Data Loading...
PPT-Perumusan Kebijakan -Dr. Sunariyanto, S.Sos.,MM Flipbook PDF
PPT-Perumusan Kebijakan -Dr. Sunariyanto, S.Sos.,MM
129 Views
67 Downloads
FLIP PDF 1.6MB
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK Oleh :
DR. SUNARIYANTO, S.SOS.,MM
TUJUAN PEMBELAJARAN INI ADALAH :
Tertuang dalam Sub-CPMK 11 yaitu : Setelah mempelajari pembelajaran ini, diharapkan Mahasiswa mampu menjelaskan proses formulasi kebijakan publik
1. PENGERTIAN FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK
Formulasi merupakan tahap yang terjadi setelah isu diagendakan. Raymond Bauer (Kusumanegara, 2010, p. 85) menyatakan bahwa perumusan kebijakan public adalah proses transformasi input menjadi output.
Dalam upaya menyelesaikan masalah public, Deborah Stone menyarankan ada lima tipe solusi yang perlu diformulasikan dalam kebijakan sebagai berikut :
1. Inducement 2. Rules 3. Facts 4. Rights 5. Power
2. AKTOR-AKTOR PERUMUS KEBIJAKAN
Actor merupakan penentu isi kebijakan dan dinamika tahap-tahap proses kebijakan.
Actor perumus kebijakan dapat dibedakan menjdi dua yaitu actor resmi dan yang tidak resmi.
3. Pembentukan kebijakan versus perumusan kebijakan
Proses pembentukan kebijakan melibatkan aktivitas pembuatan keputusan yang cenderung mempunyai cabang yang luas, mempunyai perspektif jangka panjang dan penggunaan sumber daya yang krisis untuk meraih kesempatan yang diterima dalam kondisi lingkungan yang berubah.
Menurut Anderson perumusan kebijakan public meyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternative disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi.
Pembuatan Kebijakan
1. Pembuatan kebijakan melibatkan percabangan yang luas 2. Pembuatan kebijakan melibatkan perspektif jangka panjang 3. Pembuatan kebijakan menggunakan sumber-sumber kritis meraih kesempatan yang diterima dalam lingkungan yang berubah 4. Pembuatan kebijakan merupakan proses intelektual 5. Pembuatan kebijakan sebagai kelanjutan proses sosial yang dinamis
Perumusan Kebijakan
Anderson (1979:52) perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi Ia merupakan proses yang secara spesifik ditujukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khusus
4.MODEL-MODEL PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK 1. Model Sistem (system) 2. Model rasional komprehensif 3. Model Kepuasan 4. Model Penambalan
5. Model pengamatan campuran 6. Model kualitatif optimal
a. Model Sistem
Menurut Paine dan Naumes model ini merupakan model deskriptif karena lebih berusaha untuk menggambarkan senyatanya yang terjadi dalam pembentukan kebijakan.
Model ini menurut Paine dan Naumes disusun hanya dari sudut pandang pembuat kebijakan.
b.Model rasional komprehensif
Model ini merupakan model pembentukan kebijakan yang paling terkenal dan juga paling luas diterima dikalangan para pengkaji kebijakan public.
c. Model kepuasan
Simon dan March dalam menggunakan model mereka menggunakan pendekatan pembentukan kebijakan dari dimensi perilaku.
d. Model penambalan (the incremental model) Model ini muncul karena kritik terhadap model rasional komprehensif, sehingga berusaha untuk menutupi kekurangan modal tersebut.
e.Model pengamatan campuran (mixed scanning) Penyelidikan campuran merupakan suatu bentuk pendekatan kompromi yang menggabungkan penggunaan inkrementalis dan rasional.
f.Model kualitatif optimal
Dror mengemukakan model kualitatif optimal didasarkan pada asumsi-asumsi normative- intrumental.
5. Tahap-tahap dalam Perumusan Kebijakan Publik
Tahap dalam formuasi kebijakan menurut Pasolong (2010:42-52) adalah dimana kebijakan dianalisis kemudian dicari fomulasi terbaiknya melalui langkah-langkah sebagai berikut.
Identifikasi masalah
Badjur (Pasolong, 2007, p. 42) i mengatakan bahwa pada dasarnya kebijakan public terjadi karena adanya masalah yang perlu ditangani secara serius.
Identifikasi alternative
Apabila masalah telah diidentifikasikan maka selanjutnya adalah dicari teori yang mampu mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab, dan berdasarkan analisis tersebut mengembangkan alternativealternative kebijakan.
Seleksi alternative
Dalam tahap ini, seorang perencana akan melalukan seleksi alternative terbaik untuk diajukan ke poicy makers.
Pengesahan kebijakan
Adalah proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran-ukuran yang diterima.
6. TEORI FORMULASI KEBIJAKAN
Teori formulasi kebijakan dirumuskan oleh Dye (Pasolong, 2007, pp. 52-57) ada sembilan model yaitu:
a.Teori kelembagaan Yaitu teori yang sederhana yang mengatakan bahwa tugas membuat kebijakan adalah tugas pemerintah.
b.Teori proses Berasumsi bahwa politik merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. Teori ini memberikan rujukan tentang bagaimana kebijakan dibuat atau seharusnya dibuat, namun memberikan tekanan pada substansi seperti yang harus ada.
c. Teori kelompok Teori yang mengendalikan kebijakan sebagai titik keseimbangan. Inti teori ini adalah interaksi kelompok akan menghasilkan keseimbangan yang terbaik.
d. Teori elit Teori ini berasumsi bahwa dalam masyarakat terdapat dua kelompok, yaitu pemegang kekuasaan (elit) dan yang tidak memiliki kekuasaan (massa).
e. Teori rasional Yaitu teori yang mengedepankan gagasan bahwa kebijakan public sebagai maksimum sosial again berarti pemerintah memberikan manfaat yang terbaik terhadap masyarakat.
f. Teori inkrementalis Teori ini berasumsi bahwa kebijakan public merupakan variasi ataupun kelanjutan dari kebijakan masa lalu.
g. Teori permainan Teori permainan muncul setelah berbagai pendekatan yang sangat rasional tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan sulit diterangkan dengan faktafakta yang tersedia, karena sebagian besar dari fakta tersembunyi.
h. Teori pilihan public Teori ini melihat kebijakan sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif dari individu- individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut.
i. Teori sistem
Teori ini dipelopori oleh David Easton yang melakukan analogi sistem biologi. Pada dasarnya sistem biologi merupakan proses interaksi antara makluk hidup dan lingkungannya, yang pada akhirnya menciptakan kelangsungan perubahan hidup yang relative stabil.
Gambar : Model Sistem
Lingkungan
Tuntutan INPUT Dukungan
THROUGHPUT (atau Sistem Politik)
Kebijakan OUTPUT
j. Teori demokrasi
Di negara-negara berkembang sering mengelaborasi semua teori yang berintikan bahwa pengambilan keputusan harus sebanyak mungkin mengelaborasi suara stakeholders.
Kesimpulan 1. Formulasi merupakan tahap yang terjadi setelah isu diagendakan. 2. Actor merupakan penentu isi kebijakan dan dinamika tahap-tahap proses kebijakan. 3. Proses pembentukan kebijakan melibatkan aktivitas pembuatan keputusan yang cenderung mempunyai cabang yang luas, mempunyai perspektif jangka panjang dan penggunaan sumber daya yang krisis untuk meraih kesempatan yang diterima dalam kondisi lingkungan yang berubah.
4. Penggunaan model berguna untuk memahami perumusan kebijakan dan analisis kebijakan. 5.Tahap dalam formuasi kebijakan adalah dimana kebijakan dianalisis kemudian dicari fomulasi terbaiknya melalui langkah-langkah: Identifikasi masalah, Identifikasi alternative, Seleksi alternative, Pengesahan kebijakan 6. Teori formulasi kebijakan dirumuskan oleh Thmas R. Dye yaitu: a.Teori kelembagaan, b.Teori proses, c. Teori kelompok, d.Teori elit, e.Teori rasional, f. Teori inkrementalis, g.Teori permainan, h. Teori pilihan public, i. Teori sistem, j.Teori demokrasi.
Belajar Mandiri [1x3x60”] •LMS rpsonline unisma Pertemuan kesebelas Modul 11, membaca buku Michael Hill. (2005). The Public Policy Process (4th edition). England, Pearson Education Limited. Hal. 144 - 172
•Referensi terkait pertemuan kesebelas
Penugasan Terstruktur [1x3x60”] Mahasiswa membuat makalah mengenai proses formulasi kebijakan publik