Data Loading...
EMAGZ_MAJALAH PAJAK VOL 93 (1) Flipbook PDF
Bayang pandemi rupanya masih akan mengikuti kita ke tahun yang baru lagi. Upaya pemulihan belum usai, dan kita—khususnya
259 Views
21 Downloads
FLIP PDF 27.13MB
|
VOLUME XCIII 2021 JAWA 50.000 LUAR P. JAWA 55.000
REFORMASI FISKAL DAN VISI INDONESIA
“OUTLOOK”
PERPAJAKAN
2022
KOLABORASI
TAGIH PAJAK ANTARNEGARA
DIDIEK HARTANTYO
Di Balik LAJU PASTI KERETA API www.majalahpajak.net
KOPERASI PEGAWAI KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
scan disini
BILA PANDEMI JADI ENDEMI
CONTENTS VOL XCIII - 2021 8
TOPIC
MEMBANGUN LAGI MIMPI YANG TERDISTORSI 20
UP CLOSE
ADA SAAT BAWAHAN MEMBUTUHKAN 32
INTERVIEW
ANTARA PROSPEK, TANTANGAN, DAN MINAT GENERASI MUDA 36
MUDAHLAH DIKENAL KARENA BAIK
Cover: Didiek Hartantyo Dirut PT Kereta Api Indonesia (Persero) Foto: Dok. PT KAI
40
44
REPORT
RAJUT PERSAHABATAN DAN KEPATUHAN ALA ‘SALESMAN’
RECOLLECTION
54
56
CINTA PAJAK KARENA TERBIASA
48
TAX RESEARCH TAX NEWS SALING BANTU TAGIH PAJAK
6
VOL XCIII | 2021
TAX IT
KOLABORASI BERI SOLUSI “WIN-WIN”
FEATURE
64
60
BUSINESS
68
UMKM CORNER UKM DIKUATKAN “LENDER” DINYAMANKAN
GREEN UP SUMBANGAN INDONESIA KEPADA KEBERLANJUTAN BUMI
76
HEALTH KARENA PANDEMI ‘KAN JADI ENDEMI
MENJARING GURIHNYA POTENSI PERIKANAN
62
TAXCLOPEDIA “OUTLOOK” PERPAJAKAN 2022
SOLUSI BAGI PROBLEM KLASIK CSR KITA
UU HPP UNTUK PERCEPATAN PEMULIHAN KONOMI
50
TAX PRO
82
LEISURE
SEMADI DAN JAMU BEKAL BUGAR DI TAHUN BARU
EDITOR'S NOTE Bayang pandemi rupanya masih akan mengikuti kita ke tahun yang baru lagi. Upaya pemulihan belum usai, dan kita—khususnya pemerintah—masih berharap-harap cemas akan adanya lonjakan baru kasus korona yang bisa datang dari hobi kita kumpul-kumpul, kongko-kongko, dan makan-makan, terutama di kurun liburan, Natal, dan tahun baru. Ada banjir, gempa, dan letusan gunung. Ada yang sakit dan meninggal. Ada yang pailit, tapi ada juga yang selamat dan berkelit dari jebakan sulit. Dan Majalah Pajak, terdorong semangat untuk menularkan optimisme dan menjaga momentum pemulihan, pada volume ini mencuplik cerita sukses, dari mereka yang “live to tell the tale”. Salah satu kisah yang layak dicatat adalah suksesnya KAI melewati masa sulit akibat pandemi. Gerbong sepi penumpang, kereta harus ngaso di kandang—tapi karyawan harus dipertahankan dan tetap gajian. Bukan saja selamat melewatinya berkat kombinasi pelbagai inovasi dan kolaborasi, KAI bahkan, di bawah komando Didiek Hartantyo, melaju kian kukuh untuk menabalkan posisinya sebagai tulang punggung ekosistem transportasi masa depan. Tengok rubrik “Up Close” untuk menguliknya. Untuk menunaikan semacam kewajiban tidak tertulis di tiap akhir atau awal tahun, kami buatkan sketsa wajah perpajakan kita di tahun mendatang. Pemerintah sudah membubuhkan guratan dasarnya dengan omnibus law yang baru, yakni UU HPP. Kita tinggal mencari jawab: bagaimana implementasinya nanti, seberapa digdaya ia mengobati kelesuan ekonomi? Seberapa kuat ia menjadi fondasi reformasi panjang sistem perpajakan kita? Untuk menjawabnya dengan jernih, haruskah kita ke Bukit Dagi, Magelang, untuk bersemadi dan menjajal herbal?
—Agus Budiman
Pemimpin Umum: Handaru Ismoyojati Wakil Pemimpin Umum: Aldino Kurniawan Pemimpin Redaksi: Aldino Kurniawan Dewan Redaksi: Agus Budiman1, Ajib Hamdani2, Suprayogi Soepaat, R. Pandu Bestari Soepatmo, Sekretaris Redaksi dan Marketing: Sri Rahayu3 Redaktur: Waluyo Hanjarwadi4, Novita Hifni5 Koordinator Liputan: Ruruh Handayani6 Reporter: Aprilia Hariani7, Heru Yulianto8 Fotografer: Rivan Fazry9 Kontributor Desain Grafis: Didit Sasono Marketing Communication: Antya Dayinta Fuasati10 Account Executive: Bobby Kurnia Darmawan11 Finance: Dina Fitri Marintan12 Sirkulasi & Pengembangan Komunitas: Sejar Panjaitan13 Penerbit: Koperasi Pegawai KPDJP Redaksi dan Tata Usaha: Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Semi Basement, Jl. Jend. Gatot Subroto No 40-42 Jakarta 12190 Telepon (021) 5250208 ext 2360 Faks (021) 5736095 Hotline 0812 8774 7460 e-Mail [email protected] www majalahpajak.net Twitter @majalahpajak Instagram majalahpajak Facebook Majalah Pajak Rekening: Bank Mandiri kcp BKPM,No.rek 070 00 09716346, Koperasi Pegawai KPDJP. Majalah Pajak Percetakan: PT Ravitama Cipta Kreasi Wartawan Majalah Pajak dibekali dengan kartu identitas dan tidak dibenarkan meminta atau menerima imbalan apa pun dari narasumber untuk berita yang ditulis maupun yang tidak ditulisnya. Pemasangan iklan dan event harus berdasarkan surat perjanjian kerja dengan Majalah Pajak.
8
VOL XCIII | 2021
PROSPECT
Ruang KONTRIBUSI untuk NEGERI Penulis: Ajib Hamdani, Dewan Redaksi Majalah Pajak, Bidang Pengkaji Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)
antaranya melalui insentif bagi Wajib Pajak
T
Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai
UMKM, perbaikan progresivitas tarif PPh Orang Pribadi, serta perbaikan administrasi yang salah satunya dengan penggunaan
inggal sepeminuman kopi
diarahkan untuk melanjutkan dukungan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk
tahun 2021 akan berlalu. Banyak
terhadap pemulihan ekonomi dan
Wajib Pajak Orang Pribadi.
dinamika yang telah dilalui
reformasi struktural dengan tetap responsif,
bangsa ini adalah pelajaran dan
antisipatif, dan fleksibel dalam menghadapi
tarif PPh Orang Pribadi dengan
pijakan penting untuk menyongsong hari
ketidakpastian. Terlebih lagi, APBN 2022
memperlebar rentang lapisan Penghasilan
depan baru dengan tabiat dan paradigma
merupakan periode terakhir pelaksanaan
Kena Pajak (PKP) untuk tarif PPh Orang
baru. Selama hampir dua tahun, dunia
defisit APBN yang diizinkan undang-
Pribadi, terendah 5 persen dan menambah
berjibaku melawan pagebluk Covid-19
undang melebihi 3 persen terhadap PDB,
lapisan tarif PPh Orang Pribadi tertinggi
yang belum usai hingga kini, meskipun
sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2020.
35 persen, dan beberapa kebijakan
intensitasnya sudah melandai. Terakhir—
Untuk pijakan upaya meneruskan
UU HPP juga memperbaiki progresivitas
lainnya, termasuk aturan soal besaran
setelah beberapa kali bermutasi, kabarnya
pemulihan ekonomi, pemerintah bersama
tarif PPN umum dan rencana Program
virus itu kembali meneror sebagai varian
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI
Pengungkapan Sukarela (PPS).
baru, omicron. Tentu saja kehadiran
telah mengesahkan Undang-undang
makhluk renik itu harus diwaspadai.
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU
yang tak kalah penting adalah proses
Selama kurun hampir dua tahun,
HPP). Pemerintah menyatakan, lahirnya
sosialisasi kepada masyarakat agar aturan
dampak virus ini pun sangat masif dan
UU yang telah diundangkan menjadi UU
ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan.
sistemik. Pemerintah pun turun tangan
Nomor 7 Tahun 2021 ini merupakan bagian
Pemerintah mesti memiliki satu persepsi
untuk mengatasi dampak wabah ini melalui
dari proses reformasi struktural untuk
yang integral dalam menjelaskan kebijakan
kebijakan fiskal dan nonfiskal. Belanja
mendorong sistem perpajakan yang adil,
ini agar bisa memberikan pemahaman
pemerintah semakin ekspansif hingga
sehat, efektif, dan akuntabel. Penguatan
yang utuh kepada seluruh pemangku
posisi utang pemerintah pada akhir Oktober
sistem perpajakan akan memperkuat fungsi
kepentingan. Bagi masyarakat, khususnya
2021 mencapai Rp 6.687,28 triliun. Angka
APBN dari sisi penerimaan terutama dalam
Wajib Pajak, hadirnya kebijakan baru
ini setara dengan 39,69 persen Produk
pembangunan jangka panjang.
perpajakan ini seyogianya juga bisa
Domestik Bruto (PDB). Berbagai upaya telah dilakukan
Melalui UU HPP, pemerintah menjanjikan komitmen keberpihakan
pemerintah dan elemen masyarakat
kepada masyarakat menengah-bawah.
untuk mengatasi pandemi, termasuk
Di bidang PPh, perbaikan kebijakan di
Dari berbagai aturan itu, hal krusial
dimaknai sebagai ruang untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi negeri. Selamat menyambut tahun baru.
mengakselerasi pemulihan ekonomi. Ekonomi pun perlahan mulai membaik. Realisasi APBN sampai dengan 31 Oktober 2021 mencatatkan pendapatan negara mencapai Rp 1.509,96 triliun atau 86,60 persen dari target APBN 2021. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang sebesar Rp 1.276,99 triliun atau tumbuh 18,24 persen (yoy). Agenda utama pemerintah tahun 2022 masih tetap melanjutkan upaya pemulihan ekonomi. APBN tahun 2022
VOL XCIII | 2021
9
TOPIC
MEMBANGUN lagi MIMPI yang TERDISTORSI Penulis: Waluyo Hanjarwadi Ilustrasi: Istimewa
Untuk menjadi negara maju, selain membangun ekonomi, Indonesia juga harus membangun kualitas sumber daya manusianya.
M
enutup tahun 2021,
Nasional (PEN) dalam APBN 2020
kesehatan dunia (WHO) menyatakan,
topik ekonomi dunia
Rp 695,2 triliun. Tahun ini, dari anggaran
kemungkinan Covid-19 tidak akan hilang
masih belum beranjak
yang ditentukan sebesar Rp 699,43 triliun,
dan akan berubah menjadi endemi.
dari upaya menghalau
terpaksa ditingkatkan hingga Rp 744,75
Jika demikian adanya, maka yang harus
Covid-19 dengan
triliun. Tambahan ini untuk memberikan
dilakukan adalah menyesuaikan diri
berbagai varian mutasinya dan pemulihan
dukungan penanganan kesehatan dan
dengan keadaan. Roda pemerintahan harus
ekonomi. Ibarat perang, nyaris seluruh
perlindungan sosial di tengah peningkatan
berjalan, cita-cita harus diwujudkan.
amunisi sudah dimuntahkan, tetapi
kasus Covid-19.
perang tak juga kunjung usai. Total alokasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi
10
VOL XCIII | 2021
Pandemi Covid-19 masih sebuah ketidakpastian. Bahkan, organisasi
Pemerintah pun telah menyusun rencana kerja dan regulasi baru untuk melanjutkan cita-cita yang sempat
TOPIC terdistorsi. Antara lain melalui pengesahan
Dampak inovasi itu, perusahaan tak
Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan
hanya mampu bertahan secara ekonomi,
terpenting adalah membangun kualitas
(UU HPP). Undang-undang ini mengatur
tetapi juga menjadi bagian dari solusi
manusianya.
enam aspek penting, yakni mengubah
atas masalah yang dihadapi bangsa ini.
UU Ketentuan Umum dan Tata Cara
Adanya penugasan dari pemerintah untuk
terikat dan ditentukan oleh kualitas
Perpajakan (UU KUP), mengubah UU
penanganan Covid-19 membuat kinerja
manusianya,” demikian kata Menteri
Pajak Penghasilan (UU PPh), mengubah
keuangan Holding BUMN Farmasi (Bio
Keuangan Sri Mulyani. Kualitas tentu
UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Farma, Kimia Farma dan Indofarma) pada
saja bukan saja bicara soal material atau
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
semester I 2021 meningkat 164 persen year-
intelektual, tetapi juga spiritual—manusia
Mewah (UU PPN), menambah program
on-year (YoY), dari Rp 5,78 triliun pada 2020,
yang memiliki kualitas karakter dan
pengungkapan sukarela Wajib Pajak,
menjadi Rp 15,26 triliun.
kepribadian baik, juga mental juara. Tanpa
menambah Pajak Karbon, dan mengubah UU Cukai. Implementasi berbagai ketentuan yang termuat di dalamnya diharapkan
Kembali ke mimpi besar Pada ulang tahun emas Kemerdekaan RI
Namun, dari semua indikasi itu, yang
“Kemajuan suatu bangsa pasti selalu
itu, segala indikator indriawi itu hanya akan menjadi label semu belaka. Kaya harta tetapi bermental miskin, memiliki
dapat menciptakan akuntabilitas dan
di 2045 mendatang, mimpi besar Indonesia
keadilan di bidang perpajakan. Aturan
adalah menjadi negara maju. Untuk
ini juga sebagai instrumen percepatan
diakui sebagai negara maju, syaratnya
pemulihan perekonomian dan mewujudkan
perang saudara pada 1950–1953, Korea
antara lain harus memiliki kualitas dan
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Selatan dikenal sebagai salah satu negara
tingkat kesejahteraan tinggi—mayoritas
termiskin di dunia. Apalagi, Negeri Ginseng
Managing Partner Danny Darussalam
negara maju memiliki Produk Domestik
itu tak punya kekayaan sumber daya
Tax Center (DDTC) Darussalam menilai, UU
Bruto (PDB) tinggi yang diperoleh dari
alam seperti Indonesia—selain ginseng
HPP yang akan dilaksanakan mulai tahun
perkembangan industri dan ekonomi.
terbaiknya, tentu saja. Siapa sangka, 40
depan adalah sesuatu yang tepat secara
Indikator kemajuan sebuah negara juga
tahun kemudian Korea Selatan menjelma
momentum. Menurutnya, jika Indonesia
selalu dilekatkan dengan pendapatan
salah satu negara maju yang menjadi
baru mulai membahas reformasi pajak
per kapita tinggi, angka kemiskinan dan
pemain kunci di bidang elektronik,
ketika pandemi berlalu, justru ada missed
pengangguran rendah, angka melek huruf
teknologi informasi dan automotif.
opportunity. Adanya UU HPP juga sejalan
tinggi, kesehatan baik, dan sederet indikator
dengan agenda konsolidasi fiskal yang
ekonomi lainnya.
mulai banyak dilakukan oleh negara lain. Namun, demikian, potensi keberhasilan UU HPP dalam meningkatkan tax ratio juga tidak bisa dilepaskan dari Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), UU Cipta Kerja klaster kemudahan berusaha bidang perpajakan, pemberlakuan strategi compliance risk management, dan syarat lainnya. Agenda untuk memastikan tercapainya target penerimaan pajak akan turut menjamin kestabilan atau peningkatan tax ratio. Pandemi juga memaksa dunia usaha untuk bisa beradaptasi dan berinovasi. Hal ini juga yang dilakukan perusahaan farmasi PT Bio Farma (persero). Di masa
intelektual tetapi amoral. Mari belajar dari Korea Selatan. Usai
Melesatnya ekonomi Korea Selatan itu membuat dunia terkagum-kagum. Mengutip kata penulis buku The Economic
KEMAJUAN
Development of South Korea: From Poverty
SUATU BANGSA
hun, kunci utama kesuksesan Korea Selatan
to a Modern Industrial State Chun Seungadalah keberhasilan memilih mimpi
PASTI SELALU
yang tepat. Daron Acemolu dan James
TERIKAT DAN
Fail menyebut dua hal mendasar yang
DITENTUKAN
institusi ekonomi yang inklusif, dan kedua
OLEH KUALITAS MANUSIANYA.
A. Robinson, dalam buku Why Nations membuat negeri K-Pop itu maju. Pertama, adalah investasi di bidang pendidikan. Pendidikan di sini bukan sekadar intelektual secara akademik, tetapi juga mencakup pendidikan karakter. Masyarakat Korea Selatan pada dekade ’50-an yang awalnya pemalas digembleng untuk memiliki
wabah ini, perusahaan pelat merah ini
budaya kerja keras dan pantang menyerah.
segera beradaptasi dengan membuat
Mereka juga diajarkan untuk bangga
alat test kit PCR BioCoV, bekerja sama
dengan nilai budaya dan kearifan lokal,
dengan perusahaan startup lokal Nusantics.
serta mencintai produk dalam negeri
Kolaborasi ini berlangsung hingga tercipta
sendiri. Bagaimana dengan Indonesia?
inovasi produk RT PCR Kit yang diberi nama mBioCov-19 dan inovasi lainnya.
VOL XCIII | 2021
11
TOPIC
PERBAIKAN belum BENAR-BENAR Berbuah BAIK Penulis: Waluyo Hanjarwadi Foto: Rivan Fazry dan Istimewa
Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19, baik melalui aksi maupun regulasi. Bagaimana hasilnya?
H
kode harmonized system (HS). Melalui Kode
pun terjun bebas hingga tumbuh negatif.
HS ini, eksportir maupun importir dapat
Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020
mengetahui berapa besar pajak (tax and
menyebut, 29,12 juta orang atau 14,28 persen
duty) yang harus dibayarkan.
dari 203,97 juta orang penduduk usia kerja
Pada 31 Maret, Presiden Joko Widodo
terdampak pandemi. Angka pengangguran
(Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah
meningkat dari 2,56 juta orang menjadi 9,77
Pengganti Undang-Undang (Perpu)
juta orang.
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Badan Pusat Statistik (BPS)
ampir dua tahun sudah
ini, pemerintah mengalokasikan tambahan
Indonesia secara kumulatif di sepanjang
belanja APBN 2020 senilai Rp 405,1 triliun ke
2020 terkontraksi minus 2,07 persen.
sejumlah sektor untuk penanganan pandemi.
Indonesia pun terjebak dalam jurang resesi
Perpu ini resmi menjadi undang-undang
akibat pertumbuhan ekonomi negatif selama
pada 18 Mei 2020 dan disusul beberapa
tiga kuartal berturut-turut.
kebijakan lainnya.
Sejak Covid-19 ditetapkan sebagai
Covid-19 melanda sejak
bencana nasional pada 20 Maret 2020,
kasus pertama di Indonesia
Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi
ditemukan pada 2 Maret
Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2020
2020. Sebelum Covid-19
tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi
menjangkiti Indonesia, pemerintah
Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa
sebetulnya tengah berjibaku mengatasi
(PBJ) dalam rangka Percepatan Penanganan
perlambatan ekonomi nasional akibat
Covid-19. Menindaklanjuti instruksi ini,
ketidakpastian ekonomi global. Pada Februari
pemerintah pun menerbitkan stimulus jilid
2020, pemerintah mengeluarkan stimulus
II dengan fokus untuk menjaga daya beli
ekonomi jilid I untuk mencegah perlambatan
masyarakat dan kemudahan ekspor-impor. Ada dua kebijakan yang diambil
Pada 17 Maret 2020, pemerintah
Stabilitas Sistem Keuangan. Melalui Perpu
mengumumkan, pertumbuhan ekonomi
Langkah pemerintah
ekonomi.
pemerintah, yakni kebijakan fiskal dan
Hingga akhir 2020, ekonomi Indonesia belum tumbuh sesuai harapkan. Di sisi lain, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi membutuhkan biaya besar. Sementara kinerja perpajakan pun jauh dari target yang diharapkan karena lumpuhnya sebagian besar dunia usaha dan berbagai insentif pajak yang diberikan. Pada 2020, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp 1.072,1 triliun atau terkontraksi 19,6 persen dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi itu juga hanya 89,4 persen dari target APBN dari Perpres 72 atau shortfall Rp 126,7 triliun. Akibatnya, realisasi pembiayaan anggaran pun
menetapkan wabah Covid-19 sebagai
nonfiskal. Di bidang fiskal, pemerintah
Bencana Nasional Non-alam. Awal April
memberikan sejumlah relaksasi perpajakan,
2020, Indonesia mulai menutup garis
antara lain, relaksasi melalui skema PPh Pasal
perbatasan seiring meningkatnya jumlah
21 ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100
kasus. Aktivitas masyarakat pun dibatasi
persen atas penghasilan dari pekerja hingga
dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Rp 200 juta pada sektor industri pengolahan;
Tahun 2021 yang diharapkan menjadi
(PSBB). Akibatnya, dunia usaha nyaris
relaksasi PPh Pasal 22 Impor kepada 19 sektor
momentum perbaikan dan pertumbuhan
lumpuh. Rantai pasok terganggu. Banyak
tertentu; dan relaksasi PPh Pasal 25 sebesar
ekonomi pun masih jauh panggang dari
industri menghentikan proses produksi,
30 persen kepada 19 sektor tertentu.
api. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di
distribusi, dan kegiatan operasional lainnya.
membengkak hingga Rp 945,8 triliun, defisit anggaran menjadi 6,1 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Kebijakan 2021
Di luar kebijakan fiskal tersebut,
kuartal I 2021 dibandingkan posisi kuartal I
pemerintah antara lain memberlakukan
2020 masih berkontraksi minus 0,74 persen.
berdampak pada kinerja ekspor-impor, inflasi,
penyederhanaan dan pengurangan jumlah
Pemerintah tetap melanjutkan program
nilai tukar rupiah hingga kinerja Indeks Harga
larangan dan pembatasan ekspor pada 749
Sepanjang 2020, Covid-19 juga
12
Saham Gabungan (IHSG). Ekonomi Indonesia
VOL XCIII | 2021
TOPIC pemulihan ekonomi nasional (PEN). Melalui PEN ini, pemerintah berharap dapat mendorong daya beli masyarakat di tahun 2021 sekaligus memperluas penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Program itu antara lain percepatan realisasi program perlindungan sosial; program prioritas karya, pariwisata, ketahanan pangan, konektivitas teknologi digital atau Information and Communication Technology (ICT) dan kawasan industri; dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan korporasi; dan insentif dunia usaha dalam bentuk perpajakan. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyiapkan tujuh agenda kebijakan perpajakan yang akan dilakukan pada 2021. Pada webinar bertajuk “2021:
Pande Putu Oka Kusumawardhani
Suryo Utomo Direktur Jenderal Pajak
Plt. Kepala Pusat Pendapatan Negara BKF
The Future of Taxation Policy in Pandemic Recovery Era”, Oktober lalu, Plt. Kepala Pusat Pendapatan Negara Badan Kebijakan
pada tanggal 29 Oktober 2021 lalu. Undang-
Fiskal (BKF) Kemenkeu Pande Putu Oka
Undang ini telah diundangkan menjadi UU
berjalan paralel dengan perbaikan pada sisi
Kusumawardhani mengatakan ketujuh
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
administrasi perpajakan sehingga diharapkan
kebijakan perpajakan 2021 merupakan
Peraturan Perpajakan.
mampu melanjutkan agenda reformasi
pedoman umum regulasi yang akan dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC). Kebijakan perpajakan itu menurut
Undang-undang itu memuat sembilan
“Perbaikan dalam bidang kebijakan pajak
perpajakan yang komprehensif,” kata
bab dengan enam ruang lingkup pengaturan,
Suryo dalam sebuah webinar pertengahan
yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara
November lalu.
Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh),
Lahirnya UU HPP ini diharapkan menjadi
Pande, adalah menyediakan ruang insentif
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program
bagian dari proses reformasi struktural
fiskal bagi dunia usaha yang akan dilakukan
Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon,
untuk mendorong sistem perpajakan
lebih terukur kepada segmen usaha
serta Cukai.
yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Tak
yang membutuhkan insentif; melakukan relaksasi prosedural dan administrasi untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional; melakukan pembaruan dan perbaikan regulasi pajak; melakukan kebijakan optimalisasi perluasan basis pajak; menyediakan insentif untuk kegiatan vokasi, penelitian dan pengembangan (litbang) dan perlindungan lingkungan hidup; pengembangan layanan berbasis digital untuk urusan kepabeanan dan cukai; dan menambah barang kena cukai (BKC) pada 2021. “Konsolidasi fiskal secara bertahap dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi nasional dan pada akhirnya membuat APBN yang prudent itu harus dipertahankan,” kata Pande. Untuk mendukung berbagai kebijakan
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo
kalah penting adalah memperkuat fungsi
mengungkapkan, upaya reformasi
APBN dari sisi penerimaan terutama dalam
perpajakan melalui UU HPP tidak lepas
pembangunan jangka panjang.
dari faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal yang memengaruhi agenda reformasi perpajakan di dalam negeri antara lain perkembangan penerapan pajak digital, pembagian hak pemajakan antarnegara, dan model bisnis yang terus berubah. Faktor eksternal lainnya adalah pergeseran kontribusi per jenis pajak yang terjadi di berbagai negara. Dalam satu dekade terakhir menurut Suryo, kontribusi PPh badan konsisten menurun. Sebaliknya, kontribusi PPh orang pribadi dan PPN terus meningkat. Sementara itu, faktor internalnya adalah kinerja rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio Indonesia masih rendah. Pandemi Covid-19 juga menjadi
perpajakan itu, pemerintah dan DPR pun
basis otoritas melakukan reformasi melalui
telah mengesahkan Rancangan Undang-
UU No.7 Tahun 2021.
KONSOLIDASI FISKAL SECARA BERTAHAP DIBUTUHKAN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.
Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU)
VOL XCIII | 2021
13
TOPIC
Di BELAKANG LAYAR Target PAJAK Penulis: Aprilia Hariani Foto: Rivan Fazry
Target penerimaan pajak ditentukan melalui perpaduan proses politik yang dilandasi beragam variabel, antara lain asumsi pertumbuhan ekonomi dan potensi pajak.
D
Dalam berbagai teknik proyeksi
kerangka sederhana yang melihat
penerimaan pajak, banyak akademisi
penentuan target penerimaan berdasarkan
menggunakan pertumbuhan ekonomi
target belanja dan skenario pembiayaan
sebagai faktor penentu yang utama. Karena
anggaran.
pertumbuhan ekonomi yang merujuk
“Walau sederhana dan merupakan
pada pertumbuhan produk domestik
perspektif dasar politik anggaran, cara
bruto (PDB) merefleksikan pertumbuhan
tersebut tentu berisiko untuk meleset.
seluruh aktivitas ekonomi masyarakat serta
Pasalnya, penentuan target tidak
adagium pajak sebagai ekor ekonomi.
diperhitungkan secara matang dengan
Sayangnya, keterkaitan antara pertumbuhan
melihat kemampuan, tren, serta asumsi-
ekonomi dengan penerimaan pajak di
asumsi di masa mendatang. Oleh karena
Indonesia tidak terlalu tampak.
itu, banyak pemerintah kemudian
“Pembuktian dapat kita lihat dari
menggunakan pendekatan yang lebih
data kinerja penerimaan pajak selama
teknis dan bisa dipertanggungjawabkan
10 tahun terakhir. Selama 1 dekade
secara kuantitatif,” kata Darussalam kepada
terakhir, target penerimaan pajak tidak
Majalah Pajak, pada (25/11).
pernah tercapai. Pada tahun fiskal 2015
“Sebagai contoh, melihat pola
dan 2016, realisasinya justru berada di
tax buoyancy atau elastisitas antara
bawah 85 persen dari target. Padahal,
pertumbuhan ekonomi dengan
kita ketahui bahwa penyusunan target
pertumbuhan penerimaan pajak. Cara
turut menyertakan variabel pertumbuhan
ini relatif sederhana karena hanya
ekonomi yang relatif stabil di atas 5 persen,
menggunakan indikator pertumbuhan
kecuali pada 2020,” kata Darussalam.
ekonomi dan elastisitas secara historis
Selain itu, perlu dipahami bahwa
serta asumsi pertumbuhan ekonomi di
penganggaran merupakan proses
i akhir atau awal tahun,
tahun fiskal ke depan. Namun, metode
yang cukup panjang. Pokok kebijakan
sepertinya kita selalu
perhitungan ini relatif sulit dilakukan di
fiskal beserta target penerimaan pajak
memperdebatkan masalah
situasi turbulensi ekonomi seperti saat
tahun mendatang biasanya telah
tidak atau realistisnya
pandemi Covid-19.”
disusun sejak triwulan pertama tahun
target penerimaan
Selanjutnya, perhitungan kuantitatif
berjalan. Penyusunan itu umumnya
pajak yang ditetapkan pemerintah dan
lainnya bisa menggunakan analisis
juga menggunakan metode kuantitatif
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum
ekonometri berupa data time series.
berdasarkan data historis sehingga dapat
ikut dalam perdebatan, penting bagi kita
Artinya, dengan melihat pola pengaruh
dipertanggungjawabkan (reliable).
memahami penetapan target penerimaan
atas berbagai faktor terhadap penerimaan
pajak.
Menariknya, bisa jadi terdapat dinamika
pajak di suatu negara, maka akan diketahui
sektor ekonomi, sosial, dan politik selama
besaran proyeksi penerimaan di masa
tahun berjalan yang membuat proyeksi
mengutip DDTC Working Paper No 2119
mendatang. Variabel yang dipergunakan
tersebut sedikit menjauh dari kata presisi.
berjudul “Metode dan Teknik Proyeksi
bisa bermacam-macam, semisal
Sebagai ilustrasi, proyeksi penerimaan di
Penerimaan Pajak: Panduan dan Aplikasi”,
pertumbuhan ekonomi, pendapatan
tahun mendatang telah disusun secara
yang menjelaskan bahwa dalam perspektif
per kapita, inflasi, harga komoditas,
baik pada semester I tahun berjalan, tapi
politik anggaran, penentuan besaran target
perkembangan sektor tertentu, dan
ternyata realisasi penerimaan pajak di tahun
penerimaan pajak akan selalu diselaraskan
sebagainya. Berbagai pendekatan ini bisa
berjalan mengalami shortfall. Akibatnya,
dengan upaya mendanai belanja
disebut sebagai pendekatan berbasis data
target tahun mendatang kian menantang
pemerintah tanpa memberikan suatu risiko
makroekonomi yang bersifat top-down.
dan ‘jauh’ dari angka yang realistis.
Managing Partner DDTC Darussalam
14
fiskal yang besar. Perspektif itu merupakan
VOL XCIII | 2021
TOPIC “Untuk mengatasi hal tersebut,
ketika pandemi berlalu, justru ada missed
pemerintah kini mulai menggunakan
opportunity. Kehadiran UU HPP juga sejalan
proyeksi outlook. Skema ini pada dasarnya
dengan agenda konsolidasi fiskal yang
berupaya untuk mendekatkan pada kondisi
mulai banyak dilakukan oleh negara lain,”
riil tahun berjalan,” kata Darussalam.
kata Darussalam.
Selain itu, perhitungan target
Potensi keberhasilan UU HPP dalam
penerimaan pajak bisa saja disusun dari
meningkatkan tax ratio juga tidak bisa
gabungan berbagai perhitungan di skala
dilepaskan dari, antara lain, Pembaruan
mikro. Caranya, nilai potensi penerimaan
Sistem Inti Administrasi Perpajakan
diukur berbasis perkembangan basis pajak
(PSIAP), UU Cipta Kerja klaster kemudahan
dan dinamika di sektor atau jenis pajak
berusaha bidang perpajakan, pemberlakuan
tertentu.
strategi compliance risk management, dan
“Dalam pendekatan mikro ini, cara perhitungan dan indikator yang dipergunakan bisa sangat bervariasi.
sebagainya. Namun demikian, masih ada tantangan. “Adanya perubahan melalui UU HPP
Contoh, estimasi penerimaan PPnBM
diproyeksikan bisa menghasilkan potensi
kendaraan bermotor dihitung dari jumlah
penambahan penerimaan perpajakan.
penjualan dan impor setiap jenis kendaraan
Akan tetapi, keberhasilan tersebut akan
bermotor. Pendekatan mikro bersifat
dipengaruhi oleh perilaku kepatuhan
bottom-up dan umumnya lebih sering
Wajib Pajak, serta literasi dan pemahaman
digunakan untuk mengukur dampak suatu
seluruh pemangku kepentingan di sektor
kebijakan,” kata Darussalam.
perpajakan. Selain itu, terdapat risiko
Ia menilai, satu hal yang pasti
distorsi pertumbuhan ekonomi akibat
penentuan target penerimaan pajak yang
ancaman pandemi yang belum usai. Oleh
ideal adalah disusun secara kuantitatif
karena itu, masih ada tantangan,” kata
melalui pendekatan teknis. Dengan
Darussalam.
demikian, risiko terjadinya shortfall atau
Terkait aspek kepatuhan, ia memberikan
defisit bisa lebih mungkin dikendalikan.
catatan khusus. Berdasarkan buku berjudul
Akan tetapi, hal yang perlu kita perhatikan
Making People Pay: The Economic
adalah bahwa penentuan target
Sociology of Taxation (Mathew, 2010)
penerimaan pajak juga suatu proses politik
setidaknya terdapat 10 aspek yang
anggaran.
menentukan seseorang tidak patuh
“Target pajak ditentukan dalam
membayar pajak, yaitu tidak mendapat
proses politik anggaran yang seringkali
manfaat apa pun, pajak yang dibayar
memadukan antara pendekatan yang
diselewengkan, pajak yang dibayar tidak
bersifat teknis kuantitatif dengan kebutuhan
digunakan dengan efisien, prosedur pajak
belanja. Dalam prosesnya, aspek politik,
sangat rumit, kesulitan memahami hukum
yaitu faktor bargaining antara pemerintah
pajak, interaksi dengan otoritas pajak
dan DPR serta sasaran yang hendak dicapai
tidak menyenangkan, khawatir diperiksa
mewarnai diskusi yang berpotensi menjauh
dengan tidak seharusnya, biaya kepatuhan
dari target pajak yang realistis,” kata
pajak terlalu mahal, orang-orang sekitar
Darussalam.
tidak membayar pajak, dan merasa tidak
UU HPP dan “tax ratio” Ia menuturkan, bahwa kehadiran UU
memengaruhi penerimaan bila tidak membayar pajak. “Jika kesepuluh hal tersebut dapat
HPP sejatinya akan memutus persoalan
kita selesaikan, saya optimis kita bisa
fundamental sektor perpajakan tanah
meningkatkan tax ratio lebih cepat. Sebagai
air. Terutama dalam turut menopang
contoh, upaya mengurangi biaya kepatuhan
ketersediaan dana pembangunan yang
bisa dilakukan dengan menggunakan
kokoh dan berkelanjutan.
teknologi informasi, mencegah dan
“UU HPP yang akan dilaksanakan
Darussalam
Managing Partner DDTC
POTENSI KEBERHASILAN UU HPP DALAM MENINGKATKAN TAX RATIO JUGA TIDAK BISA DILEPASKAN DARI, ANTARA LAIN, PEMBARUAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN (PSIAP), UU CIPTA KERJA KLASTER KEMUDAHAN BERUSAHA BIDANG PERPAJAKAN, PEMBERLAKUAN STRATEGI COMPLIANCE RISK MANAGEMENT, DAN SEBAGAINYA.
menyelesaikan sengketa pajak secara efektif
mulai tahun depan adalah sesuatu yang
dan efisien, pengaturan konsultan pajak
tepat secara momentum. Karena jika kita
agar tidak terjadi monopoli profesi, dan
baru mulai membahas reformasi pajak
sebagainya,” kata Darussalam.
VOL XCIII | 2021
15
TOPIC
ADAPTASI, INOVASI, dan BERKAH PENUGASAN Penulis: Heru Yulianto Foto: Dok. Pribadi
Pandemi memaksa dunia bisnis beradaptasi dan berinovasi, tak terkecuali perusahaan farmasi
P
Menurutnya, adanya penugasan dari
andemi Covid-19 telah memukul perekonomian
pemerintah untuk penanganan Covid-19,
secara global. Sejumlah
seperti penyediaan vaksin Covid-19, obat-
sektor usaha terguncang
obatan, multivitamin, serta alat kesehatan,
hingga harus mengurangi
membuat kinerja keuangan Holding BUMN
karyawan bahkan tak jarang menghentikan
Farmasi (Bio Farma, Kimia Farma dan
kegiatan operasi akibat menurunnya omzet
Indofarma) pada semester I 2021 meningkat
perusahaan dan tidak dapat beradaptasi.
164 persen year-on-year (YoY), dari Rp 5,78
Namun, beberapa industri justru dapat
triliun pada 2020, menjadi Rp 15,26 triliun. “Secara detail, pendapatan Bio Farma
melesat dan meraih berkah pandemi, salah
sendiri, didapat dari realisasi pendapatan
satunya adalah industri farmasi.
penugasan yang mencapai Rp 8,12 triliun,
Sekretaris Perusahaan PT Bio Farma (persero) Bambang Heriyanto
yang terdiri dari Rp 7,97 triliun program
mengungkapkan bahwa ketika awal
vaksin Covid-19 dan 144,30 miliar, didapat
pandemi Covid-19 melanda dunia, beberapa negara melarang produksi alat kesehatan (alkes) mereka diekspor
Bambang Heriyanto Sekretaris Perusahaan PT Bio Farma
(VGR),” ujarnya. Untuk anggota Holding BUMN Farmasi, Kimia Farma membukukan pendapatan
ke negara lain. Terlebih, saat itu alkes
pada Semester I 2021 sebesar, Rp 5,56
berupa alat test kit PCR menjadi sesuatu barang langka sehingga harganya sempat
meluncurkan alat pendeteksi Covid-19
triliun yang diperoleh dari penjualan produk
melambung tinggi karena adanya larangan
lewat metode kumur (gargling), yaitu Bio
pihak ketiga sebesar Rp 4,1 triliun termasuk
ekspor produk ini ke Indonesia.
Saliva pada pertengahan 2021 lalu.
di dalamnya, didapat dari VGR sebesar Rp
Melihat hal tersebut, Bio Farma segera
“Gargle PCR memiliki sensitivitas hingga
402,9 miliar. Pertumbuhan penjualan dari
beradaptasi dengan membuat alat test
95 persen sehingga dapat digunakan
Kimia Farma sebesar 18,6 persen (YoY).
kit PCR BioCoV, bekerja sama dengan
sebagai alternatif selain gold standard SWAB
Sedangkan untuk Indofarma, pendapatan
perusahaan startup lokal yaitu Nusantics,
Nasofaring-Orofaring menggunakan PCR
Semester I 2021 mencapai Rp 849.33 miliar,
yang diluncurkan pada tanggal 20 Mei 2020
Kit,” tambahnya.
berasal dari penjualan obat Obat Generik
oleh Presiden RI Joko Widodo.
Tetap tumbuh
“Kolaborasi ini terus berlangsung hingga Bio Farma terus melakukan inovasi dengan meluncurkan produk RT PCR Kit yang diberi nama mBioCov-19,” ungkapnya kepada Majalah Pajak, Selasa (30/11). Ia menambahkan, adaptasi terhadap pandemi pun berlanjut dengan
16
dari program Vaksinasi Gotong Royong
VOL XCIII | 2021
Bambang melanjutkan, kinerja Bio
Berlogo (OGB) dan etchical sebesar Rp 492,79 miliar, sisanya dari penjualan alkes multivitamin dan lain-lain. Pertumbuhan
Farma sebelum masa pandemi dan setelah
penjualan dari Indofarma sebesar 89,9
masa pandemi, masih meningkat meskipun
persen (YoY).
menghadapi tantangan penjualan ekspor akibat lockdown di sejumlah negara penerima produk Holding BUMN Farmasi, khususnya vaksin.
Bambang menjelaskan, penjualan Bio Farma tanpa penugasan Covid-19, masih bisa mencapai Rp 985 miliar,
TOPIC
yaitu mencapai 84,39 persen dari yang
harganya sempat meningkat sampai 600
bisnis dan penambahan portofolio
ditargetkan pada Semester I 2021.
persen saat pandemi karena lockdown,”
melalui penambahan produk baru serta
jelasnya.
peningkatan kapabilitas dan kompetensi
“Pencapaian ini terdiri dari penjualan ekspor yang mencapai Rp 549 miliar,
Selain itu, Bambang mengatakan
dan untuk penjualan dalam negeri
bahwa pihaknya tengah berkolaborasi
(pemerintah), mencapai Rp 66,39 miliar,
dengan startup dan Badan Pengkajian
atau baru terealisasi 59,8 persen dari yang
dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk
dianggarkan,” jelasnya.
menciptakan PCR Test Kit yang lebih
Penjualan sektor swasta mencapai
affordable tapi memiliki golden standard
Rp 431 miliar, atau sudah mencapai 105
(WHO), sehingga mampu menurunkan
persen dari yang dianggarkan sebesar
harga tes PCR di pasaran. Dukungan lainnya
Rp 411 miliar. Sebanyak 68,86 persen dari
berupa menyediakan vitamin dan alat
total penjualan dalam negeri sektor swasta
kesehatan di seluruh gerai apotek Kimia
berasal dari penjualan mBioCov-19 yang
Farma, dan melakukan inovasi Mobile Lab
mencapai Rp 283 miliar.
BSL-3 sehingga dapat melakukan tes PCR di daerah yang kekurangan kapasitas tes.
Dukung pemerintah Selain fokus pada pengembangan bisnis,
“Bio Farma sebagai perusahaan lifescience juga tengah menjalin kerja
Bio Farma juga terus mendukung program
sama strategis bersama dengan lembaga
pemerintah, khususnya dalam penanganan
internasional yang bergerak dalam bidang
pandemi, mulai dari menyediakan masker
kesehatan, bioteknologi dan teknologi
medis dan nonmedis dengan harga jauh
informasi, baik dalam negeri maupun luar
di bawah harga pasar, dan memastikan
negeri,” pungkasnya.
ketersediaan obat terapi Covid-19 seperti
Di masa pandemi, Bambang
azithromycin, oseltamivir, chloroquine, dan
menyampaikan bahwa Holding BUMN
remdesivir.
Farmasi telah melakukan berbagai inovasi,
“Holding BUMN Farmasi fokus untuk
di antaranya peningkatan efisiensi melalui
memastikan ketersediaan produk dengan
beberapa inisiatif di antaranya digitalisasi,
meningkatkan kapasitas produksi dan
otomatisasi, join procurement, melakukan
memastikan ketersediaan bahan baku yang
transformasi digital, peningkatan skala
SDM.
BAIK SEBELUM DAN SEPANJANG MASA PANDEMI, KINERJA BIO FARMA TERUS MENINGKAT MESKIPUN MENGHADAPI TANTANGAN EKSPOR AKIBAT LOCKDOWN DI BEBERAPA NEGARA.
VOL XCIII | 2021
17
TOPIC
SPIRIT KEBERSAMAAN di Tahun PEMULIHAN Penulis: Novita Hifni Foto: Rivan Fazry
Mengintip penjabaran semangat gotong royong dan kebersamaan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
K
eterangan resmi yang dirilis
Pengaturan mengenai KUP yang
Kementerian Keuangan
meliputi sanksi pajak dan integrasi Nomor
mengungkapkan, RUU
Induk Kependudukan dan Nomor Pokok
HPP—yang kemudian
Wajib Pajak (NIK-NPWP) berlaku sejak
disahkan menjadi UU HPP—
diundangkan. Pengaturan mengenai PPh
merupakan bagian yang tidak terpisahkan
berlaku mulai tahun pajak 2022 dan PPN
dari rangkaian reformasi perpajakan yang
mulai April 2022. Program pengungkapan
telah dilakukan selama ini, baik reformasi administrasi maupun reformasi kebijakan. Regulasi juga akan menjadi landasan yang sangat penting bagi proses reformasi selanjutnya. Implementasi berbagai ketentuan yang termuat di dalamnya diharapkan
Yon Arsal Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak
akan berperan dalam mendukung upaya percepatan pemulihan perekonomian dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peraturan ini bertujuan untuk memulihkan perekonomian nasional yang terdampak oleh pandemi Covid-19 melalui optimalisasi penerimaan negara di bidang pajak. UU HPP secara umum mengatur enam aspek penting, yakni mengubah UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), mengubah UU Pajak Penghasilan (UU PPh), mengubah UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN), menambah program pengungkapan sukarela Wajib Pajak, menambah Pajak Karbon, dan mengubah UU Cukai.
18
VOL XCIII | 2021
IMPLEMENTASI KETENTUAN DI DALAMNYA DIHARAPKAN MENDUKUNG UPAYA PERCEPATAN PEMULIHAN PEREKONOMIAN DAN MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN.
TOPIC
KEBIJAKAN PPH MEMPERTIMBANGKAN BENCHMARKING DI BERBAGAI NEGARA; INI MERUPAKAN BAGIAN DARI GOTONG ROYONG. PENGHASILAN LEBIH TINGGI DIHARAPKAN BERKONTRIBUSI LEBIH BANYAK; INI MENUNJUKKAN PRINSIP KEBERSAMAAN.
sukarela berlaku mulai 1 Januari–30 Juni
berpenghasilan menengah dan rendah,
karyawan. Jika sebelumnya WP terkait
2022. Pajak Karbon berlaku 1 April 2022
termasuk pelaku UMKM, baik pribadi
dengan penghasilan Rp 60 juta per tahun
piloting PLTU batu bara. Adapun pengaturan
maupun badan.
harus membayar PPh sebesar 15 persen,
UU Cukai berlaku sejak diundangkan.
UU HPP mengatur perluasan basis
maka mulai awal tahun depan hanya
PPN dengan melakukan pengurangan
dikenai 5 persen. Menurut data statistik,
terdapat terobosan baru, yakni integrasi
pengecualian dan fasilitas PPN. Barang
imbuhnya, jumlah karyawan di area ini
basis data kependudukan dengan sistem
kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan
mencapai lebih dari 2 juta. Artinya, akan
administrasi perpajakan. Penggunaan NIK
masyarakat, jasa kesehatan, jasa pendidikan,
banyak sekali masyarakat yang terbantu
sebagai pengganti NPWP Orang Pribadi
jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis
melalui skema tersebut.
akan semakin memudahkan WP dalam
jasa lainnya akan dibebaskan dari PPN.
Dalam UU HPP mengenai KUP,
menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.
Keberpihakan pada UMKM Dalam pengaturan PPh, lapisan
Pemerintah juga menetapkan tarif
“Kebijakan PPh mempertimbang kan benchmarking di berbagai negara;
tunggal untuk PPN. Kenaikan tarif PPN
ini merupakan bagian dari gotong
dilakukan secara bertahap, yaitu menjadi
royong. Penghasilan lebih tinggi
11 persen mulai 1 April 2022 dan menjadi
diharapkan berkontribusi lebih banyak; ini
12 persen paling lambat 1 Januari 2025.
menunjukkan prinsip kebersamaan,” papar
penghasilan WP Orang Pribadi yang
Kebijakan ini mempertimbangkan kondisi
Yon dalam acara Sosialisasi UU HPP yang
dikenai tarif terendah 5 persen dinaikkan
masyarakat dan dunia usaha yang masih
diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan
menjadi Rp 60 juta dari sebelumnya
belum sepenuhnya pulih dari dampak
Industri (KADIN) Indonesia, Jumat (29/10).
Rp 50 juta, sedangkan PTKP tetap.
pandemi Covid-19.
Kenaikan batas lapisan tarif terendah ini membuat masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah membayar pajak lebih rendah ketimbang sebelumnya. Di sisi lain, pemerintah mengubah tarif dan menambah lapisan PPh Orang Pribadi sebesar 35 persen untuk penghasilan kena pajak di atas Rp 5 miliar. Perubahan-perubahan itu ditekankan
Saat ini tarif PPN di Indonesia relatif
Selain melalui perubahan lapis pada PPh Orang Pribadi, ketentuan PPh juga memberi
lebih rendah daripada rata-rata dunia
dukungan kepada pelaku UMKM dengan
sebesar 15,4 persen, dan juga lebih rendah
pemberlakukan PTKP Rp 500 juta. Jika
dari Filipina (12 persen), Tiongkok (13
UMKM memiliki omzet Rp 1 miliar, jelasnya,
persen), Arab Saudi (15 persen), Pakistan (17
maka penghasilan yang dikenai PPh hanya
persen) dan India (18 persen).
Rp 500 juta. UMKM hanya akan membayar
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menjelaskan, adanya peningkatan rentang penghasilan
untuk meningkatkan keadilan dan
atas lapisan pertama tarif PPh akan
keberpihakan kepada masyarakat
membantu banyak orang pribadi dan
separuh dari tingkat pajak yang berlaku dalam aturan sebelumnya. Di samping itu, PPh Badan juga dipertahankan 22 persen, setelah mempertimbangkan penerapan tarif di negara anggota OECD dan ASEAN.
VOL XCIII | 2021
19
TOPIC
PAJAK Ditata untuk VISI 2045 Penulis: Ruruh Handayani Foto: Dok. Kementerian Keuangan dan Dok. DJBC
Sapu jagat
UU HPP, reformasi struktural, dan reformasi fiskal ditempuh untuk mendukung visi Indonesia menjadi negara maju.
M
kelompok materi utama yang terdiri dari 9 Bab dan 19 Pasal, yang mengubah beberapa UU perpajakan sekaligus. Pemerintah pun memastikan akan mengeluarkan 43 aturan pelaksanaannya—8 aturan berbentuk Peraturan Pemerintah dan 35 aturan berupa Peraturan Menteri Keuangan. Salah satu klaster yang mengundang banyak perhatian adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau voluntary
enteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, UU HPP tak sekadar ingin
Sri Mulyani Menteri Keuangan RI
disclosure program yang akan berlangsung selama 6 bulan sejak 1 Januari—30 Juni 2022. Publik menyebut program ini sebagai Tax Amnesty Jilid 2 lantaran pemerintah
mendulang pendapatan
negara, melainkan bagian dari reformasi
memberi kesempatan kedua bagi Wajib
perpajakan yang terus-menerus dilakukan
Pajak yang belum patuh, bahkan bagi yang
demi membuat sistem perpajakan
pernah melakukan program pengampunan
yang memiliki tata kelola makin baik,
penyempurnaan regulasi. Nah, UU HPP ini
berkeadilan, dan berkepastian hukum.
merupakan reformasi di bagian regulasi
“Kita mengharapkan sistem pajak menjadi makin efisien, netral, fleksibel,
atau kebijakan. Sri Mulyani mengatakan bahwa
pajak ini pada 2016 silam. Namun, DJP memaknainya sebagai kesempatan untuk WP yang belum melaporkan atau mengungkapkan kewajiban
efektif, dan adil, dan memberikan kepastian,
reformasi perpajakan yang dilakukan
perpajakan mereka sepenuhnya, melalui
serta kesederhanaan bagi perekonomian,
melalui UU HPP, reformasi struktural, dan
dua kebijakan. Kebijakan pertama ditujukan
terutama para pembayar pajak, dan
reformasi fiskal merupakan satu kesatuan
untuk Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan
memiliki prediktabilitas atau stabilitas,” kata
yang tak terpisahkan untuk mendukung visi
yang mengikuti Amnesti Pajak 2016, tetapi
Sri Mulyani saat konferensi pers virtual,
Indonesia menjadi negara maju di tahun
tidak atau belum sepenuhnya melaporkan
beberapa waktu lalu.
2045. Untuk itu, APBN yang sehat—setelah
aset dan harta yang diperolehnya sejak 1
bekerja ekstrakeras sebagai instrumen
Januari 1985—31 Desember 2015.
Reformasi perpajakan yang terus dilakukan pemerintah—utamanya
untuk melindungi masyarakat dan ekonomi
DJP—secara berkelanjutan sejak 1983
nasional—menjadi prasyarat.
ini dilakukan baik dari sisi penguatan
20
UU HPP disebut sebagai omnibus law atau UU sapu jagat karena memuat 6
“Tanpa APBN yang kuat, seluruh reform
Tarif PPh final yang dikenakan adalah 11 persen untuk deklarasi luar negeri (LN), 8 persen untuk aset luar negeri repatriasi dan
organisasi, peningkatan kualitas SDM,
tidak mungkin terjadi. Jadi, inilah proses
aset dalam negeri (DN), serta 6 persen untuk
perbaikan proses bisnis, pembaruan
pemulihan ekonomi dan pemulihan
aset luar negeri repatriasi dan aset dalam
sistem informasi dan basis data, dan
kesehatan APBN,” ucapnya.
negeri yang diinvestasikan dalam surat
VOL XCIII | 2021
TOPIC berharga negara (SBN) atau hilirisasi SDA
untuk menambah dana pembangunan,
atau renewable energy.
investasi teknologi ramah lingkungan, atau
Sementara, kebijakan kedua ditujukan
memberikan dukungan kepada masyarakat
khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
berpendapatan rendah dalam bentuk
yang tidak mengikuti Amnesti Pajak
program sosial. Yang pasti, pajak karbon
2016, dengan basis aset perolehan tahun
akan dilakukan secara bertahap dengan
2016—2020 yang belum dilaporkan dalam
memerhatikan berbagai hal, termasuk
SPT tahunan 2020. Tarif PPh Final yang
kesiapan industri dan kondisi ekonomi.
dikenakan adalah 18 persen untuk deklarasi
Di tahap awal, pajak karbon akan
LN; 14 persen untuk aset luar negeri
diterapkan pada sektor Pembangkit Listrik
repatriasi dan aset DN; dan 12 persen untuk
Tenaga Uap (PLTU) batu bara pada 1 April
aset luar negeri repatriasi dan aset dalam
2022 dengan menggunakan mekanisme
negeri yang diinvestasikan dalam SBN dan
pajak berdasarkan pada batas emisi (cap
hilirisasi SDA dan energi terbarukan.
and tax). Tarif Rp 30 per kilogram karbon
Pasal 15 Bab VIII Ketentuan Peralihan
dioksida ekuivalen (CO2e) diterapkan pada
UU HPP menyebut bahwa begitu UU HPP
jumlah emisi yang melebihi batas yang
berlaku, semua peraturan perundang-
ditetapkan.
undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang berkaitan
Aris Sudarminto Kepala Subdirektorat Potensi dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
Cukai Klaster yang juga dimuat dalam UU
kerugian pendapatan negara pada saat
dengan pengungkapan harta bersih tidak
HPP adalah perubahan tentang UU Cukai.
penelitian dan penyidikan. Dalam UU HPP,
berlaku, sepanjang pengungkapan dilakukan
Kepala Subdirektorat Potensi dan Kepatuhan
hasil penelitian yang tidak berujung pada
pada periode berlakunya PPS.
Pengusaha Barang Kena Cukai Direktorat
penyidikan mewajibkan pelaku membayar
Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aris
sanksi administratif berupa denda sebesar
Sudarminto mengemukakan, cukai adalah
tiga kali jumlah cukai yang seharusnya
pungutan yang sangat khusus karena hanya
dibayar.
Pajak karbon UU HPP juga mengenalkan pajak karbon. Sri Mulyani mengutarakan bahwa
dikenakan pada barang yang mempunyai
aturan ini menambah sederetan kebijakan
sifat atau karakteristik yang ditetapkan
UU Cukai sebelumnya mengamanatkan
fiskal yang digunakan sebagai instrumen
dalam undang-undang, yaitu etanol atau
penghentian penyidikan wajib membayar
pengendali perubahan iklim. Ia mengklaim,
etil alkohol, minumal beralkohol, dan produk
pokok cukai, ditambah sanksi denda 4
penerapan pajak karbon menjadi bukti
tembakau.
kali cukai kurang dibayar. Melalui UU HPP,
komitmen pemerintah menggunakan
Aris bilang, jumlah barang kena
berbagai instrumen fiskal untuk membiayai
cukai (BKC) di Indonesia masih sangat
pengendalian perubahan iklim sebagai
terbatas dibandingkan dengan negara lain.
agenda prioritas pembangunan.
Penerimaan cukai saat ini sangat tergantung
“Tujuan utama dari pengenaan pajak karbon adalah mengubah perilaku para
pada Industri Hasil Tembakau (IHT). “Itulah mengapa jika ada isu kenaikan
pelaku ekonomi untuk beralih kepada
tarif, semuanya ribut dan gaduh, karena
aktivitas ekonomi hijau yang rendah
memang 96 persen penerimaan cukai
karbon,” ucapnya.
bergantung pada IHT,” ucapnya dalam
Singkatnya, mereka yang mengotori lingkungan, harus mengganti kerugian
webinar CITA, Selasa (23/11). Berbeda dengan klaster lain yang lebih
berupa pajak sebagai kompensasi untuk
kompleks, klaster cukai hanya memuat 1
membersihkan lingkungan melalui
pasal perubahan dengan beberapa klausul.
kebijakan lain.
Pertama, pemerintah mendapat penguatan
Di sisi lain, hal ini sejalan dengan upaya
mekanisme penambahan atau pengurangan
pemerintah mencapai target penurunan
jenis BKC dengan tetap melibatkan DPR RI.
emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen
Kedua, UU HPP juga menggunakan
dengan kemampuan sendiri dan 41 persen
prinsip pemidanaan sebagai upaya terakhir
dengan dukungan internasional pada tahun
(ultimum remedium) terkait pelanggaran
2030.
cukai dan mendahulukan pemulihan negara.
Ia pun menyebut penerimaan negara dari pajak karbon akan dimanfaatkan
Sementara pada tahap penyidikan,
penghentian cukup dengan membayar sanksi denda sebesar empat kali nilai cukai.
DJP MEMAKNAI PPS SEBAGAI KESEMPATAN UNTUK WP YANG BELUM MELAPORKAN ATAU MENGUNGKAPKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN MEREKA SEPENUHNYA.
Ketiga, UU HPP mengatur penyesuaian sanksi administrasi dalam upaya pemulihan
VOL XCIII | 2021
21
UP CLOSE
ADA SAAT BAWAHAN MEMBUTUHKAN Ayahnya pensiunan kepala stasiun di daerah Semarang. Darinya, ia mewarisi darah integritas dan makna kepemimpinan. DIDIEK HARTANTYO Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero)
22
VOL XCIII | 2021
UP CLOSE Penulis: Waluyo Hanjarwadi Foto: Dok. KAI
D
idiek Hartantyo hanya
Jumat (3/12). Meski hanya sua virtual,
tersenyum kecil saat
wawancara dengan pria berpembawaan
dulu kepala stasiun di daerah Semarang,
diminta membandingkan
ramah sore itu terasa akrab dan hangat.
tetapi sudah lama sekali pensiun. Saya
tantangan mana yang lebih berat antara saat
Didiek ingat betul pesan Ignasius Jonan,
“Bapak saya itu orang kereta api. Beliau
berpikir, apakah ini sebuah amanah untuk
Direktur Utama KAI 2009–2014 yang
meneruskan tugas Bapak,” kata Didiek
berkarier di perbankan atau memikul
berhasil merombak wajah perkeretaapian
setengah berseloroh.
tanggung jawabnya memimpin PT Kereta
Indonesia hingga seperti saat ini . Kala itu
Api Indonesia Tbk. Maklum, sebelum
Jonan menyampaikan, tanggung jawab
KAI oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara
menjadi Diretur Utama KAI, selama
pengambil kebijakan di KAI jauh lebih
(BUMN) Erick Thohir sejak 8 Mei 2020,
hampir tiga dekade ke belakang, karier
kompleks. Sebab, jika salah membuat
tepat saat negeri ini mulai dilanda pagebluk
Didiek adalah di bidang keuangan dan
kebijakan, dampaknya akan dirasakan
Covid-19. Dan semua orang tahu, di masa
perbankan—ngitung duit. Ia pernah menjadi
jutaan orang sekaligus.
wabah, operasi KAI yang semula menjadi
Senior Vice President di Bank Mandiri pada 2009 hingga 2011. Tahun 2011 hingga 2016, ia menempati posisi Executive Vice President dan Group Head Corporate Banking II, sebelum kemudian bergabung di KAI sebagai direktur keuangan. Kini, Didiek mendapat tugas yang berbeda; “memasinisi” perusahaan operator sepur, salah satu legenda hidup moda transportasi darat tertua yang menjadi saksi sejarah perjalanan panjang republik ini. “Semua tentu punya tantangannya sendiri-sendiri. Perbankan adalah lembaga highly regulated, sistemnya sudah terbentuk dan matang. Sementara di KAI, sekecil apa pun kebijakan yang dibuat akan berdampak besar bagi masyarakat banyak,” kata Didiek saat wawancara dengan Majalah Pajak
“Ketika kamu kerja di bank, keputusan
Didiek didapuk sebagai Direktur Utama
moda transportasi andalan masyarakat
yang kamu ambil tidak begitu banyak
Indonesia terpaksa dibatasi. Nasib ribuan
memengaruhi orang. Kalau di KAI, apa yang
karyawan pun dipertaruhkan. Kehadiran
kamu lakukan dampaknya sangat besar,”
Didiek diharapkan mampu menjaga
kata Didiek menirukan wejangan Jonan.
gerbong besar KAI agar tetap kokoh di atas
“Pesan Pak Jonan itu saya cerna. Ternyata
bantalan relnya meski diterpa pandemi.
memang benar. Bagaimana tidak, tahun
Di bawah kendali Didiek, KAI tak hanya
2019 itu KAI melayani 429 juta penumpang
berhasil melewati masa krisis, tetapi juga
dan total pegawai kami itu 28 ribu orang.”
mampu beradaptasi dan memunculkan
Namun, bagi Didiek tugas adalah
berbagai inovasi. KAI mampu bertahan,
amanah. Di mana pun ditempatkan, ia
bahkan berbenah di tengah empasan
harus menunaikan amanah itu sebaik-
musibah. Sang gembala ular besi itu pun
baiknya. Apalagi, ternyata darah kereta
menuai banyak apresiasi. Tahun 2016 lalu,
api memang telah mengalir pada diri pria
saat Didiek menjabat direktur keuangan,
kelahiran Jakarta, 6 September 1961 itu.
aset KAI baru mencapai Rp 25 triliun. Tahun
Ayah Didiek adalah pensiunan pegawai KAI.
ini aset KAI sudah mendekati Rp 60 triliun dan dengan proyek-proyek pengembangan yang sedang dijalankan, diperkirakan dalam
KEPEMIMPINAN ITU SERVANT LEADERSHIP. KITA ADA BERSAMA PARA PEGAWAI KITA PADA SAAT MEREKA MEMBUTUHKAN.
VOL XCIII | 2021
23
UP CLOSE
KUALITAS SESEORANG ITU DITUNJUKKAN DENGAN KONSISTENSI MEMBAWA INTEGRITAS MEREKA.
waktu dekat aset KAI akan mencapai
di benak anak buahnya sehingga mereka
rumah dinasnya dan menyerahkannya ke
Rp 100 triliun. Kuncinya menurut Didiek
benar-benar merasakan kehadiran
perusahaan.
adalah penerapan good governance.
pemimpinnya. Itu sebabnya, Didiek selalu
“Perkembangan ini memerlukan penanganan yang berlandaskan good governance. Perkembangan seperti ini kalau enggak dikawal dengan baik akan
lapangan di mana ada kesulitan-kesulitan yang dialami para pegawainya. “Sekarang ini kan masa hujan, banjir,
“Bapak selalu bilang, bagaimana kualitas seseorang itu ditunjukkan dengan konsistensi membawa integritas mereka. Nilai-nilai integritas ini yang mewarnai kehidupan saya sehingga sampai sekarang
membahayakan. Sekarang ini good
longsor. Saya ikut turun ke lapangan
insya Allah saya tetap istikamah menjaga
governance menjadi suatu keharusan dan
bersama pegawai. Saya beserta mereka
nilai warisan orangtua ini.”
bagaimana tata kelola ini terus ditingkatkan
turun mengatasi, dan kami satu
sehingga kereta api berkembang ke arah
penderitaan sehingga ada kebersamaan.
yang sehat, dengan kualitas pelayanan yang
Jadi, kepemimpinan itu servant leadership.
lebih baik agar value perusahaan kepada
Kita ada bersama para pegawai kita pada
masyarakat selalu meningkat,” kata alumnus
saat mereka membutuhkan.”
S2 Daniels School of Business, Universitas Denver, Amerika Serikat ini.
Pemimpin yang melayani Bagi Didiek, arti leadership atau
Selain sikap melayani, hal tak kalah
dan lari pagi menyusuri lorong-lorong perkampungan di sekitar tempat tinggalnya. menuliskan setiap ide dan gagasan yang
mengaku, sejak kecil hal itu yang selalu
melintas di pikirannya.
dicontohkan oleh orangtuanya. Ia ingat stasiun. Begitu purnatugas, saat itu sang
mengharap pelayanan, melainkan justru
ayah langsung bergegas meninggalkan
VOL XCIII | 2021
melepas penat dengan olah raga bersepeda
Di luar itu, kebiasaannya sejak dulu adalah
menjadi pemimpin bukanlah untuk
menjadi jangkar kuat yang akan menancap
Didiek selalu meluangkan waktunya untuk
maupun integritas dalam bekerja. Didiek
betul ketika sang ayah usai menjabat kepala
melayani itu menurut Didiek yang akan
Kini, di tengah kesibukannya mengemban amanah memajukan KAI,
penting adalah nilai, baik nilai moral
kepemimpinan adalah melayani. Artinya,
untuk memberikan pelayanan. Sikap
24
tetap meluangkan waktu terjun langsung ke
UP CLOSE
DI KAI, JIKA SALAH MEMBUAT KEBIJAKAN, DAMPAKNYA AKAN DIRASAKAN JUTAAN ORANG SEKALIGUS.
VOL XCIII | 2021
25
UP CLOSE
Melaju di Rel EKOSISTEM TRANSPORTASI Bagaimana KAI mengubah pandemi yang memukul bisnisnya menjadi stasiun awal untuk mengakselerasi berbagai solusi. Penulis: Waluyo Hanjarwadi Foto: Dok. KAI
P
andemi Covid-19 selama
KAI di masa mendatang, Majalah Pajak
hampir dua tahun ini menjadi
berbincang dengan Direktur Utama KAI
masa terberat bagi PT Kereta
Didiek Hartantyo. Apa saja upaya Didiek
Api Indonesia (KAI). KAI
agar KAI tetap menjadi pilihan terbaik
adalah moda transportasi
transportasi darat bagi masyarakat?
yang paling awal terkena imbas pandemi
Berikut petikannya.
seiring dengan pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat. Pendapatan angkutan penumpang moda transportasi warisan kolonial ini langsung anjlok dari Rp 8,6 triliun di tahun 2019, menjadi Rp 2,8 triliun di 2020. Tentu KAI tak tinggal diam. Di bawah kendali Didiek Hartantyo, situasi sulit yang menuntut adaptasi cepat ini justru diubah menjadi momentum KAI untuk berinovasi
DIDIEK HARTANTYO Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero)
di berbagai bidang, baik dari sisi pelayanan maupun penguatan bisnis. Alhasil, operator sepur pelat merah ini justru meraih banyak prestasi dan menyabet beberapa penghargaan, di antaranya penghargaan Public Service Excellence Award 2021 dalam ajang CNBC Indonesia Awards 2021, dan predikat Diamond pada kategori Best Crisis Management dalam ajang The 3rd ASEAN PR Excellence Awards 2021. Yang lebih penting, dalam masa krisis ini KAI tetap bisa mempertahankan para karyawannya. Untuk mengulik berbagai inovasi yang dilakukan KAI selama menghadapi pandemi dan strategi pengembangan
26
VOL XCIII | 2021
Selama hampir dua tahun pandemi, seperti apa dampak yang dialami KAI? Pengaruh pandemi di Indonesia itu terjadi Maret. Pertengahan Maret itu mulai ada imbauan untuk membatasi kegiatan sosial. Nah, mulai pertengahan Maret itulah angkutan penumpang kereta api langsung terpengaruh. Saya memberikan gambaran bahwa awal Januari 2020, efek Natal dan tahun baru (Nataru) itu masih ada. Tanggal 2 Januari 2020, pendapatan kereta api satu hari itu Rp 38 miliar, itu memang pas libur dan Nataru. Kalau harihari biasa, pendapatan kami (KAI) itu untuk penumpang saja, mencapai Rp 23-24 miliar satu hari. Kalau weekend—Kamis sampai Minggu itu Rp 26-28 miliar. Itu berjalan sampai pertengahan Maret. Begitu ada pengumuman dari Kementerian PAN RB, pembatasan sosial, itu turunnya langsung drastis. Setengah bulan Maret itu normal, setengah bulannya itu langsung drop. Sehingga angkutan kereta api mengalami penurunan yang sangat signifikan, lebih dari 90 persen. Yang
UP CLOSE kami jalankan hanya kereta Commuter
transportasi yang pertama yang melakukan
(KRL) yang ada di Jabodetabek karena
itu. SafeGuard Label itu diberikan oleh
itu enggak bisa dihentikan karena
Sucofindo bersama dengan ureau Veritas
penumpangnya itu berbagai segmen,
dari Perancis. Jadi, internasional dan
dan ada beberapa masyarakat yang level
diaudit. Nah, ini terus berjalan.
bawah yang pendapatannya harian. Kalau tidak beroperasi, bagaimana mereka bisa mendapatkan pendapatan harian. Jadi bayangkan, kalau angkutan KRL itu satu hari biasa 1 juta sampai 1,2 juta penumpang. Pada kondisi seperti ini tertekan sampai 200-an ribu penumpang. Kereta api jarak jauh juga begitu— mengalami penurunan yang signifikan. Kalau biasanya satu bulan itu bisa 6 juta penumpang, kalau kondisi seperti itu, hampir tidak ada. Nah menghadapi situasi itu, yang terkena langsung angkutan penumpang. KAI mempunyai dua pilar pendapatan utama. Pertama, angkutan penumpang, kedua, angkutan barang. Itu pilar utama. Di
SAYA BERSAMA DIREKSI WAKTU ITU BERKOMITMEN DI MASA PANDEMI TIDAK ADA PHK, TIDAK ADA PENGURANGAN KESEJAHTERAAN.
Kedua, liquidity. Kami ingin yakinkan bahwa selama masa pandemi kas kereta api itu dapat berjalan dengan baik. Dapat dipahami bahwa pegawai kereta api itu untuk induknya ada 28 ribu orang, kemudian dengan grup usaha itu sekitar 44 ribu orang. Saya bersama direksi waktu itu berkomitmen di masa pandemi tidak ada PHK, tidak ada pengurangan kesejahteraan. Nah, inilah bagian dari yang pertama tadi, setelah protect kesehatan lalu protect kesejahteraan. Jadi, liquidity management ini sangat penting. Bagaimana kami menjalankan kapal besar ini menghadapi gelombang pandemi yang sedemikian dahsyat. Kalau kita lihat slot barang tahun 2020 itu rasanya
samping itu ada pendapatan optimalisasi
sedih sekali karena tidak ada penumpang
aset tapi jumlahnya tidak terlalu besar.
sama sekali. Jadi, likuiditas perusahaan
Jadi, kalau dalam kondisi normal, tahun
yang merupakan urat nadi perusahaan
2019 pendapatan angkutan penumpang
pelanggan. Karyawan kami lengkapi
kami jaga. Bayangkan, untuk membayar
itu Rp 8,6 triliun (setahun). Nah dampaknya
dengan alat kesehatan yang memadai, di
pegawai itu rata-rata Rp 300 miliar itu
di tahun 2020 pendapatan angkutan
stasiun kami pasang wastafel, sabun cuci
harus kami jalankan. Memang, 2020 kami
penumpang ini hanya Rp 2,8 triliun. Jadi,
tangan, sanitizer, ukur suhu penumpang—
mengalami kerugian sekitar Rp 1,7 triliun,
penurunan sangat signifikan. Sementara
pokoknya semua protokol kesehatan sesuai
kalau dalam normal atau sebelumnya 2019
untuk angkutan barang ada penurunan tapi
dengan anjuran Satgas Covid-19 kami
kami untungnya Rp 2 triliun. Nah cash
hanya sekitar 5 persen di 2020.
lakukan. Termasuk di keretanya. Jadi, kalau
flow itu yang rata-rata 1 tahun operasi
sebelumnya kami membersihkan kereta
itu kami positif Rp 3,5 triliun itu juga
itu hanya kami cuci biasa, saat pandemi
mengalami defisit sekitar Rp 500 miliar.
ini kami cuci dengan disinfektan. Sehingga
Untuk itulah kami mendapatkan dana PEN
kami yakinkan bahwa baik stasiun maupun
dari pemerintah Rp 3,5 triliun yang sifatnya
sarana kereta kami itu steril.
pinjaman.
Menghadapi situasi seperti itu, langkah apa yang diambil oleh KAI? Dalam situasi pandemi, isu nomor satu adalah mengenai kesehatan. Krisis kesehatan harus ditangani dengan cara-cara yang sehat. Bagaimana
Kedua, bagaimana kami melindungi
Langkah ketiga adalah efisiensi. Efisiensi
kami menyehatkan pegawai, dan para
customer kami. Prokes kami jalankan
ini kami lakukan secara masif sekali.
penumpang kami. Untuk itulah kami
sangat agresif, sangat proaktif. Semua
Bayangkan, dari angkutan penumpang
mempunyai empat strategi utama dalam
stasiun utama ada pengukuran suhu di
yang sedemikian besar menurun jadi
basis manajemen ini. Pertama, protect the
atas 37,3, kami enggak boleh masuk. Masuk
Rp 2,8 triliun, turunnya Rp 8 triliun. Itu
people dulu. Bagaimana kami melindungi
stasiun harus cuci tangan dan sanitizer
biaya kami kita cut untuk efisiensi itu
manusianya, baik pegawai dan customer.
dulu, mengurangi sentuhan, masuk ke
sekitar Rp 6 triliun. Jadi, potensi-potensi
Awal itu karena kami melihat urgensinya
kereta waktu itu sudah kami lengkapi
yang bisa kita cut, termasuk kami minta
bahwa para pegawai kami itu langsung
dengan face shield, masker, dan selalu
restrukturisasi pinjaman. Kredit-kredit
berhubungan dengan penumpang,
diingatkan melalui annoucer. Ini yang terus
investasi kami minta relaksasi sesuai
sehingga kami lindungi mereka dengan
kami lakukan.
dengan peraturan OJK. Kemudian dari
menjalankan protokol kesehatan yang
Kami juga melakukan sertifikasi. Kami
sisi perpajakan pun juga demikian—saya
ketat. Di awal dulu itu sudah pakai masker,
menggandeng SafeGuard Label untuk
mengucapkan terima kasih kepada DJP
pakai face shield, pakai lengan panjang,
protokol kesehatan. Itu kami lakukan
yang memberikan keringanan kepada kita
sarung tangan dalam menghadapi para
2020. KAI sebagai operator perjalanan
di masa pandemi, bahkan beberapa pajak
VOL XCIII | 2021
27
UP CLOSE itu dinolkan. Itu saya sangat senang sekali
sudah membaik. Jadi, satu bulan kalau di
ribu, kami bikin Rp 85 ribu. Sekarang kami
bagaimana keberpihakan pemerintah
bulan Oktober-November itu sekitar 1,9
menyediakan Rp 45 ribu. Karena memang
melihat situasi seperti itu kita dibantu.
juta penumpang jarak jauh. Tapi kalau
tiketnya murah, nih. Kalau antigennya
Jadi, efisiensi kami lakukan secara masif,
normal itu 6 juta penumpang. Namun
mahal, maka takutnya mahalan antigen
training kami tiadakan, perjalanan dinas
ini membangun harapan baru pada kami
daripada tiketnya.
kita tiadakan. Banyak hal yang kami
bahwa dengan protokol kesehatan yang
lakukan sehingga bisa saving penurunan
baik kami ingin menyampaikan bahwa
barang itu seberapa signifikan dampaknya
pendapatan yang sangat tajam.
kami secara bertanggung jawab menjamin
bagi penerimaan KAI di masa pandemi?
Keempat, baru kami melakukan pengembangan potensi pendapatan yang
selamat, dan sehat. Dan sekarang ini kami
lain. Aset itu kami dorong, Jadi, kalau
juga lakukan improvement lain termasuk
barang sudah sedikit, penumpangnya
bagaimana mengintegrasikan aplikasi
turun banyak, optimalisasinya kita dorong.
PeduliLindungi.
Inilah yang kami lakukan dan alhamdulillah
Jadi, kalau Anda melakukan antigen
Angkutan barang itu kalau dalam kondisi normal di tahun 2019 kami mengangkut 47 juta ton. Di tahun 2020 itu ada penurunan sedikit sekitar 5 persen. Jadi, memang rata-rata per bulan tahun 2020 itu sekitar 37, 3 juta ton. Kalau satu
dengan cara yang kami lakukan itu KAI
di mana pun yang sudah terdaftar, masuk
tahun kira-kira 37, kali 12 itu. Nah di tahun
masih bisa berjaya dan sekarang ini
PeduliLindungi, maka di KAI Akses itu
2021 ini selama 10 bulan sampai dengan
memang PPKM yang awal awalnya 4, kalau
langsung terhubung. Jadi, teman-teman
Oktober ini sudah mencapai 42 ton. Jadi,
kita lihat tahun 2021 itu sebetulnya bulan
ticketing itu kalau misalnya tap QR Code-
kalau saya lihat secara kumulatif 2019 ke
Juni itu sudah mulai membaik.
nya itu langsung vaksin pertama kapan,
2020 itu turun 5 persen. Sekarang ini sudah
kedua kapan, antigen terakhir kapan,
mulai naik 12 persen. Sekarang average-nya
Delta Juli 2021, itu tinggi sekali. Itu PPKM
terekam di situ. Ini improvement yang
sekitar 4,2 juta ton sampai Oktober itu 42
level 4 dan pembatasannya skala besar
artinya teman-teman itu dengan cepat bisa
juta ton.
semua itu penumpangnya turun kembali
melayani tanpa sentuhan. Kemudian tes
dan bulan Juli. Agustus juga demikian, baru
antigen itu kami lakukan di 75 stasiun dan
September mulai membaik dan tumbuh
tarifnya pun bersahabat. Jadi, pada saat
lagi, Oktober tumbuh lagi, November
banyak antigen di atas Rp 135 ribu, Rp 150
Namun ada gelombang kedua varian
28
perjalanan kereta api aman, nyaman,
Kalau dari sisi optimalisasi angkutan
VOL XCIII | 2021
KAI sekarang ini juga kan mengusung tagline adaptif, solutif dan kolaboratif. Bisa dijelaskan implementasi tagline KAI ini seperti apa?
UP CLOSE
Memang kami di masa pandemi itu
dengan KAI Akses. Kami juga melakukan
harus melakukan adaptasi karena di
transportasi tabung gas gratis untuk tujuan
suasana kebijakan yang berubah ubah
kesehatan. Jadi, pada saat pandemi ini
maka kuncinya adalah adaptasi. Setiap kali
kami mengangkut oksigen, baik yang
ada perubahan kebijakan, kami langsung
dikirim oleh departemen kesehatan ke
rapat BOD (dewan direksi) dan kita lakukan
berbagai daerah maupun masyarakat
adjustment bidang aturan kami termasuk peraturan direksi yang menyangkut para pegawai. Kemudian, kami ingin memberikan pemecahan masalah kepada pelanggan. Makanya, kami proaktif menyediakan antigen dengan biaya terjangkau. Dengan menyelenggarakan antigen di stasiun kami, waktunya bisa kami manage dengan baik. Kami turun sendiri bekerja sama dengan penyedia antigen itu untuk bisa memberikan biaya antigen yang terjangkau. Kemudian yang kolaboratif, artinya dalam membuat solusi itu kita berkolaborasi dengan semua pihak.
KAMI PROAKTIF MENYEDIAKAN ANTIGEN BEKERJA
yang berpartisipasi termasuk rumah sakit, dengan gratis. Di masa pandemi keberpihakan ini juga kami bangun. Sudah dua kali di bulan November kami memberikan penghargaan
SAMA DENGAN
kepada para pahlawan masa pandemi, yaitu
PENYEDIA ANTIGEN
klinis, untuk bisa menggunakan transportasi
ITU UNTUK BISA MEMBERIKAN BIAYA
para tenaga kerja kesehatan dokter, tenaga dengan kereta api secara gratis selama satu bulan—termasuk dengan guru pahlawan tanpa tanda jasa, dosen, dan veteran. Jadi, selama bulan November, dalam rangka
ANTIGEN YANG
tema Hari Pahlawan kami memberikan
TERJANGKAU.
upaya kami ingin membangun kepada
tiket gratis sekitar 11 ribu tiket. Nah ini juga masyarakat bahwa kami berpartisipasi.
Bahkan, dengan Kementerian Kesehatan
Kemudian, juga di stasiun-stasiun yang
kami juga berkolaborasi terus bagaimana
menyediakan antigen itu kami melakukan
bekerja sama untuk selain mempersatukan,
vaksinasi gratis—ini kolaborasi juga.
mengintegrasikan PeduliLindungi
Kami tidak punya vaksin, tapi kami bisa
VOL XCIII | 2021
29
UP CLOSE
UNTUK MEMBANGUN SOLUSI EKOSISTEM
yaitu Tanah Abang, Pasar Senen, Juanda,
oleh TNI-Polri dengan Kementerian
Sudirman, Tebet, dan Palmerah. Di situ ada
Kesehatan dan kemudian dengan dinas
integrasi antarmoda. Kalau masyarakat
kesehatan setempat. Kami membantu
setelah naik kereta api KRL, turun di
pemerintah melakukan vaksinasi karena
stasiun tersebut maka untuk melanjutkan
saya meyakini bahwa vaksinasi merupakan
perjalanannya bisa langsung menggunakan
kunci penyelesaian pandemi. Vaksin di
Transjakarta, kemudian ada ojek, baik on-
stasiun itu bukan hanya terbatas untuk
line maupun pangkalan. Kemudian moda
penumpang tapi juga untuk masyarakat
transportasi yang lain, sekarang kami
sekitar.
juga sudah melengkapi dengan integrasi
Terkait digitalisasi kami dengar KAI
tiketnya. Jadi, tiket yang digunakan
sedang mengakselerasi juga, misalkan soal
pelanggan itu tiket yang bisa digunakan
integrasi pembayaran dalam ekosistem
pada moda transportasi yang lain.
transportasi dan sebagainya, mungkin bisa di ceritakan lebih jauh? Dalam RJPP Kereta Api Indonesia tahun
Kami juga kerja sama dengan JakLingko. Ini juga akan membantu suatu aplikasi yang super-apps yang nanti
2020–2024, visi KAI adalah menjadi solusi
orang itu saat bertransportasi itu akan
TRANSPORTASI,
ekosistem transportasi yang terbaik untuk
berdasarkan artificial intelligence (AI).
Indonesia. Nah untuk membangun solusi
Misalnya, bertransportasi dia akan diberikan
TRANSFORMASI
ekosistem transportasi, maka transformasi
masukan oleh sistem, naik apa yang paling
digital itu merupakan suatu keharusan.
efisien. Jadi, paling cepat dan paling murah.
Bagaimana kami ingin membangun
Jadi nanti berbagai alternatif ini akan
integrasi. Tanpa aspek digital, itu sulit.
terbentuk di situ.
DIGITAL MERUPAKAN KEHARUSAN.
30
melakukan vaksinasi. Vaksinnya disediakan
VOL XCIII | 2021
Kami bekerja sama dengan Pemprov
Kemudian yang kedua, membangun
DKI membangun integrasi transportasi
ekosistem ini kan kereta api sebagai
di Jabodetabek. Sekarang ini sudah
backbone-nya maka ada first mile dan
melakukan penataan ada enam stasiun,
last mile, yaitu kereta api bekerja sama
UP CLOSE dengan taksi Blue Bird. Dengan aplikasi KAI Akses, para pelanggan kereta api bisa memesan taksi dari rumah dan memesan taksi dari stasiun tujuan ke rumah yang bersangkutan. Jadi, servisnya akan bersifat end-to-end. Demikian juga dengan modamoda transportasi lain kami sedang menggagas dengan Damri, Pelni, itu juga akan kami satukan karena ekosistem transportasi ini bukan hanya transportasi penumpang, tapi juga transportasi barang. Jadi, kami membangun efisiensi logistik berdasarkan ekosistem. Jadi, nanti kereta api ini akan masuk ke pelabuhanpelabuhan, masuk ke kawasan-kawasan,
KAMI MEMBANGUN EFISIENSI LOGISTIK BERDASARKAN EKOSISTEM. KAI AKAN MASUK KE PELABUHAN-PELABUHAN, MASUK KE KAWASAN-KAWASAN, SEHINGGA ANGKUTAN BARANG ITU HANYA SINGLE HANDLING.
sehingga angkutan barang itu hanya single handling. Dari pelabuhan, dibongkar
Bagaimana KAI untuk menjaga atau
dari kapal, langsung masuk ke kereta.
mengkaji, apa sih standar kelas dunia baik
meningkatkan kualitas SDM KAI agar
Ini hanya bisa dilakukan kalau aplikasi
dari sisi operasinya, maintenance-nya,
kompatibel dengan arah perkembangan
kami itu terintegrasi dengan application
infrastruktur maupun maintenance rolling
ekosistem digital yang dilakukan KAI?
programming interface (API).
stock. Kemudian, di bidang human capital,
Saat ini, kereta api sedang melakukan
SDM ini memang challenge paling
managing operation-nya, di keuangan. Jadi,
utama karena apa pun yang kita lakukan
transformasi digital dibantu oleh McKinsey,
semuanya akan berbasis digital. Dengan
maka yang akan menjadi sentra rohnya
konsultan strategis terbaik di dunia dalam
perubahan yang fundamental ini, harapan
itu adalah SDM. Menyadari arti penting
rangka melakukan operasi kami dengan
kami setiap ada perubahan yang diikuti
human capital ini, kami di KAI selalu
standar operator kelas dunia. Jadi, kami
dengan perubahan model bisnis, maka
mengembangkan opsi pengembangan
dibantu konsultan ini mempelajari,
kereta api dengan cepat akan beradaptasi.
pegawai, baik di bidang hard skill maupun
VOL XCIII | 2021
31
UP CLOSE soft skill. Kalau di hard skill itu sudah
kesehatan dijalankan. Memang banyak
baik”. Artinya, kami ingin melayani service
karena KAI dalam beberapa operasi, sarana,
pelanggan kita juga yang suka lepas
ke pelanggan yang lebih cepat dan baik.
prasarana, itu bagus dan berjalan sudah
masker. Jangan sakit hati kalau kami
Kemudian cara kerja di internal kami
baik. Nah, sekarang soft skill. Nah, mindset-
ingatkan.
harus lebih cepat dan baik. Dalam pola
nya. Jadi, sebenarnya transformasi digital
pengambilan keputusan juga lebih cepat
kami juga melakukan perbaikan kualitas
dan baik, sehingga apa yang kita lakukan
menyikapi segala sesuatu dengan pola
pelayanan. Pertama melalui percepatan
itu selalu ada progresnya cepat, tapi tanpa
pikir yang digital sehingga setiap melihat
waktu tempuh. Kalau ke Surabaya dulu
mengesampingkan aspek-aspek good
sesuatu bagaimana kita meng-adjust
11,5 jam kemudian menjadi 8 jam 42
governance.
sistem kita, cara kerja kita. Inilah yang kami
menit, sekarang ini hanya sekitar 8 jam 10
lakukan dengan pembelajaran di bidang
menit dan akan kami percepat menjadi
melakukan integrasi data perpajakan
soft skill. Makanya sekarang dalam satu dua
8 jam. Kemudian, perjalanan kereta api
ke beberapa BUMN. Di KAI seperti apa
tahun terakhir kami fokus membangun
ke selatan ke Solo, yang semula 8 jam ini
benefit integrasi data itu. Apakah lebih
leadership capability dan pengembangan
kami pangkas menjadi 7 jam. Ke Yogya
memudahkan dari sisi administrasi dan
soft skill yang lain.
juga demikian, yang semula 7 jam kami
sebagainya, atau justru menambah
pangkas jadi 6 jam. Dalam perjalanan itu
pekerjaan bagi KAI?
Kami bekerja sama dengan IPMI
Sejak beberapa tahun lalu DJP sudah
Institute di Kalibata itu untuk membentuk
kami juga menyediakan fasilitas WiFi di atas
leadership di KAI, yaitu leadership program
kereta sehingga para pelanggan yang tetap
KAI sampai Mei 2020. Jadi saya sering
untuk membentuk talenta-talenta yang
membutuhkan WiFi itu sudah tersedia.
berinteraksi dengan teman-teman DJP ya.
akan menerima tantangan KAI di masa
Kami juga melengkapi toilet yang biasanya
Dulu, kan, orang dengan pajak takut. Jadi
depan. Kemudian kami juga melakukan
umum, sekarang toilet kami pisahkan pria
kami membangun kolaborasi dengan saling
reformasi budaya. Karena dengan budaya
dan wanita untuk memberikan pelayanan
memahami. Maka kita bisa komunikasikan,
AKHLAK—amanah, kompeten, harmonis,
yang lebih berkualitas.
potensi apa saja sih yang kita bisa garap.
Saya itu dulu sebagai Direktur Keuangan
loyal, adaptif dan kolaboratif, maka kami
Kemudian hal lain, kami ada live
KAI itu dari tahun 2016 sampai tahun 2019
ingin membentuk insan KAI yang betul-
cooking di atas kereta. kami menyewa
itu kontribusi pada negara meningkat terus.
betul berakhlak. Sehingga, mereka bukan
kurang lebih 15 chef untuk memasak di atas
Bahkan di tahun 2019 itu sekitar Rp 3-3,5
hanya bekerja tapi ada meaning and
kereta untuk menyajikan makanan yang
triliun yang pertama dari pajak, yang kedua
purpose yang menjadi tujuan utama.
fresh. Jadi, ini menjadi suatu atraksi yang
dari PNBP, yang ketiga dari dividen.
Bekerja itu menjiwai, bekerja dengan hati,
memberikan hiburan kepada masyarakat,
bekerja sebagai bagian dari ibadah. Apabila
sekaligus makan makanan yang fresh.
semua orang menjalankan sebaik-baiknya profesinya, terjadi harmonis. Bayangkan kalau enggak ada cleaning service toilet. Kalau toiletnya kotor, jadi kotor semua. Betapa kita memerlukan orang-orang yang bekerja dengan passionate, sesuai dengan tugasnya mempersembahkan yang terbaik. Kumpulan dari orang-orang yang terbaik itu akan memberikan layanan yang berkualitas. Saat ini Covid-19 memang sudah melandai, tapi masih banyak juga penumpang yang masih khawatir bepergian. Apa pesan Anda bagi masyarakat untuk meyakinkan bahwa penumpang itu aman berkendara bersama KAI? Kami direksi itu juga masyarakat. Jangan kaget kalau kami berada di area penumpang. Kami melakukan perjalanan dengan kereta api sendiri. Kami kalau naik kereta api tidak tinggal diam ya. Artinya, kami meyakinkan bahwa protokol
32
Kemudian, di masa pandemi ini
itu adalah digital mindset. Bagaimana kita
VOL XCIII | 2021
Dalam dua tahun pandemi ini, hikmah apa saja yang didapat KAI? Hikmah yang kita ambil dari
Menyangkut pajak, saya ingat waktu itu saya dipanggil ke KPP WP Besar. Beliau menyampaikan ini Pertamina dan PLN sudah melakukan integrasi pajak. Nah, mohon KAI juga seperti itu. Kami tanya,
pembelajaran ini bahwa memang kita
caranya bagaimana? Kami sudah pakai
selalu harus beradaptasi dan jangan
sistem SAP kemudian di pajak juga sudah.
mengambil sesuatu itu karena sudah suatu
Saya bilang, kalau begitu tidak masalah.
keharusan atau take it for granted. Artinya,
Diintegrasikan berarti saya kerjanya
segala sesuatu itu harus kita perjuangkan
cuma satu kali tapi teman pajak dapat
dan kita usahakan.
melihat langsung apa yang kami lakukan,
Kedua, di masa pandemi ini kami tidak bisa tinggal diam. Artinya, ini membangkitkan semangat bagaimana kita untuk memberikan kinerja yang lebih baik. Nah, inilah yang mendorong KAI melakukan transformasi teknologi di masa pandemi ini. Nanti pada saat pandemi sudah selesai, maka kecepatan
transaksi-transaksi ini, faktur-faktur ini, itu bisa langsung diakses oleh teman-teman kantor pajak dan saya melihat ini sebuah kemajuan. Kami tidak perlu melaporkan ke kantor pajak tapi kantor pajak bisa langsung link akses ini bisa langsung. Nah, ini yang saya sangat support waktu itu. Saya sangat mendukung good
kita untuk pulih bisa lebih cepat dan lebih
governance. Salah satunya adalah
baik. Maka, pada saat ulang tahun ke-76
transparansi. Saya membangun
beberapa waktu lalu, kami mengangkat
transparansi dan di KAI ini sejak tahun
tagline “Melayani lebih cepat dan lebih
2016 itu saya kawal langsung. Saya basicnya orang perbankan, orang manajemen
UP CLOSE
DENGAN INTEGRASI PAJAK, SAYA SANGAT SENANG KARENA KAMI BISA KERJA LEBIH CEPAT DAN PERHITUNGAN PAJAK BENAR-BENAR BERDASARKAN ASAS PERPAJAKAN YANG BENAR. Apa saran Anda untuk DJP terkait
risiko, sehingga faktor-faktor itu menjadi
kompleksitasnya juga seperti ini, maka
pegangan saya di mana pun saya
ngurus pajak saya naikkan menjadi satu
peningkatan layanan dan implementasinya
ditempatkan. KAI saya kawal sendiri dari sisi
unit VP. Jadi, di bawah satu divisi. Nah,
di lapangan dalam konteks integrasi data
keuangan, governance-nya, perpajakannya.
ini yang saya minta kompleksitasnya
ini?
Dan memang dalam perjalanan ini, tidak
ditangani dengan benar agar jangan
mungkin tidak ada perselisihan pajak.
sampai menimbulkan permasalahan yang
DJP dan KAI harus meeting untuk update
Perselisihan pajak itu selalu ada. Tapi
bisa lama. Maksimal satu tahun pajak
status, ya. Sehingga permasalahan-
saya bilang, enggak apa-apa, kita punya
sudah selesai. Jadi, saya ingin pajak selesai
permasalahan di lapangan itu selalu bisa
argumen sendiri-sendiri dengan pajak, tapi
as soon as possible. Kemudian, dengan
ter-update. Jadi, menurut saya pada
kita cari titik tengah, begitu diputuskan, ya
integrasi pajak, saya sangat senang karena
teman-teman DJP, minimal tiga bulan
kita harus hormat keputusan itu. Itu prinsip
kami bisa kerja lebih cepat dan perhitungan
sekali itu harus ada meeting pajak sehingga
yang selalu saya pegang.
pajak benar-benar berdasarkan asas
kalaupun ada permasalahan, tiga bulan
perpajakan yang benar.
langsung ditangkap dan diatasi.
Dulu bahkan yang ngurusin pajak ini
Memang saya rasa itu secara periodik
hanya level manajer. Saya bilang, enggak bisa, ini KAI pendapatannya seperti ini,
VOL XCIII | 2021
33
INTERVIEW
Antara PROSPEK, TANTANGAN, dan MINAT GENERASI MUDA merupakan penentu perekonomian karena
AGUNG KURNIAWAN
kalau sektor ini gagal, maka sektor industri
Direktur Eksekutif CropLife Indonesia
yang lain juga gagal. Dalam membangun sektor pertanian, adopsi teknologi pertanian menjadi salah satu alternatif penting yang
Penulis: Novita Hifni Foto: Rivan Fazry
P
governmental organization sebagai bagian dari federasi asosiasi dunia (nonprofit) yang sangat memiliki perhatian terhadap sektor
ertanian merupakan penentu
pertanian di Indonesia dan global. berkantor
bagi keberhasilan sektor-
pusat di Belgia dan memiliki cakupan di
sektor lainnya dalam kegiatan
91 negara. Kami mewakili perusahaan
ekonomi di suatu negara.
global yang tidak hanya berorientasi bisnis
Di masa pandemi, sektor
melainkan juga berkecimpung dalam
bisa di manfaatkan, salah satunya adalah peran perlindungan tanaman yang menjadi penting karena saat ini banyak hal yang memengaruhi pertumbuhan komoditas pertanian (serangan hama dan penyakit), untuk itu pengendalian secara terpadu perlu di lakukan dimana serangan hama dan penyakit berpotensi mengganggu hampir 40 persen dari tingkat produktivitas komoditas yang ada.
pertanian memiliki peran penting dan
research and development (R&D). Ini menjadi
menjadi prioritas pemerintah yang harus
titik berat dari perusahaan yang tergabung
Sektor pertanian mengalami tantangan
dijaga kesinambungannya agar ketahanan
dalam CropLife Indonesia yaitu BASF, FMC,
besar terutama terkait isu perubahan iklim
pangan masyarakat tidak ikut terganggu oleh
Bayer, Nufarm, Corteva, dan Syngenta.
di dunia yang memicu munculnya serangan
krisis kesehatan. Direktur Eksekutif CropLife
(Member companies) yang memiliki
hama lebih cepat dan lebih lama di lahan-
Indonesia Agung Kurniawan mengemukakan,
komitmen dalam mengembangkan bisnis
lahan pertanian. Saat ini petani sudah tidak
sektor pertanian mengalami tantangan
investasi di Indonesia yang berpegang
bisa memprediksi lagi berapa lama musim
besar terutama terkait isu perubahan iklim
tegung kepada code of conduct (CoC)
hujan dan kapan kemarau berakhir. Bencana
yang memicu munculnya serangan hama
FAO dan WHO terutama pada pengelolaan
banjir mengakibatkan kerusakan di lahan-
lebih cepat. Kondisi ini menjadikan adopsi
produk perlindungan tanaman atau yang
lahan yang menjadi sentra hortikultura
teknologi pertanian menjadi salah satu
sering kita sebut Pestisida, upaya yang
dan menimbulkan kerugian bagi petani.
alternatif dalam upaya pengendalian hama. .
berkesinambungan terus dilakukan dengan
Tantangan lainnya adalah rendahnya minat
harapan mampu berkontribusi juga dalam
generasi muda terhadap sektor pertanian.
Majalah Pajak di Kantor Pusat CropLife
pengembangan ekonomi khususnya di sektor
Adopsi pertanian menjadi sangat penting
Indonesia di Wisma PEDE, Jakarta, Kamis
pertanian, menciptakan lapangan kerja dan
karena sulit bagi petani di daerah untuk
(2/12), ia memaparkan berbagai hal terkait
meningkatkan produktivitas pertanian yang
mencari buruh tani lantaran anak-anak
tantangan dalam membangun sektor
merupakan penunjang dari beberapa sektor
muda lebih memilih sektor lain yang lebih
pertanian yang berkelanjutan, kegiatan
lainnya.
bergengsi. Saat ini kami ingin menunjukkan
Dalam wawancara khusus dengan
penelitian dan pengembangan yang selama
Apa saja yang menjadi perhatian CropLife
ini menjadi orientasi industri pertanian, dan
Indonesia dalam membangun sektor
kebijakan pemerintah dalam mendukung
pertanian yang berkelanjutan?
sektor pertanian. Berikut ini petikannya. Seperti apa profil organisasi CropLife Indonesia?
34
CropLife Indonesia merupakan non-
Pertanian memainkan peran yang sangat penting tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia tapi juga dunia. Menurut seorang pelopor pangan gandum dan beras di India, pertanian
VOL XCIII | 2021
bahwa pertanian itu menarik, menjanjikan dan berpotensi untuk pengembangan individu maupun jaringan perusahaan. Bagaimana dukungan kebijakan pemerintah selama ini terhadap sektor pertanian terutama di masa pandemi Covid-19?
INTERVIEW
SELAMA INI PERTANIAN IDENTIK DENGAN PETANI TUA, CAPING, CANGKUL, KOTOR. PADAHAL, ADA KEGIATAN DARI HULU KE HILIR YANG KITA SEMUA BISA AMBIL BAGIAN DI DALAMNYA. INDUSTRI INI MENARIK, MENJADI PETANI ITU KEREN.
VOL XCIII | 2021
35
INTERVIEW
Di awal pandemi sempat muncul
jagung atau fall army worm (FAM) yang
kekhawatiran karena adanya pembatasan
pertanian khususnya perusahaan-perusahaan
datang dari Afrika. Sejumlah perusahaan
kegiatan masyarakat melalui kebijakan PSBB
yang menjadi anggota asosiasi Crop Life
mulai mengantisipasi jika hama ini menyebar
dan PPKM. Namun kami mendapat support
Indonesia?
ke seluruh dunia dengan berupaya
luar biasa karena industri strategis termasuk
Pada umumnya riset yang dilakukan
menemukan mekanisasi yang tepat untuk
pertanian memperoleh izin operasional dan
di sektor pertanian adalah bagaimana
mobilitas kegiatan industri dari Kementerian
memperkenalkan adopsi teknologi.
Perindustrian selama pandemi. Kementerian
Core business dari company di asosiasi
riset untuk bisa mengembangkan benih
Koordinator Bidang Perekonomian juga
CropLife lebih banyak bergerak di bidang
dengan tipe yang lebih baik sehingga
menempatkan sarana-sarana pertanian
produk perlindungan tanaman, benih,
kalau dulu menanam padi hanya panen
sebagai hal yang krusial sehingga menjadi
dan bioteknologi. Misalnya penggunaan
sekali sekarang bisa dua sampai tiga kali
pengawasan pemerintah. Usulan kami
drone. Isu sensitif dari penggunaan
dalam setahun. Penelitian yang dilakukan
diterima dengan baik. Kami sangat
produk perlindungan tanaman itu terkait
perusahaan di industri pertanian agak berbeda
mengapresiasi kebijakan pemerintah saat ini
dengan keselamatan lingkungan dan juga
dengan industri lain. Banyak aspek yang
bahwa komoditas pangan menjadi perhatian
operator. Jadi, bagaimana penggunaan
harus dilihat, contohnya penemuan bahan
mereka.
drone bisa menjadi salah satu alternatif
aktif dari suatu produk yang dikembangkan
dalam pengendalian OPT. Bila sudah
dengan bahan campuran lain. Upaya untuk
akibat pandemi ini berubah menjadi krisis
mencapai ambang batas ekonomi, kami
menemukan bahan aktif itu tentu tidak
pangan. Sebelumnya hal ini sudah menjadi
bisa membantu pengendaliannya dengan
mudah dan tidak murah. Karena dari sekian
analisis kami bahwa daya beli masyarakat
berbagai cara.
banyak penelitian yang dilakukan hanya satu
Tentu kita tidak ingin krisis kesehatan
melemah di masa pandemi. Tapi saya yakin
36
Seperti apa kegiatan riset di industri
Di Indonesia ada Undang-Undang
pengendalian hama tersebut. Dari sisi benih, perusahaan melakukan
atau dua yang bisa berhasil dan waktunya
kebutuhan pangan tidak menjadi semakin
Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang
juga cukup panjang sekitar 2 sampai 5 tahun.
sedikit. Pemerintah mempunyai visi untuk
mengatur jelas tentang konsep PHT. Kami
Belum lagi ketika produk itu sudah siap, ada
mewujudkan Indonesia sebagai lumbung
tidak menentang penerapan bio-pestisida
formulasi yang harus dikembangkan karena
pangan dunia pada 2045. Ini tidak main-
dalam pertanian karena konsep PHT itu
bahan aktif itu hanya campuran utamanya.
main. Kalau tidak ada suatu proses yang
sifatnya terpadu. Semua upaya dilakukan
Sementara formulasi untuk bahan tambahan
mengarah ke sana, hal itu tidak akan bisa
termasuk salah satunya pengendalian hama
lain harus dikembangkan melalui mekanisme
tercapai. Langkah strategis perlu dilakukan
melalui penggunaan bahan kimia dengan
riset juga. Begitu sudah jadi dalam suatu
tidak hanya oleh pemerintah, sektor swasta
catatan harus dilakukan secara bijak, aman
kemasan, sebelum dipasarkan produsen harus
juga perlu ikut terlibat. Dalam posisi ini, fokus
dan efisien. Jadi, kami tidak mengajarkan dari
mendaftarkan dulu produknya di Kementan
CropLife Indonesia lebih banyak mendorong
awal harus menggunakan pestisida kalau
untuk mengikuti proses uji efikasi dan
pada pemahaman masyarakat tentang
tidak ada sebabnya. Misalnya ketika terjadi
toksikologi oleh Kementan bersama tim teknis
bagaimana menghasilkan produk pangan.
serangan ulat grayak terhadap tanaman
komisi pestisida.
VOL XCIII | 2021
INTERVIEW Untuk itu penerapan lima aturan emas
pendaftaran on-line generasi - 1 yang
jangka panjang. Dimana tentunya kami di
yang salah satunya tentang pengelolaan
lebih transparan jauh sebelum pandemi.
tuntut untuk dapat memproduksi produk
resistensi harus dilakukan sebagai bagian
Dan saat ini sedang fokus dalam upaya
yang berkualitas tinggi
dari strategi bisnis. Kalau petani tidak kami
peningkatan sistem (generasi – 2) dimana
ajarkan cara membaca label, dia akan
beberapa upaya teknis dan advokasi terus
aplikasi sembarangan yang membahayakan
kami lakukan dalam menciptakan sistem
dirinya karena pestisida tergolong bahan B3.
yang lebih baik, termasuk upaya kami dalam
Pengendalian hama menjadi tidak efektif
memberikan masukan secara scientific
dan bumerang bagi perusahaan akibat dari
based dengan mengedepankan kajian-
penggunaan yang tidak tepat oleh petani.
kajian ilmiah dimana kami berharap aturan
Produk yang hampir selama tujuh tahun
terkait pengelolaan pestisida ini tidak hanya
disiapkan sebelum dilempar ke pasar tapi
berorientasi local-based, tapi lebih ke arah
dalam setahun sudah muncul isu resisten.
scientific dan merujuk kepada lembaga-
Perusahaan rugi, petani juga rugi.
lembaga internasional seperti Food and
Oleh karena itu seluruh jaringan CropLife dan anggota perusahaan yang tergabung di dalamnya berkomitmen untukdalam terus
Agriculture Organization (FAO) dan World Health Organization (WHO). Bagaimana pandangan organisasi Crop
memberikan edukasi melalui penerapan: lima
Life terhadap kebijakan insentif pajak super
aturan emas yang menjadi bagian tanggung
tax deduction?
jawab peenggunaan, sekaligus komitmen yang harus di jalankan termasuk anggota perusahaan dalam setiap peluncuran sebuah produk, perusahaan harus mendampingi petani. Mungkin tidak semua perusahaan di sektor pertanian punya komitmen yang sama. Ada yang fokus menjual produknya di pasar tapi tidak memikirkan masalah kesehatan. Tapi buat perusahaan anggota CropLife ini menjadi salah satu prioritas. Kami mengenal adanya siklus stewardship dan menjadi perhatian terkait lima aturan emas yang harus dipatuhi oleh petani. Masingmasing perusahaan mendanai risetnya sendiri sebagai bagian dari strategi bisnis. Semua anggota CropLife mempunyai divisi research and development (R&D). Isu climate change menjadi trigger yang paling besar terhadap munculnya hama. Di Indonesia terdapat aturan untuk pendaftaran produk hasil riset itu bisa mendapatkan pengecualian jika pemerintah sudah menyetujui bahwa ada serangan hama yang sifatnya kritikal dimana tentunya serangan hama tersebut harus di validasi terlebih dahulu oleh pihak-pihak2 terkait. Sehingga di harapkan penanganan dan penanggulangannya juga dapat lebih komprehensif. Saat ini Kementan sudah menerapkan mekanisme satu pintu dalam mengurus perizinan sehingga sudah terintegrasi. Hanya dalam konteks pelaksanaan memang ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Dunia mengapresiasi Indonesia sebagai satusatunya negara yang memiliki mekanisme
Tentunya insentif pajak melalui super
Terkait kegiatan penelitian, bagaimana CropLife melakukan sosialisasi terhadap hasil riset di masyarakat dan menjalin sinergi dengan pihak lain dalam kegiatan vokasi di bidang pertanian? Perusahaan multinasional di CropLife menjunjung tinggi etika bisnis dan integritas. komitmen dari para anggota perusahaan menjadi sangat penting . Tiap peluncuran produk baru, di hari yang sama perusahaan menyisihkan yang kita sebut Stewardship Day berupa kegiatan pendampingan bagi petani. Komitmen edukasi terhadap petani ini menjadi salah satu kekuatan dari member company CropLife. Stewardship Award merupakan kegiatan kolaborasi kami dengan Dinas Pertanian
tax deduction akan sangat membantu
Provinsi Jawa Barat untuk membantu
perusahaan yang berorientasi terhadap R&D
petani memiliki sertifikasi Prima 3 agar hasil
karena biaya riset tidak murah. Apalagi di
komoditasnya bisa lebih tinggi melalui
masa pandemi segala sesuatu terkadang
kegiatan pelatihan. Dengan sertifikasi Prima
menjadi tidak pasti. Member CropLife sangat
3, produk yang mereka hasilkan sudah
berorientasi pada R&D bukan hanya di
berorientasi ekspor dan nilai jualnya juga
level global, tapi juga punya fasilitas R&D di
lebih bersaing. Menariknya, tidak hanya
Indonesia. Fasilitas riset milik Syngenta ada
produk ekspor yang menggunakan Prima
di Cikampek, Jawa Barat, Nufarm di Merak,
3, sekarang pasar retail modern juga sudah
dan FMC di Semarang, Corteva di Medan dan
mensyaratkan sertifikasi itu.
Bayer di Jawa Timur. Program insentif pajak ini tentu akan sangat membantu mereka untuk lebih antusias melakukan riset-riset baru terutama yang terkait dengan benih dan bioteknologi yang ke depan menjadi salah satu alternatif pangan bagi masyarakat. Tanpa ada insentif pun sebenarnya kegiatan riset tetap dilakukan karena kami memang mempunyai orientasi terhadap R&D sebagai hal yang mutlak. Riset untuk perlindungan tanaman
Selama ini kami berkolaborasi dengan perguruan tinggi seperti IPB dan Unila juga balai penelitian tanaman. Kegiatan orientasi tidak hanya pada petani, tapi kami juga memperkenalkan pertanian pada generasi muda. Sebulan lalu kami diundang memberikan materi di depan guru-guru SMK. Kami mulai menyasar media sosial supaya lebih banyak generasi muda mengenal pertanian. Selama ini pertanian identik dengan petani tua, caping, cangkul,
biasanya dikembangkan berdasarkan skala
kotor. Padahal sekarang kondisinya tidak
kebutuhan atau strategi bisnis jangka
begitu. Ada kegiatan dari hulu ke hilir yang
panjang. Sementara hak paten ada masa
kita semua bisa ambil bagian di dalamnya.
berlakunya. Setelah periode tertentu, paten
Industri ini menarik, menjadi petani itu keren.
itu bisa dilepas sehingga tidak dimonopoli
Tentu ini menjadi bagian dari komitmen
oleh perusahaan pemiliknya.
pemerintah juga untuk memajukan sektor
Riset yang dilakukan member CropLife selama ini lebih ke arah peningkatan
pertanian dan membuat petani lebih sejahtera.
produktivitas dengan dukungan teknologi pertanian. Tantangan terbesarnya justru pada mekanisme registrasi di masing-masing negara yang berkaitan dengan investasi
VOL XCIII | 2021
37
TAX TAX PRO PRO
MUDAHLAH DIKENAL karena BAIK ISNIANTO KURNIAWAN
Division Head Tax PT Perusahaan Gas Negara, Tbk
38
VOL XCIII | 2021
TAX PRO Ia membuktikan, lewat sistem kerja yang terintegrasi, dan karyawan yang giat lagi ringan tangan, kepatuhan pajak tambah kian mudah. Penulis: Ruruh Handayani Foto: Rivan Fazry
U
saha dan kerja keras
karena merasa ini sudah jalan hidup yang
tidak akan mengkhianati
dipilihkan Tuhan untuknya.
hasil. Barangkali begitu
“Itu masa-masa krusial, dan
Pilihan mengabdi Setelah lulus STAN, Iwan setia mengabdi sebagai fiskus di berbagai Kantor
ungkapan yang pas
alhamdulillah bapak waktu itu ada untuk
untuk menggambarkan
Pelayanan Pajak (KPP) selama lebih dari 20
nemenin. Iya, memang doa orangtua;
kehidupan Isnianto Kurniawan, Division
tahun. Mulai dari KPP Perusahaan Negara
jalannya dimudahkan di situ. Jadi, saya
Head Tax PT Perusahaan Gas Negara,
dan Daerah (PND), KPP Badan dan Orang
putuskan tetap di STAN,” kenangnya,
Tbk atau PGN. Tempatnya berada saat ini
Asing (Badora), KPP BUMN, KPP Wajib Pajak
seraya menambahkan bahwa ia masih
merupakan buah dari apa yang telah ia
Besar Tiga, hingga KPP Wajib Pajak Besar
menyimpan nomor ujian UMPTN-nya,
usahakan selama ini.
Empat.
bangga dapat diterima di ITB juga.
Tantangan hidup pria yang akrab disapa
Meski sempat kesulitan menguasai mata
Dedikasinya untuk negara pun harus terhenti pada tahun 2018, karena sang ibu
Iwan ini dimulai kala ia lulus bangku SMA
kuliah selama tiga bulan pertama, pada
dan mendaftar di dua jenis pendidikan
mengeluarkan titah yang harus ia patuhi
akhirnya Iwan yang kala SMA mengambil
tinggi, yakni di Institut Teknologi Bandung
bahwa ia harus keluar dari DJP. Bahkan,
jurusan IPA, dapat lulus dengan predikat
(ITB) jurusan Teknik Industri yang
titah itu keluar sampai dua kali.
terbaik pada tahun 1996. Iwan meyakini,
merupakan cita-citanya sejak SMA, dan
ilmu apa pun bisa dipelajari asal diiringi
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)—
dengan ketekunan dan kerja keras. Apalagi,
kini PKN STAN—sebagai tanda bakti anak
ilmu yang ia tekuni di jurusan pajak tidak
kepada orangtuanya. Bagi Iwan yang
hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri
berorangtuakan guru di Solo, Jawa Tengah,
tetapi juga bagi negara.
dapat melanjutkan pendidikan tinggi
dengan Majalah Pajak, di kantor pusat PGN, Jakarta Barat, Jumat (19/12). Doa orangtuanya manjur. Ia pun diterima di STAN. Namun, kegalauan sempat dirasakan ketika selesai menjalani Studi Perdana Memasuki Kampus (DINAMIKA) di STAN, ia baru mengetahui dari koran bahwa ia juga diterima di ITB. Melihat kegalauan yang dirasakan Iwan, Ayahandanya yang sedang menemaninya di Jakarta sempat mengajaknya ke Bandung, tempat kampus ITB berada. Namun, Iwan menolak
Ibu nanya kedua kalinya saya langsung jawab ‘Iya, sudah, Bu,’” tuturnya.
tetapi ia percaya ada rezeki lain yang sudah
rata-rata orangtuanya guru, petani, buruh,
kata Iwan mengawali perbincangan
tidak langsung iyakan, tapi pada suatu titik
menaunginya selama puluhan tahun,
“Kawan-kawan yang masuk STAN itu
sekolah enggak bayar, kan, happy banget,”
saya harus resign. Meski waktu itu saya
instansi yang menempa sekaligus
anugerah.
dua-duanya, tentu kalau anaknya bisa
kalau menyangkut permintaan Ibu. Jadi,
Iwan mengaku berat meninggalkan
tanpa harus mengeluarkan biaya adalah
atau pedagang. Jadi, orangtua saya guru
“Bagi saya, enggak ada ruang debat
MEMILIKI JARINGAN YANG LUAS ADALAH BUKAN SEBERAPA BANYAK ORANG
diatur untuknya—apalagi doa sang ibu ikut mengiringinya.
Cairkan suasana Tak lama berselang, ia mendapat panggilan kerja dari PGN sebagai division head tax—jabatan yang ia emban sampai saat ini. Perusahaan pelat merah ini
YANG KITA KENAL,
mungkin sebagai jalannya untuk bisa tetap
MELAINKAN
dari arah yang berbeda. Baru saja ia mulai
SEBERAPA BANYAK
menyadari ada nuansa kerja yang berbeda
ORANG LAIN MENGENAL KITA.
bersumbangsih kepada negara, hanya saja bekerja dan memimpin divisi pajak, ia dibandingkan saat bekerja di kantor pajak. Menurutnya, kantor barunya itu terlalu sunyi dan kaku. Tak ada perbincangan, apalagi senda gurau di antara para pekerja.
VOL XCIII | 2021
39
TAX TAX PRO PRO
POKOKNYA
adalah bukan seberapa banyak orang yang
KALAU SUDAH
seberapa banyak orang lain mengenal kita.
Semua hanya fokus dengan pekerjaannya masing-masing. “Suasananya tuh agak tegang di ruangan
URUSAN
ini. Menurut saya, ini justru membuat kita tambah stres, enggak ada bercandanya,” imbuhnya. Keadaan itu harus segera diubah,
PAJAK, ENGGAK ADA KATA
pikirnya. Ia kemudian mengusulkan kepada direksi agar diadakan rapat kerja atau kegiatan team building di luar kantor. Ditunjuk sebagai wakil koordinator acara, Iwan pun mengusulkan para peserta
LAIN, HARUS BAYAR. CUMA, KAN, TENTU
kompak memakai kostum dan menunjukkan kreativitas per divisi. “Untuk mencairkan suasana, kita harus pakai dress code, terus masing-masing divisi harus perform. Wah, itu cair banget, dan
BAYARNYA JUGA HARUS OPTIMAL.
sejak itu mungkin titik yang ternyata bisa
paling banyak waktu kita habiskan di kantor. Kalau di kantor kita stres, spaneng (tegang) jadinya,” imbuhnya. Ia mengklaim, dengan suasana kantor yang menyenangkan produktivitas justru
lebih cair, dan dengan begitu kolaborasi yang merupakan salah satu value yang diusung Pak Erick Thohir (Menteri BUMN) dari AKHLAK itu, kan, jadi lebih bagus,” yakinnya.
“Happy” melayani Tidak cukup sampai di situ, Iwan juga punya dua nilai yang ia sarikan dari AKHLAK
sama antar-rekan kerja semakin erat.
lalu diterapkan kepada timnya. Pertama
sebelah sungkan—bahkan ke teman di
40
sebelahnya juga sungkan— sekarang sudah
meningkat, karena kolaborasi atau kerja “Yang tadinya mau nanya ke divisi
VOL XCIII | 2021
direksi, seluruh pekerja, office boy sampai security. Saat ini saya di divisi pajak PGN, maka salah satu yang menjadi network saya adalah kawan-kawan di DJP, dari Pak Dirjen sampai dengan AR, saya harus bisa dikenal baik oleh mereka. Tentu, kita harus mengukur mana yang menjadi network kita. Kalau memang enggak perlu, ya, enggak apa-apa, orang enggak kenal kita,” ungkapnya. Untuk bisa membangun network yang baik, dibutuhkan karakter yang baik pula.
lain akan mudah mengenal dan mengingat
mencair dan jadi lebih menyenangkan.
kerja enggak stres. Karena dari 24 jam,
penting untuk saya bisa dikenal oleh jajaran
yang ada di diri kita masing-masing, orang
Lepas itu, suasana kantor perlahan
divisi pajak sudah ada bercandanya. Jadi,
“Kalau saya di PGN, maka network saya adalah seluruh sumber daya PGN ini. Maka
Iwan bilang, dengan karakter atau keunikan
menimbulkan rasa kekeluargaan,” ucapnya.
“Sekarang alhamdulillah, terutama di
kita kenal, melainkan justru sebaliknya:
kita. “Yang penting karakter yang baik, bukan karakter yang negatif. Dengan demikian kita mudah dikenal orang. Begitu saya baru masuk PGN berarti, kan, saya enggak dikenal sama karyawan sini, padahal mereka network saya semua, sehingga orang harus tahu saya. Alhamdulillah tahun pertama, tahun kedua semakin banyak sudah tahu siapa Iwan,” katanya. Kedua adalah serve your employees
adalah expand your professional network.
atau melayani staf Anda dengan membantu
Menurutnya, memiliki jaringan yang luas
menemukan solusi dari problem atau
TAX PRO kebutuhan pegawai. Iwan melakukannya
optimal. Makannya manajemen sangat
dengan sangat baik, karena semua staf di
mendukung. Jadi, kami cukup intens kalau
divisinya bisa nyaman dan terbuka padanya
komunikasi dengan divisi lain, terutama
untuk bercerita hal apa pun. Tak melulu soal
jika ada usulan inisiatif bisnis.”
pekerjaan; bisa terkait anak, hobi, kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain. “Saya harus melayani staf saya dengan
Iwan paham, mengubah sistem membutuhkan proses dan waktu. Apalagi bila harus melibatkan semua lini
baik supaya mereka nyaman, dan mereka
bisnis. Begitu juga menyangkut sistem
tentu jadi happy. Jadi, saya suka nanya, ‘Apa
perpajakan internal. Dulu, semua masih
yang bisa saya bantu?’ Tidak hanya soal
dilakukan secara semimanual dan tidak
kerjaan, semuanya terserah. Kepada pekerja
terintegrasi antarsistem dan dengan
yang usianya muda atau pun tua, saya tidak
divisi lain. Keadaan itu membuat biaya
membedakan komunikasinya,” ujarnya.
kepatuhan tinggi, beban administrasi yang
Iwan beranggapan, dengan rasa
berlebihan, dan human error yang cukup
nyaman dan hati yang gembira tersebut,
sering terjadi. Namun, hal itu pelan-pelan
pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan
ia ubah.
dengan maksimal. Iwan berharap apa yang
Setelah urusan sistem internal
dilakukannya dapat menular ke semua staf
perusahaan beres, Iwan kemudian
sehingga tercipta budaya ringan menolong.
menyambungkannya ke sistem
“Yang namanya membantu pasti akan kembali ke kita dalam bentuk apa saja. Itu teori yang saya yakini betul, karena
DJP melalui program Integrasi Data Perpajakan. Proses itu berlangsung secara bertahap
saya sudah ngalamin bolak-balik. Saya
sejak awal 2021 hingga sekarang, dan
juga meyakini kalau itu bisa menular ke
ditargetkan akan rampung pada 2023. Di
semuanya, maka enggak ada kerjaan yang
tahun depan, integrasi data itu ditargetkan
susah karena semua saling bantu.”
dilakukan pada lima sampai enam anak
Upaya kepatuhan Menyoal kepatuhan pajak PGN, Iwan juga
usaha PGN. Dengan adanya integrasi data, kepatuhan pajak perusahaan menuju ke
terbilang sangat serius mengupayakannya.
titik kesempurnaan. Parameternya simpel:
Sebagai permulaan, ia secara bertahap
apabila PGN sudah tidak lagi bayar denda.
mengusulkan perubahan struktur divisi dengan menambah pekerja. Sebelumnya, tim divisi pajak hanya terdiri dari 7 orang termasuk dirinya untuk mengurusi segala kewajiban perpajakan di perusahaan sebesar PGN. Saat ini, timnya telah menjadi 17 orang dan dibagi menjadi tiga departemen yakni tax compliance, tax advisory, dan tax controlling. “Manajemen menyadari tax compliance sesuatu yang penting, termasuk dari sisi fundamental strukturnya. Alhamdulillah, di akhir 2020 disetujui. Saat ini stafnya ada 17 orang,” ucap penyuka lagu campur sari ini. Divisi pajak juga kini kerap dilibatkan dalam semua inisiatif bisnis, untuk melakukan evaluasi, perhitungan, dan sebagai advisor. “Pokoknya kalau sudah urusan
“Undang-undang pajak menuntut kita harus sempurna, kelewat sehari aja, denda. Jadi, target kami harus mengelola ini dengan menuju kesempurnaan. Mudah-mudahan dua tahun lagi kami bisa running well agar kami bisa fokus untuk hal-hal yang lebih strategis.”
PENGUSAHA SEBENARNYA ENGGAK ADA MASALAH HARUS BAYAR PAJAK. YANG PENTING KEPASTIANNYA. SEMAKIN PASTI, RISIKONYA SEMAKIN KECIL.
Menyoroti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Iwan berharap agar pemerintah bisa segera mengeluarkan aturan turunan atau pelaksanaannya, agar cukup waktu baginya untuk menyosialisasikan ke seluruh lini perusahaan, vendor, dan
dikenai PPN. Iwan mengharap terbitnya
pelanggan PGN.
UU HPP ini segera diikuti dengan aturan
Ia menyebut, ada dua kebijakan dalam UU HPP yang akan berimbas kepada proses bisnis PGN, yaitu perluasan objek
pelaksanaan yang jelas dan memberikan kepastian bagi pengusaha. “Pengusaha sebenarnya enggak ada
PPN dan pengenaan pajak penghasilan
masalah harus bayar pajak. Yang penting
pajak, enggak ada kata lain, harus bayar.
atas natura (fringe benefit). Sebab, PGN
kepastiannya. Semakin pasti, risikonya
Cuma kan, tentu bayarnya juga harus
menjual gas, yang sebelumnya tidak
semakin kecil,” tutupnya.
VOL XCIII | 2021
41
TAX PRO REPORT
KPP LARGE TAX OFFICE (LTO) EMPAT
Rajut PERSAHABATAN dan KEPATUHAN ala ‘SALESMAN’ BUDI PRASETYA Kepala KPP LTO Empat
42
VOL XCIII | 2021
Penulis: Aprilia Hariani Foto: Rivan Fazry
REPORT Lewat komunikasi persuasif, KPP LTO Empat membina rasa saling percaya. Kepatuhan sukarela jadi buahnya.
S
eni berkomunikasi tampaknya
setransparan mungkin. Dari A ke Z saya
menjadi benang merah inovasi
jelaskan,” kata Budi.
Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pria yang pernah menjadi Kepala KPP
Namun, Budi menggarisbawahi, komunikasi akan terbangun dengan baik jika pegawai pajak telah mempelajari latar
Wajib Pajak Besar atau Large
Madya Bandung 2013–2016 ini yakin, cara
belakang WP secara detail, mulai dari
Tax Office (LTO) Empat. Kesan
kerja salesmen cocok diterapkan di KPP yang
silsilah keluarga, riwayat pendidikan, hobi,
itu tumbuh sejak pertama kali Majalah
ia pimpin sejak tahun 2019 ini. Menurutnya,
komunitas, tempat tinggal, dan sebagainya.
Pajak berkomunikasi dengan para staf KPP.
KPP LTO Empat memiliki pegawai kompeten
Pengetahuan itu mungkin dianggap remeh,
Mereka responsif, akomodatif, dan solutif.
dan unggul serta karakter WP dengan
padahal itulah hal utama yang membangun
Hingga akhirnya kami berkesempatan
kepatuhan serta pengetahuan yang baik
empati, sehingga tumbuh saling rasa
berbincang secara langsung dengan
tentang perpajakan.
percaya, dan bermuara pada kepatuhan
Kepala KPP LTO Empat Budi Prasetya, di ruangannya, Jumat (26/12). Menariknya, di tengah wawancara yang
KPP LTO Empat mengadministrasikan
sukarela. Penting juga bagi pegawai pajak
WP orang pribadi dengan kekayaan
memiliki attitude yang baik dan tidak merasa
tinggi atau high wealth individual (HWI)
paling benar.
dilakukan di sisi kanan ruangan, terdapat
dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
tiga sampai lima orang berkumpul untuk
beserta anak perusahaan di sektor jasa,
misalnya golf, off-road, kuliner, saya pelajari
sarapan di sebuah meja bundar pada sisi
seperti jasa telekomunikasi, keuangan,
tentang hobi-hobi itu. Ada yang suka
kiri—sekitar satu meter dari meja kerja Budi.
transportasi, konstruksi, dan sebagainya.
makan, saya tanya ke teman-teman restoran
KPP unit vertikal Kantor Wilayah (Kanwil)
enak di mana, makanan enak apa saja.
begini. Teman-teman dari KPP LTO Empat
LTO ini memiliki misi utama, yakni
Kami mempelajari sangat detail hobi dan
atau LTO lain sarapan di sini. Ganti-gantian
memberikan layanan prima kepada WP
background Wajib Pajak kami,” kata Budi.
bawa makanan. Kita saling memperkuat
sekaligus mengembangkan kompetensi dan
komunikasi dan koordinasi, diskusi
profesionalisme pegawai.
“Bukan lagi rapat, kebiasaan kami di sini
perkembangan ekonomi, apa yang dilakukan KPP-nya. Ngobrol-ngobrol biasa,” kata Budi.
“Setelah beberapa kali pengalaman
“Contoh, hobi orang orang hebat itu apa,
Itu dilakukannya untuk menyamakan “frekuensi” agar komunikasi nyambung dan tanpa kendala dan gesekan. Selain
berinteraksi, ternyata Wajib Pajak besar
itu, menjaga persahabatan juga dilakukan
itu lebih suka bertemu langsung, ngobrol,
dengan seluruh pihak, baik asisten,
fundamental dimiliki oleh pegawai pajak,
melalui pendekatan personal, menceritakan
sekretaris, ajudan, rekan kerja antarlembaga.
terutama pegawai KPP LTO Empat adalah
hobi, bagaimana membangun bisnis dari
Ini menjadi bagian dari strategi komunikasi
kemampuan merawat persahabatan,
awal. Saya pernah ketemu konglomerat
dengan membangun yang disebut Budi
merajut komunikasi yang baik dengan
sampai lima jam, ngobrol dan ngopi bareng.
sebagai pohon koneksi. Prinsipnya, bergaul
pelbagai pihak. Budi yakin, kemampuan
Karena pengalaman mereka ibarat air
hendaknya tidak pandang bulu.
berkomunikasi merupakan pintu gerbang
kepenuhan di teko besar, harus dituang.
menuju segala kemudahan dalam bekerja.
Kalau tidak, tumpah. Saya ungkapkan rasa
WhatsApp, silahturahmi reuni. Kita bisa
Oleh sebab itu, ia lebih senang disebut
kagum saya kepada beliau karena sewaktu
ambil manfaatnya dari pertemuan-
sebagai salesman produk perpajakan.
saya masih kuliah, saya membahas tentang
pertemuan itu, kita bisa dibantu atau
Menurutnya, salesman memiliki komunikasi
perusahaannya,” ujar Budi.
membantu koneksi-koneksi, sahabat-
Menurutnya, hal utama yang paling
yang komprehensif, baik ketika berbicara maupun mendengar. “Saya selalu memosisikan diri sebagai
“Kalau mereka klik sama kita, mereka
“Jangan sepelekan perkenalan, grup
sahabat kita. Nah, untuk paham hobi mereka
menganggap kita sebagai teman, sahabat,
(Wajib Pajak), kita bisa gali dari orang-orang
bahkan penggemar, dan mereka akan
terdekatnya, kan,” kata Budi.
salesman, bukan kepala kantor. Salesman,
merasa ‘Masa di depan penggemar, saya
kan, utamanya semangat, ulet, paham
enggak patuh pajak?’ Demikian juga sama
Budi petik ketika menjabat sebagai kepala
produk. Salesman komunikasinya top,
direksi BUMN, saya perlakukan sama
kantor di pelbagai daerah, utamanya saat
menguasai target pasar. Tapi prinsip saya,
dalam berkomunikasi,” lanjut Budi. “Tapi
menjadi Kepala KPP Badan dan Orang
sebagai salesman enggak boleh bohong.
sayangnya, saya baru beberapa bulan
Asing (Badora) tahun 2016–2019. Kala itu, ia
Kalau saya nipu konsumen atau Wajib Pajak,
membina komunikasi yang efektif, tiba-tiba
harus mencari jalan agar Google Indonesia
begitu dia enggak puas akan ngomong ke
ada Covid-19 yang menghalangi untuk
bersikap kooperatif dengan Direktorat
yang lain. Makanya saya jadi salesman harus
berinteraksi secara langsung.”
Jenderal Pajak (DJP). Budi pun dibantu
Setidaknya, pengalaman itulah yang
VOL XCIII | 2021
43
TAX PRO REPORT sangat jarang dilakukan dan lebih banyak inbound transaction terutama transaksi dengan anak perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan analisis grup yang difokuskan kepada intragrup transaction,” kata Budi.
Integrasi data Kepiawaian merawat komunikasi menjadi kunci bagi KPP LTO Empat dalam menyosialisasikan program Integrasi Data Perpajakan sebagai produk utama KPP. Terlebih program ini memberi banyak manfaat bagi WP, antara lain memudahkan WP dalam pelaporan perpajakan, membentuk basis data yang lebih valid, serta meminimalkan kesalahan dalam perhitungan pajak. Program Integrasi Data Perpajakan ini dijalankan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-514/MK.03/2017. Tim integrasi menetapkan tiga tahapan penyatuan data. Tahap pertama, perusahaan melakukan host to host (H2H) e-faktur dan H2H e-SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai. Tahap kedua, H2H e-Bupot Unifikasi. Tahap ketiga meliputi service KSWP, e-Billing, e-Filing, GL tax mapping, compliance arrangements, dan integrasi data proforma semua jenis SPT. Sekarang, telah 16 WP yang mengikuti program ini, termasuk Pelindo, Telkom, dan Pegadaian. Tidak hanya induk, anak sahabat lamanya untuk merajut komunikasi
cuma merasa jadi kepala kantor, mungkin
dengan Google Indonesia, sehingga
saya enggak mau jalan, karena toh sudah
mispersepsi dapat diselesaikan. Kini
ada anak buah,” kata Budi.
kemitraan antara DJP dengan perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat itu
mengembangkan KKPt (kertas kerja
semakin baik, bahkan Google Indonesia
penelitian) Komprehensif untuk WP OP
berkontribusi terhadap penerimaan pajak.
HWI. KKPt Komprehensif dapat membantu
Beragam pengalaman dan ilmu itu
account representative (AR) menganalisis
ditularkan pula kepada pegawai KPP LTO
seluruh data dan potensi penghasilan
Empat secara langsung. Budi tidak ingin
yang dapat menjadi potensi pajak, baik
metode kepemimpinan yang teoritis. Ia
berupa active dan passive income sesuai
mengutip semboyan Ki Hajar Dewantara,
dengan SE-07 Tahun 2020. KPP LTO Empat
“Ing ngarsa sung tuladha,”—seorang
melakukan pengembangan Aplikasi Lolipop.
Memang, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-514/MK.03/2017, Pegadaian dan Pelindo tidak masuk dalam BUMN yang ditunjuk untuk mengikuti program Integrasi Data Perpajakan. Namun, KPP LTO Empat dapat meyakinkan dua BUMN itu bahwa program ini akan membawa beragam manfaat bagi perusahaan. Di sisi lain, KPP mengapresiasi inisiasi dan komitmen Pegadaian dan Pelindo. Hingga saat ini KPP terus
pemimpin harus mampu memberikan suri
Aplikasi ini turut membantu AR lebih efektif
menyosialisasikan program ini kepada WP
teladan.
dalam hal pengumpulan dan pengolahan
Badan lain, khususnya kepada BUMN yang
data. KPP pun memiliki focus intragrup
memiliki volume invoice tinggi.
“Sebagai kepala kantor saya juga harus menjaga semangat teman-teman. Saya diajak mendampingi teman-teman (ke Wajib
44
Secara simultan, KPP juga
perusahaan pun ikut berpartisipasi.
transaction. “BUMN yang terdaftar di KPP LTO Empat
Pajak), saya siap. Saya menganggap saya jadi
adalah BUMN jasa. Karakteristik khusus
leader salesman-lah bagi mereka. Kalau saya
BUMN jasa adalah outbound transaction
VOL XCIII | 2021
REPORT
SAYA SELALU MEMOSISIKAN DIRI SEBAGAI SALESMAN, BUKAN KEPALA KANTOR. SALESMAN, KAN, UTAMANYA SEMANGAT, ULET, PAHAM PRODUK.
VOL XCIII | 2021
45
RECOLLECTION
CINTA PAJAK karena TERBIASA ARIFIN ROSID Kepala Seksi Dampak Kebijakan Perpajakan
46
VOL XCIII | 2021
RECOLLECTION Penulis: Aprilia Hariani Foto: Rivan Fazry
Menyusun kebijakan perpajakan ternyata mirip membuat rakitan elektronika. Keduanya perlu kejelian dan logika—hal yang disuka peneliti pajak ini sejak belia.
M
alam di tahun 1980-
Selepas SMAN 1 Maospati (1994),
saya belum ada bayangan akan belajar
an, di Desa Kinandang,
keseriusan pada bidang elektronika
akuntansi, kerja di Kementerian Keuangan,”
Magetan, Jawa Timur,
dibuktikan Ochid dengan memilih Sekolah
kenang Ochid.
masih gelap gulita. Tak
Tinggi Teknologi Telkom (STT Telkom)—
ada listrik dan aktivitas
kini Universitas Telkom Bandung. Namun,
belum bisa sepenuhnya meninggalkan
warga di malam hari. Namun, di sebuah
setelah diterima dan membayar biaya
mimpinya. Pria berkaca mata ini pun
rumah, samar cahaya bulan memantulkan
pendidikan di sana, ia juga menjajal
berusaha mengalihkan kegundahan hati
bayangan bocah yang tengah mondar-
mengikuti tes masuk Sekolah Tinggi
dengan menggambar yang merupakan
mandir sembari mendongakkan wajah ke
Akuntansi Negara (STAN)—sekarang PKN
hobi keduanya. Ochid sempat menjadi
langit. Rupanya, ia sedang mencari sumber
STAN. Tak disangka, ia diterima di Program
ilustrator atau kartunis media kampus dan
utama cahaya untuk mencari posisi terbaik
Diploma III Spesialisasi Perpajakan.
memenangkan dua lomba, yaitu juara
meletakkan sebuah alat.
Berdasarkan banyak pertimbangan,
pertama lomba karikatur dan juara kedua
akhirnya Ochid memilih STAN dan harus
lomba grafiti.
Perkenalkan, bocah yang baru duduk di bangku SMP itu bernama Ochid—panggilan
merelakan mimpinya untuk menggeluti
karib Arifin Rosid. Ia membawa instrumen
bidang elektronika.
hasil rakitannya sendiri dari transistor
“Waktu itu di Telkom bisa
Saat menjalani kuliah, Ochid ternyata
Tertarik akuntansi Bak pepatah Jawa, witing tresno jalaran
dan resistor yang dibeli di Toko Bintang
mengundurkan diri dan uang dikembalikan
soko kulino ‘cinta tumbuh karena terbiasa’,
Mas Elektronik, Madiun. Alat itu berfungsi
dengan syarat diterima di UMPTN (ujian
Ochid pun mulai jatuh hati dengan bidang
sebagai alarm pendeteksi maling. Alat itu
masuk perguruan tinggi negeri). Saat itu,
studi akuntansi. Menurutnya, akuntansi
akan menghasilkan gelombang listrik dan
saya juga diterima di Institut Teknologi
merupakan ilmu yang membutuhkan
menimbulkan bunyi bila ia menangkap
Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
kejelian dan kerangka berpikir yang logis,
bayangan seseorang. “Ngiuw, ngiuw,
Pertimbangan memilih STAN juga sangat
tidak beda jauh dengan elektronika.
ngiuw,” begitu kira-kira bunyinya.
prestisius dan orangtua merestui. Padahal,
Sembari tertawa, Ochid mengisahkan masa kecilnya itu di ruang kerjanya, Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepada Majalah Pajak, Selasa (2/12). “Karena enggak ada listrik, saya awalnya membuat alat sendiri. Dulu kita punya semacam transistor dan resistor, namanya LDR (light dependent resistor). Resistor, transistor kita solder. Untuk nyolder, kita bakar pakai arang,” kenang Kepala Seksi Dampak Kebijakan Perpajakan ini.
DI ATAS 90 PERSEN PERUSAHAAN MENGATAKAN INSENTIF PAJAK BERMANFAAT DAN SANGAT BERMANFAAT UNTUK USAHANYA BERTAHAN
Di samping sudah ada petunjuk perakitan, inovasinya itu juga diilhami dari beragam sumber bacaan, antara lain koran Suara Karya dan majalah tentang elektronik milik sahabatnya. Ketertarikan Ochid pada dunia elektronika juga didukung oleh ayahnya Subandi, yang berprofesi sebagai guru.
VOL XCIII | 2021
47
RECOLLECTION TECHNO “Akuntansi butuh ketelitian yang tinggi, kalau enggak balance gimana—bagaimana jurnal penyesuaian. Apalagi kalau kita audit, harus terstruktur, kertas kerja pemeriksaan harus terogranisasi dengan baik,” kata Ochid.
Pulang ke tanah air, Ochid banyak dilibatkan sebagai tim peneliti dan pengkaji kebijakan, antara lain menulis riset berjudul “Do perceptions of corruption influence personal income
“Jadi, yang tadinya bayar (pajak), enggak bayar, yang tadinya prosesnya lama dipercepat. Tapi di luar itu juga didukung oleh kebijakan nonpajak, klaster restrukturisasi kredit, bansos, dan prakerja untuk meningkatkan konsumsi masyarakat,” tambah Anggota Tim
Ketertarikan itu membuatnya
taxpayer reporting behaviour? Evidence
memutuskan untuk menimba ilmu di
from Indonesia” yang dipresentasikan di
Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga
12th International Conference on Tax
di tahun 2001. Di fase ini ia sudah
Administration, Australia (2016). Lalu,
bekerja sebagai Pemeriksa Pajak di
“Assessing the Effectiveness of Law
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Enforcement In Improving Tax Compliance
preserving capacity, yakni berfokus
Gresik. Di sisi lain, keputusannya kuliah
In Indonesia: An Empirical Investigation”,
membantu likuiditas, solvabilitas, dan
juga dilatarbelakangi oleh niat untuk
yang dipresentasikan di 5th Annual Tax
tingkat penghasilan WP Badan yang
mengundurkan diri dari DJP karena ingin
Administration Research Centre (TARC)
terdampak. Sebagai contoh, insentif
mencoba merintis karier di instansi lain,
Workshop, University of Exeter Business
pengurangan angsuran PPh Pasal 25
seperti Bank Indonesia (BI) dan PT Telkom
School, Inggris (2017). Ochid bahkan
diberikan sebesar 50 persen, yang
(Persero) Tbk. Kalau tidak, ia juga ingin
pernah meraih The Best PhD Student Paper
diharapkan dapat membantu arus kas
menjadi dosen. Namun, ayahnya tidak
di konferensi 28th Annual Australasian Tax
pelaku usaha sehingga aktivitas dan
merestui.
Teachers Association (ATTA) Australia.
kapasitas bisnis mereka tetap dapat terjaga.
“Enggak usah resign, tetap jadi pegawai
Di tahun 2018, ia diamanahi tugas
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini. Kedua, cushioning impact and
Kemudian, insentif PPh Pasal 21
pajak yang baik saja,” tambah Ochid
sebagai Kepala Seksi Dampak Kebijakan
diberikan kepada karyawan dengan
menirukan perkataan ayahnya.
Umum, Direktorat PKP DJP. Setahun
penghasilan tidak lebih dari Rp 200 Juta
kemudian, menjabat Kepala Seksi Dampak
dalam setahun. Dengan tidak kena pajak,
Kebijakan Perpajakan hingga sekarang.
karyawan yang berpenghasilan Rp 4,5
Ia lantas bertekad menekuni ilmu ekonomi dengan mengambil program magister manajemen keuangan di
“Jadi, saya bertugas melihat bagaimana
juta hingga Rp 16,6 juta per bulan akan mendapat tambahan penghasilan sampai
Universitas Narotama Surabaya pada tahun
dampak kebijakan perpajakan terhadap
2006. Ilmu ini sekaligus menjadi penunjang
penerimaan, administrasi, termasuk
kariernya ketika menjabat sebagai
bagaimana kebijakan-kebijakan yang
Koordinator Pelaksana Seksi Administrasi
diambil memberikan manfaat yang
Pemeriksaan dan Penyidikan Kanwil DJP
optimal atau tidak,” kata peraih top 25 ASN
dan tim juga bertugas mengevaluasi
Jawa Timur II.
inspiratif Anugrah ASN 2021 Kementerian
dampak dari kebijakan itu berdasarkan
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
hasil survei dan analisis. Ia mendapati
Reformasi Birokrasi ini.
bahwa yang menjadi pukulan terberat bagi
Atas saran dosen pembimbingnya di Universitas Narotama, Profesor Arsono Laksmana, Ochid terpacu untuk
“Contoh real tahun 2020, ada pandemi,
melanjutkan pendidikan S3 di dalam
DJP sebagai bagian dari Kemenkeu
negeri dengan biaya sendiri. Syukurnya, ia
langsung mengeluarkan kebijakan-
justru mendapat program beasiswa dari
kebijakan yang responsif. Maret terkena
dengan Rp 1,4 Juta per bulan. Harapannya, daya beli mereka terlindungi. Setelah insentif pajak diberikan, Ochid
lebih dari setengah responden WP Badan atau hampir 13 ribu pelaku usaha, adalah turunnya permintaan. “Berdasarkan perusahaan yang selama
Bank Dunia di University of New South
korona, April langsung terbit peraturan,
ini membayar pajak, 70 persen pelaku
Wales (UNSW) Australia. Ochid mengambil
PMK (peraturan menteri keuangan) tentang
usaha declare menurun penjualannya.
program doktor di bidang perpajakan.
insentif. Di situlah, bagian kita dari PKP
Sehingga, di atas 90 persen perusahaan
Ochid pun semakin tertarik untuk
berkoodinasi dengan BKF (Badan Kebijakan
mengatakan insentif pajak bermanfaat
mendalami ilmu ekonomi, akuntansi, dan
Fiskal), koordinasi dengan kemenko
dan sangat bermanfaat untuk usahanya
perpajakan.
mendesain kebijakan-kebijakan insentif
bertahan,” ungkap Ochid.
“Ternyata ilmu perpajakan ini banyak aspek, ekonomi, sosial, bahkan psikologi
48
Jadi peneliti dan analis
pajak,” kata Ochid. Dosen di Departemen Akuntansi FEB
Ia mengatakan, terhadap analisis proses penyusunan hingga dampak kebijakan
karena kita harus siap menghadapi
Universitas Indonesia ini menuturkan,
dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa
berbagai respons Wajib Pajak. Dinamika
Organisation for Economic Cooperation
Keuangan sebagai pertanggungjawaban
bekerja Direktorat Jenderal Pajak cukup
and Development (OECD) menawarkan
pemerintah kepada publik.
lintas dimensi, sangat menarik bagi
dua skema untuk mendesain kebijakan
saya,” kata peraih Penghargaan Pegawai
perpajakan di masa pandemi. Pertama,
Berkinerja Terbaik DJP tahun 2010 dan ASN
immediate response, yaitu kebijakan untuk
Inspiratif DJP 2021 ini.
membantu likuiditas dunia usaha.
VOL XCIII | 2021
RECOLLECTION TAX PEOPLE
TERNYATA ILMU PERPAJAKAN INI BANYAK ASPEK, EKONOMI, SOSIAL, BAHKAN PSIKOLOGI KARENA KITA HARUS SIAP MENGHADAPI BERBAGAI RESPONS WAJIB PAJAK. DINAMIKA BEKERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK CUKUP LINTAS DIMENSI, SANGAT MENARIK BAGI SAYA.
VOL XCIII | 2021
49
TAX TAX RESEARCH PRO
UU HPP untuk Percepatan PEMULIHAN KONOMI Penulis: Agus Windu Atmojo, Direktur Pajak SF Consulting Foto: Dok. Pribadi
Melalui UU HPP, pemerintah mengajak WP bergotong royong mempercepat pemulihan ekonomi.
M
elanjutkan gebrakan besar UU Cipta Kerja
UU Ciptaker sebenarnya mengatur
keuangan WP lainnya dalam bidang usaha yang sejenis, atau melaporkan rugi
(UU Ciptaker) tahun
penurunan tarif PPh Badan pada tahun
usaha secara tidak wajar meskipun telah
2020, pada 29 Oktober
2022 menjadi 20 persen. Namun, dengan
melakukan penjualan secara komersial
2021 Undang-Undang
berlakunya UU HPP ini penurunan tarif
selama 5 tahun, dapat diterapkan
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU
tersebut dibatalkan dan tarif yang berlaku
pembandingan kinerja keuangan dengan
HPP) disahkan dan ditandatangani oleh
tetap 22 persen pada tahun 2022 dan
WP dalam kegiatan usaha yang sejenis
Presiden Joko Widodo (Jokowi). UU HPP
seterusnya. Tarif 22 persen ditetapkan
(benchmarking) untuk penghitungan
merupakan omnibus law yang kembali
berdasarkan riset atas rata-rata tarif pajak
pajak yang seharusnya terutang. Kebijakan
dilakukan oleh pemerintahan Jokowi yang
yang diterapkan oleh negara-negara
benchmarking ini diharapkan mendorong
mencakup Undang-Undang Ketentuan
anggota OECD, Eropa, Amerika, Inggris,
WP untuk lebih patuh terhadap peraturan
Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-
negara G20, dan rata-rata negara ASEAN.
pajak Indonesia, dan bukan dimaknai
Undang PPh, Undang-Undang PPN dan
Padahal, akan lebih tepat jika pendekatan
sebagai tindakan pemerintah yang
PPnBM, Pajak Karbon, Cukai dan Program
tarif PPh Badan adalah dengan studi dari
dapat dengan mudah melakukan koreksi
Pengungkapan Sukarela (PPS).
keadaan yang sebenarnya di lapangan
terhadap WP yang telah menguji kewajaran
daripada hanya membandingkan dengan
transaksi afiliasi dalam dokumen lokal yang
kebijakan perpajakan baru dalam UU HPP.
rata-rata PPh negara-negara tersebut.
telah disediakan.
Peningkatan tarif PPh dan “benchmarking” laba usaha
diharapkan tetap memberikan optimisme
Tulisan ini akan menyoroti beberapa
Klaster PPh mulai berlaku mulai tahun pajak 2022. Untuk WP Orang Pribadi, diatur penambahan batas lapisan penghasilan kena pajak, sehingga yang dikenai tarif 5 persen adalah sampai dengan 60 juta rupiah, sebelumnya Rp 50 juta. Kemudian adanya penambahan bracket tarif untuk penghasilan kena pajak lebih dari Rp 5 miliar meningkat dari 30 persen menjadi 35 persen. Pemerintah hendak mewujudkan sistem keadilan bagi seluruh WP guna mengoptimalkan penerimaan negara melalui individu dengan penghasilan kena pajak lebih tinggi/ultra-high-net-worth individual (UHNWI). Mereka memang selayaknya
50
dikenai tarif pajak yang lebih tinggi.
VOL XCIII | 2021
Di samping itu, kebijakan tarif kepada investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dan perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat beberapa tahun terakhir perusahaan-perusahaan multinasional berbondong-bondong memindahkan kegiatan produksi mereka ke negara-negara tetangga, seperti Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Pasal 18 Ayat (3) UU HPP mengantisipasi
Kenaikan tarif PPN Pemerintah juga telah meningkatkan besaran tarif PPN sebesar 11 persen yang akan berlaku mulai 1 April 2022, dan sebesar 12 persen akan diberlakukan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Terkait besaran kenaikan tarif PPN, pemerintah seharusnya mempertimbangkan tarif PPN/ Government Sales Tax (GST)/Commercial Sales Tax (CST) negara-negara tetangga, seperti Thailand yang mengenakan tarif PPN sebesar 7 persen, Singapura
adanya upaya penghindaran pajak yang
mengenakan GST sebesar 7 persen, dan
dapat saja terjadi karena adanya hubungan
Malaysia mengenakan GST sebesar 10
istimewa. Disebutkan bahwa terhadap
persen. Di antara anggota ASEAN, hanya
WP yang melaporkan laba usaha yang
Filipina yang mengenakan tarif PPN
lebih kecil dibandingkan dengan kinerja
12 persen, sementara negara lainnya
TAX RESEARCH Tarif Pajak Penghasilan Badan di Negara ASEAN Tahun 2021 No.
Negara
Tarif (%)
patuh. Namun, tidak tertutup kemungkinan penurunan sanksi ini dapat membuat WP semakin agresif dalam tax avoidance karena nilai kerugian ekonomis dipandang
Sanksi pidana cukai Dalam UU Cukai diperkenalkan istilah ultimum remedium, di mana sanksi pidana dikenakan sebagai upaya terakhir dalam
1
Brunei
18.5%
masih dapat diterima.
2
Filipina
30.0%
3
Indonesia
22.0%
Peningkatan kepatuhan sukarela
4
Kamboja
20.0%
5
Laos
20.0%
kembali ditawarkan pemerintah, berupa
6
Malaysia
24.0%
Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
7
Myanmar
25.0%
dengan waktu hanya enam bulan terhitung
8
Singapura
17.0%
mulai 1 Januari 2022 sampai dengan
9
Thailand
20.0%
30 Juni 2022. WP yang memanfaatkan
dipahami bahwa saat ini pemerintah
10
Vietnam
20.0%
program ini dapat membayar pajak final
berusaha mengoptimalkan penerimaan
Rata-Rata
21.7%
dari aset bersih yang diungkapkan secara
negara dalam rangka percepatan
sukarela dengan jaminan tidak dilakukan
pemulihan ekonomi nasional. Namun,
pemeriksaan pajak. Tarif pajak final yang
seiring pelaksanaan UU HPP, pemerintah
dikenakan tentunya dengan besaran
juga harus melakukan monitoring
yang lebih kecil dibandingkan jika aset
dan kajian atas implementasi UU HPP
mengenakan tarif PPN/GST/CST maksimal 10 persen. Kebijakan kenaikan tarif PPN ini akan
Program lanjutan dari tax amnesty
pelanggaran pidana di bidang cukai atas pelanggaran perizinan, pengeluaran Barang Kena Cukai, Barang Kena Cukai tidak dikemas, Barang Kena Cukai yang berasal dari tindak pidana, dan jual beli pita cukai yang mulai berlaku sejak UU HPP diundangkan. Dari pembahasan di atas, dapat
ditemukan saat pemeriksaan pajak. Apalagi,
dengan tidak mengesampingkan kondisi
lebih relevan jika turut memerhatikan tata
jika ditambah dengan sanksi-sanksi lainnya
masyarakat Indonesia yang saat ini sedang
letak geografis Indonesia. Kenaikan tarif
berdasarkan peraturan perpajakan.
berjuang untuk kembali pulih pasca
berpotensi menimbulkan inflasi yang akan harga jual barang dan jasa, sehingga
Panambahan objek pajak karbon
akhirnya akan mengurangi daya beli
Menuju Green Economy pada
berdampak langsung terhadap kenaikan
masyarakat dan dikhawatirkan menjadi
tahun 2025 sesuai dengan target
kebijakan yang kontra produktif dengan
pada perjanjian paris 2015,
tujuan UU HPP yang ingin memulihkan
pemerintah akan menerapkan
perekonomian setelah pandemi, karena
pajak karbon dioksida ekuivalen
dapat memberatkan pemenuhan
(CO2e) dengan tarif sebesar 30
kebutuhan masyarakat di saat pandemi
rupiah/Kg. Berdasarkan peta jalan
Covid-19 belum selesai.
pajak karbon, pajak dikenakan
Reformasi administrasi perpajakan UU KUP juga tidak luput dari fokus pemerintah dalam mereformasi administrasi perpajakan yang mulai berlaku sejak diundangkannya UU HPP. Atas nama kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional, WP OP akan menggunakan NIK untuk menggantikan NPWP, yang implementasinya memerlukan sinkronisasi antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah harus menjamin bahwa proses sinkronisasi ini dapat berjalan lancar tanpa merugikan WP. UU HPP ini juga menurunkan sanksi administrasi perpajakan baik dalam pemeriksaan maupun dalam upaya hukum perpajakan dengan harapan WP akan lebih
terhadap sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara pada 1 April 2022 mendatang.
pandemi virus korona.
TAX NEWS
Saling Bantu TAGIH PAJAK Penulis: Aprilia Hariani Foto: Rivan Fazry dan Dok. KLI Kemenkeu
Telah tiga belas negara bersedia membantu Indonesia menagih pajak sekaligus menangkal penggerusan basis pemajakan.
L
aporan Wealth Report
tersebar di seluruh dunia. Sayangnya,
2021 oleh Knight Frank,
otoritas pajak biasanya tidak mampu
lembaga konsultan properti
menembus batas teritorial negara dalam
internasional, menyebut
menagih tunggakan pajak di luar negeri.
jumlah ultra high net worth
Economic Co-operation and Development
akan bertambah sekitar 67 persen hingga
(OECD) menggagas Convention on
tahun 2025. UHNWI adalah orang-orang
Mutual Administrative Assistance in
yang memiliki kekayaan lebih dari 30
Tax Matters/CMAAT (Konvensi tentang
juta dollar AS atau setara dengan Rp 420
Bantuan Administratif Bersama di Bidang
miliar. Angka pertumbuhan itu bahkan
Perpajakan) yang mencakup aktivitas
mengungguli India (63 persen), Tiongkok
bantuan penagihan pajak. Hingga saat
(45 persen), Rusia (29 persen), dan
ini, telah terdapat lebih dari 140 negara
Amerika Serikat (24 persen).
di dunia yang meratifikasi CMAAT yang
Berdasarkan laporan itu, tidak tertutup kemungkinan WP Indonesia memiliki aset
52
VOL XCIII | 2021
Namun, sejak 2011, Organisation for
individuals (UHNWI) Indonesia diproyeksi
bersifat multilateral, termasuk Indonesia.
TAX NEWS SELURUH NEGARA SEDANG BERBURU PAJAK KARENA MEREKA SEMUA
Sri Mulyani Menteri Keuangan Indonesia
Mekar Satria Utama Direktur Perpajakan Internasional
pertukaran informasi perpajakan,
Selanjutnya, unit kerja di lingkungan DJP
Indrawati mengungkapkan, dalam
bantuan penagihan pajak, dan kerja sama
dapat menyampaikan usulan permintaan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun
perpajakan lainnya.
bantuan penagihan pajak kepada pejabat
Menteri Keuangan Sri Mulyani
2021 tentang Harmonisasi Peraturan
“Ini yang dilakukan pada level global
Perpajakan (UU HPP), terdapat kebijakan
karena semua negara sekarang sepakat
pajak internasional mengenai asistensi
bahwa kita tidak boleh saling ambil
penagihan pajak global. Pemerintah
haknya pajak negara lain,” kata Sri
optimistis, bantuan penagihan pajak
Mulyani.
terbilang efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak. “Kita bisa minta negara lain
Teknis penagihan Kepada Majalah Pajak, Direktur
Foto: Rivan Fazry
COVID-19.
Dok. KLI Kemenkeu
KENA DAMPAK
yang berwenang kepada otoritas pajak negara/yurisdiksi mitra. Namun, usulan permintaan bantuan penagihan pajak itu harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu, misalnya mencantumkan nilai utang pajak dan belum kadaluwarsa penagihan,” jelas Toto, Kamis (25/11). Saat ini Indonesia menjalin
menagihkan pajak kalau kita tahu ini
Perpajakan Internasional Mekar
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
adalah Wajib Pajak kita atau kita diminta
Satria Utama menjelaskan, ketentuan
(P3B) dengan tiga belas negara/yurisdiksi
oleh negara lain untuk menagihkan pajak
mengenai bantuan penagihan pajak
mitra yang mencantumkan pasal bantuan
kalau mereka ada di Indonesia. Seluruh
tercantum dalam Bab II Pasal 20 A UU
penagihan pajak. Ketiga belas negara itu
negara sedang berburu pajak karena
HPP. Menurutnya, pelaksanaan bantuan
adalah Aljazair, Amerika Serikat, Armenia,
semua negara kena Covid-19. Mereka
penagihan pajak antara DJP dengan
Belanda, Belgia, Filipina, India, Laos,
defisitnya naik tinggi sekali. Mereka
otoritas pajak negara atau yurisdiksi
Mesir, Suriname, Yordania, Venezuela, dan
harus menyehatkan APBN-nya juga. Jadi,
mitra dilakukan sesuai pembahasan
Vietnam.
banyak negara sekarang bekerja sama
dan kesepakatan bersama, berdasarkan
untuk kita bersama-sama menghilangkan
perjanjian internasional secara resiprokal.
tax evasion atau tax avoidance,” kata Sri
Pria yang akrab disapa Toto ini
“Untuk ke depannya, Indonesia akan berkomitmen memperluas jaringan kerja sama bantuan penagihan pajak dengan
Mulyani dalam Kick Off Sosialisasi UU HPP
mengatakan, saat ini prosedur teknis
negara/yurisdiksi mitra melalui perjanjian
di Bali, yang disiarkan langsung secara
pelaksanaan bantuan penagihan pajak
multilateral, yaitu konvensi tentang
virtual, pada (19/11).
sedang dalam proses penyusunan dengan
bantuan administratif bersama di bidang
melibatkan berbagai pihak terkait, baik
perpajakan,” kata Toto.
Melalui UU HPP, pemerintah berwenang melakukan konsensus
internal maupun eksternal Kementerian
pemajakan global untuk melaksanakan
Keuangan.
perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang
“Dalam pelaksanaannya, dirjen pajak
Pelaksanaan bantuan penagihan pajak ini berbeda dengan skema AEoI (Automatic Exchange of Information).
perpajakan dengan pemerintah negara
rencananya dapat mendelegasikan
AEoI adalah pertukaran informasi
mitra atau yurisdiksi mitra secara bilateral
wewenangnya kepada pejabat yang
secara otomatis, periodik, dan
maupun multilateral. Dunia kompak
berwenang (misalnya, direktur perpajakan
berkesinambungan, sedangkan bantuan
menangkal aksi penghindaran pajak
internasional) untuk melakukan
penagihan pajak ini dilakukan berdasarkan
berganda dan pencegahan pengelakan
permintaan maupun pemberian bantuan
pembahasan dan kesepakatan bersama
pajak, pencegahan penggerusan
penagihan pajak kepada otoritas pajak
untuk setiap kasus perpajakan (case by
basis pemajakan dan pergeseran laba,
negara/yurisdiksi mitra secara resiprokal.
case).
VOL XCIII | 2021
53
TAX NEWS
Amankan PENERIMAAN Pengawasan DIOPTIMALKAN Penulis: Heru Yulianto Foto: Rivan Fazry
Untuk memaksimalkan penerimaan pajak 2021, DJP menggandeng DJA, DJBC, DJPK dan pemda untuk melakukan pengawasan.
D
irektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Neilmaldrin Noor mengungkapkan, komponen penerimaan yang bersumber dari pajak hingga akhir September 2021 telah mencapai Rp 850,06 triliun atau 69,13 persen
terhadap target APBN 2021. Sesuai APBN 2021, DJP mendapatkan tanggung jawab untuk mengumpulkan penerimaan pajak senilai Rp 1.229,58 triliun, atau tumbuh 14,69 persen dari realisasi penerimaan pajak tahun lalu yang senilai Rp 1.072,11 triliun. “Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 13,25 persen year-on-year (yoy),” ungkapnya kepada Majalah Pajak melalui jawaban tertulis, pada Jumat (26/11).
54
VOL XCIII | 2021
TAX NEWS Menurutnya, PPh, PPN/PPnBM menjadi sumber utama penerimaan pajak, dengan
sebagai sarana pengawasan ekonomi digital.
kontribusi berturut-turut sebesar 56,24
“Regulasi tersebut juga merupakan
persen dan 40,99 persen terhadap total
upaya penggalian potensi perpajakan atas
penerimaan pajak hingga akhir September
transaksi ekonomi digital yang mungkin
2021.
terjadi. Ekonomi digital diharapkan dapat
Penerimaan PPh yang bersumber dari PPh Nonmigas didukung terutama oleh subkomponen penerimaan dari PPh Pasal 25/29 Badan, PPh 21, dan PPh Final. Berdasarkan pertumbuhannya, hingga akhir
memperluas basis penggalian potensi pajak untuk penerimaan negara,” ujar Neil.
Pengawasan Neil mengatakan, sampai akhir trimester
September 2021 komponen PPh Nonmigas
III penerimaan pajak menunjukkan tren
tumbuh 6,08 persen (yoy).
positif dan DJP terus berusaha secara
“Seluruh subkomponen utama penerimaan PPh Nonmigas yang terdiri dari PPh pasal 25/29 Badan, Pasal 21, dan PPh
maksimal untuk mencapai pertumbuhan penerimaan tahun 2021. “Paling tidak pada angka 15 persen
Final menunjukkan kinerja yang positif. PPh
sampai dengan bulan Oktober kemarin, dan
Pasal 25/29 Badan tumbuh seiring dengan
tentu saja geliat pemulihan ekonomi yang
meningkatnya kinerja beberapa sektor
terus membaik akan memberi berpengaruh
usaha, serta berakhirnya pemberian insentif
yang positif bagi penerimaan pajak,”
pajak dalam rangka PEN pada mayoritas
imbuhnya.
sektor,” tambahnya. Sementara itu, kinerja komponen
Oleh karena itu, dalam dua bulan terakhir ini, DJP akan tetap memaksimalkan
penerimaan pajak yang bersumber dari
penerimaan negara di masa pandemi ini,
penerimaan PPN/PPnBM juga terus
salah satunya dengan memberikan insentif
melanjutkan tren pertumbuhan yang
yang diikuti dengan pengawasan.
positif. Secara nominal, realisasi PPN/
“Dengan adanya insentif ini diharapkan
PPnBM terutama berasal dari penerimaan
pertumbuhan ekonomi akan membaik dan
PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN
geliat perekonomian nasional akan pulih.
Impor. Secara kumulatif, penerimaan PPN/
DJP juga tetap melakukan pengawasan
PPnBM turun cukup signifikan 20,01 persen
agar penerimaan negara dapat tercapai.
(yoy), dengan pertumbuhan subkomponen
Selain itu DJP juga menerbitkan UU HPP
PPN DN dan Impor berturut-turut sebesar
berdasar asas keadilan dan gotong royong
13,87 persen (yoy) dan 29,47 persen (yoy).
bagi masyarakat,” katanya.
Sedangkan kinerja penerimaan pajak dari
Neilmaldrin menyatakan pemerintah
komponen PPnBM hingga akhir September
akan semaksimal mungkin mencapai
2021 masih mengalami kontraksi, kecuali
target penerimaan dengan memanfaatkan
subkomponen PPnBM Impor yang
program prioritas penerimaan tahun 2021.
melanjutkan kinerja positif.
Program ini meliputi pengawasan kepada
“Penerimaan PPN DN dan Impor,
WP OP High Wealth Individual dan WP Grup,
serta PPnBM Impor yang tumbuh positif
pengawasan berbasis sektoral, pengawasan
mengindikasikan bahwa konsumsi
atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem
masyarakat dan produksi domestik
Elektronik (PMSE), dan pengawasan
relatif stabil sejalan dengan momentum
transaksi afiliasi yang terindikasi adanya
pemulihan perekonomian yang terus
transfer pricing.
dijaga,” ujarnya. Disinggung soal peranan sektor digital
Selain itu, untuk mengoptimalkan program pengawasan ini, DJP
terhadap penerimaan, ia menjelaskan
menggandeng Direktorat Jenderal
bahwa di tengah pandemi ini, sektor digital
Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan
terus meningkat dan memberi pengaruh
Cukai, Direktorat Jenderal Perimbangan
positif terhadap penerimaan negara. Maka,
Keuangan, serta pemerintah daerah.
Neilmaldrin Noor Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP
PENERIMAAN PPN DALAM NEGERI, PPN IMPOR, DAN PPNBM IMPOR YANG TUMBUH POSITIF MENGINDIKASIKAN STABILNYA KONSUMSI DAN PRODUKSI MASYARAKAT SEJALAN DENGAN MOMENTUM PEMULIHAN PEREKONOMIAN YANG TERUS DIJAGA.
DJP pun menggunakan regulasi terkait
VOL XCIII | 2021
55
TAX IT
KOLABORASI Beri Solusi “WIN-WIN” Penulis: Novita Hifni Foto: Istimewa
Bersama pihak ketiga, DJP melakukan transformasi digital untuk memberikan kemudahan dan efisiensi, sekaligus meningkatkan kepatuhan.
56
VOL XCIII LXXXIV | 2021 | 2021
Implementasi transformasi digital
pada 2020. WP yang menggunakan e-SPT
di sektor perpajakan merupakan salah
selama periode 2016–2019 juga meningkat
satu upaya dan menjadi fokus kebijakan
60,81 persen.
pemerintah dalam meningkatkan
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah
kepatuhan di masyarakat. Staf Ahli Menteri
fokus pada upaya perubahan sistem
Keuangan Bidang Pengawasan Pajak
perpajakan Indonesia secara menyeluruh,
Nufransa Wirasakti mengungkapkan,
baik dari administrasi, regulasi, peningkatan
transformasi digital membuat rasio
basis perpajakan, maupun penggunaan
kepatuhan dalam pelaporan SPT meningkat
teknologi informasi.
dari tahun ke tahun. Rasio kepatuhan pajak dari yang sebelumnya di tahun 2016 sebesar 60,82 persen menjadi 77,06 persen
“Kami sudah menerapkan pelaporan pajak dalam format elektronik, seperti e-registration, e-filling, dan e-SPT bagi
TAX IT individu ataupun badan usaha. Upaya
time, sehingga dapat dilakukan proses
ini telah berdampak signifikan untuk
penghitungan di desk office DJP. Dengan
lepas dari upaya DJP dalam memberikan
mengurangi cost of compliance, proses
demikian, DJP juga dapat melakukannya
edukasi dalam menyebarluaskan informasi
hitung-bayar-lapor menjadi lebih jelas
secara cepat dan tidak lagi secara manual,”
kemudahan pelaporan pajak secara digital
dan transparan, akurasi pelaporan, dan
imbuhnya.
kepada seluruh Wajib Pajak dan peran serta
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak,”
“Meningkatnya tax compliance tentu tak
Dengan terciptanya efisiensi dari segi
pihak ketiga dalam membangun kolaborasi
kata Nufransa dalam webinar tentang
waktu, biaya, dan sumber daya manusia
transformasi digital di bidang perpajakan
melalui kegiatan administrasi yang
beberapa waktu lalu.
dilakukan secara digital, jelasnya, DJP dapat
dari sekitar 45 juta WP di Indonesia aktif
Menurutnya, ada dua wujud kepatuhan
dengan DJP,” ungkapnya. Ia menggambarkan, jika seperlima
merealokasi pegawainya untuk kegiatan
melakukan transaksi per hari, maka ada
pajak yakni kepatuhan pajak secara formal
lain seperti bidang pengawasan dan
miliaran data yang dikelola DJP. Data yang
dan material. Kepatuhan pajak secara
penegakan hukum.
tidak terstruktur itu sebelumnya tidak dapat
formal adalah dari WP itu sendiri ketika menyampaikan kewajiban perpajakannya seperti penyampaian SPT Tahunan, SPT Masa dan pelaporan. Sedangkan kepatuhan
dioptimalkan dalam mendukung proses
Kolaborasi dengan pihak ketiga
bisnis. Kini, dengan dukungan teknologi informasi, data dapat diolah secara
Nufransa mengatakan, DJP berupaya
terstruktur, dan menjadi basis data yang
material adalah yang menyangkut
meningkatkan pelayanan elektronik atau
sangat dibutuhkan dalam pengambilan
kebenaran isi laporan yang diberikan,
digitalisasi perpajakan melalui kolaborasi
keputusan.
seperti kebenaran isi SPT, penghitungan
dengan pihak ketiga untuk memberikan
pajak dan penghitungan omzet.
kemudahan proses dan akses informasi
Penghitungan dan akurasi data akan sangat sulit disampaikan dan diuji secara manual.Untuk itu, perlu data elektronik dan digital agar lebih mudah bagi WP dalam menghitung kewajiban perpajakannya maupun bagi DJP dalam melakukan
Nufransa meyakini, upaya DJP dalam mewujudkan data driven organization dapat
bagi WP. Kolaborasi ini memperbanyak saluran komunikasi yang dapat digunakan WP dalam menyampaikan kewajiban mereka, bukan hanya lewat situs pajak.go.id tetapi juga lewat jasa aplikasi penyampaian laporan perpajakan.
berlaku pada seluruh unit kerja di Kemenkeu. Dengan demikian, pengelolaan kebijakan fiskal dapat dilakukan secara komprehensif dengan basis dukungan data yang kuat.
pemeriksaan kebenaran data pelaporan. “Ketika WP menyampaikan kewajibannya dengan penghitungan pajak secara digital dan on-line, terjadi efisiensi waktu, biaya, dan prosesnya lebih mudah karena bisa dilakukan dari rumah, kantor, atau dari mana saja dan kapan saja, sehingga menjadi win-win solution bagi WP dan DJP,” paparnya. Dalam meningkatkan tax compliance melalui digitalisasi pajak, DJP telah menerapkan berbagai bentuk penyampaian kewajiban perpajakan dengan format elektronik atau digital, mulai dari pendaftaran WP secara e-registration sehingga memudahkan WP untuk melakukan pendaftaran secara daring melalui situs www.pajak.go.id. Begitu juga dengan penyampaian SPT Tahunan yang bisa dilakukan secara daring melalui e-filling setahun sekali
DENGAN TERCIPTANYA EFISIENSI WAKTU, BIAYA, DAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI ADMINISTRASI SECARA DIGITAL, DJP DAPAT MEREALOKASI PEGAWAINYA UNTUK KEGIATAN LAIN SEPERTI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM.
maupun juga bagi perusahaan yang dapat menyampaikan e-filling untuk e-SPT Masa. “Data yang kami peroleh juga dapat diterima secara digital dan real
VOL XCIII | 2021
57
FEATURE FEATURE
SOLUSI bagi PROBLEM Klasik CSR Kita Program CSR belum optimal karena terhalang paradigma yang salah kaprah. CSR semestinya memberdayakan. Penulis: Waluyo Hanjarwadi Foto: Rivan Fazry
58
VOL XCIII | 2021
D
FEATURE FEATURE ahlan Iskan duduk di
ini memang harus ada harapan karena
deretan kursi paling
tanpa harapan sudah bukan hidup lagi
depan. Menteri BUMN
namanya. Mereka memberi harapan, dari
itu tampak khidmat
anak jalanan tiba-tiba ke Brasil, ikut piala
menyimak penuturan
dunia,” kata Dahlah Iskan memuji upaya
Mahir Bayasut yang sedang diwawancara
Mahir dan kawan-kawannya. Dahlan Iskan
Andy F Noya dalam program acara reality
saat itu adalah salah satu orang yang turut
show yang ia bawakan. Kala itu April 2014,
membantu proses seleksi itu.
dua bulan menjelang perhelatan akbar
Mahir juga ikut mengurus administrasi
Piala Dunia FIFA di Rio De Janeiro, Brasil.
keberangkatan anak-anak itu, di antaranya
Mahir bersama beberapa rekannya tengah
mencarikan akta kelahiran bagi anak-anak
menceritakan perihal perjuangannya
jalanan asal Surabaya yang sejak lahir
hendak mengantar anak-anak jalanan
tak memiliki akta. Saat itu ia meminta
Indonesia menjadi bagian dari Piala Dunia
tolong Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini
itu melalui ajang Street Child World Cup
yang kini menjabat Menteri Sosial RI.
(SCWC).
Dari Jakarta, ada Gubernur DKI Jakarta
Seperti namanya, Street Child World
yang saat itu masih dijabat oleh Joko
Cup merupakan ajang Piala Dunia bagi
Widodo. Ada pula Ridwan Kamil yang saat
anak-anak jalanan dari seluruh dunia.
itu masih menjadi Wali Kota Bandung.
Tahun itu adalah kali pertama Indonesia
Mereka bergotong royong mencari cara
ikut berpartisipasi. Mahir, adalah salah
agar anak-anak kurang beruntung itu bisa
sosok yang menginisiasi agar anak-anak
menunjukkan kemampuannya di pentas
jalanan di Indonesia ikut dalam ajang
dunia.
bergengsi itu. Ia dan rekan-rekannya
yang dilewati, baik dari sisi administrasi
emas anak-anak kurang beruntung itu
dan pendanaan, Mahir dan tim berhasil
yang selama ini tertutup oleh cerita
memberangkatkan dua tim, terdiri dari
kelam kehidupan mereka di sudut-sudut
putra dan putri ke Brasil. Mengusung
perkotaan. Pengamen, penjaja koran,
bendera Garuda Baru yang dibentuk oleh
pedagang asongan, atau pun gelandangan
tiga konsorsium lembaga sosial, yakni
yang tinggal di jalanan diseleksi. Program
Yayasan Transmuda Energi Nusantara
itu untuk mereka yang masih berusia 12
(TEN), Kampus Diakoneia Modern (KDM)
hingga 16 tahun.
dan Yayasan Sahabat Anak (YSA), anakanak yang sebelumnya tak pernah
menyeleksi anak-anak jalanan dari tujuh
bermimpi bisa ke luar negeri itu sampai
kota di Indonesia, yakni Jabodetabek,
juga ke Brasil, bahkan salah satu pemainnya
Bandung, Medan, Yogyakarta, Surabaya,
bisa meraih prestasi sebagai top scorer.
Palembang, Makassar. Mahir yakin, di
Ajang itu hingga kini terus berlanjut,
tengah segala keterbatasan yang mereka
setiap empat tahun sekali, “garuda” muda
alami, anak-anak itu memiliki potensi
dari lorong-lorong jalanan perkotaan di
yang jika diasah, kelak akan mengubah
Indonesia selalu diikutkan dalam ajang
kehidupan mereka.
internasional itu. Mereka diajak melihat
Dari penjaringan itu, hingga tahap
luasnya dunia luar dan betapa harapan
akhir, Mahir mampu mengumpulkan 20
adalah milik siapa saja yang sungguh-
orang yang siap diberangkatkan ke Brasil.
sungguh mengejarnya. Anak-anak jalanan
Sebelum berangkat, mereka mendapatkan
alumni Street Child World Cup itu rata-rata
pelatihan kedisiplinan di Mabes TNI
pulang dengan pribadi yang baru, mimpi-
Angkatan Udara, dan pelatihan sepak bola
mimpi baru. Ada yang bisa melanjutkan
dari tim pelatih profesional.
sekolah hingga kuliah, ada yang bekerja di
“Ini ide yang brilian. Saya kagum
Ketua Umum Forum CSR Indonesia
Singkat kisah, dengan segala dinamika
berusaha keras mengumpulkan talenta
Saat itu Mahir dan timnya mampu
Mahir Bayasut
DENGAN KOLABORASI, GAGASAN DAN BASIS DATA YANG KUAT, PELAKSANAAN CSR AKAN MENJADI OPTIMAL DAN TEPAT SASARAN.
tempat yang lebih baik. Bagi Mahir, konsep
dengan anak-anak muda ini, punya pikiran
membantu adalah memberi peluang,
untuk memberikan hub yang sebesar-
bukan uang. Semboyan itu hingga kini ia
besarnya (untuk anak-anak jalanan). Hidup
jadikan pegangan.
VOL XCIII | 2021
59
FEATURE
BILA ADA PERUSAHAAN KESULITAN MEMBUAT PROGRAM YANG TEPAT SASARAN, KAMI AKAN BANTU MEMBERIKAN DATA YANG DIBUTUHKAN OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK MEMBUAT PROGRAM YANG INOVATIF KHUSUSNYA TERKAIT SOSIAL DAN LINGKUNGAN.
Pengabdian sosial Sejak masih kuliah S1, Mahir memang aktif berkecimpung di dunia pemberdayaan sosial. Ketika kebanyakan anak-anak seusianya sibuk membangun strategi
lainnya. Forum itu berdiri dan ditetapkan
Tahun lalu, ia baru saja menyelesaikan
oleh Menteri Sosial Republik Indonesia
pendidikan Profesi Insinyur pada
pada 12 Juli 2012 lalu.
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Hingga saat ini, di tengah kesibukannya
“Hub” data dan ide
mencapai mimpi mereka sendiri, Mahir
sebagai pengusaha, Mahir Bayasut tetap
sudah akrab dengan anak-anak jalanan ibu
melanjutkan kegiatannya melakukan
ingin Forum CSR Indonesia bisa menjadi
kota. Di antara kesibukan kuliahnya Teknik
pemberdayaan sosial. Ia merasa kegiatan
wadah yang menyajikan data dan ide untuk
Lingkungan Universitas Trisakti, Jakarta
di bidang sosial yang ia lakukan adalah
mengatasi masalah klasik pelaksanaan
ia menyempatkan diri mengajar baca
panggilan hati yang harus ia lakukan.
CSR di Indonesia. Untuk itu, membangun
tulis anak-anak kurang beruntung itu. Ia
“Mungkin ini panggilan dari Allah. Saya
Di bawah kepemimpinannya, Mahir
kolaborasi dengan berbagai pihak untuk
ingin setidaknya anak-anak jalanan yang
berpikir, barangkali jalan rezeki saya dari
mengoptimalkan dampak program CSR
kebanyakan putus sekolah itu setidaknya
berkah dan doa-doa anak-anak itu. Apalagi,
menjadi keharusan.
tetap bisa mendapatkan pendidikan
dulu saya mendapatkan kesempatan untuk
akademik, meski nonformal.
belajar di luar negeri dengan beasiswa.
wadah solusi, data dan ide. Apabila
Jadi, ini saatnya mengganti apa yang dulu
ada perusahaan yang kesulitan dalam
sempat berhenti karena ia mendapatkan
diberikan Allah kepada saya,” kata Mahir
membuat program yang tepat sasaran,
kesempatan beasiswa dan harus
kepada Majalah Pajak, Rabu (24/11).
kami akan bantu memberikan data yang
Tahun 2007 kegiatan sosial di tanah air
menempuh pendidikan Teknik Lingkungan
Bulan November lalu pria kelahiran
“ Forum CSR Indonesia harus menjadi
dibutuhkan oleh pemangku kepentingan
di Saxion University Belanda. Namun,
Surabaya 14 November 1985 ini juga
untuk membuat program yang inovatif
di Negeri Bunga Tulip itu pun ia aktif
terpilih sebagai Ketua Umum Forum CSR
khususnya terkait kewirausahaan, sosial
berorganisasi dan sempat menjabat ketua
Indonesia yang dulu dikenal sebagai Forum
dan lingkungan,” kata Mahir.
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI).
CSR Kesejahteraan Sosial.
Pulang ke tanah air, ia kembali
60
Management pada universitas yang sama.
Forum CSR adalah Amanah Undang-
Menurut Mahir, dengan kolaborasi, gagasan dan basis data yang kuat,
mendapat beasiswa dan melanjutkan
Undang dan wadah berhimpunnya
pelaksanaan CSR akan menjadi optimal dan
pendidikan S2 jurusan Corporate Social
kalangan dunia usaha yang memiliki
tepat sasaran. Apalagi, menurutnya, masih
Responsibility (CSR) Universitas Trisakti, dan
kepedulian dan komitmen kuat dalam
banyak pihak yang salah kaprah memaknai
di umur 34 tahun ia telah menyelesaikan
penyelenggaraan program dan kegiatan
CSR.
pendidikan doktoral bidang Strategic
CSR di bidang kesejahteraan sosial dan
VOL XCIII | 2021
FEATURE
BERI PELUANG, BUKAN UANG. CSR JANGAN DIARTIKAN CUMA SOAL RUPIAH.
“Ada yang bilang, CSR itu Cuma Soal
Permen ESDM mengenai PPM, dan POJK
Indonesia fokus kepada satu topik besar,
Rupiah. Ada lagi yang bilang Cuma Sosial
51 mengenai keuangan berkelanjutan.
yakni bagaimana membawa Indonesia
Ranahnya. Jadi, yang diurusin sosial melulu.
Jadi, perusahaan BUMN, swasta, keuangan,
menjadi negara maju.
Ada juga yang menyebut CSR itu Candu,
emiten dan non-LJK mau enggak mau
Sandera, Racun. Candu, bagi masyarakat
sekarang mempraktikkan CSR sesuai
menyampaikan bahwa, jika Indonesia
karena terbiasa ‘disuapi’. Sandera, bagi
panduan karena tuntutan regulasi dan
ingin menjadi negara maju, setidaknya ada
perusahaan karena terbiasa memberi
tuntutan global,” jelas Mahir.
14 persen dari total penduduk Indonesia
sehingga tersandera—mau enggak
Menurut Mahir, selama ini pelaksanaan
Presiden Joko Widodo pernah
yang menjalani profesi sebagai wirausaha.
mau harus ngasih terus, dan racun bagi
CSR di Indonesia belum optimal karena
Sementara di Indonesia, tahun lalu, jumlah
keduanya—pemberi dan penerima,” tutur
kebanyakan diberikan sekadar sebagai
entrepreneur baru 3,1 persen.
Mahir.
program bantuan, tanpa memikirkan jalan
Mahir menjelaskan, menurut panduan
Kini Mahir tengah terlibat dengan
keluar agar penerimanya mampu mandiri.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
ISO 26000 tanggung jawab sosial ini adalah
Misal, perusahaan memberikan CSR
dan Riset Teknologi (Kemendikbudristek)
tanggung jawab organisasi atas dampak.
berupa mesin jahit bagi masyarakat, tapi
membuat platform Kedaireka. Program ini
organisasi ini dikategorikan menjadi dua,
setelah itu mereka ditinggalkan begitu saja
dibuat untuk memudahkan sinergi antara
yaitu organisasi profit dan nonprofit.
tanpa pendampingan dan tidak disiapkan
perguruan tinggi dan industri agar hasil
Salah satu contoh organisasi profit adalah
exit program-nya sehingga mereka bisa
riset yang dilakukan akademisi dapat secara
perusahaan dan nonprofit adalah yayasan.
mandiri dan berkesinambungan. Padahal,
optimal dimanfaatkan oleh industri atau
Apabila perusahaan memahami manfaat
alangkah lebih tepat jika pemberi CSR juga
masyarakat.
tanggung jawab sosial secara ekonomi,
membantu mereka mencarikan pasarnya
sosial dan lingkungan.
dan menjual produknya sehingga terjadi
“Memang di Indonesia masih perlu
kesinambungan dampak (sustainability
adanya dorongan regulasi lainnya misalnya
impact)—bukan kesinambungan program
Permen BUMN No. 5 tahun 2021 mengenai
untuk orang yang sama.
TJSL, Permen LHK 01 mengenai proper,
Selain itu, Mahir berharap pemerintah pusat maupun daerah memberi apresiasi dan dukungan yang lebih optimal kepada perusahaan pelaku CSR.
Ke depan Mahir juga ingin Forum CSR
VOL XCIII | 2021
61
BUSINESS
Menjaring GURIHNYA Potensi PERIKANAN Penulis: Novita Hifni Foto: Rivan Fazry dan Istimewa
Dengan pemberdayaan nelayan yang tepat sasaran dan dukungan transformasi digital, sektor perikanan dapat menjadi potensi sumber penerimaan pajak yang menjanjikan.
62
VOL XCIII | 2021
O
rganisasi Dunia Bidang
“Indonesia tidak punya teknologinya
Pembangunan (United
sehingga kekayaan laut malah dicuri
Nations Development
orang luar. Dengan digitalisasi, semua bisa
Programme/UNDP)
kita tracking. Jika seluruh wilayah sudah
memperkirakan potensi
digitalisasi, transaksi di sektor perikanan
kekayaan laut Indonesia sebesar 2,5 triliun
Indonesia diperkirakan mencapai Rp 32
dollar AS per tahun. Namun hingga saat
triliun sehari,” ungkap CEO FishOn Fajar
ini Indonesia baru memanfaatkan sekitar 7
Widisasono kepada Majalah Pajak di Kantor
persen akibat keterbatasan teknologi dan
Pusat FishOn, Bamuda Office Building,
tantangan lain. Besarnya potensi dengan
Ancol, Jakarta Utara, Rabu (17 /11).
segala tantangannya ini mendorong
Setelah membantu pemberdayaan
berdirinya FishOn di tahun 2019.
komunitas nelayan di Pelabuhan Ratu,
Perusahaan rintisan aplikasi ini berlaku
Sukabumi pada awal kehadirannya, tahun
sebagai agregator berbagai pihak dalam
ini FishOn melebarkan bisnisnya di wilayah
ekosistem perikanan melalui penerapan
perairan Maumere, Nusa Tenggara Timur.
teknologi digital.
Dari 5.000 nelayan yang ada di Maumere,
BUSINESS sebanyak 500 nelayan sudah diberdayakan
Uang dalam bentuk simpanan di
melalui aplikasi FishOn secara menyeluruh
rekening ini hanya bisa dibelanjakan untuk
dari proses awal kegiatan menangkap ikan,
kebutuhan melaut seperti membeli bahan
menghubungkan dengan pembeli, transaksi
bakar untuk kapal, es untuk pendingin
lelang, pengolahan ikan di pabrik, hingga
ikan, maupun kopi. FishOn menunjuk toko
pengiriman hasil laut kepada pembeli.
untuk melayani kebutuhan nelayan melalui
Potensi penerimaan
pemberdayaan koperasi yang berkolaborasi
Menurut Fajar, perikanan merupakan sektor yang sangat menarik dan tidak akan habis sehingga dapat menjadi sumber penerimaan yang potensial bagi negara. Ia menjelaskan, 500 nelayan yang diberdayakan di Maumere tersebut kini sudah mampu berpenghasilan bersih Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per bulan—jauh melampaui UMR di NTT yang hanya Rp 2 juta. “Dengan aplikasi FishOn, ketika berlangsung transaksi dengan pembeli dari dalam dan luar negeri, kami langsung potong untuk cicilan kredit KUR dan retribusi daerah. Nah, harusnya ada sekian persen yang untuk bayar pajak UMKM
dengan program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di daerah pesisir. “Kalau ada 100 nelayan yang kami berikan bantuan Rp 5 juta sebagai modal awal, artinya ada Rp 500 juta yang akan dibelanjakan di toko-toko nelayan. Ini menarik karena bagi koperasi dan Bumdes, nelayan menjadi captive market yang pasti,” paparnya. Para pembeli hasil laut tangkapan nelayan berasal dari dalam dan luar negeri seperti Jepang dan Malaysia. Untuk membeli ikan, transaksi dilakukan langsung melalui lelang. Hasil lelang langsung ditransfer ke rekening nelayan. “Semua transaksi secara langsung dan
nelayan. Menarik sekali ketika kita bisa
cashless, tidak ada lagi uang tunai. Pembeli
mendorong nelayan agar bayar pajak,”
dari Jepang bisa transaksi melalui BNI
jelasnya.
Cabang Jepang. Jadi kalau dulu orang
Ia mengungkapkan, saat ini di Indonesia terdapat sekitar 6 juta nelayan. Di Maumere, nelayan bisa menangkap ikan tuna seberat 80 kilogram sebanyak 1 hingga 2 ekor sehari, dengan harga per kilogram Rp
membayangkan digitalisasi nelayan atau cashless society nelayan itu suatu hal yang tidak mungkin, sekarang kami bisa mewujudkannya,” kata Fajar. FishOn menyediakan fitur untuk
30 ribu. Artinya, dari dua ekor tuna saja,
membantu nelayan melaut dengan
nelayan dapat mengantongi Rp 5 juta
bantuan satelit yang dapat mendeteksi
sehari. Kalau para nelayan ini dipajaki,
lokasi keberadaan ikan. Dukungan teknologi
imbuhnya, maka perikanan tentu akan
satelit ini diperoleh melalui kolaborasi
menjadi sektor potensial bagi penerimaan
dengan PT Telkom (Persero) Tbk sejak
negara.
awal melakukan riset perikanan di tahun
Pihaknya menempuh langkah awal mendigitalisasi nelayan dengan memberikan pendanaan melalui saldo rekening dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI sebesar Rp 5 juta sampai Rp 7 juta yang otomatis diterima nelayan ketika bergabung dengan aplikasi FishOn. FishOn menjalin kontrak eksklusif dengan BNI untuk pengadaan KUR bagi nelayan. BNI harus memberikan persetujuan pinjaman KUR kepada nelayan yang diajukan oleh FishOn. Kolaborasi ini menjadi terobosan yang efektif karena selama ini nelayan tidak memiliki akses modal ke perbankan dan pihak bank tidak percaya dengan
2014 bersama para ahli perikanan dari
Fajar Widisasono CEO FishOn
DI SEKTOR PERIKANAN, MARKET ITU UNLIMITED. PUNYA IKAN BERAPA SAJA PASTI DISERAP PASAR.
Institut Pertanian Bogor. Di tahun 2021 ini FishOn telah mengembangkan pola factory sharing melalui FishOn Cloud Factory. Fajar menguraikan, pihaknya menyediakan pabrik pengolahan ikan untuk memenuhi
untung. Menariknya di sektor perikanan,
permintaan pembeli seperti ikan yang
market itu unlimited. Punya ikan berapa
sudah dipotong dalam bentuk sashimi
saja pasti diserap pasar. Saat ini sudah ada
atau sushi untuk ekspor ke Jepang. Saat
beberapa potential buyer dari Jepang dan
ini terdapat 60 orang yang mengelola
Malaysia,” paparnya.
FishOn Cloud Factory di Maumere dengan
Ia berharap, FishOn nantinya dapat
pengerjaan sekitar 4 kontainer per bulan,
menjadi perusahaan go public yang
sementara pengeluaran untuk membayar
sahamnya dimiliki oleh koperasi nelayan.
seluruh gaji dan listrik sebesar Rp 180 juta. “Kalau biaya proses pengolahan ikan per
kemampuan nelayan untuk mengangsur
kilogram Rp 35 ribu, maka pendapatannya
pinjaman.
sekitar Rp 1,2 miliar. Jadi, pabrik itu masih
VOL XCIII | 2021
63
UMKM CORNER
UKM Dikuatkan “LENDER” Dinyamankan Penulis: Aprilia Hariani Foto: Istimewa
Berkolaborasi dengan berbagai pihak, Investree menyalurkan modal untuk membangun ekosistem UKM yang lebih tangguh.
U
64
saha mikro, kecil, menengah (UMKM) barangkali mirip
mudah ditemui, memasak soto tetap
ekosistem dengan segmen khusus UKM. Ia
memerlukan setidaknya pengetahuan
mengatakan bahwa Investree merupakan
untuk memilih bumbu yang tepat dan
startup berstatus centaur yang sudah
keahlian meraciknya.
berekspansi ke Filipina dan Thailand
UMKM juga mengandung multiperan bagi bangsa—penyumbang pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, akselerasi
dengan penyaluran pinjaman mencapai sekitar Rp 8,23 triliun. “Kebetulan segmen kami lebih ke
transformasi digitalisasi, hingga dikaitkan
perusahaan menengah, bukan mikro. Kami
juga dengan inklusivitas pemberdayaan
didominasi yang termasuk dalam kategori
perempuan. Untuk mengoptimalkan semua
perusahaan yang dari segi persyaratan
peran itu, diperlukan pula kebijakan yang
finansial terlalu besar untuk dilayani
tepat dan dukungan semua pihak, baik
oleh microfinance, tapi juga terlalu kecil
pemerintah hingga swasta.
untuk dilayani oleh perbankan, kita sebut
Investree, perusahaan teknologi
sebagai UKM. Makanya, di tahun ini target
semangkuk soto ayam.
finansial peer-to-peer lending atau layanan
(penyaluran permodalan) sekitar Rp 4,5
Semangkok soto ayam
pinjam-meminjam asal Indonesia, bertekad
triliun,” kata Andrian, Senin (16/11).
punya komposisi dan fungsi beraneka
mengambil peran untuk membantu UMKM
Ia mengklaim, saat ini Investree
rupa, mulai dari sayur taoge dan kol yang
melalui permodalan dan pemberdayaan.
memiliki basis borrower terbesar di UKM
mengandung multivitamin, daging ayam
Kepada Majalah Pajak, Co-Founder
dan mayoritas merupakan on-line seller,
punya manfaat memberi protein, bihun
and CEO Investree Adrian Gunadi
supplier usaha besar, atau ada di dalam
sebagai karbohidrat, dan sebagainya.
mengatakan, sejak didirikan tahun 2015,
ekosistem tertentu.
Kendati bahannya terbilang simpel dan
Investree telah berkomitmen memperkuat
VOL XCIII | 2021
UMKM CORNER “Dari segi sektor, kami sendiri tidak
Dengan begitu, segmen borrower pasti
pernah membatasi UKM dari industri mana
mengembalikan pinjaman karena sumber
saja yang dapat mengajukan pinjaman.
pembayaran berasal dari payor yang jelas,”
Sekarang kebanyakan kami industri kreatif—
ungkap Andrian.
production house. Sekarang sedang ramai
Begitu pula dalam produk on-line
UKM-UKM dari industri kesehatan, bidang
seller financing. Investree menyalurkan
pengadaan APD. Sektor pendidikan, fesyen,
pembiayaan kepada penjual daring, tapi
kuliner juga mengajukan pinjaman melalui
bekerja sama terlebih dahulu dengan
Investree,” kata Andrian.
e-commerce platform tempat mereka
Bangun ekosistem
berjualan.
Ia menyebutkan, Investree masuk untuk memenuhi keperluan retail produktif, yaitu menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha retail melalui ekosistem rekanan, seperti Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), Blibli, eFishery, Pengadaan.com, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Investree juga turut menjalin kerja sama dengan Mbiz, yakni perusahaan penyedia platform digital untuk perdagangan barang dan jasa secara elektronik (e-marketplace) yang kebanyakan mempunyai proyek dengan pemerintah. “Bersama Mbiz dalam kolaborasi eksklusif untuk memberikan akses pinjaman yang lebih mudah dan cepat bagi UKM vendor-vendor yang tergabung dalam ekosistem e-procurement Mbiz. Intinya, kami masih akan tetap berfokus pada pemberian modal kerja jangka pendek, terutama yang bentuknya business to business, serta melakukan kemitraan dengan berbagai partner strategis ke depannya. Kami menyalurkan pinjaman dengan menggunakan skema pembiayaan supply chain financing sebagai alat pengelolaan risiko,” kata Adrian. Dalam produk invoice financing, Investree menjaga risiko dengan memastikan hanya pinjaman dengan payor (pembayar kewajiban) yang bonafide atau kredibel yang dilayani, seperti perusahaan terbuka, BUMN, atau instansi pemerintah. Dengan begitu, lender merasa nyaman menyalurkan dana melalui Investree. “Dengan payor-payor yang dipilih sudah pasti perusahaan besar, otomatis hanya borrower dengan kemampuan dan kapasitas tertentu yang dapat mengajukan
Selain itu, Investree menggandeng PT Eximku Teknologi Indonesia (Andalin) untuk menawarkan akses pembiayaan bea cukai dan pajak melalui produk unggulan buyer financing. Andalin merupakan salah satu perusahaan yang memiliki kemampuan di bidang ekspor dan impor. “Kerja sama ini bertujuan untuk membantu meringankan beban biaya klien agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya besar di awal sehingga manajemen arus kas perusahaan dapat dioptimalkan,”
Adrian Gunadi Co-Founder and CEO Investree
kata Andrian. Ia memproyeksi, potensi dari pembiayaan bea cukai dan pajak mencapai
bagi UKM di tanah air. Lebih spesifik,
Rp 86 miliar, terutama karena hingga saat
Investree digunakan untuk memberikan
ini belum banyak perusahaan teknologi
pinjaman kepada pedagang dari kalangan
finansial yang bergerak di bidang
ibu-ibu dalam ekosistem Gramindo.
pembiayaan rantai pasok.
UKM dan perempuan Awal November 2021 lalu, Investree
“Memasuki tahun kelima ini, Investree memang mengonsentrasikan kerja sama dengan ekosistem rekanan yang mempunyai bidang usaha unik dan
mendapat suntikan dana senilai 10 juta
mampu membuka peluang lebih besar
dollar AS atau setara Rp 142 miliar (dengan
untuk menyentuh target khalayak yang
kurs Rp 14.200) dari responsAbility
meluas. Salah satunya, perempuan
Investments, perusahaan manajer aset dari
sebagai pemegang peranan penting dalam
Swiss.
pengelolaan keuangan keluarga,” kata
Menurut Andrian, suntikan dana itu akan
Andrian.
digunakan untuk penyaluran pembiayaan
INVESTREE MENGONSENTRASIKAN KERJA SAMA DENGAN EKOSISTEM REKANAN YANG PUNYA BIDANG USAHA UNIK DAN MAMPU MEMBUKA PELUANG UNTUK MENYENTUH TARGET KHALAYAK YANG MELUAS.
pinjaman melalui Investree atau dengan kata lain borrower bukanlah pebisnis yang masih pemula atau terlalu mikro.
VOL XCIII | 2021
65
TAXCLOPEDIA
“OUTLOOK” Perpajakan 2022 Tahun 2022 adalah masa transisi implementasi UU HPP yang baru. Januari–Juni 2022 sebagian energi DJP akan tercurah untuk menyukseskan program PPS.
D
i awal tahun 2020 pemerintah
Irigasi) dengan menanggung PPh yang
memutuskan memperpanjang
muncul atas kegiatan jasa tersebut.
insentif di bidang fiskal untuk
Meskipun demikian, ada beberapa bidang
menekan laju kontraksi
usaha Wajib Pajak yang mengalami
ekonomi yang begitu kuat saat pandemi
reduksi tidak mendapatkan insentif
Covid-19 melanda Indonesia dan dunia
fiskal di tahun 2021 karena beberapa
pada umumnya.
pertimbangan.
Peristiwa itu, bersama sejumlah hal lain menjadi peristiwa besar di dunia fiskal
memberikan insentif fiskal atau
atau perpajakan selama kurun waktu
memperpanjangnya di sektor PPN dan
satu tahun. Lebih lengkapnya, peristiwa-
PPnBM seperti pembebasan PPnBM
peristiwa itu penulis uraikan sebagai
untuk pembelian kendaraan roda empat
berikut ini.
dengan cc tertentu (s.d. 1.500 cc) sampai
Perpanjangan insentif f iskal Daya beli masyarakat yang
Harisman Isa Mohamad
PPN untuk pembelian rumah tapak atau rumah susun yang nilai pembeliannya tidak melebihi Rp 2 miliar s.d. Rp 5 miliar
terus berupaya mendongkraknya
dan memberikan fasilitas pengembalian
dengan memberikan banyak fasilitas
pendahuluan kelebihan pembayaran
pengurangan dan pembebasan fiskal,
pajak pada PKP berisiko rendah tanpa
penulis mencatat dalam PMK No. 9/
melalui prosedur pemeriksaan terlebih
PMK.03/2021 memberikan perpanjangan
dahulu. Semua fasilitas itu dapat dinikmati
perpanjangan insentif fiskal PPh Pasal
oleh para Wajib Pajak dengan
21 untuk karyawan atau pegawai,
mengajukan permohonan melalui kanal
insentif PPh Final UMKM tarif 0,5 persen,
DJPONLINE tanpa harus mendatangi
insentif PPh Pasal 22 Impor, dan insentif
Kantor Pajak tempat Wajib Pajak
pengurangan PPh Pasal 25. Pemerintah
terdaftar, sehingga mengurangi tatap
bahkan menambah insentif fiskal di
muka langsung untuk menanggulangi
sektor Jasa Konstruksi P3-TGAI (Program
penyebaran Covid-19.
Percepatan Peningkatan Tata Guna Air
VOL XCIII | 2021
100 persen, kemudian Pembebasan
masih rendah membuat pemerintah
insentif fiskal di sektor PPh seperti
66
Tidak cuma itu, pemerintah juga
TAXCLOPEDIA Insentif tersebut terbukti mampu mengerek daya beli masyarakat. Di bidang automotif, misalnya, yang sangat lesu di tahun 2020, menjadi tumbuh positif mendekati penjualan sebelum pandemi. Produsen automotif berani mengeluarkan varian baru untuk konsumen di negeri ini. Pembebasan PPN 10 persen untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun juga mampu membuat pengembang bernapas. Insentif fiskal di PPh seperti PPh 21 dan PPh UMKM mulai dirasakan dampaknya oleh para peretail. Mal dan pusat perbelanjaan mulai menggeliat. Yang harus menjadi bahan evaluasi
“Berkah” krisis energi Krisis energi yang melanda berbagai negara dapat menjadi sentimen negatif dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN). Namun, di sisi lain, itu menjadi sentimen positif dalam meningkatkan
terus bertambah seiring perkembangan harga batu bara acuan. Dan tentunya karena tahun 2021 belum berakhir, maka penerimaan negara di sektor PPN masih akan terus berlanjut. Kinerja ekspor Indonesia selain
penerimaan negara. Batu bara menjadi
batu bara juga naik pada Oktober 2021.
ladang penerimaan PNBP (penerimaan
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat,
bukan pajak) yang luar biasa, ekspor
nilai ekspor pada bulan laporan sebesar
dalam jumlah besar mendongkrak
22,03 miliar dollar AS—meningkat 6,89
penerimaan Bea Keluar dan PNBP
persen mtm dari bulan September 2021
yang mencatat rekor terbesar dan
yang tercatat 20,61 miliar dollar AS. Bila
telah melampaui rencana penerimaan
dibandingkan dengan surplus Oktober
negara. PPN pun ikut terdongkrak
2020 yang sebesar 14,36 miliar dollar AS,
dari penjualan lokal batu bara untuk
nilai ini naik 53,35 persen YoY.
adalah, apakah realisasi insentif fiskal
konsumsi kebutuhan energi dalam negeri.
tersebut telah tepat sasaran? Sebab,
Kemenkeu mencatat penerimaan PPN
rekor tertingginya menggantikan posisi
ternyata banyak WP yang sebenarnya
batu bara pada Mei 2021 mencapai Rp
Agustus 2021 yang tercatat 21,43 miliar
tidak terdampak tapi ikut merasakan
439,47 miliar, meningkat dibandingkan
dollar AS. Rekor ini, selain didorong oleh
insentif, sementara kalangan yang
dengan realisasi penerimaan pada tahun
meningkatnya permintaan dari negara-
harusnya mendapatkan insentif malah
lalu.
negara tujuan ekspor juga didorong oleh
tidak memanfaatkannya. Patut disimak, apakah di tahun 2022 pemerintah akan kembali memperpanjang insentif fiskal ini atau malah menghentikannya, mengingat Indonesia mulai keluar dari zona pandemi Covid-19.
Pengenaan PPN atas batu bara mulai
Nilai ekspor bahkan kembali mencetak
peningkatan harga komoditas, seperti
berlaku sejak November 2020. Pada bulan
Indonesia Crude Price (ICP), batu bara,
pertamanya, setoran PPN dari batu bara
minyak kernel, minyak kelapa sawit, karet,
hanya Rp 48,29 miliar. Pada bulan-bulan
tembaga, timah, dan aluminium.
berikutnya, setoran PPN dari batu bara
2022, KAMI DATANG DENGAN SEMANGAT DAN OPTIMISME UNTUK INDONESIA YANG LEBIH BAIK DAN LEBIH MAJU DALAM SEMUA BIDANG KEHIDUPAN!
VOL XCIII | 2021
67
TAXCLOPEDIA Penulis berpendapat sampai dengan
dalam jasa yang dibebaskan PPN yang
atau populer disebut omnibus law, di
akhir tahun 2021 ini penerimaan pajak
teknisnya diatur dalam Peraturan
mana dalam satu rumah besar termuat
yang sudah satu dekade tidak pernah
Pemerintah. Menempatkan jenis
banyak sekali kamar; satu undang-
tercapai, berpotensi tercapai di tahun ini.
barang atau jasa di luar negative list
undang memuat belasan undang-undang
memungkinkan pemerintah membuat
lain.
UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Serangkaian kontroversi mewarnai
persyaratan spesifik jenis jasa apa saja yang dapat dibebaskan pengenaan PPN-nya, dan juga memberi fleksibilitas
disahkannya UU ini, seperti akan
pemerintah dalam membuat aturan
dikeluarkannya sembako dari negative
turunannya tanpa harus melalui rapat
list (objek tidak dikenai pajak) PPN,
dengar pendapat dengan anggota dewan.
Jasa kesehatan dan hal lainnya—meski
Tampaknya UU HPP dibuat dengan
ternyata pemerintah menempatkannya
mengadopsi suksesnya UU Cipta Kerja
Yang menarik dalam ruang lingkup UU HPP yang berisi undang-undang lama, muncul pula ketentuan baru yang akan diimplementasikan di tahun 2022, yakni Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II dan Pajak Karbon.
PPS ADALAH TARUHAN BESAR PEMERINTAH: APAKAH IA AKAN MENCORENG WAJAH PEMERINTAHAN KITA BILA TERNYATA GAGAL MENARIK MINAT MASYARAKAT, ATAU JUSTRU AKAN LEBIH SUKSES DARIPADA PROGRAM SERUPA DI TAHUN 2016–2017 LALU.
68
VOL XCIII | 2021
TAXCLOPEDIA
YANG HARUS MENJADI BAHAN EVALUASI ADALAH, APAKAH REALISASI INSENTIF FISKAL TERSEBUT TELAH TEPAT SASARAN? SEBAB, TERNYATA BANYAK WP YANG SEBENARNYA TIDAK TERDAMPAK TAPI IKUT MERASAKAN INSENTIF, SEMENTARA KALANGAN YANG HARUSNYA MENDAPATKAN INSENTIF MALAH TIDAK MEMANFAATKANNYA.
Tahun transisi Tahun 2022 adalah masa transisi implementasi UU HPP yang baru. Selama Januari hingga Juni 2022 sebagian energi DJP akan tercurah untuk menyukseskan program PPS—perlu tulisan tersendiri untuk membahas program ini. Namun, PPS adalah taruhan besar pemerintah: Apakah ia akan mencoreng wajah pemerintahan kita bila ternyata gagal menarik minat masyarakat, atau justru akan lebih sukses daripada program serupa di tahun 2016–2017 lalu. Yang menarik disimak pula di
segera dibuat aturan teknisnya karena ini adalah program baru dan tentunya objek yang disasar juga baru. Jangan sampai ia mengganggu produktivitas sektor industri atau manufaktur yang bergantung kepada bahan bakar fosil ini untuk menjalankan mesin-mesin mereka. Harus ada alternatif yang setara dan murah yang mampu menggantikan bahan bakar jenis ini. Energi terbarukan harus mewujud nyata
berusaha atau berbisnis di negara kita. 2022, kami datang dengan semangat dan optimisme untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih maju dalam semua bidang kehidupan! 2022, kami datang dengan semangat dan optimisme untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih maju dalam semua bidang kehidupan!
dan dikonsumsi oleh masyarakat luas di negara ini. Pajak kembali memerankan peran pentingnya sebagai pengatur (regulerend) cara bermain dalam
tahun 2022 adalah implementasi NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai NPWP bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah terbayang kerumitannya, karena perbedaan struktur data antara NIK dan NPWP pada database DJP. Namun, penulis yakin di April 2022 nanti, program ini akan diberlakukan secara bertahap. Perlu diingat, untuk melaksanakan amanat UU HPP ini, DJP sudah bersiap melakukan perubahan besar pada sistem inti administrasi perpajakannya, sehingga diharapkan terjadi perbaikan signifikan dalam pelayanan kepada Wajib Pajak sekaligus dalam pengawasan terhadap mereka. Terakhir yang masih menjadi teka-teki adalah implementasi Pajak Karbon. Perlu
VOL XCIII | 2021
69
GREEN UP
Sumbangan INDONESIA KEPADA Keberlanjutan BUMI Penulis: Novita Hifni Foto: Istimewa
Presiden mempertanyakan kontribusi negara maju dalam transfer teknologi dan dukungan program untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang terhambat oleh pandemi.
70
VOL XCIII | 2021
P
emerintah Indonesia telah
di Scottish Event Campus, Glasgow,
memulai rehabilitasi hutan
Skotlandia, Senin (01/11).
mangrove seluas 600 ribu
Presiden menjelaskan, dengan potensi
hektare—terluas di dunia—
alamnya yang begitu besar, Indonesia
yang akan berlangsung
terus berkontribusi dalam penanganan
hingga 2024. Program ini merupakan
perubahan iklim. Melalui berbagai upaya
wujud nyata komitmen Indonesia dalam
yang ditempuh untuk memperbaiki
penanganan perubahan iklim. Presiden
lingkungan alam, ungkapnya, saat ini
Joko Widodo menyampaikan hal itu dalam
laju deforestasi turun signifikan bahkan
Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin Dunia
terendah dalam 20 tahun terakhir.
tentang Perubahan Iklim (Conference of
Sementara kebakaran hutan di tahun
Parties/COP) ke-26 di awal November lalu.
2020 turun 82 persen. Sektor yang
“Solidaritas, kemitraan, kerja sama,
semula menyumbang 60 persen emisi
kolaborasi global merupakan kunci
Indonesia akan mencapai carbon net sink
dalam menghadapi perubahan iklim
selambatnya tahun 2030.
yang telah menjadi ancaman besar bagi pembangunan global,” kata Joko Widodo
Di sektor energi, Indonesia juga terus melangkah maju dengan pengembangan
GREEN UP ekosistem mobil listrik dan pembangunan
selama empat tahun terakhir dapat dicegah
Adapun sembilan provinsi yang
pembangkit tenaga surya terbesar di
menjadi lokasi untuk rehabilitasi mangrove
seminimal mungkin. Dalam forum KTT G20
Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga
adalah Sumatera Utara, Bangka Belitung,
di Roma, Italia, Minggu (31/10), ia berharap
memanfaatkan energi baru dan terbarukan
Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Barat,
kepemimpinan Indonesia di G20 akan
seperti biofuel, pengembangan industri
Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua,
berhasil sehingga perubahan iklim dapat
berbasis energi bersih, serta pembangunan
dan Papua Barat.
diatasi dengan kerja sama global.
kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara.
“Inilah kenapa saya berharap pada
Kepala BRGM Hartono dalam keterangan tertulis memaparkan,
Presiden Joko Widodo untuk keberhasilan
rehabilitasi mangrove tahun 2021
setelah perjuangan sekian lama,” kata
yang telah dilakukan itu belum cukup.
dilakukan secara bertahap pada areal
Pangeran Charles.
Menurutnya, negara yang memiliki
seluas 83.000 hektare. Pihaknya
lahan luas yang hijau dan berpotensi
melakukan identifikasi lokasi di lapangan
negara di Asia Tenggara yang menjadi
dihijaukan serta yang memiliki laut luas
bersama Badan Pengelolaan Daerah
anggota G20. Forum G20 beranggotakan
yang berpotensi menyumbang karbon
Aliran Sungai-Rehabilitasi Hutan dan
19 negara dengan perekonomian besar di
membutuhkan dukungan negara-negara
identifikasi kelompok masyarakat yang
dunia ditambah dengan Uni Eropa. Saat
maju. Ia menegaskan komitmen Indonesia
terlibat. Program rehabilitasi mangrove
ini Indonesia dipercaya menjadi Presidensi
untuk terus memobilisasi pembiayaan
dijalankan melalui metode padat karya
G20 selama satu tahun mulai 1 Desember
iklim dan pendanaan inovatif seperti
untuk mendorong percepatan pemulihan
2021 sampai 30 November 2022. Presidensi
pembiayaan campuran. Dengan demikian,
ekonomi.
G20 adalah posisi sebuah negara yang
Presiden mengakui berbagai upaya
Indonesia merupakan satu-satunya
Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat dalam mencapai net-zero emission untuk ekonomi hijau. Sebaliknya, Presiden mempertanyakan
Dukungan Pangeran Charles Upaya Indonesia sebagai negara yang
dipercaya untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan G20. Kelompok G20 menjadi representasi
memiliki hutan tropis dan mangrove
perekonomian dunia dan memiliki posisi
seberapa besar kontribusi negara maju
terbesar dalam penyelamatan bumi dari
strategis. Negara anggota G20 menguasai
dalam transfer teknologi maupun
ancaman perubahan iklim mendapat
85 persen PDB dunia, 80 persen investasi
dukungan program untuk pencapaian
dukungan dan perhatian dari pewaris
global, 75 persen perdagangan dunia, dan
tujuan pembangunan berkelanjutan yang
tahta Kerajaan Inggris, Pangeran Charles.
66 persen populasi dunia.
terhambat akibat pandemi. Untuk itu,
Selama pemerintahan Presiden Jokowi,
imbuhnya, carbon market dan carbon
Indonesia telah menerapkan kebijakan
price harus menjadi bagian dari upaya
moratorium pembukaan hutan untuk
penanganan isu perubahan iklim.
lahan, sehingga aksi perambahan hutan
“Ekosistem ekonomi karbon yang transparan dan berintegritas, inklusif, dan adil harus diciptakan,” jelasnya. Upaya percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove di Indonesia dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang dibentuk tahun 2020 dan bertanggung jawab kepada presiden. Di masa pandemi, BRGM melakukan rehabilitasi lahan kritis yang sejalan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk membantu meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat. Pada 2021, BRGM bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merehabilitasi mangrove di sembilan provinsi dengan total anggaran Rp 1,5 triliun, yang sebagian
SOLIDARITAS, KEMITRAAN, KERJA SAMA, KOLABORASI GLOBAL MERUPAKAN KUNCI DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM YANG TELAH MENJADI ANCAMAN BESAR BAGI PEMBANGUNAN GLOBAL.
besar digunakan untuk pembibitan dan penanaman dengan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat desa.
VOL XCIII | 2021
71
TAX LIGHT
RESOLUSI BER-5W+1H Foto: Rivan Fazry Ilustrasi: Istimewa
Sudah terpikir apa yang akan menjadi resolusi Anda di tahun 2022? Saya punya ide brilian.
M
enjelang akhir tahun
harus diawali dengan mengevaluasi diri
biasanya seseorang
sendiri. Jadi, coba diingat-ingat, apakah
mulai memikirkan
Anda sudah menyampaikan SPT Tahunan
resolusi tahun
PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2020? Jika
berikutnya. Berbagai
sudah, apakah Anda sudah melaporkan
harapan dan impian dibuat dalam suatu
seluruh penghasilan yang diterima pada
daftar panjang sambil berpikir apakah
SPT tersebut? Dan apakah Anda sudah
semuanya akan tercapai pada waktu
mengisi Daftar Harta dan Utang pada SPT
yang akan datang. Tentunya harapan
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya?
dan impian itu berisi hal yang lebih baik
Yuk, lakukan cek-ricek pada SPT Tahunan
dibandingkan dengan keadaan sekarang.
PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2020 atau
Resolusi biasanya diikuti dengan janji untuk
kita sebut saja SPT Tahun 2020.
melakukan berbagai tindakan perbaikan diri
seseorang melakukan perekaman ulang
baru.
kembali ke rentang waktu tertentu. Untuk
Konon kabarnya membuat resolusi itu
72
VOL XCIII | 2021
Dalam membuat resolusi biasanya
dimulai pada hari pertama di tahun yang
menyongsong tahun 2022 mari sejenak
TAX LIGHT kita kembali ke rentang tahun 2016–2020:
digunakan metode 5W+1H (What, Why,
Kira-kira pada masa tersebut adakah harta
Where, When, Who, dan How).
yang belum dilaporkan dalam SPT yang
Untuk pertanyaan What, “Apa yang akan
dilaporkan setiap tahun? Atau langsung cek
didapatkan dari PPS?” Anda akan merasa
saja SPT terakhir, yaitu SPT Tahun 2020.
lebih tenang karena tidak akan dilakukan
Jika ternyata ada yang terlupakan belum
pemeriksaan untuk tahun pajak 2016-
dilaporkan maka resolusi pertama di tahun
2020. Lalu, pertanyaan Why, “Mengapa
2022 adalah ikut Program Pengungkapan
harus mengikuti PPS?” Karena ada harta
Sukarela (PPS) yang akan mulai berlaku
yang diperoleh dalam kurun waktu 2016–
pada tanggal 1 Januari 2022 sampai
2020 yang belum dilaporkan dalam SPT.
dengan 30 Juni 2022.
Selanjutnya, pertanyaan Where, “Di mana
PPS merupakan program pemerintah
informasi tentang PPS bisa diperoleh?”
yang ditetapkan dalam Undang-Undang
informasinya tersedia di laman www.pajak.
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
go.id atau telepon Kring Pajak 1500200.
Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang
Berikutnya pertanyaan When, “Kapan
bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan
waktu yang tepat untuk mengikuti PPS?”
sukarela Wajib Pajak dan diselenggarakan
Lebih awal lebih baik, jangan menunggu
berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian
sampai batas waktu terakhir jika ingin
hukum serta kemanfaatan. Dalam program
melakukannya dengan tenang dan penuh
ini pemerintah memberikan kesempatan
keyakinan. Setelah itu, Who, “Siapa saja bisa
kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau
memberikan petunjuk?” Hubungi Account
mengungkapkan kewajiban perpajakan
Representaive atau layanan helpdesk di KPP
yang belum dipenuhi secara sukarela
terdekat dengan terlebih dahulu mengisi
melalui pembayaran PPh yang bersifat final.
antrean daring pada aplikasi Kunjung
Dengan melakukan evaluasi pada SPT
Inge Diana Rismawanti Kepala Subdit Penyuluhan Pajak Direktorat P2Humas DJP
Pajak. Terakhir, How, “Bagaimana strategi
yang telah disampaikan semoga menjadi
mewujudkan keinginan mengikuti PPS
lebih tenang untuk memikirkan harapan
tersebut?” Tekad bulat pantang menyerah
dan impian yang menjadi target berikutnya.
jadikan 5W sebagai bekal untuk mencapai
Susun rencana yang matang agar target
tujuan akhir
tersebut dapat diraih di masa depan tapi
Yang namanya resolusi kalau hanya
jangan terlalu banyak dipikirkan—Terlalu
dipikirkan mungkin mudah terlupakan.
tinggikah? Terlalu sulitkah? Buat saja target
Coba untuk menuliskannya agar
tanpa beban agar terasa ringan dalam
memberikan energi positif untuk selalu
menjalaninya. Berpikir positif bahwa segala
yakin pada setiap upaya yang dilakukan
sesuatu itu akan indah pada waktunya.
terlewati agar tidak mudah terlupakan.
untuk meraihnya. PPS boleh menjadi
Akan lebih baik lagi apabila ditambahkan
resolusi pertama tapi pasti masih ada
timeline. Perlu diingat juga bahwa untuk
mengikuti PPS sudah menjadi tekad yang
harapan dan impian lain yang ingin diraih.
mewujudkan resolusi perlu menjalani
bulat, buatlah langkah-langkah yang jelas,
Tulislah sebanyak-banyaknya tanpa beban.
proses, ada yang mudah ada juga yang
efektif, dan efisien. Kalau diperlukan bisa
Letakkan di suatu tempat yang sering
sulit, yang penting pantang menyerah
Begitu juga pada saat keinginan untuk
BUAT SAJA TARGET TANPA BEBAN AGAR TERASA RINGAN DALAM MENJALANINYA. BERPIKIR POSITIF BAHWA SEGALA SESUATU ITU AKAN INDAH PADA WAKTUNYA.
VOL XCIII | 2021
73
PROPERTY
OPINION
Mencari Makna
“ULTIMUM REMEDIUM” Pajak Penulis: Richard Burton, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta. Ketua Bidang Humas Perkumpulan Pengacara dan Praktisi Hukum Pajak Indonesia (P3HPI) Foto: Dok. Pribadi
Sudah saatnya doktrin “ultimum remedium” dirumuskan secara jelas dan tegas supaya tidak menimbulkan kekaburan dalam penegakan hukum.
U
ndang-Undang Ketentuan
menyatakan pidana pajak, khususnya
Umum dan Tata Cara
pidana penjara, adalah kontradiktif dengan
Perpajakan Nomor 6
fungsi budgeter pajak. Sebab, pidana
Tahun 1983 beserta
penjara hanya akan mengurangi APBN bagi
perubahannya (UU KUP)
terpidana serta kepentingan kebutuhan
tidak pernah memberi parameter jelas
lain terpidana. Bahkan, keadilan pajak
terkait pemaknaan doktrin hukum ultimum
kerap ditekankan dalam ungkapan, “Enak
remedium (upaya terakhir) maupun
sekali jika Wajib Pajak yang tidak mampu
primum remedium (yang utama). Keduanya
membayar pajak, tidak dipenjara, dan
seakan dapat dijalankan berbarengan
sangat tidak adil dibandingkan dengan
dalam memberikan sanksi kepada Wajib
Wajib Pajak yang patuh”.
Pajak. Padahal, ahli pidana Prof. Andi Hamzah (2013, 73) dalam satu seminar nasional
dalam konteks pungutan pajak, terlebih
sudah menekankan bahwa pidana pajak
dengan diundangkannya UU Harmonisasi
sifatnya hanya menakut-nakuti supaya
Peraturan Perpajakan No 7 Tahun 2021.
Wajib Pajak menaati aturan pajak. Kalau
perdebatan hukum ketika muncul
jika kita membaca norma Pasal 8 Ayat
norma baru Pasal 44B Ayat (2a) dan Ayat
(3) maupun Pasal 44B UU KUP. Pesan itu
(2b) bahwa dalam hal perkara pidana
memberi sinyal kuat perlunya memahami
pajak telah dilimpahkan ke pengadilan,
perbedaan sanksi dalam konteks pidana
terdakwa tetap dapat melunasi kerugian
murni dengan sanksi dalam konteks
pada pendapatan ditambah sanksi denda
administrasi.
administrasi sebesar 100 persen sampai 400 persen dari jumlah kerugian. Pelunasan
dijalankan pada dua bentuk sanksi secara
yang telah dibayar, menjadi pertimbangan
bersamaan, cara berpikir demikian menjadi
tidak dituntut pidana penjara.
tidak sejalan dengan yang dipesankan Andi Hamzah. Di sisi lain, ada pandangan
VOL XCIII | 2021
Makna harmonisasi pun menimbulkan
begitu, pesan Andi Amzah dapat dipahami
Ketika pungutan pajak hendak
74
Itu sebabnya, tidak mudah memahami jalan pikiran doktrin ultimum remedium
OPINION Tarik-menarik Dua norma baru tersebut memberi penafsiran hukum betapa sanksi administrasi terus menekan kepentingan hukum dari sanksi pidana (khususnya pidana penjara) untuk tidak dijalankan dalam pungutan pajak. Dengan kata
penjelasan Pasal 13A yang menyatakan “pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak” dihapus, maka kita harus mencoba memahami arah atau tujuan politik hukum penyusun UU. Boleh jadi, penghapusan norma
lain, telah terjadi tarik-menarik antara
ditujukan untuk memberi kepastian
pemaknaan pidana murni dengan pidana
hukum dari ketidakjelasan makna ultimum
administrasi. Peminat hukum pidana,
remedium (upaya terakhir) pidana pajak.
tentu “tidak rela” jika pidana penjara tidak
Akan tetapi, dihapusnya penjelasan Pasal
dijalankan bagi pelaku tindak pidana pajak.
13A tersebut justru semakin memberi
Sebaliknya, peminat hukum administrasi,
ketidakpastian hukum. Kalau begitu,
condong pada pola pikir menekan hukum
politik hukum rumusan pidana pajak
pidana untuk tidak perlu dijalankan.
harus memerhatikan tiga hal, harus
Padahal, sering kita dengar, kepentingan hukum pajak adalah kepentingan menghimpun pajak untuk APBN, yang dapat dimaknai “menolak” keberadaan pidana penjara bagi Wajib Pajak. Tetapi, persoalan belum selesai ketika Wajib Pajak diketahui tidak memiliki aset lagi untuk disita dan dilelang. Bahkan, kepentingan pajak untuk tetap melakukan pidana penjara supaya adil dinyatakan tegas dalam Pasal 44C Ayat (3), jika telah dilakukan penelusuran dan penyitaan harta kekayaan terpidana tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar pidana denda, maka dapat dipidana dengan pidana penjara. Jadi, pidana penjara dapat dijalankan kepada Wajib pajak yang sudah tidak punya aset untuk melunasi pajaknya, supaya tujuan keadilan dapat dirasakan. Kalau begitu, konsep pidana penjara kontradiktif dengan fungsi budgeter pajak menjadi dilema hukum yang terus dapat
tertulis (lex scripta), harus jelas (lex certa), dan harus tegas tidak boleh ada analogi (lex stricta). Jika tidak, perdebatan terus terjadi. Pengacara pajak serta konsultan pajak akan sulit memberi pemahaman
Richard Burton
hukum yang tepat ketika norma undangundangnya tidak jelas dan tidak tegas. Padahal, kejelasan dan ketegasan menjadi
Sangatlah tidak logis menarik garis lurus
cara memberi kepastian dan keadilan bagi
begitu saja antara konsep-konsep umum
semua pihak.
yang abstrak dalam UU dengan kasus riil
Tafsir kontekstual Karenanya, perlu melihat pandangan
dalam dunia empiris. Banyak faktor dan variabel yang ikut mewarnai profil sebuah kasus. Kasus tidak boleh hanya dilihat dari
filsuf Perancis Francois Geny (1861–1959)
konstruksi literal-yuridis UU, tetapi mesti
yang menilai perlunya hukum dalam
diteropong dalam konteks yang utuh dan
tafsiran kontekstual. Sistem code civil
komprehensif.
sebagai rangkaian aksi kreatif yang dijalankan pengadilan, kurang tepat karena beranjak pada keyakinan “undang-undang itu sempurna adanya”. Undang-undang tidak pernah mampu merepresentasikan keutuhan realitas yang ada dalam bentangan kehidupan sosial.
Karenanya doktrin ultimum remedium pajak tidak cukup ditafsirkan bermodalkan keahlian utak-atik makna literal undangundang. Penafsiran hukum yang tepat merupakan paduan yang proporsional antara “roh” undang-undang dan konteks kasus yang ada.
diperdebatkan. Untuk itulah, memaknai ultimum remedium, harus diperjelas dengan memberi parameter (ukuran) dari norma yang masih kabur. Terlebih kedudukan (posisi hukum) fiskus kerap dinilai lebih tinggi ketimbang Wajib Pajak dalam pilihan hukum hendak menerapkan pidana murni atau pidana administrasi. Makna ultimum remedium yang
DOKTRIN ULTIMUM REMEDIUM PAJAK TIDAK CUKUP DITAFSIRKAN BERMODALKAN KEAHLIAN UTAK-ATIK MAKNA LITERAL UNDANG-UNDANG.
awalnya terlihat dari penjelasan Pasal 13A UU KUP lalu dihapus melalui UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, mengundang penilaian tidak jelasnya makna ultimum remedium dalam perpajakan. Ketika
VOL XCIII | 2021
75
PROPERTY
OPINION
7 ALASAN Ikut PPSWP Penulis: Suharno, Direktur TaxPrime Academy dan EduNesia Foto: Dok. Pribadi
Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak adalah peluang emas yang terlalu berharga untuk dilewatkan.
P
rogram Pengungkapan
berdasarkan konsensus Automatic
Sukarela Wajib Pajak (PPSWP)
Exchange of Information (AEoI) dari
telah dirilis dengan terbitnya
sebagian besar negara di dunia, termasuk
Undang-Undang Nomor
negara tax haven. Alhasil, saat ini otoritas
7 Tahun 2021 tentang
pajak memiliki data yang telah diklarifikasi
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU
dalam SPT senilai Rp 5.646 triliun (795.505
HPP) pada 29 Oktober 2021. PPSWP adalah
WP) dan data dari AEOI yang sedang
program pengungkapan kekayaan bersih
diklarifikasi kepada WP sebesar Rp 676
secara sukarela atas harta kekayaan yang
triliun (50.095 WP).
diperoleh Wajib Pajak, dengan ketentuan Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta kekayaan tersebut.
2 Ayat (1a) UU HPP berdampak luas
2
kepada WP. Pemberlakuan Nomor Induk
tujuh alasan kuat mengapa WP perlu ikut
Kependudukan (NIK) sebagai NPWP akan
PPSWP.
membuat terintegrasinya seluruh data keuangan, aset, pendapatan, dan lain-
keuangan dan data nonkeuangan yang
lain dari seluruh instansi pemerintah atau
luas. Menurut Saji Ijiyemi, “Information
swasta dalam satu orang. Hal ini sangat
is power”. Pernyataan ini sejalan dengan
memudahkan otoritas pajak memantau
keberhasilan pemungutan pajak di negara
kepatuhan WP.
1
maju, yaitu karena data dan informasi
Ketiga, aplikasi big data analytics
keuangan WP dan transaksi dapat
untuk menilai kepatuhan pajak.
dikumpulkan secara memadai.
Penerapan big data analytics diyakini
Sejak tahun 2007, pemerintah telah
sangat mampu meningkatkan penerimaan
memiliki landasan hukum yang kuat
pajak. Otoritas pajak saat ini sedang
untuk memperoleh informasi keuangan
mengembangkan core tax system
dari seluruh instansi pemerintah maupun
yang akan secara signifikan membantu
swasta berdasarkan Pasal 35A UU KUP.
memantau kepatuhan WP; pengawasan
Namun, karena hasilnya belum optimal,
terhadap data perpajakan akan jauh lebih
pemerintah menerbitkan PERPPU
komprehensif dan real-time. Maka, WP tidak
1/2017 yang mengharuskan bank dan
punya pilihan lain selain melaksanakan
lembaga keuangan untuk secara otomatis
kewajiban perpajakannya dengan benar,
menyampaikan informasi keuangan setiap
lengkap, dan jelas, sebagaimana diatur
nasabah kepada pemerintah. Kemudian,
dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1)
sejak 2018 Indonesia telah menerima
UU KUP.
pasokan data keuangan secara otomatis
VOL XCIII | 2021
nomor KTP sebagai pengganti NPWP
Menurut hemat penulis, setidaknya ada
Pertama, pemerintah memiliki data
76
dijadikan sebagai NPWP. Penerapan sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal
Tapi, kenapa harus ikut PPSWP?
Suharno
Kedua, nomor KTP sekarang
3
OPINION
5
Keempat, tarif pajak dalam PPSWP
dari tiga hal, yaitu: (i) tidak dikenakan
Keenam, mitigasi risiko perpajakan
jauh lebih rendah daripada tarif normal.
sanksi 200 persen (no more 200 % penalty),
secara signifikan. Pajak merupakan salah
Salah satu daya tarik Program PPSWP
(ii) tidak dilakukan pemeriksaan pajak
satu pengeluaran yang cukup signifikan
adalah tarif pajak yang ditawarkan jauh
(no tax audit), dan (iii) tidak dilakukan
dalam perusahaan, besarnya dapat
lebih rendah ketimbang tarif pajak
penegakan hukum (no law enforcement).
mencapai 22 persen dari pendapatan
penghasilan normal, baik untuk WP Badan
Penulis menyebut ketiga manfaat tersebut
bersih WP Badan atau 35 persen dari
maupun WP Orang Pribadi. WP Badan yang
sebagai the Golden Benefits of PPSWP.
pendapatan bersih untuk WP Orang Pribadi.
mengikuti PPSWP I akan mendapatkan tarif
Pertama, yang mengikuti PPSWP tidak
Jika WP dikenai sanksi administratif seperti
yang lebih rendah, yakni 11–16 persen (tarif
akan dikenai sanksi administratif dalam
bunga, denda, atau kenaikan, beban yang
normal 22 persen), sedangkan WP Orang
Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor
harus ditanggung WP akan semakin besar.
Pribadi mendapat tarif 19–24 persen (tarif
11 Tahun 2016 tentang Pengampunan
Bahkan, bisa mencapai empat kali lipat
pajak normal 30 persen, jika menggunakan
Pajak sebesar 200 persen dari pokok
dari jumlah yang harus dibayarkan. Selain
tarif tertinggi). Sementara itu, PPSWP II
pajak. Kedua, berdasarkan Bab V Pasal 11
sanksi tersebut, sebagaimana diatur dalam
hanya dapat diikuti oleh WP Orang Pribadi,
Ayat (1) huruf a UU HPP, SPT Tahunan
Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP, sanksi
di mana mereka akan mendapatkan tarif
mereka dari tahun 2016–2020 tidak akan
pidana juga merupakan bagian dari jenis
yang lebih rendah, yakni 17–23 persen,
diaudit termasuk untuk jenis pajak lainnya.
risiko perpajakan yang harus dihindari.
sedangkan tarif normal tertinggi dalam UU
Terakhir, berdasarkan Bab V Pasal 6 Ayat (6)
Oleh karena itu, dengan mengikuti PPSWP,
HPP adalah 35 persen.
dan Pasal 11 Ayat (1) huruf c UU HPP, Wajib
WP dapat menghilangkan salah satu aspek
Pajak tidak akan dilakukan penegakan
penting dari manajemen risiko pajak.
4
Kelima, peserta PPSWP mendapatkan kepastian hukum yang luas. Bagi WP
hukum perpajakan seperti penyidikan, dan/
peserta PPSWP, Pemerintah menjamin
atau penuntutan pidana.
6
Ketujuh, Wajib Pajak dapat lebih fokus
7
pada usahanya. Dengan keikutsertaan dalam PPSWP, WP dapat lebih fokus
kepastian hukum yang luas, yang terdiri
menjalankan usahanya karena mereka tidak lagi menghadapi risiko pajak,
No Tax Audit
setidaknya untuk lima tahun pajak ke
belakang. Dengan demikian, sumber daya yang dimiliki dapat ditransformasikan
menjadi ekspansi atau inovasi produk baru yang akan memberikan lebih banyak keuntungan bisnis dan atau manfaat
THE
bagi masyarakat. Penghindaran pajak dengan cara ilegal saat ini terlalu berisiko,
THREE
mengingat data dan/atau informasi
GOLDEN
keuangan telah dikumpulkan secara lengkap dalam database otoritas pajak.
BENEFITS OF PPSWP
Mengingat semakin lengkapnya data dan informasi yang dimiliki oleh otoritas pajak, penerapan NIK sebagai NPWP, big
No More 200 % Penalty
No Law Enforcement
data analytics, tarif pajak yang rendah, dan jaminan kepastian hukum, PPSWP merupakan peluang emas yang terlalu berharga untuk dilewatkan.
PENGHINDARAN PAJAK DENGAN CARA ILEGAL SAAT INI TERLALU BERISIKO, MENGINGAT DATA DAN/ATAU INFORMASI KEUANGAN TELAH DIKUMPULKAN SECARA LENGKAP DALAM DATABASE OTORITAS PAJAK.
Selanjutnya untuk memperoleh pembahasan lengkap mengenai hal ini dan berbagai informasi lainnya dalam mengikuti PPSWP, silakan lihat buku yang telah kami tulis dengan judul Panduan Lengkap Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, yang akan dirilis di situs TaxPrime Academy, ppswp.com, dan pajak. com pada Desember 2021.
VOL XCIII | 2021
77
HEALTH
Karena PANDEMI ‘kan Jadi ENDEMI Penulis: Heru Yulianto Foto: Istimewa
Pandemi Covid-19 berpotensi menjadi endemi. Masyarakat diminta bersiap untuk berdampingan dengan Covid-19.
T
ak terasa, hampir dua tahun
tinggi untuk kelompok yang rentan, seperti
masyarakat Indonesia dan
lanjut usia dan orang berimunitas lemah.
seluruh dunia menghadapi
Kedua, mencapai vaksinasi yang tinggi
pandemi Covid-19. Covid-19
untuk mencapai kekebalan komunitas
memang tidak akan mudah
atau herd immunity, sehingga setidaknya
hilang dari Indonesia dan negara lain
70 persen masyarakat Indonesia sudah
dalam waktu singkat. Ini harus diterima dan
divaksin minimal dosis pertama, dan 60
disikapi dengan bijaksana.
persen divaksin dua dosis penuh. Ketiga,
Beberapa waktu lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa
obat-obatan dengan memfasilitasi riset
pandemi yang kita alami sekarang dapat
dan pengembangan dalam negeri dan
berubah menjadi endemi di tahun
industri farmasi dalam memproduksi vaksin
mendatang. Untuk itu, pemerintah telah
dan obat-obatan terkait Covid-19. Keempat,
menyiapkan empat strategi.
meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan
Pertama, mencapai vaksinasi yang
78
VOL XCIII LXXXIV | 2021 | 2021
mengamankan ketersediaan vaksin dan
dan tenaga kesehatan.
HEALTH Pandemi adalah wabah penyakit yang
air yang terkontaminasi bakteri Vibrio
peningkatan infeksi di Afrika Selatan yang
menyerang luas ke beberapa negara
cholerae. Para peneliti memperkirakan,
kemungkinan disebabkan oleh burung liar
dengan peningkatan jumlah kasus dan
hingga hari ini kolera menginfeksi sekitar
sebagai reservoir virus influenza A. Pada
kematian. Sedangkan endemi adalah
1,3 hingga 4 juta kasus, dengan kematian
1966, FDA melisensi amantadine yaitu obat
situasi di mana suatu penyakit selalu ada
tahunan berkisar antara 21.000 hingga
antivirus baru sebagai obat pencegahan
walau jumlahnya tidak banyak dan tidak
143.000 kematian di seluruh dunia.
terhadap influenza A.
Flu Spanyol (1918–1920)
Flu Hong Kong (1968)
meningkat. Berikut ini kami rangkum sejumlah pandemi yang menjadi endemi di berbagai
Flu Spanyol menjadi salah satu pandemi
Britannica mencatat bahwa pandemi
belahan dunia.
yang paling parah dalam sejarah. Penyakit
flu Hong Kong pertama kali terdeteksi
Black Death (1346–1353)
ini disebabkan virus H1N1 dengan gen
di Cina pada Juli 1968. Pandemi ini
yang berasal dari unggas dan pertama kali
disebabkan oleh virus influenza A (H3N2),
diidentifikasi di Amerika Serikat. Dikutip dari
dan merupakan pandemi flu ketiga yang
pandemi yang mengakibatkan kematian
laman Pusat Pengendalian dan Pencegahan
terjadi pada abad ke-20. Infeksi virus H3N2
sekitar 50 juta orang di seluruh dunia pada
Penyakit AS (CDC), virus yang menyebar ke
ini telah menewaskan satu juta orang di
abad ke-14. Menurut para ilmuwan, wabah
seluruh dunia selama 1918 sampai 1919 ini
seluruh dunia dan menjadi pandemi flu
ini disebabkan oleh bakteri yersinia pestis
telah merenggut nyawa lebih dari 50 juta
pada tahun 1968.
dan menjadi pandemi selama sekitar empat
penduduk dunia.
Black death atau wabah pes adalah
tahun.
Pada pertengahan 2009, H1N1 sempat
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
kembali merebak dan WHO kembali
di laman resminya menginformasikan
menetapkan penyebaran virus ini sebagai
bahwa wabah yang menyebabkan black
pandemi. Setelah mereda, pada tanggal
death ini mudah diobati dengan antibiotik
10 Agustus 2010, WHO mengumumkan
dan tindakan pencegahan standar untuk
berakhirnya pandemi influenza H1N1.
mencegah infeksi. Setelah dapat tertangani,
Flu Asia (1957–1958)
black death menjadi epidemi di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan.
Kolera (1817)
Pada Februari 1957, virus influenza A (H2N2) terdeteksi di Asia Timur dan segera
HIV atau AIDS Di awal 1980-an, sebelum HIV diidentifikasi sebagai penyebab AIDS, infeksi HIV diperkirakan hanya menyerang kelompok tertentu saja. Lalu pada November 1983, WHO mengadakan pertemuan pertama untuk menilai situasi AIDS global dan memprakarsai pengawasan internasional. Menurut WHO, lebih dari 70 juta orang
memicu pandemi yang kemudian dikenal
telah tertular infeksi HIV, dan sekitar 35
dengan sebutan Flu Asia. Virus H2N2
juta orang meninggal dunia karenanya.
pertama kali terjadi di Jessore, India dan
ini berasal dari virus flu burung A. Kasus
Sementara itu, sekitar 37 juta orang di
menyebar ke sebagian besar India, Burma
pertamanya dilaporkan terjadi di Singapura
seluruh dunia hidup dengan HIV, 22 juta di
(Myanmar), dan Caylon (Srilanka) pada
pada Februari 1957, Hong Kong pada April
antaranya sedang dalam pengobatan.
tahun 1817. Lalu pada tahun 1820, kolera
1957, dan kota-kota pesisir di Amerika
juga terjadi di Siam (Thailand), Indonesia,
Serikat pada musim panas 1957.
Dikutip dari Britannica, pandemi kolera
dan Filipina.
Pandemi Flu Asia mengakibatkan sekitar
Kolera adalah infeksi diare akut yang disebabkan oleh konsumsi makanan atau
1,1 juta orang di seluruh dunia meninggal
Itulah beberapa contoh pandemi menjadi endemi yang pernah terjadi di dunia. Kita berharap pandemi Covid-19 ini segera berakhir.
dunia, dan pada tahun 1961, terjadi
ENDEMI ADALAH SITUASI DI MANA SUATU PENYAKIT SELALU ADA WALAU JUMLAHNYA TIDAK BANYAK DAN TIDAK MENINGKAT.
VOL XCIII | 2021
79
COMMUNITY
Komunitas UMKM Naik Kelas
Upaya NAIK KELAS SAMA-SAMA Penulis: Heru Yulianto Foto: Dok. UMKM Naik Kelas
Tidak hanya fokus kepada pembinaan, pengembangan dan pendampingan usaha, komunitas ini juga memberikan sosialisasi pajak kepada pelaku usaha.
J
umlah pelaku UMKM saat ini,
pelaku UMKM Indonesia bertahan dan
menurut Kementerian Koperasi
bangkit.
dan UMKM, mencapai 64,1 juta
Kelas Raden Tedy mengungkapkan,
jumlah pelaku usaha di Indonesia,
komunitas ini muncul dari semangat
sedangkan tenaga kerja yang terserap
kebersamaan pelaku UMKM yang
ke sektor ini mencapai 116 juta.
merasakan dampak Covid-19. Komunitas
Namun, saat pandemi Covid-19
VOL XCIII | 2021
ini ingin menjadi wadah transformasi
melanda Indonesia, berdasarkan survei
pembinaan, pengembangan, dan
Komunitas UMKM Naik Kelas, hingga
pendampingan UMKM Indonesia yang
Agustus 2021, sekitar 19 persen (11
tepercaya dan profesional.
jutaan) dari UMKM tersebut bangkrut.
“Meskipun banyak yang turun, kami
Sementara, 21,4 persen (13,7 juta) UMKM
optimistis bisa naik kelas,” ungkapnya
berpotensi bangkrut. Hal itulah yang
secara virtual kepada Majalah Pajak,
mendorong Komunitas UMKM Naik
Jumat (12/11).
Kelas untuk bergiat dan membantu
80
Ketua Umum Komunitas UMKM Naik
atau mencapai 99 persen dari
COMMUNITY Ia menambahkan, walaupun
berkelanjutan dengan memanfaatkan
baru setahun lebih berdiri tepatnya
platform YouTube dan webinar Zoom.
pada 10 Oktober 2020, komunitas
“Ada juga kita namanya Bincang
ini mendapatkan respons positif dari
Peluang Bisnis di hari Sabtu, lalu Bincang
masyarakat khususnya pelaku UMKM.
Seru di Jumat malam. Minggu lalu kita
Kini, Komunitas UMKM Naik Kelas sudah
menghadirkan Bincang UMKM dari
memiliki perwakilan di 34 provinsi dan
Kementerian Investasi untuk membahas
4 negara (Prancis, Belgia, Amerika dan
tentang On-line Single Submission (OSS)
Brunei Darussalam).
terkait perizinan berusaha,” jelasnya.
“Dalam waktu yang sangat singkat,
Agar bertahan di tengah pandemi,
dan dibantu dengan perkembangan
pelaku UMKM dilatih dan dibina untuk
digitalisasi, setidaknya kami sudah
mengalihkan sementara usaha mereka ke
membina lebih dari 1,2 juta pelaku UMKM
usaha yang berkaitan dengan Covid-19,
di Indonesia,” tambahnya.
seperti pengadaan masker, disinfektan,
Komunitas UMKM Naik Kelas mengategorikan UMKM ke dalam enam
kuliner, maupun pakaian. Komunitas ini juga mengadakan
kelas mikro berdasarkan pendapatan per
workshop daring selama dua hari. Materi
kapita masyarakat miskin di Indonesia,
yang diajarkan di program bernama
yakni dari kelas 1 mikro (omzet Rp 50
Tutorial UMKM Naik Kelas ini meliputi
juta) sampai kelas 6 mikro (omzet Rp
pembentukan karakter, perencanaan
2 miliar). Selain itu, terdapat juga tiga
usaha, strategi pemasaran produk,
kelas usaha kecil dan tiga kelas usaha
pembuatan laporan keuangan UMKM,
menengah.
permodalan usaha, dan wawasan dunia
Kegiatan komunitas Sejak pandemi, kegiatan komunitas
RADEN TEDY
Ketua Umum Komunitas UMKM Naik Kelas
usaha. “Ada 6 materi yang menurut kami bisa dijadikan acuan sebagai cara bagaimana
difokuskan pada tiga program utama,
UMKM dapat naik kelas—33 persen soft
yaitu kompetensi, jaringan pasar, dan
skill, dan 67 persen hard skill,” ujarnya.
permodalan melalui pembinaan secara
VOL XCIII | 2021
81
COMMUNITY
Komunitas juga kerap melakukan sosialisasi pajak bertajuk UMKM Bayar Pajak Keren, dengan menggandeng konsultan pajak dan perguruan tinggi. Lewat kegiatan ini, pelaku UMKM
DALAM WAKTU YANG SANGAT SINGKAT, DAN DIBANTU DENGAN PERKEMBANGAN DIGITALISASI, KAMI SUDAH MEMBINA LEBIH DARI 1,2 JUTA PELAKU UMKM.
mendapat pengetahuan umum tentang pajak, manfaat NPWP, cara hitung pajak, membuat laporan keuangan yang benar, dan lainnya. “Saya ingin menyadarkan kawan-kawan UMKM tentang pajak. Ayo kita jangan selalu menuntut kepada negara, tapi apa yang kita bisa berikan kepada negara. Terlebih, saya juga ingin membuka wawasan mereka bahwa 80 persen lebih anggaran negara ini berasal dari pajak,” imbuhnya.
Kerja sama Tedy berpendapat, untuk naik kelas, UMKM harus bersinergi, tidak boleh lagi bekerja sendiri-sendiri. Artinya, dibutuhkan kesamaan persepsi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan. “Komunitas kami bergabung dalam Komnas UKM untuk menyamakan persepsi demi kemajuan UMKM Indonesia,” tuturnya. Ia menambahkan, komunitasnya telah menjalin kerja sama dengan Kadin Indonesia, Bappenas, Kementerian Pertanian, dan Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, Koperasi Komunitas UMKM
82
VOL XCIII | 2021
COMMUNITY
TIDAK MULUK-MULUK, TAPI KITA LAKUKAN DARI LANGKAH SEDERHANA, SESUAI DENGAN TAGLINE KITA YAITU SALING BANTU, SALING MENGUATKAN.
Naik Kelas telah menandatangani MoU dengan salah satu tekfin untuk program pembiayaan kepada pelaku UMKM. Tedy, termasuk dalam tim perumus sertifikasi produk makanan dan minuman yang diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag). Tedy berharap Komunitas UMKM Naik Kelas dapat membuat 50 ribu UMKM naik kelas dalam tempo 5 tahun mendatang. “Tidak muluk-muluk, tapi kita lakukan dari langkah sederhana, sesuai dengan tagline kita yaitu saling bantu, saling menguatkan,” pungkasnya.
VOL XCIII | 2021
83
LEISURE
SEMADI dan JAMU BEKAL BUGAR di TAHUN BARU Penulis: Ruruh Handayani Foto: Istimewa
Telah hampir dua tahun Anda beraktivitas secara terbatas gara-gara Covid-19. Saatnya buat menyerap kedamaian yang ditawarkan alam.
K
elamaan bekerja dari
yang berarti ‘kreativitas’ atau ‘inspirasi’, karena
rumah dan minimnya
kala itu bukit ini sering dipakai oleh filsuf
aktivitas bersama keluarga
untuk bertemu dan bertukar inspirasi. Ya,
dapat berujung kepada
Bukit Dagi memang membawa harmoni
menurunnya kesehatan
kedamaian dan keindahan yang memberikan
jasmani maupun rohani. Maka, di pengujung wisata kebugaran—yang mengedepankan
Selain dikelilingi oleh hamparan
Harapannya, Anda dapat menyongsong awal
hehijauan, Anda juga akan dimanjakan
tahun 2022 dengan hati gembira, jasmani
oleh pandangan tanpa batas ke cakrawala
bugar, kualitas hidup yang lebih baik.
dan khazanah alamnya. Di sini, Anda bisa
Tujuan wellness tourism pertama yang
menikmati mentari pagi sembari bersantap
kami rekomendasikan adalah Bukit Dagi,
pagi yang dikemas secara outdoor layaknya
Magelang, Jawa Tengah. Bukit di ketinggian
seperti piknik. Anda tidak perlu waswas karena Bukit
Candi Borobudur ini dikenal sebagai tempat
Dagi telah memberlakukan protokol
terbaik untuk menikmati candi nan agung itu
kesehatan yang ketat dan telah tersertifikasi
secara keseluruhan.
CHSE dari Kementerian Pariwisata dan
Bukan itu saja, Anda juga akan menjadi saksi bagaimana matahari perlahan terbit di
Ekonomi Kreatif. Dikelilingi rindangnya pohon pinus, Bukit
ufuk timur menyinari bagian belakang candi
Menoreh, Candi Borobudur dan Gunung
Buddha terbesar di dunia itu. Suasana fajar
Merapi; Anda bisa menyantap berbagai menu
pun sangat asri dan menyejukkan karena
sarapan yang ditawarkan dari makanan
banyaknya pohon pinus yang mengelilingi
pembuka hingga penutup yang disajikan oleh
bukit ini.
pelayan berpakaian tradisional Jawa. Sambil
Konon, dagi berasal dari bahasa Sanskerta
VOL XCIII | 2021
Meditasi
keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa.
275 meter di atas permukaan laut di kawasan
84
suasana menenangkan.
tahun ini, ada baiknya Anda merencanakan
menikmati makanan, Anda akan dihibur
LEISURE dongeng yang menyisipkan pesan edukasi sekaligus menciptakan sensasi relaksasi. Berbagai aktivitas wisata lainnya juga bisa Anda ikuti seperti belajar membuat hiasan dari janur, memukul gamelan, dan bermain dakon atau congklak. Setelahnya, Anda bisa melanjutkan perjalanan ke Candi Borobudur dengan mobil golf atau menyewa mobil VW Safari untuk berkeliling desa wisata di sekitar Desa Kiringan, Bantul
Borobudur. Saat waktu beristirahat tiba, Anda bisa menginap di Dagi Abhinaya Cottage, atau homestay jika ingin berinteraksi dengan penduduk sekitar.
Dagi bhinaya
Cicip jamu Di hari selanjutnya, lanjutkan wellness tourism Anda ke Desa Wisata Kiringan, Bantul, Yogyakarta, terutama untuk mengetahui seluk-beluk jamu tradisional. Meski namanya sudah lama terdengar sebagai dusun yang mayoritas warganya menjual jamu, Kiringan baru menjadi Desa Wisata Jamu Gendong pada 2016 silam. Demi menjamin kualitas jamu, warga Desa Kiringan juga menanam herba yang menjadi bahan baku jamu
DAHULU, BUKIT DAGI SERING DIPAKAI OLEH FILSUF UNTUK BERTEMU DAN BERTUKAR INSPIRASI.
mereka. Di Desa Kiringan, Anda dapat melihat dan menjajal langsung proses pembuatan jamu tradisional mulai dari memilih emponempon, meracik, dan akhirnya meminum jamu ramuan Anda sendiri menggunakan tempurung kelapa. Anda juga bisa
dengan cerita sejarah Candi Borobudur,
menggambarkan masyarakat zaman dahulu
berinteraksi langsung dengan embok-embok
diiringi oleh alunan gamelan.
meracik dan minum jamu herbal. Apalagi,
jamu yang telah puluhan tahun menjual
Jawa Tengah sarat akan ratusan jenis rempah
jamu ke kampung-kampung.
Salah satu menu andalan di sini adalah Ikan Mekuah yang berupa olahan ikan
dan bahan herbal yang dipakai penduduk
dori tanpa duri, brokoli, kentang, tomat,
setempat.
saus kemangi dan taburan mi, kentang,
Selanjutnya, Anda bisa mengikuti
Menurut penduduk setempat, jamu kiringan berasal dari resep abdi dalem Keraton Yogyakarta yang dilestarikan secara
serta daun kemangi. Makanan khas lainnya
sesi yoga yang dipimpin oleh instruktur
turun-temurun dan mulai diperjualbelikan
yang menarik wisatawan adalah nasi Putri
berpengalaman. Yoga menitikberatkan
sejak tahun 1950-an. Jamu Desa Kiringan kini
Manohara yang terdiri dari nasi kismis, olahan
pada aktivitas meditasi atau tapa, agar Anda
telah menjangkau seluruh Indonesia dengan
daging sapi, dan kurma.
mencapai samadhi, yaitu terpusatnya pikiran
pelanggan segala usia.
Setelah menyantap buah-buahan sebagai makanan penutupnya, Anda bisa menyesap Wedang Senget. Minuman herbal ini dibuat
untuk mengontrol panca indra dan tubuh secara keseluruhan. Yoga juga dilakukan agar Anda memiliki
Anda dapat meneguk jamu ini di angkringan sambil menikmati suasana dan keasrian khas perdesaan. Untuk oleh-oleh,
dari jahe, kunyit, serai yang direbus dan
jiwa yang tenang dan damai, menjaga
Anda bisa membeli jamu bubuk yang sudah
disajikan dengan kapulaga, cengkeh, kayu
tubuh supaya tetap relaks, sehat, dan bugar.
dikemas apik dan tahan lama.
manis, jeruk nipis, dan daun pandan yang
Gerakan meditasi ini juga terdapat pada
dijamin akan menghangatkan sekaligus
relief Lalitavistara Candi Borobudur, sehingga
buka setiap hari Ahad pukul 06.00—09.00
menjaga stamina tubuh Anda.
menginspirasi pengelola wisata untuk
ini, biasanya dikerumuni para pesepeda atau
mengembangkan wellness tourism bertema
warga yang berolahraga di area ini. Oh ya,
suatu penyakit atau menjaga imun tubuh
“Body and Soul Trail”. Saat melakukan yoga di
kalau Anda pun mau bersepeda mengelilingi
sejak zaman dahulu telah diperlihatkan
Bukit Dagi yang langsung menghadap Candi
desa, tinggal sewa sepeda onthel dari warga
melalui relief pada Candi Borobudur yang
Borobudur ini Anda juga akan ditemani oleh
setempat.
Penggunaan herba dalam pengobatan
Warung angkringan jamu yang biasanya
VOL XCIII | 2021
85
MANAGEMENT
Keluar dari JEBAKAN LIKUIDITAS Agar selamat hingga pandemi berakhir, pengusaha patut mencermati kebijakan likuiditas secara lebih disiplin.
S
Dosen Sekolah Tinggi Manajemen PPM
Kedua, kebijakan kredit kiranya perlu diterapkan secara tegas dan disiplin. Evaluasi daya bayar konsumen secara lebih
alah satu pembelajaran paling
batas bawah. Inilah kondisi yang sangat
serius. Bila perlu, pemanfaatan agunan
berharga selama masa pandemi
mengkhawatirkan.
dikembalikan ke posisinya yang penting
ini adalah meluputkan diri dari jebakan likuiditas. Betapa tidak,
sejak pandemi berlangsung, gempuran
Beberapa rekan pengusaha muda tak segan-segan menggunakan tabungan perusahaan hingga menyuntikkan modal
untuk jaga-jaga kalau-kalau si konsumen tiba-tiba kehilangan kemampuannya. Ketiga, memperkuat permodalan.
pertama terjadi dari sisi penurunan
kembali dengan dana pribadinya. Itu semua
Sekaranglah saatnya pemilik perusahaan
daya beli masyarakat sebagai akibat
dilakukan untuk bertahan di masa sulit
menunjukkan kasih sayangnya kepada
sebagian kalangan memilih untuk tidak
ini. Kini pertanyaannya, sampai kapan kita
perusahaannya secara lebih nyata. Bila
membelanjakan dana yang dimiliki, dan
mampu menggunakan dana internal itu
perusahaan masih mempunyai dana lebih,
sebagian lagi mengalami penurunan
untuk mendukung operasional perusahaan?
selesaikan utang lebih dini agar beban
pendapatan.
Yang pasti harus adalah menciptakan
Maka dalam sekejap mata, realitas itu
efisiensi. Mulai berhitung pengeluaran
biaya modal perusahaan dapat menurun. Inti dari ketiga mekanisme tersebut
menempatkan perusahaan dalam posisi
mana saja yang dapat ditekan. Tak jarang
adalah agar perusahaan dapat mempunyai
sulit. Hanya dalam hitungan bulan, animo
pilihannya jatuh kepada pengurangan
kelincahan dalam beroperasi, setidaknya
pasar menunjukkan bahwa mereka hanya
tenaga kerja. Alih-alih menyelesaikan
hingga pandemi ini dinyatakan berakhir.
mampu membeli produk secara nontunai.
masalah, opsi itu malah berujung pada
Seakan tak ada pilihan lain, transaksi
munculnya problematika yang jauh lebih
penjualan diwarnai dengan mekanisme
luas.
kredit.
Sekarang, belajar dari semua
Sayangnya, tingginya pencatatan dari
pengalaman tersebut, sebagai pengusaha,
sisi pendapatan itu tidak diiringi dengan
kita kiranya patut mencermati kebijakan
uang kas yang masuk ke dalam perusahaan.
likuiditas secara lebih disiplin, misalnya
Di sana-sini permintaan untuk penjadwalan
dengan memerhatikan sisi likuiditas
ulang terus terjadi. Dengan kata lain nilai
perusahaan sehari-hari.
piutang perusahaan meningkat drastis. Fenomena tersebut sebenarnya cukup
Likuiditas perlu didefinisikan secara lebih tegas, yakni ketersediaan uang
mencekam. Betapa tidak, pada catatan
tunai perusahaan. Sebab, piutang belum
laporan kinerja keuangan tak tampak
sepenuhnya menjadi bagian dari dompet
permasalahan yang begitu berarti dari sisi
kita sampai benar-benar tertagih dan
modal kerja. Ada banyak perusahaan yang
dana tunainya masuk ke dalam rekening
melihat bahwa nilai aset lancarnya masih
perusahaan. Bila itu yang menjadi
jauh di atas utang lancarnya. Artinya, ketika
pemahaman kita, maka sekarang fokuslah
kewajiban pelunasan utang jangka pendek
pada penjualan tunai.
ramai-ramai jatuh tempo, perusahaan masih mempunyai kemampuan untuk melunasinya. Namun kenyataannya, nilai kas perusahaan sudah di ambang
Bagi sebagian dari kita mungkin menjual produk secara tunai merupakan tantangan tersendiri. Namun hanya inilah jalan satusatunya hingga perekonomian membaik. Lebih baik kita menurunkan sedikit target laba dari setiap unit yang terjual agar sisi kesejukan dapat mengalir deras ke rekening perusahaan.
86
Aries Heru Prasetyo, Ph.D, CRMP
VOL XCIII | 2021
BILA PERUSAHAAN MASIH MEMPUNYAI DANA LEBIH, SELESAIKAN UTANG LEBIH DINI AGAR BEBAN BIAYA MODAL PERUSAHAAN DAPAT MENURUN.
REVIEW
Seluk-Beluk dan Potensi Pajak “E-COMMERCE” Judul Buku
: Pajak E-Commerce
Penulis
: Singgih Riphat
Penerbit
: Elex Media Komputindo
Cetakan
: 2021
Tebal
: 237 Halaman
Transaksi e-commerce di Indonesia meningkat tajam dalam dasawarsa terakhir, melibatkan 170 pengguna di tahun 2020, dengan nilai perdagangan mencapai 12,2 miliar dollar AS dan diproyeksi tumbuh menjadi 52 miliar dollar AS di tahun 2025. Sementara itu, kegiatan bisnis yang mendatangkan keuntungan seperti transaksi jual-beli melalui internet tak lepas dari pengenaan pajak. Masalahnya, masih banyak pelaku e-commerce belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan tidak memiliki NPWP. Hal ini lah yang menyebabkan pengguna e-commerce belum dapat terdeteksi dengan baik dari sisi pajak. Buku Pajak E-Commerce ini mencoba menjelaskan potensi e-commerce untuk menjadi salah satu sumber penerimaan pajak bagi negara. Pembahasan dimulai dari fenomena e-commerce, perpajakan e-commerce dan praktiknya di
Tanam Modal di PERUSAHAAN RINTISAN
berbagai negara, hingga tantangan pemberlakuannya. Heru Yulianto/ Foto: Rivan Fazry
Judul Buku
: Investing in Digital Start-Up (Unicorn Edition)
Penulis
: William Win Yang
Penerbit
: Elex Media Komputindo
Cetakan
: 2021
Tebal
: 204 Halaman
Digital start-up telah memberikan manfaat positif kepada consumer experience di Indonesia. Menteri Kominfo bahkan mencanangkan untuk membentuk 1.000 digital start-up. Ini berarti Indonesia memerlukan lebih banyak investor di bidang ini. Tapi, bagaimana cara kerja dunia start-up? Buku Investing in Digital Start-Up (Unicorn Edition) ini bisa membantu Anda. Buku karya William Win Yang secara garis besar menjelaskan dunia investasi digital, tipe investor dunia digital, persiapan sebelum berinvestasi di start-up, dan lainnya. Menurut penulis, beberapa jenis investor dunia digital—strategic investing, karma investing, flipper, dan revenue hunter. Pembaca juga akan diajak menelisik dana triliunan dollar AS yang berputar di dunia teknologi, dan kemungkinan untuk mengambil bagian di dalamnya. Heru Yulianto/ Foto: Rivan Fazry
VOL XCIII | 2021
87
TAX PEOPLE KHIFNU (Musisi)
TAX PEOPLE
PAJAK itu Mirip VAKSIN Penulis: Heru Yulianto Foto: Dok. Pribadi
L
ewat lagu “Katakan Saja” yang ia rilis pada 2020, Khifnu sukses mengambil hati masyarakat. Walau terbilang baru, lagu ini sudah disimak 19 juta kali di
seluruh lapisan masyarakat, khususnya kalangan anak muda. “Edukasi pajak di kampus itu sangatlah bermanfaat agar
kanal YouTube dan sempat menduduki peringkat
ke depannya masyarakat bisa lebih membuka mata dan yang
ketiga dalam tangga lagu Indonesia Viral 50 pada
terpenting adalah tidak ada lagi ketakutan akan pajak,” katanya.
platform musik Spotify. Padahal, saat hendak merilis single itu, Khifnu Istiawan Arif dihinggapi rasa kurang percaya diri dengan lirik yang ditulisnya. “Liriknya sudah ditulis pada Oktober 2019. Aku beranikan diri untuk merilis single tersebut di 15 Maret 2020,” ungkapnya saat diwawancarai Majalah Pajak, Kamis (18/11). Ia menambahkan, lagu tersebut semakin dikenal masyarakat setelah ia bawakan secara duet dengan Putri Delina. Pria kelahiran Tarakan, 13 November 2000 ini bilang, banyak hal positif yang ia temukan dalam bermusik. Mulai dari bisa menghibur banyak orang, bisa melakukan hal apa pun yang ia inginkan dalam hal berkarya, serta yang terpenting dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Disinggung soal pajak, ia berpendapat bahwa pajak juga dapat memberikan dampak positif layaknya musik, karena pajak memiliki kontribusi besar bagi pembangunan Indonesia. “Kita enggak mungkin bisa melewati jalan yang bagus, kalau orang enggak bayar pajak. Jadi, kalau ingin memiliki pembangunan dan fasilitas yang bagus, ya, bayar pajak dululah,” jelasnya. Ia mengatakan, manfaat pajak dapat dirasakan langsung di saat pandemi seperti sekarang melalui vaksin yang disediakan oleh pemerintah secara gratis. Bahkan, menurutnya, pajak itu mirip vaksin. “Vaksin itu hampir sama seperti pajak—sama-sama bermanfaat dan dilakukan untuk kebaikan,” imbuhnya.
VAKSIN ITU HAMPIR SAMA SEPERTI PAJAK—SAMA-SAMA BERMANFAAT DAN DILAKUKAN UNTUK KEBAIKAN. 88
Khifnu berharap sosialisasi pajak perlu terus dilakukan ke
VOL XCIII | 2021
Ia pun berharap, manfaat pajak dapat dirasakan bagi para musisi di Indonesia lewat tersedianya fasilitas panggung pementasan maupun wadah yang layak untuk kreativitas dan produktivitas.
ON VIEW
S
UU HPP Sarana PEMULIHAN dan KEPATUHAN
insentif dan dilayani dengan baik, sementara yang tidak patuh akan diperiksa. “Kita berharap ini menjadi momen yang baik, WP diberi perlindungan, hak-haknya semakin ditegaskan, diperkuat, keadilan diberikan. Yang mampu bayar lebih besar dan kantor pajak otoritas
alah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja
sudah diperkuat supaya bisa mempunyai akses yang lebih luas, dan
dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU
efektif dalam melakukan pemungutan pajak,” katanya.
HPP) adalah untuk pemulihan ekonomi nasional, prasyarat meningkatnya penerimaan pajak.
Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat Suparno mengemukakan,
Kasubdit Hubungan Masyarakat Direktorat P2Humas DJP Dwi Astuti mengatakan, UU HPP bertujuan untuk menciptakan sistem pajak yang adil sehingga dapat bermuara pada peningkatan kepatuhan WP. Ia juga
target penerimaan pajak tidak pernah tercapai sejak tahun 2008 silam.
mengingatkan agar WP memerhatikan masa berlakunya masing-masing
Padahal, di kurun waktu itu sebelumnya diawali dengan sunset policy,
klaster dalam UU HPP.
kepatuhan Wajib Pajak (WP) semakin meningkat.
Ia merinci, perubahan UU PPh berlaku tahun pajak 2022, perubahan
“Tetapi wujud dari kepatuhan itu naik turun bahkan sekarang ini
UU PPN berlaku mulai 1 April 2022, perubahan UU Ketentuan Umum
setelah era pandemi, itu justru semakin menurun. Maka, di era pandemi
dan Tata Cara Perpajakan (KUP) berlaku mulai tanggal diundangkan,
untuk bisa membuktikan bahwa peraturan perpajakan itu bersifat
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berlaku 1 Januari sampai 30 Juni
business friendly, di tahun 2020 kemarin ada UU Cipta Kerja yang
2022, Pajak karbon mulai berlaku 1 April 2022, dan perubahan UU Cukai
pada intinya mengatur di klaster perpajakannya menurunkan sanksi,
berlaku mulai tanggal diundangkan. Ruruh Handayani/ Foto: Dok.
menurunkan tarif, kemudian mereduksi objek pajak berupa dividen,”
Kanwil DJP Jakbar
ucapnya saat Media Gathering di Auditorium Harmoni, Kanwil DJP Jakbar, Palmerah, Jakarta, Jumat (26/11). Suparno menambahkan, kedua UU sapu jagat itu juga diharapkan dapat tercipta keadilan, sehingga menimbulkan kepatuhan sukarela WP. “UU HPP dan Cipta Kerja bertujuan mulia untuk memulihkan perekonomian di Indonesia yang pada akhirnya bisa memperluas tax base dari pemajakan yang ada di Indonesia,” imbuhnya. Setali tiga uang, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan, UU HPP bisa menjadi tonggak baru perpajakan Indonesia. Untuk WP yang sudah patuh diberi
DENDA Berat untuk PENGEMPLANG PAJAK
D
ewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Pengacara dan Praktisi Hukum Pajak Indonesia (P3HPI) menggelar webinar bertajuk “Ultimum Remedium Paska UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)” pada Kamis (11/11).
Webinar ini menghadirkan narasumber Direktur Penegakan Hukum
DJP Eka Sila Kusna Jaya, Ketua Umum P3HPI Dr Jhon Eddy dan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan, Kanwil DJP Sumatera Utara I Wahyu Widodo. Webinar juga dimeriahkan oleh Pimpinan Group Usaha dan Ketua Dewan Pengawas P3HPI Ariawan Gunadi, serta para praktisi perpajakan yakni Pontas Pane, Rianto Abimail dan Richard Burton.
diperberat, dari yang sebelumnya membayar pokok pajak ditambah sanksi tiga kali, dinaikkan menjadi empat kali pajak kurang dibayar. UU ini juga merevisi aturan pidana denda disubsider. Dalam UU HPP , pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan dan wajib dibayar oleh terpidana. Perubahan UU ini bukan tanpa alasan. Wahyu Widodo menyampaikan, data DJP menunjukkan, dari penyidikan yang selesai tahun 2016 hingga 2020, hanya sekitar 2,7 persen yang memanfaatkan ultimum remedium Pasal 44B UU KUP. Sedangkan, sebanyak 92,3 persen lebih memilih lanjut ke persidangan dengan memilih pemidanaan badan. Dengan pidana badan itu, denda pun tidak dibayar karena disubsider kurungan yang umumnya vonisnya ringan. Waluyo Hanjarwadi/Foto: Dok. P3HPI
Jhon Eddy menyampaikan, lahirnya UU HPP merevisi beberapa regulasi terkait perpajakan, di antaranya mengubah UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Salah satunya adalah penerapan konsep ultimum remidium pasca-berlakunya UU HPP. Dengan berlakunya UU HPP, ada perubahan sanksi administrasi. Pertama, untuk pidana pajak karena kealpaan (Pasal 38 UU KUP). Jika dalam UU KUP Wajib Pajak membayar pokok pajak ditambah sanksi tiga kali lipat pajak kurang dibayar, dalam UU HPP, sanksinya lebih ringan, yakni satu kali dari pajak kurang dibayar. Untuk pidana pajak berat, seperti pembuatan faktur atau bukti potong PPh fiktif sanksi
VOL XCIII | 2021
89
ON VIEW
Pengusaha:
PAJAK KARBON BERPOTENSI NAIKKAN HARGA
D
ampak perubahan iklim
“Persoalan ini tidak sederhana karena
“Jadi, pemerintah memberikan insentif
terhadap penduduk bumi
setiap kebijakan pajak akan mengandung
pengurangan pajak sebagai apresiasi
disebut-sebut lebih dahsyat
biaya pemajakan yang ditanggung Wajib
kepada entitas atau pelaku usaha apabila
dari akibat yang ditimbulkan
Pajak, ditanggung oleh otoritas pajak,” kata
mereka melakukan mitigasi baik dari
oleh pandemi Covid-19, karena dapat
Inayati dalam webinar bertajuk “Taxcussion:
efisiensi energi, penyerapan karbon,”
menyasar banyak hal—tidak hanya pada
Siapkah Indonesia untuk Reformasi Pajak
imbuhnya.
lingkungan, tetapi juga masalah ekonomi.
Lingkungan?”, yang diselenggarakan oleh
Untuk itulah, perubahan lingkungan
Kostaf Fakultas Ilmu Administrasi UI dan
Centre Universitas Indonesia dan Arka Dila
menjadi isu penting di tingkat internasional.
Majalah Pajak, Sabtu (13/11).
Training Center ini, Ketua Umum Asosiasi
Banyak negara berkumpul dan
Untuk itu, perumus kebijakan harus
Dalam acara yang didukung oleh Tax
Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi
membicarakan bagaimana mereka bekerja
melakukan balancing terhadap dua
Sukamdani mengingatkan implikasi pajak
sama mengatasi perubahan iklim ini.
kepentingan dan mampu mengukur dan
karbon sebagai instrumen pengendali gas
mengendalikan dampak ekonominya.
rumah kaca (GRK) akan berdampak pada
Indonesia juga berkomitmen memerangi krisis perubahan iklim seperti
Analis Kebijakan pada Badan Kebijakan
kenaikan harga batu bara, gas alam, listrik,
adanya kebijakan pengenaan pajak karbon
Fiskal (BKF) Febri Pangestu menyebut,
dan perubahan Undang-Undang (UU)
transisi hijau membutuhkan investasi
Cukai dalam UU Harmonisasi Peraturan
yang sangat besar. Untuk itu, penerimaan
peta jalan energi yang holistik dan
Perpajakan. Kepala Departemen Ilmu
pajak karbon harus dimanfaatkan guna
komprehensif agar menjadi kunci
Administrasi Fiskal Universitas Indonesia
mengatasi celah pembiayaan perubahan
penurunan emisi karbon. Perlunya juga
(UI) Inayati mengatakan, adanya intervensi
iklim dan menjadi sumber alternatif
pembentukan task force yang terdiri dari
pemerintah dari segi kebijakan dibutuhkan
pembiayaan berkelanjutan bagi pemerintah.
semua pemangku kepentingan yang
untuk mencegah—atau setidaknya
Sementara, Wajib Pajak yang berpartisipasi
membahas khusus terkait perubahan iklim
memitigasi—kehancuran lingkungan dan
dalam pengurangan emisi karbon diberi
dan penurunan GRK,” tegas Hariyadi.
kehidupan manusia di masa depan.
pengurangan pajak karbon.
dan bensin. “Kami mengusulkan perlu dibuatnya
Hariyadi juga mengusulkan penguatan dan percepatan infrastruktur kelembagaan dan tata laksananya berupa penerapan perangkat peraturan turunannya. Sementara pajak karbon, karbon kredit, dan perdagangan karbon yang merupakan instrumen nilai ekonomi karbon harus disusun secara bersamaan dan saling melengkapi berdasarkan pada skema modelling perubahan iklim—bukan pada modelling pendapatan negara. Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet melihat ada empat tantangan pembangunan ekonomi hijau pasca-Covid-19, yaitu masih kuatnya kebijakan dan perilaku yang berorientasi brown economy, potensi penurunan pendapatan dalam jangka pendek, besarnya kebutuhan dana stimulus di tahap awal, dan ketersediaan tenaga kerja menuju green economy. Ruruh Handayani/Foto: Bobby Darmawan
90
VOL XCIII | 2021
ON VIEW
TAWARAN Menarik “SUPER-DEDUCTION” bagi INVESTOR
“S
uper-deduction dapat
satu tawaran menarik bagi pengusaha atau
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128
meningkatkan daya tarik
investor.
Tahun 2019 untuk menjelaskan pemotongan
investasi, daya saing industri nasional, mendorong
“Dalam fase produksi banyak fasilitas
pajak untuk industri, mulai dari besaran
yang dapat dimanfaatkan, khususnya
insentif, kelompok biaya yang mendapatkan
industri berbasis teknologi, serta
untuk kawasan, seperti kawasan tempat
pemotongan, sampai perizinan peserta
mempercepat industri manufaktur nasional
penimbunan berikat, kawasan ekonomi
magang. Suryo berharap insentif pajak ini
agar siap menuju revolusi industri 4.0,” kata
khusus (KEK). Fasilitas itu sudah melekat di
membuat badan usaha dan industri terlibat
Senior Advisor TaxPrime, Robert Pakpahan.
dalamnya, seperti penangguhan Bea Masuk,
dalam pengembangan SDM Indonesia.
PPN tidak dipungut, dan lain-lain. Di luar
Dengan terciptanya SDM yang berkualitas,
“Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional
itu ada fasilitas kemudahan impor tujuan
lanjut Suryo, produktivitas perusahaan
2021/2022: Arah Strategi Kebijakan Investasi,
ekspor, fasilitas WP risiko rendah, yaitu
maupun industri akan turut meningkat
Kepabeanan, dan Perpajakan; Peluang dan
fasilitas yang diberikan untuk percepatan
yang akhirnya berdampak penting bagi
Tantangan” yang diselenggarakan TaxPrime,
dalam pengembalian kelebihan pembayaran
perekonomian nasional.
Kamis (11/11).
pajak. Ada juga fasilitas yang terkait tax
Itu dikatakannya dalam webinar
Dirjen Pajak periode 2017—2019 ini menjelaskan, PP Nomor 45 Tahun 2019 mengatur dua hal utama tentang
Sebelumnya, pemerintah telah
holiday, tax allowance, super-deduction, dan
meluncurkan insentif super-deduction yang
lainnya,” kata Teguh.
diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)
Ia menambahkan, lewat pemberian
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan
super-deduction. Pertama, pengurangan
fasilitas itu diharapkan pengusaha dapat
atas Peraturan Nomor 94 Tahun 2010
penghasilan bruto bagi WP yang
menekan pengeluaran secara maksimal
tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak
menyelenggarakan pendidikan vokasi,
sehingga efisiensi cash flow dapat tercapai.
dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam
paling tinggi 200 persen dari jumlah biaya
Dalam kesempatan yang sama,
yang dikeluarkan. Kedua, pengurangan
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan,
penghasilan bruto bagi WP yang
pemerintah juga telah mengeluarkan
Tahun Berjalan. Aprilia Hariani/ Foto:Rivan Fazry
menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang), paling tinggi 100 persen dari kegiatan yang digunakan. “Selain ditujukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia, apabila dicermati ternyata super-deduction juga dapat menjadi solusi mitigasi atau dapat mencegah sengketa perpajakan terkait transfer pricing, khususnya bagi multinational enterprise. Dengan memanfaatkan fasilitas super-deduction ini multinational enterprise dapat merealokasikan fungsi aset dan risiko atas kegiatan litbang dan pelatihan ke Indonesia,” ungkapnya. Direktur Kepatuhan dan Pemeriksaan TaxPrime Teguh Wisnu Purbaya mengapresiasi langkah inovatif pemerintah dalam menyiapkan berbagai fasilitas dan kemudahan dalam berusaha, sehingga sangatlah beralasan bila indonesia menjadi tujuan investasi yang sangat menarik. Menurutnya, insentif super-deduction salah
VOL XCIII | 2021
91
ON VIEW
Transformasi DIGITAL Jadi KUNCI Ketangguhan UMKM
S
ituasi pandemi yang
Menurutnya, sektor perpajakan
Menurutnya, digitalisasi menjadi aspek
mengakibatkan perekonomian
menjadi sangat penting karena selama
penting dalam pengembangan sektor
melambat mengharuskan setiap
dua tahun terakhir Indonesia mengalami
UMKM. Dukungan pemerintah melalui
pelaku usaha untuk mengambil
defisit perekonomian yang luar biasa
regulasi Undang-Undang Cipta Kerja
langkah antisipasi, inovasi, dan transformasi
besar. Oleh karenanya, pemerintah
dan berbagai kebijakan afirmatif seperti
ke arah digitalitasi agar kegiatan bisnis
menempuh konsolidasi fiskal melalui upaya
insentif pajak di masa pandemi juga sangat
dapat berkelanjutan. Wakil Menteri
peningkatan penerimaan dan penajaman
membantu pelaku UMKM.
Keuangan Suahasil Nazara mengemukakan,
anggaran belanja dengan menerapkan
era ekonomi digital dan terlebih lagi
berbagai model pembiayaan inovatif.
dengan adanya pandemi Covid-19
menjadi pilar penting dalam perekonomian.
telah mendorong peningkatan transaksi
fiskal untuk membantu UMKM berupa
Kami terus mendorong pengembangan
e-commerce yang memunculkan bisnis-
insentif pajak diberikan agar sektor ini
start-up untuk aplikasi yang mendukung
bisnis baru dan perpindahan transaksi dari
tidak terkena pressure yang besar. Saat ini
ekosistem dari rantai bisnis UMKM,” jelas
cara konvensional menjadi digital.
ekonomi mulai bergerak, namun harus
Hanung.
“Dunia berubah. Kalau ingin bisnis
tetap waspada. Jangka pendek ada libur
Pada sesi diskusi, Direktur Penyuluhan
sehat, sekarang saatnya sektor UMKM harus
Natal dan tahun baru, protokol kesehatan
Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
go digital dan masuk ke e-commerce,” kata
harus tetap dijaga dan meneruskan
Direktorat Jenderal Pajak Neilmaldrin Noor
Suahasil ketika memberikan pidato kunci
vaksinasi. Ini bagian penting untuk
menyampaikan berbagai insentif pajak
dalam webinar bertema “UMKM Menuju
ekonomi 2022,” paparnya.
yang telah diberikan kepada UMKM, seperti
Ekosistem Digital yang Berkelanjutan:
92
“Di awal pandemi, desain kebijakan
“Penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM sebesar 97 persen. Artinya, sektor ini
Hal senada disampaikan oleh Deputi
Peraturan Pemerintah (PP) No. 46/2013
Sebagai Pahlawan Pemulihan Ekonomi”
Bidang UKM Kementerian Koperasi
yang mengenakan tarif pajak 1 persen
yang diadakan Majalah Pajak, Kamis (25/11).
dan UKM Hanung Harimba Rachman.
dari peredaran bruto secara final untuk
VOL XCIII | 2021
ON VIEW menghilangkan beban administrasi kepada pelaku UMKM. Pada 2018, aturan ini direvisi dengan
Pengembangan lainnya adalah QRIS
turut berperan aktif dalam pencapaian
Cross Border yang berlaku secara lintas
Sustainable Development Goals tahun
negara. Turis mancanegara seperti dari
2030.
menurunkan tarif pajak bagi UMKM
Thailand atau Malaysia dapat melakukan
menjadi 0,5 persen. Selanjutnya dalam UU
transaksi di Indonesia dengan QRIS,
Komunitas Konsumen Indonesia David
Harmonisasi Peraturan Pajak yang baru
demikian pula sebaliknya. Hal ini
Tobing menjelaskan tentang definisi
disahkan, jelasnya, terdapat perubahan
memudahkan pelaku UMKM dalam
UMKM, konsumen, dan pelaku usaha
pada ketentuan tentang Pajak Penghasilan
bertransaksi dengan para wisatawan dari
menurut undang-undang. Selama
yang menunjukkan keberpihakan pada
dalam dan luar negeri yang ingin membeli
pandemi, sejumlah UMKM telah beralih
masyarakat berpenghasilan rendah
produk-produk UMKM.
ke transaksi e-commerce sehingga harus
termasuk UMKM dengan tujuan untuk lebih
Salah satu platform terkemuka yang
Sementara, Pendiri dan Ketua
tunduk pada beberapa aturan di bidang
mencerminkan rasa keadilan. Neil juga
memiliki misi khusus dalam membantu
e-commerce. Menurutnya, pelaku UMKM
menyampaikan program pemberdayaan
pengembangan UMKM secara digital
juga harus memenuhi hak-hak konsumen
bagi pelaku UMKM yang telah dilaksanakan
adalah Bukalapak. Saat ini terdapat 8,7 juta
dalam perdagangan e-commerce seperti
oleh kantor pajak, yakni Business
mitra Bukalapak di seluruh Indonesia yang
memberikan informasi yang benar,
Development Service berupa kegiatan
menjalankan bisnis warung secara digital.
menyediakan jangka waktu pengembalian
workshop, kelas pajak tematik, layanan
“Bukalapak ingin membantu UMKM
jika barang tidak sesuai dengan pesanan
asistensi dan informasi.
dalam menghadapi berbagai kesulitan
atau terdapat cacat tersembunyi, dan
Digitalisasi untuk kemudahan
dengan teknologi agar mereka dapat
kerahasiaan data informasi konsumen.
memperluas akses pasar dan meningkatkan
David mengingatkan pelaku UMKM agar
penjualan,” kata EVP Government Relation
berhati-hati dalam menjalankan transaksi
Buka Pengadaan Bukalapak, Widuri
elektronik melalui saluran media sosial
Parinduri.
yang kerap terjadi modus penipuan.
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Santoso Liem memaparkan tentang penerapan metode pembayaran digital QRIS yang merupakan inisiatif Bank Indonesia bersama ASPI. Selain penerapan QRIS di merchant, saat ini ASPI juga mengembangkan QRIS Tarik, Tunai, dan Setor dengan cara memindai QR di mesin ATM. “Pengembangan metode pembayaran digital dengan QRIS ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM karena tidak semua UMKM terjangkau oleh QRIS,” jelasnya.
Dalam sesi diskusi selanjutnya,
“UMKM bisa menawarkan produknya
Sekretaris Jenderal Indonesia Council for
melalui platform yang terdaftar di Kominfo
Small Business, Diah Yusuf menyatakan,
seperti Bukalapak. Itu lebih terjamin baik
Indonesia akan dapat membangun bisnis
terkait hak dan kewajiban pelaku usaha
yang lebih tangguh jika sektor UMKM
maupun konsumen,” kata David.
sukses bertransformasi dalam dunia
Webinar diakhiri dengan closing
digital. Ia menekankan tentang pentingnya
remarks oleh Wakil Ketua Dewan
penguatan ekosistem kewirausahaan di
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Indonesia yang bisa terus mendorong
Nurhaida yang menyampaikan paparan
UMKM untuk berkontribusi lebih besar
tentang “Percepatan Pelaksanaan
terhadap perekonomian nasional dan
Transformasi Digital di Sektor Keuangan”. Sejumlah community partner turut mendukung kegiatan Webinar Patriot Insight#3, yaitu APINDO, HIPMI, ICSB, Komunitas Konsumen Indonesia, UMKM Sahabat Pajak, Desa Wisata Foundation, AKU Mandiri, UMKM Naik Kelas, Info UKM. id, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Mikro Kecil, Tax Center Gunadarma, Tax Centre UI, Tax and Education Research Center FEB UI, Kostaf FIA UI, TGSC Unpad, Komunitas Pajak Mania, dan Tax Center Poli Batam. Novita Hifni/ Foto: Rivan Fazry
VOL XCIII | 2021
93
ON VIEW
SMF Dorong BANGKITNYA Industri PERUMAHAN
P
T Sarana Multigriya Finansial (Persero)/SMF akan memfokuskan peran strategisnya dalam mendukung Program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penguatan di ekosistem industri perumahan yang tengah terdampak oleh pandemi. BUMN yang berdiri sejak 2005 di bawah Kementerian Keuangan ini mengemban tugas sebagai special mission vehicle untuk membangun dan mengembangkan Pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan. Dalam konferensi pers di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (26/11), Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogo memaparkan beberapa strategi terkait penguatan di ekosistem industri perumahan melalui sinergi dengan kementerian/lembaga untuk mendukung program pemerintah di bidang perumahan, di antaranya Program Perluasan Penyaluran Subsidi Perumahan atau Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
perumahan bagi nasabah PNM Mekaar, dengan peruntukan renovasi rumah
KPR sebesar Rp 4,90 triliun. Secara
nasabah yang juga dijadikan sebagai
2021, SMF melakukan kerja sama
kumulatif, total dana yang dialirkan
tempat usaha atau mendukung usaha.
pembiayaan perumahan, yakni kredit
dari pasar modal ke sektor pembiayaan
mikro bagi pekerja di sektor informal
perumahan dari tahun 2006 hingga 30
PEN di sektor perumahan, SMF juga
serta menginisiasi program baru untuk
September 2021 mencapai Rp 74,04 triliun
menjalankan tugasnya sebagai pelaksana
mendukung keterjangkauan pemilikan
yang terdiri atas pembiayaan sebesar
investasi pemerintah dengan memberikan
rumah bagi masyarakat berpenghasilan
Rp 61,10 triliun, sekuritisasi KPR sebesar
suntikan dana kepada salah satu BUMN
rendah, pelaksanaan program kredit
Rp 12,79 triliun, dan pembelian KPR
di sektor perumahan. Selain itu, SMF
konstruksi, aktif melakukan pembiayaan
sebesar Rp 156 miliar. Dana yang telah
aktif menjalankan beberapa Program
jangka panjang kepada lembaga penyalur
dialirkan tersebut telah membiayai 1,19
Penugasan Khusus dan Inisiatif Strategis,
baik konvensional maupun syariah, serta
juta debitur KPR yang terdiri atas 61,05
yaitu dukungan kepada Program KPR FLPP
memaksimalkan peran Perseroan sebagai
persen pembiayaan, 18,38 persen KPR FLPP,
atau KPR Subsidi, Program Pembiayaan
agen PEN,” jelas Ananta.
20,45 persen sekuritisasi, dan 0,13 persen
Homestay di sebelas desa yang terletak
pembelian KPR.
dalam Destinasi Super Prioritas Pariwisata
“Terkait rencana kerja hingga akhir
Ia menambahkan, SMF sebagai fiscal tools pemerintah berupaya mendorong
94
Hingga Triwulan III 2021 SMF telah menyalurkan pinjaman kepada penyalur
Perumahan (KPR FLPP).
Dalam mendukung realisasi
Untuk mendukung percepatan
(Borobudur, Jawa Tengah dan Mandalika,
bangkitnya industri perumahan baik dari
pembiayaan perumahan mikro, SMF
NTB) dan daerah potensi pariwisata di
sisi penawaran maupun permintaan sesuai
bersinergi dengan PT Permodalan Nasional
Banyuwangi, Jawa Timur dan Sumedang,
perluasan mandat yang diberikan melalui
Madani (Persero)/PNM menghadirkan
Jawa Barat, serta Program Peningkatan
penyaluran pembiayaan perumahan yang
produk Program Hunian Mikro Mekaar yang
Kualitas Rumah di Daerah Kumuh.
berkesinambungan.
merupakan program pembiayaan mikro
Novita Hifni/ Foto: Dok. SMF
VOL XCIII | 2021
TAX RATE Kondisi
Setahun
Sebulan
WP Orang Pribadi
Rp54.000.000
Rp4.500.000
WP Kawin
Rp58.500.000
Rp4.875.000
WP Kawin + 1 Tanggungan
Rp63.000.000
Rp5.250.000
WP Kawin + 2 Tanggungan
Rp67.500.000
Rp5.625.000
WP Kawin + 3 Tanggungan
Rp72.000.000
Rp6.000.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung*
Rp112.500.000
Rp9. 375.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung* + 1 Tanggungan
Rp117.000.000
Rp9.750.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung* + 2 Tanggungan
Rp121.500.000
Rp10.125.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung* + 3 Tanggungan
Rp126.000.000
Rp10.500.000
Jenis Pajak
Tanggal Penyetoran
Tanggal pelaporan
PPh Pasal 21
Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 22
Disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran
Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 23
Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua dan daftar bukti pemotongan
Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
a. Bendahara pengeluaran sebagai pemungut PPN paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
a. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
b. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui KPPN
b. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
Pasal 26
PPH Pasal 4 ayat (2)
PPN
UU Nomor 36 Tahun 2008 Wajib Pajak
Tarif Lapisan Penghasilan s/d Rp50.000.000
5%
>Rp50.000.000 s/d Rp250.000.000
15%
>Rp250.000.000 s/d Rp500.000.000
25%
>Rp500.000.000
30%
Tidak ada lapisan tarif untuk Badan DN dan BUT
25%
Orang Pribadi
Badan DN dan BUT
VOL XCIII | 2021
95
TAX RATE Jenis Pajak
Tarif Pajak
PPh Pasal 21
1. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, bukan pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan dalam 1 (satu) tahun dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang–Undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena pajak (PKP). PKP dihitung berdasarkan sebagai sebagai berikut: • Pegawai Tetap: Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto,maksimum Rp6.000.000,00 setahun atau Rp500.000,00); dikurangi iuran pensiun,Iuran jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP). • Penerima Pensiun Bulanan: Penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp2.400.000,00 setahun atau Rp200.000,00 sebulan) dikurangi PTKP • Bukan Pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan: 50% dari penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan 2. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan yang tidak berkesinambungan; 3. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah; 4. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp450.000 sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp4.500.000,00 dan atau tidak dibayarkan secara bulanan, maka PPh pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp450.000,00. Bila dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp4.500.000,00 sebulan, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi 360. 5. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari keuangan Negara atau keuangan Daerah dipotong PPh yang sumber dananya berasal dari keuangan atau Keuangan Daerah dipotong PPh Ps.21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. IId ke bawah, 6. Anggota TNI/POLRI peltu ke bawah/Ajun Insp./Tingkat I ke bawah. Pemotong PPh Pasal 21 wajib membuat dan memberikan bukti Pemotongan PPh Pasal 21 kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak;
PPh Pasal 22
1. Atas impor ; yang menggunakan Angka Pengenal Importil (API), 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor; yang tidak menggunakan API, 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; yang tidak dikuasai, 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang. 2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPb, bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD (angka II butir 2,3, dan 4) sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final. 3. Atas penjualan hasil produksi (angka II butir 5) ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu: • Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final) • Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final) • Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final) • Rokok = 0.15% x Harga Bandrol (Final) • Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final) 4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak , gas, dan pelumas adalah sebagai berikut: Catatan: Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur /agen bersifat tidak final 5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul (angka II butir 7) ditetapkan sebesar 2,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN 6. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor. 7. Atas Penjualan a. Pesawat Udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,00 b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,00 c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 dan luas bangunan lebih dari 500 m2. d. Apartemen, Kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 dan /atau luas bangunan lebih dari 500 m2 e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, Jeep, Sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitan silinder lebih dari 3.000cc Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk dari PPN dan PPnBM. 8. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22
PPh Pasal 23
1. 15% dari jumlah broto atas : a. Dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final b. Bunga, dan royalty; c. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. 2. 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan. 3. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan. 4. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya.
PPh Pasal 26
1. 20% (final) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri 2. 20% (final) dari perkiraan penghasilan neto 3. 20% (final) dari perkiraan penghasilan neto atas penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang didirikan atau bertempat kedudukan di Negara yang memberikan perlindungan pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia; 4. 20% (final) dari penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. 5. Tarif berdasarkan perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Negara pihak pada persetujuan
PPh Pasal 4 Ayat 2
96
Atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan PPh final sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan.
VOL XCIII | 2021
Majalah PAJAK mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasinya dalam acara:
UMKM Menuju Ekosistem Digital yang Berkelanjutan “Sebagai Pahlawan Pemulihan Ekonomi”
Community Partner: