayo,”Sebutnya. (ril/dim)

Launching Desa Sadar Kerukunan di Kecamatan Teluk Batang

Kayong Utara Pioner di Kalbar

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) me-launching Desa Sungai Paduan, Kecamatan Teluk Batang sebagai Desa Sadar Kerukunan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara berharap, masyarakat terus menumbuhkan semangat kebersamaan dan memperkuat persaudaraan, Sehingga Kayong Utara bisa dibangun secara bersama-sama.

H

arapan Bupati Kayong Utara, Drs Citra Duani itu disampaikan ketika Launching Desa Sadar Kerukunan di Desa Sungai Paduan, Kecamatan Teluk Batang, Rabu (22/7). Melalui Desa Sadar Kerukunan, Bupati Citra menginginkan masyarakat Kayong Utara termotivasi memberikan contoh atau pioner bagi daerah lain di Kalbar. Setelah itu akan disusul daerah lain di Kalbar. “Dicanangkannya Desa

Sungai Paduan, secara otomatis semua desa yang ada di Kayong Utara menjadi Desa Sadar Kerukunan. Saya ingin seluruh lapisan masyarakat termotivasi memberikan contoh yang baik bagi daerah lain di Kalbar, bahwa Kayong Utara adalah daerah yang bisa menjaga persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antar umat beragama,” ujar Citra. Bupati Citra berpesan, agar predikat Desa Sadar Kerukunan yang dicanangkan di Desa Sungai Paduan

mampu dipertahankan, serta saling mengutamakan kekeluargaan dan kebersamaan supaya tetap rukun. “Saya berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat Kayong Utara, agar dapat mempertahankan predikat Desa Sadar Kerukunan yang telah dicanangkan. Apabila ada perbedaan, harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan kebersamaan, karena kita harus tetap mengutamakan kekeluargaan dan kebersamaan. Se-

hingga kita akan tetap rukun dan damai,” tutur Bupati. Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Bupati Kayong Utara, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalbar, Kepala Kantor Kemenag ka-

bupaten/kota se-Kalbar, Anggota DPRD Kayong Utara, Pabung Kodim, Kapolsek Teluk Batang, Camat Teluk batang, Ketua FKUB serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat.(hms/yun)

IST

KERUKUNAN - Bupati Kayong Utara, Drs Citra Duani menyampaikan kata sambutan dalam acara Launching Desa Sadar Kerukunan di Desa Sungai Paduan, Kecamatan Teluk Batang, Rabu (22/7).

www.suarapemredkalbar.com

Sambungan 15 SABTU, 25 JULI 2020

PHBI Siap Gelar Salat Ied di Depan Kantor Wali Kota PONTIANAK, SP - Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kota Pontianak tengah melakukan persiapan Salat Ied pada Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah yang akan digelar di halaman depan Kantor Wali Kota Pontianak Jalan Rahadi Usman. Panitia juga langsung turun ke lapangan untuk melakukan persiapan teknis, Jumat (24/7). “Kami mengimbau masyarakat yang hendak melaksanakan Salat Ied untuk mengenakan masker,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Mulyadi saat meninjau lokasi pelaksanaan Salat Ied. Namun demikian, lanjutnya, panitia melalui Dinas Kesehatan Kota Pontianak juga menyediakan masker bagi jamaah yang lupa membawa masker. Panitia juga menyediakan thermogun untuk mendeteksi suhu tubuh setiap jamaah salat ied. “Kita juga mengimbau masyarakat tidak mengikutsertakan anakanak dan lansia. Bagi masyarakat yang sakit diimbau melaksanakan salat di rumah,” pesannya. Mulyadi menambahkan, jarak juga menjadi perhatian panitia sesuai protokol kesehatan. Demikian pula tempat cuci tangan disediakan di beberapa titik area salat ied. “Kita mengimbau jamaah yang hendak melaksanakan Salat Ied sudah berwudhu dan cuci tangan dari rumah saat hendak turun. Tetapi kami juga menyediakan area untuk berwudhu seandainya ada jamaah yang wudhunya batal,” terangnya. Ketua Umum PHBI Kota Pontianak, Iwan Amriyadi mengingatkan

Hal 9

Hal 9 rasi pasar elpiji subsidi di Pontianak, Jumat (24/7). Edi menegaskan, pihaknya bersama instansi terkait akan melakukan razia atau sidak di tempat-tempat usaha menengah seperti rumah-rumah makan, warung kopi, restoran dan laudry agar tidak menggunakan lagi elpiji tiga kilogram tersebut. “Silahkan saja pihak rumah makan, restoran, hotel dan termasuk laundry untuk berusaha, tetapi jangan menggunakan elpiji subsidi, karena itu memang haknya masyarakat tidak mampu dan pelaku usaha kecil,” katanya. Sementara, terkait terjadinya antrean panjang di sejumlah pangkalan gas elpiji dalam beberapa pekan terakhir, pihaknya akan bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk mengecek kalau ada pihak pangkalan atau pengecer yang memanfaatkan situasi ini (spekulan). Edi meminta masyarakat tidak panik karena elpiji subsidi atau elpiji tiga kilogram, hingga saat ini stoknya cukup dan aman. Kuotanya mencapai 21 ribu lebih tabung per hari. “Sebab ketersediaan stok untuk wilayah Kota Pontianak mencukupi,” ujarnya. Menurutnya, antrean yang terjadi disebabkan bukan karena elpiji subsidinya yang langka, tetapi di tingkat

pengecer atau di warung, harga jualnya lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET). “HET elpiji 3 kilogram Rp16.500 per tabung, tetapi di tingkat pengecer (tidak resmi), harga jualnya bisa mencapai Rp22 ribu per tabung,” jelasnya. Untuk mempermudah masyarakat mendapatkan gas elpiji 3 kilogram sesuai HET, pihaknya bersama Pertamina juga melakukan operasi pasar menjual elpiji susbidi. Dimana pada pekan ini operasi pasar digelar di kawasan Pasar Dahlia. “Makanya, hari ini dilakukan operasi pasar elpiji subsidi sehingga memudahkan masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkannya dengan harga jual sesuai HET,” ungkapnya. Sebelumnya, operasi pasar gas elpiji tiga kilogram ini juga digelar di Jalan Pak Benceng, Kecamatan Pontianak Kota, Minggu (19/7). “Operasi pasar ini dilakukan bukan karena terjadi kelangkaan, namun untuk memberikan kemudahan kepada rumah tangga dan pelaku UMKM memperoleh gas elpiji 3 kg. Kita akan terus melakukan operasi pasar ini setiap minggunya secara keliling,” kata Kepala Diskumdag Kota Pontianak, Haryadi S Triwibowo. Menurut Haryadi, an-

trean panjang di pangkalanpangkalan gas elpiji seharusnya tidak terjadi. Apalagi kuota gas elpiji 3 kg untuk Kota Pontianak sebanyak 21 ribu tabung per hari. “Antrean panjang di pangkalan seharusnya tidak terjadi. Apalagi stok untuk rumah tangga seharusnya berlebih karena jatah untuk rumah tangga satu minggu tiga tabung. Kan tidak mungkin habis paling satu minggu satu tabung,” ujarnya. Haryadi menduga saat ini masih banyak pangkalan nakal yang menjual gas bersubsidi secara gelap kepada rumah makan, usaha menengah besar, restoran, perhotelan dan lainnya. Pasalnya, kuota gas elpiji 3 kg sudah lebih dari cukup, namun di lapangan masyarakat masih merasa kekurangan. “Ada margin keuntungan dari pelaku yang menjual kepada rumah makan, ada keuntungan di situ, maka mereka kerjasama dengan pangkalan, pangkalan itu yang akan kita tindak, bila perlu izinnya akan kita usulkan untuk dicabut, “ jelasnya. Haryadi menegaskan, restoran, rumah makan dan usaha menengah besar tidak diperbolehkan menggunakan gas elpiji tiga kilogram. Tapi seharusnya menggunakan gas elpiji 5,5 atau 12 kilogram. (din/ant/ien)

bukti melakukan penyimpangan akan mendapat sanksi berupa pemotongan alokasi, bahkan hingga pencabutan izin. “Tergantung tingkat pelanggarannya,” imbuhnya. Sejauh ini, kata Weddy,

sudah ada empat agen dan pangkalan yang sudah dijatuhi sanksi. Kesalahan yang mereka lakukan diantaranya melayani penjualan kepada yang tidak berhak, misalnya kepada pengecer atau menjual di atas Harga Eceran

Tertinggi (HET). “Masyarakat apabila menemukan bukti agen atau pangkalan yang melanggar aturan, silakan melaporkannya ke Pertamina untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya. (din)

agen dan

ungkapnya. Pihaknya juga tengah melakukan investigasi untuk menelusuri tindakantindakan yang melanggar ketentuan. Weddy menegaskan apabila ada agen atau pangkalan yang ter-

Hal 9

ISTIMEWA

TINJAU - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Mulyadi saat meninjau persiapan Salat Ied pada Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah di halaman depan Kantor Wali Kota Pontianak Jalan Rahadi Usman, Jumat (24/7).

pelaku usaha

tukar dengan tabung gas elpiji non subsidi. “Operasi ini digelar untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas elpiji tiga kilogram,” ucap Kepala Satpol PP Kota Pontianak Syarifah Adriana. Dia pun menyayangkan masih ada pelaku usaha yang menggunakan elpiji bersubsidi untuk operasional usahanya. Adriana menambahkan, penertiban ini sifatnya pembinaan. Pemilik usaha harus menukarkan tabung gas elpiji bersubsidi miliknya yang disita dengan tabung elpiji non subsidi. “Kepada pelaku usaha yang masih menggunakan elpiji tiga kilogram untuk segera menukarnya dengan tabung elpiji non subsidi,” imbuhnya. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono juga mengingatkan kepada para pelaku usaha menengah, seperti restoran, rumah makan, serta rumah tangga yang tergolong mampu agar tidak menggunakan gas elpiji bersubsidi. “Saya ingatkan pada para pelaku usaha yang masih menggunakan gas elpiji tiga kilogram, segera tukarkan dengan gas non subsidi seperti bright gas 5,5 kilogram atau di atasnya,” katanya usai meninjau langsung ope-

Hal 9

masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan saat pelaksanaan Salat Ied mendatang. Masyarakat diminta menggunakan masker, cuci tangan sebelum melaksanakan salat serta menjaga jarak. “Kami minta masyarakat mematuhi pengaturan jarak 60 hingga 80 sentimeter antar jamaah,” sebutnya. Dia menyebutkan pihaknya juga akan mempersiapkan beberapa fasilitas mendukung penerapan protokol kesehatan. Diantaranya penyediaan enam titik pintu masuk sekaligus pengukuran suhu tubuh dan mencuci tangan. “Selain itu kami juga mempersiapkan dua unit mobil ambulance standby di lokasi,” imbuhnya. Terpisah, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta masyarakat yang akan melaksanakan Salat Ied berjamaah di lokasi itu untuk mematuhi protokol kesehatan. “Mulai dari mengenakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak,” ucapnya. Menurutnya, dalam memulai adaptasi kehidupan normal baru, rumah-rumah ibadah sudah diperkenankan untuk menyelenggarakan ibadah berjamaah dengan menerapkan protokol kesehatan. Pihaknya juga terus mengedukasi para jamaah masjid dan rumah ibadah lainnya, apabila ada yang merasa kurang enak badan atau sakit, disarankan melaksanakan ibadahnya di rumah masingmasing. “Ini demi kita bersama dalam mencegah penularan atau penyebaran virus Corona,” pungkasnya. (din)

an dari pemerintah terkait pembayaran. “Untuk besaran yang diterima ASN dari gaji ke-13 adalah sesuai yang mereka (ASN) terima setiap bulannya,” kata Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Jumat (24/7). Dia menjelaskan, dari informasi yang diterima gaji ke-13 akan diberikan bulan Agustus 2020 mendatang. “Ada sekitar 4.400 ASN yang ada di lingkungan Pemkot Pontianak,” ujarnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan membayarkan gaji dan pensiun ke-13 untuk

Aparatur Negeri Sipil (ASN), TNI, dan Polri pada Agustus 2020 yang sekaligus sebagai langkah stimulus perekonomian nasional. “Pembayaran gaji ke-13 direncanakan akan dilakukan pada Agustus 2020,” katanya dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa (21/7). Ia menjelaskan anggaran yang disiapkan adalah Rp28,5 triliun terdiri dari melalui APBN untuk gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji ASN pusat Rp6,73 triliun dan pensiun ke-13 Rp7,86 triliun serta ASN daerah melalui APBD Rp13,89

difungsikan sebagai ruang khusus anak, supaya secara psikologis tidak trauma mengingat perawatan mereka memerlukan waktu yang cukup panjang,” kata Kepala RSUD Dr Soedarso, drg. Yuliastuti Saripawan, M.Kes, seperti dikutip dari Antara, Kamis (24/7). Ia mengatakan perawatan dan pengobatan pasien anak-anak suspek dan terkonfirmasi Covid-19 diserahkan kepada dokter spesialis anak. “Kami memanfaatkan SDM yang ada di rumah sakit ini tetapi tetap sesuai SOP dari Kementerian Kesehatan RI,” katanya. Direktur rumah sakit milik Pemprov Kalbar itu menyatakan selama menjalani perawatan, pasien anak juga harus didampingi orangtua mereka agar proses penyembuhan lebih cepat. Dan dalam penanganan pasien anak, pihak rumah sakit tidak melibatkan dokter spesialis lainnya ataupun bantuan psikolog. Sementara dokter spesialis lainnya hanya dikhususkan bagi

Hal 9

triliun. Meski demikian, Sri Mulyani menyatakan gaji dan pensiun ke-13 tidak akan diberikan kepada pejabat negara, eselon I, eselon II, dan pejabat setingkat. “Gaji ke-13 diberikan kepada seluruh ASN, TNI, dan Polri yang berada tidak masuk dalam kategori tersebut,” ujarnya. Sri Mulyani mengatakan untuk pelaksanaan kebijakan gaji ke-13 tahun 2020 dilakukan melalui perubahan PP 35/2019 dan PP 38/2019 karena kategori penerimanya berubah. “Kami akan koordinasi

dengan Menpan-RB dalam perubahan PP yang diharapkan bisa selesai dalam satu sampai dua minggu sehingga pada Agustus sudah bisa melakukan pelaksanaan pembayaran,” katanya. Tak hanya itu, ia memastikan bahwa pihaknya akan terus memantau pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 di setiap kementerian/lembaga (K/L) maupun daerah mulai Agustus mendatang. “Kita akan terus monitor terutama perubahan PP 35 dan PP 38 untuk disegerakan dan pelaksanaan di tiap K/L dan daerah mulai Agustus nanti,” tegasnya. (ant)

penanganan pasien Covid-19 dewasa. Namun begitu, pihak rumah sakit menciptakan suasana psikologis yang bisa membantu proses kesembuhan pasien Covid-19 usia anak-anak, misalnya dalam pelayanan membuat suasana nyaman bagi anakanak. “Rata-rata dirawat berharihari hingga sembuh sehingga anak dapat tenang dan tidak berdampak psikologis bagi mereka,” katanya lagi. Sehingga anak-anak tersebut kembali sehat 100 persen, dan penanganan ataupun perawatannya berbeda dengan pasien Covid-19 usia dewasa. “SOP mengacu kepada pusat (Kemenkes RI) tetapi kami juga membuat SOP sendiri sesuai SDM yang ada, salah satunya melibatkan dokter spesialis anak itu,” jelasnya. Pasien yang menjalani perawatan di Soedarso, menurut dia, merupakan rujukan dari rumah sakit lain dan juga ada dari hasil pemeriksaan di instalasi

gawat darurat (IGD) RSUD Dr Soedarso sendiri. RSUD Dr Soedarso Pontianak merupakan salah satu rumah sakit rujukan bagi penanganan kasus Covid-19 di Kalbar. Selain Soedarso, rumah sakit rujukan lainnya di Kalbar adalah RSUD dr Abdul Azis Singkawang, RSUD Ade Mohammad Djoen Sintang, dan RSUD dr Agoesdjam Ketapang. Menurut Yuliastuti, RSUD Dr Soedarso pernah merawat pasien Covid-19 usia anak (0 18 tahun) sebanyak 32 anak, dimana satu di antaranya terkonfirmasi positif Covid-19, 25 pasien berstatus pasien dalam pantauan (PDP), dan enam anak berstatus orang dalam pantauan (ODP). Satu pasien yang terkonfirmasi Covid-19 tersebut berusia 0-1 tahun. Sementara pasien dengan status PDP terdiri dari 12 anak usia 0-1 tahun, enam anak usia 1-6 tahun, dan tujuh anak usia 11-18 tahun. Sedangkan yang berstatus ODP ada tiga anak usia 0-1 tahun dan tiga lainnya berusia 11-18 tahun. (ant)

Rayo, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, masih terus dikerjakan. Bersama masyarakat seperti Mushola At-Taqwa. Dengan adanya Program TMMD ini, pada kegiatan disasaran fisik untuk pengerjaan renovasi Mushola At-Taqwa, dengan tujuan agar bisa bermanfaat bagi warga serta membuat warga muslim tekun beribadah serta lebih sering mendatangi mushola. Pasiter Kodim 1203/Kt-

p,Kapten Inf Yulianto mengatakan renovasi Mushola Dusun Lanjau,Desa Beringin Rayo, Kecamatan Tumbang Titi, sekarang sudah mencapai 80 persen. “Semua berkat kerja keras Satgas bersama-sama warga.Kami berharap, perbaiakan ini diberi kelancaran dan kemudahan, dimana dengan selesainya nanti membuat warga muslim lebih rajin datang ke mushola untuk beribahadah,” pungkasnya. (ril/dim)

meliputi pasar, mall, tempat ibadah serta fasilitas umum lainya,” ujarnya. Ada beberapa indikator untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan operasi ini. Disebutkannya, pertama masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan. Kedua masyarakat produktif dan aman Covid-19, ketiga tidak ada masyarakat yang terinfeksi Covid 19. Kolonel Inf Iwan Rosandriyanto, mengatakan masih ada beberapa faktor yang merubah mindset masyarakat sehingga tidak mematuhi protokol kesehatan. Seperti adanya bencana dan pemenuhan kebutuhan eko-

nomi masyarakat. Untuk itu harus dilakukan langkah ekstraordinari dengan kondisi tersebut. “Kita akan melaksanakan strategi yang sifatnya masif yaitu akan mengoptimalkan peran pentahelix dari unsur akademisi, pemda, media dan pengusaha untuk melaksanakan rapid test secara masif,” ujarnya. “Kemudian juga akan melaksanakan pengamanan dan pengawasan di beberapa fasilitas isolasi dan akan terus melakukan sosialisasi, edukasi dan himbauan melalui gerakan-gerakan kepada masyarakat,” pungkasnya. (ril/dam)

cat dinding

pelaksanaan TMMD pembuatan kaligrafi ini sering dilakukankanya agar mushola atau masjid menjadi indah sehingga menarik minat warga muslim untuk beribadah. Warga Desa Beringin Rayo menyambut baik TMMD ini dimana keramahan serta kebersamaan serta kekeluargaan bina dengan baik antara warga dan Satgas. Sementara renovasi di sasaran fisik Program TMMD Reguler Ke-108 Kodim 1203/ Ketapang, diDesa Beringin

Hal 9

pemkot pontianak

rsud soedarso

asops kodam

adaptasi kebiasaan baru. Dimana masyarakat diharuskan mematuhi protokol kesehatan yang meliputi, makan bergizi, pakai masker, jaga jarak cuci tangan, olah raga, hati senang dan tidak panik.Selanjutnya menyampaikan, dalam hal ini TNI-Polri beserta Pemda dan komponen lainnya telah melaksanakan operasi pendisiplinan pritokol kesehatan dalam rangka mewujudkan masyarakat produktif dan aman Covid-19. “Sejauh ini Kodam XIi/ Tpr telah mengerahkan kekuatan 2.297 personel di wilayah Provinsi Kalbar untuk melaksanakan kegiatan di 760 titik

www.suarapemredkalbar.com

Sintang

16 SABTU, 25 JULI 2020

IST

PEMBENTUKAN PWI – Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Sintang dilantik hari ini di Gedung Pancasila. Pelantikan dihadiri langsung oleh Ketua PWI Kalimantan Barat, Gusti Yusri dan Sekretaris PWI Kalbar, Salman.

Pengurus PWI Sintang Dilantik Hari Ini

Undang Mahasiswa hingga Bupati Tantra Nur Andi

Ketua PWI Kabupaten Sintang

Tema ini kami pilih, karena kami para wartawan yang tergabung dalam PWI Kabupaten Sintang, ingin menjadi wartawan-wartawan yang profesional, berkompeten, dapat menyajikan berita yang berkualitas, berimbang dengan selalu mematuhi kode etik jurnalistik. SINTANG, SP - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat, Gusti Yusri dan Sekretaris PWI Kalbar, Salman, dijadwalkan akan mengesahkan pembentukan PWI Kabupaten Sintang, di Gedung Pancasila, Sabtu (25/7). “Sabtu besok (hari ini, red), 25 Juli 2020 akan menjadi hari bersejarah bagi kami

wartawan di Sintang. Karena besok para wartawan yang bergabung dalam PWI akan melaksanakan kegiatan pelantikan Pengurus PWI Kabupaten Sintang yang pertama,” ujar Ketua PWI Kabupaten Sintang, Tantra Nur Andi. Tantra menuturkan bahwa pihaknya sudah mengundang Bupati dan Wakil Bupati Sintang serta seluruh

Forkopimda untuk menghadiri pelantikan tersebut. “Para kepala SKPD, anggota dewan, dan organisasi masyarakat serta organisasi mahasiswa juga kami undang. Kami berharap seluruh pihak yang telah kami undang untuk dapat menghadiri acara ini,” katanya. Ia menjelaskan, pelantikan Pengurus PWI Kabupaten Sintang yang perdana ini, mengusung tema, “Bersama PWI, Wartawan Profesional, Bermartabat dan Beretika”. “Tema ini kami pilih, karena kami para wartawan yang tergabung dalam PWI Kabupaten Sintang, ingin menjadi wartawan-wartawan yang profesional,

berkompeten, dapat menyajikan berita yang berkualitas, berimbang dengan selalu mematuhi kode etik jurnalistik,” jelasnya. Tak lupa, Tantra mengajak semua pihak untuk dapat memahami dan menghormati tugas-tugas wartawan. Ia berharap, kepada semua pihak agar tidak melakukan intervensi apalagi intimidasi berupa ancaman pada wartawan yang sedang melaksanakan tugasnya. “Kami berharap semua pihak, baik pejabat pemerintah maupun masyarakat tidak alergi dengan wartawan. Berikanlah informasi yang dibutuhkan oleh wartawan ketika wartawan melakukan

tugas-tugas jurnalistiknya,” tuturnya. “Apalagi saat ini, keterbukaan informasi publik sudah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008. Untuk itu, kami berharap semua pihak dapat

mematuhi undang-undang tersebut, dengan memberikan keterbukaan informasi,” imbuh Tantra. Menurut Tantra, usai pelantikan Pengurus PWI Kabupaten Sintang, juga akan

dilaksanakan dialog Optimalisasi Peran Pers dalam Pelaksanaan Pilkada di Era New Normal, yang dihadiri KPU Sintang, Polres Sintang, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. (ant/lha)

SEKRETARIS PWI Kabupaten Sintang, Mulyadi mengungkapkan, pengesahan PWI Kabupaten Sintang menjadi suatu kebanggaan bagi para wartawan yang telah menyatakan diri bergabung di PWI. “Kami bangga, akhirnya PWI Kabupaten Sintang disahkan. Kami bangga bisa bergabung di PWI,” ucapnya.

Mulyadi mengatakan, ada 32 wartawan di Bumi Senentang yang telah bergabung di PWI Kabupaten Sintang

hingga saat ini. “Kebersamaan semua wartawan di PWI, akan menjadi semangat bagi kami untuk terus meningkatkan kompetensi agar menjadi wartawan yang profesional,” pungkasnya. (ant/lha)

Kebanggaan Para Wartawan

Rumpak Bakal Tantang Jarot di Pilkada SINTANG, SP - Yohanes Rumpak, Anggota DPRD Provinsi Kalbar fraksi PDI Perjuangan, diisukan bakal jadi penantang petahana Jarot Winarno di Pilkada Sintang 2020. Ia mendapat surat persetujuan dari DPP PAN untuk maju sebagai Bakal Calon Bupati Sintang di Pilkada 2020 ini. Diketahui, Rumpak meraih 56.007 suara pada Pemilu 2019. Laki-laki yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar ini, akan didampingi Syarifuddin sebagai Wakil Bupati. Hal tersebut berdasarkan surat

keputusan DPP PAN bernomor PAN/ A/Kpts/KU-SJ/181/VII/2020. Surat bermaterai 6.000 itu, turut ditandatangani oleh Ketua Umum (Ketum) PAN, Zulkifli Hasan bersama Sekjen, Eddy Soeparno. Dikonfirmasi terkait isu ini, Rumpak masih enggan berkomentar banyak. “Nanti,” singkatnya, belum lama ini. (*)

Yohanes Rumpak Anggota DPRD Provinsi Kalbar fraksi PDI Perjuangan,